Peran, Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama (PA)

<div style="text-align: justify;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAuj1c_f1d5rCTq2A9_caGpeUqx6K8rWokwckIjdHaW9xm7Cd7GpdP6ZoZ2y-_DF1q-idmV8KqhBl-V-lJZufbKRM1JavoJLL1noSGVSsSRHVG8_vMDKscesrTroKDTwFDQrAZ6EZo__QE/s1600/Peran%252C+Fungsi+dan+Kewenangan+Pengadilan+Agama+%2528PA%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Peran, Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama (PA)" border="0" height="159" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAuj1c_f1d5rCTq2A9_caGpeUqx6K8rWokwckIjdHaW9xm7Cd7GpdP6ZoZ2y-_DF1q-idmV8KqhBl-V-lJZufbKRM1JavoJLL1noSGVSsSRHVG8_vMDKscesrTroKDTwFDQrAZ6EZo__QE/s200/Peran%252C+Fungsi+dan+Kewenangan+Pengadilan+Agama+%2528PA%2529.jpg" title="Peran, Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama (PA)" width="200" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <b><i><a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/peran-fungsi-dan-kewenangan-pengadilan.html" rel="nofollow" target="_blank">Peran, Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama (PA)</a></i></b> - <i>Pengadilan Agama</i> merupakan kerangka sistem dan tata hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mempertegas kedudukan dan <b><i>kekuasaan Peradilan Agama</i></b> sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman juga memurnikan fungsi dan susunan organisasinya agar dapat mencapai tingkat sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang sebenarnya tidaklah lumpuh dan semu sebagaimana masa sebelumnya. <br /> <br /> Dalam kahidupan dimasyarakat kita permasalahan yang dihadapi sangatlah kompleks diantaranya masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan yang dalam penyelesaian perkaranya dikhususkan pada pengadilan Agama. <br /> <br /> <b><i>Peran Pengadilan Agama</i></b> dibidang perkawinan maupun dibidang waris yang mempunyai hukum formil maupun materiil yang jelas diantaranya mengenai dalam hal-hal yang diatur dengan acara khusus dipengadilan agama, yang akan dibahas dalam makalah ini. <br /> <br /> <br /> <br /> Rumusan Masalah <br /> a. Apa saja hal-hal yang <i>diatur secara khusus di Pengadilan Agama</i>? <br /> b. Bagaimana <i>prosedur penyelesaian sengketa</i> dalam hal yang khusus diatur di Pengadilan Agama? <br /> <br /> 3. Tujuan Penulisan <br /> a. Mengetahui hal-hal yang diatur secara khusus di Pengadilan Agama. <br /> b. Mengetahui prosedur penyelesaian sengketa dalam hal yang khusus diatur di Pengadilan Agama. <br /> <br /> B. PEMBAHASAN <br /> <br /> <h3> 1. Cerai Talak </h3> <br /> Diatur dalm pasal 66-72 UU No. 7/ 1989, pasal 14-18 PP.No.9/1975, BAB XVI pasal 113-148 KHI, sebagai hukum acara khusus. Adapun Tatacara penyelesaian permohonan cerai talak diatur sebagai berikut: <br /> <br /> <h4> a. Perceraian hanya dapat dilakukan dimuka sidang. </h4> Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (pasal 39 (1) UUP). <br /> <br /> Permohonan cerai talak, meskipun memakai istilah permohonan tetapi harus diproses sebagai perkara contentius, karena di dalamnya mengandung unsur sengketa serta untuk melindungi hak-hak istreri dalam mencari upaya hukum. <br /> <br /> <h4> b. Surat Pemohonan cerai talak </h4> Seorang suami yang beragama Islam (melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam), yang akan menceraikan isterinya mengajukan <i><b>permohonan kepada Pengadilan Agama</b></i> untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak (pasal 86 ayat (1) UU -PA). <br /> <br /> Permohonan tersebut di atas memuat:a.)Nama, umur dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon yaitu isteri.b .)Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak (pasal 67 UU – PA) <br /> <br /> Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri (pasal 39 ayat (2) UUP). Alasan-alasan untuk melakukan perceraian telah diatur secara limitatif dalam penjelasan pasal 39 (2) UUP, pasal 19 PP. No. 9/ 1975, pasal 116 KHI.. <br /> <br /> Petitum dalam surat permohonan cerai talak dapat berbunyi:1.) “Mengabulkan permohonan Pemohon”. 2.)“Menetapkan, mengijinkan kepada Pemohon A untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon B di depan sidang Pengadilan Agama ……”.3.)“Menetapkan akan membuka sidang guna menyaksikan ikrar talak Pemohon dimaksud”. 4.) “Menetapkan biaya menurut hukum”.Sesuai apa yang dikehendaki oleh pasal 14 PP. No. 9/ 1975, pasal 66 ayat (1) UU-PA <br /> <br /> <h3> 2. Cerai Gugat </h3> Gugatan cerai (cerai gugat) diatur dalam pasal 40 UU No. 1/ 1974, pasal 20 – 36 PP. No. 9/1975, pasal 73 – 88 UU No. 7/1989, pasal 113 – 148 Kompilasi Hukum Islam adapun tata cara penyelesaian cerai gugat di atur sebagai berikut: <br /> <br /> a. Gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan Agama : 1) Cerai gugat diajukan oleh seorang isteri yang melakukan perkawinan menurut agama Islam (penjelasan pasal 20 PP No. 9/1975). 2) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan agama (pasal 40 ayat (1) pasal 63 ayat (1) tahun 1974). <br /> <br /> b. Surat gugatan cerai memuat: nama, umur dan tempat kediaman penggugat, yaitu isteri, dan tergugat yaitu suami; alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian; petitum perceraian. <br /> <br /> c. Gugatan cerai dapat diajukan berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 1/1974, pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, pasal 116 dan 51 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: a)Suami berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;b)Suami meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;c)Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;[1]<br /> <br /> <b>Gugatan perceraian</b> diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali dalam hal: <br /> <br /> a. Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin tergugat, maka gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, <br /> <br /> b. Penggugat bertempat kediaman di Luar negeri, maka gugatan perceraian juga diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, <br /> <br /> c. Penggugat dan tergugat bertempat kediaman di Luar negeri, maka gugatan diajukan kepada <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/peran-fungsi-dan-kewenangan-pengadilan.html" rel="nofollow" target="_blank"><i>Pengadilan Agama</i></a> yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (pasal 73 UU No. 7/1989). <br /> <br /> Gugatan cerai diproses di Kepaniteraan Gugatan dan dicatat dalam Register Induk Perkara Gugatan.[2]<br /> <br /> d. Pemanggilan Pihak-pihak <br /> <br /> Pemanggilan pihak-pihak dalam perkara cerai gugat dilakukan sama dengan panggilan dalam perkara cerai talak. Panggilan terhadap para pihak yang tempat kediamannya berada di wilayah Pengadilan lain, dilakukan melalui Pengadilan Agama di Tempat kediaman pihak yang dipanggil (pasal 103 (2) UU-PA).[3]<br /> <br /> e. Pemeriksaan <br /> <br /> Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, demikian pula pemeriksaan terhadap saksi-saksi (pasal 80 UU No. 7/1989, pasal 33 PP No. 9/ 1975) <br /> <br /> Tenggang waktu antara pendaftaran perkara dengan pemeriksaan sama <a href="http://www.faktalagi.com/2016/12/fakta-cara-keharmonisan-rumah-tangga.html" rel="nofollow" target="_blank">dengan</a> dalam perkara cerai talak. <br /> <br /> f. Komulasi perkara <br /> <br /> Gugatan soal pengausaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 86 (1) UU-PA).Tata cara pemeriksaan komulasi perkara ini sama dengan dalam perkara cerai talak. Apabila tergugat mengajukan rekonpensi maka diselesaikan menurut tata cara rekonpensi <br /> <br /> g. Upaya perdamaian <br /> <br /> Upaya perdamaian dalam perkara gugatan cerai dilakukan sama seperti dalam perkara cerai talak. <br /> <br /> h. Gugat provisionil <br /> <br /> Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditumbuhkan, Pengadilan dapat mengijinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah (pasal 77 UU-PA, pasal 24 PP No. 9/1975). <br /> <br /> Permohonan tersebut dapat diajukan secara lisan dalam persidangan dan dicatat dalam berita acara Persidangan. Ijin untuk tidak tinggal dalam satu rumah diberikan oleh Hakim dalam persidangan dan dicatat dalam berita acara persidangan. <br /> <br /> Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, <b><i>pengadilan</i></b> dapat: <br /> <br /> a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami <br /> <br /> b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. <br /> <br /> c. Menentukan hal-hal yang perlu menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri (pasal 78 UU-PA, pasal 24 PP No. 9/1975)[4]<br /> <br /> <br /> <br /> <h3> 3. Acara li’an </h3> Tata cara li’an diatur dalam KHI Pasal 127 sebagai berikut : <br /> <br /> a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah ke lima dengan kata-kata,. “Laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”. <br /> <br /> b. Istri menolak atas tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”. Diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila” tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”. <br /> <br /> c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut satu kesatuan yang tak terpisahkan. <br /> <br /> d. Apabila tatacara pada huruf a tidakdiikuti dengan tatacara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li’an. <br /> <br /> Dan pasal 128 bahwa li’an hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama.[5]<br /> <br /> <h3> 4. Khuluk </h3> a. Terjadinya khuluk: 1) khuluk ialah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya (pasal 1 huruf i KHI) 2) perceraian dengan jalan khuluk merupakan tata cara khusus yang diatur dalam pasal-pasal 1 huruf i, 8, 124, 131, 148, 155, 161, dan 163 KHI.3) perceraian dengan khuluk karena pelanggaran ta’lik talak diselesaikan menurut tata cara cerai gugat . <br /> <br /> b. Tata cara khuluk : 1) gugatan perceraian disampaiakan kepada PA yang mewilayai tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya 2) khuluk harus didasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan yang berlaku 3) PA selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar alasan-alasan dan keterangannya 4) dalam persidangan tersebut PA memberikan penjelasan tetang akibat khuluk dan memberikan nasihatnya.[6]<br /> <br /> <h3> 5. Pembatalan Perkawinan </h3> Pembatalan pernikahan adalah mekanisme yang dijamin hukum. Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut tegas bahwa ‘perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan’. Permohonan pembatalan dapat diajukan isteri atau suami. Pasal 22 UU No. 1/1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. <br /> <br /> Namun demikian perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus melalui putusan pengadilan. Pasal 37 PP No. 9/1975 menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Hal ini mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarga. Maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi di luar pengadilan. <br /> <br /> Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Hal-hal yang berhubungan dengan pengajuan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara yang tersebut dalam pasal 20-35 PP No. 9/1975, yaitu tatacara penyelesaian gugatan perceraian (pasal 38 PP No. 9/1975). <br /> <br /> <h3> 6. Izin Poligami </h3> Permohonan ijin beristeri lebih dari seorang (poligami) diatur dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5 UU No. 1/1974, pasal 40 – 44 PP No. 9/1975, pasal 55 – 59 Kompilasi Hukum Islam. Adapun tata cara permohonan ijin poligami diatur sebagai berikut: <br /> <br /> a. Poligami harus ada ijin dari <i>Pengadilan Agama</i> Seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang (poligami) harus mendapat ijin lebih dahulu dari Pengadilan Agama di tempat tinggalnya (pasal 4 ayat (1) UU No. 1/1974). <br /> <br /> b. Kewenangan relatif PA: Permohonan ijin untuk beristeri lebih dari seorang diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya (pasal 4 ayat (1) UU No. 1/1974) <br /> <br /> c. Surat Permohonan ijin beristeri lebih dari seorang harus memuat: nama, umur, dan tempat kediaman Pemohon, yaitu suami dan termohon, yaitu isteri/ isteri-isteri; alasan-alsan untuk beristeri lebih dari seorang; petitum. <br /> <br /> Permohonan ijin poligami merupakan perkara contentius, karena harus ada (diperlukan) persetujuan isteri. Karena itu, perkara ini diproses di Kepaniteraan Gugatan dan didaftar dalam perkara Register Induk Perkara Gugatan. <br /> <br /> Dalam pemanggilan pihak-pihak Pengadilan Agama harus memanggil dan mendengar pihak suami dan isteri ke persidangan. Panggilan dilakukan menurut tata cara pemanggilan yang diatur dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal yang berkaitan. (selanjutnya lihat Bab IV Bagian G tentang Pemanggilan pihak-pihak). <br /> <br /> Pemeriksaan permohonan ijin poligami a) dilakukan oleh <a href="http://www.faktalagi.com/2016/12/fakta-cara-keharmonisan-rumah-tangga.html" rel="nofollow" target="_blank">Majelis Hakim </a>selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya (pasal 42 ayat (2) PP No. 9/1975).b)Pada dasarnya, pemerisaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali apabila karena alasan-alasan tertentu menurut pertimbangan hakim yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan,c) pemeriksaan dapat dilakukan dalam sidang tertutup (pasal 17 yat (1) UU No. 14/1970) <br /> <br /> Pembuktian : <b><i>Pengadilan Agama</i></b> kemudian memeriksa mengenai: <br /> <br /> a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, sebagai syarat alternatif. <br /> <br /> b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, yang harus dinyatakan didepan sidang. <br /> <br /> c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak <br /> <br /> d. ada atau tidak adnya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. <br /> <br /> Sekalipun sudah ada persetujuan tertulis dari isteri persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan di depan sidang, kecuali dalam hal isteri telah dipanggil dengan patut dan resmi tetapi tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya. <br /> <br /> Persetujuan dari isteri tidak diperlukan lagi dalam hal: <br /> <br /> - isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian; atau <br /> <br /> - tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; atau <br /> <br /> - karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan agama. <br /> <br /> Putusan : Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan putusannya yang berupa ijin untuk beristri lebih dari dari seorang, Terhadap putusan ini, baik isteri maupun suami dapat mengajukan banding atau Kasasi. <br /> <br /> Biaya perkara : dibebankan kepada Pemohon (pasal 89 ayat (1) UU No. 7/1989). <br /> <br /> Pelaksanaan poligami : Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum ada ijin dari Pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[7]<br /> <br /> <h3> 7. Wali Adhol </h3> Diatur dalam Peraturan Mentri Agama No 2 Tahun 1987 tangal 28 Oktober 1987 tentang wali hakim. Wali Adhol adalah wali nasab yang mempunyai kekusaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada dibawah perwalianya, tetapi ia enggan atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali yang baik. <br /> <br /> <h4> Tata cara penyelesaian wali adhol </h4> <br /> a. Menetapkan adholnya wali ditetapkan dengan keputusan PA <br /> <br /> b. Calon mempelai wanita mengajukan permohonan penetapan adholnya wali dengan surat permohonan. <br /> <br /> c. Surat permohonan memuat <br /> <br /> Identitas calon mempelai wanita sebagai pemohon. <br /> <br /> <h3> 8. Acara Penyelesaian sengketa harta perkawinan </h3> a.) Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama (pasal 98 KHI) b.) perselisihan mengenai harta bersama dapat berupa: 1) penentuan harta bersama suami istri; 2) pemeliharaan dan pemanfaatan harta bersama suami istri; 3) penentuan bagian masing-masing suami istri; dan 4) pembagian harta bersama suami istri. C.) sengketa harta perkawinan dapat timbul karena: 1) putusnya perkawinan, baik karena kematian maupun karena perceraian, atau 2) tanpa putusnya perkawinan. D.)penyelesaian sengketa harta perkawinan dapat diajukan: 1) bersama-sama dengan perkara perceraian, 2) setslah terjadinya perceraian, atau 3) setelah terjadinya kematian salah satu pihak dari suami istri atau kedua suami istri. E.) dalam hal salah satu dari suami atau istri mengjukan perkara perceraian, maka dapat diajukan sekaligus mengenai penyelesaian harta bersama suami istri, baik dalam kompensi dari penggugat/pemohon ataupundalam bentuk rekonpensi dari tergugat/ termohon ( pasal 66 (5) dan pasal 86 (86 (1) UU Np. 7/1989). F.) hakim berwenang untuk mempertimbangkan apkah penggabungan penyelesaian sengketa harta bersama tersebut dapat diterima dan diselesaikan sekaligus bersama-sama dengan perceraian atau tidak diterima sehingga harus diselesaikan setelah perceraian terjadi sebagai perkara tersendiri. G.) dalam hal tuntutan mengenai harta bersama digabungkan denagn perceraian, maka ia tunduk pada putusan sengketa perceraian, sehingga jika perkara perceraian ditolak (tidak diterima), maka perkara harta bersama harus tidak diterima dan jika perkara perceraian dikabulkan maka pembagian harta bersama dapat sekaligus diselesaikan. H.)penggabungan perkara penyelesaian harta bersama dengan perceraian ini merupakan ketentuan khusus yang berlaku pada pengdilan dalam lingkungan peradilan agama. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. I.) tuntutan pembagian harta bersama dapat pula diajukan setelah perceraian terjadi, sebagai akibat perceraian. J.)demikian pula pembagian harta bersama dapat pula diajukanse telah perkawinan putus karena kematian dan dapat pula dibarengi dengan pembagian harta waris. K.) dalam hal terjadi sengketa kepemilihan maka: 1) sepanjang hal itu mengenai penentuan apakah harta sengketa merupakan harta bersama atau harta pribadi suami/istri, maka hal ini harus diselesaikan oleh pengadilan agama.[8]<br /> <br /> <br /> <br /> C. PENUTUP <br /> <br /> 1. Kesimpulan <br /> <br /> Didalam Pengadilan Agama ada hal-hal khusus yang di atur dalam hukum acara khusus yaitu masalah-masalah mengenai sengketa perkawinan diantaranya cerai talak, cerai gugat, acara li’an, khuluk, pembatalan perkawinan, izin poligami, wali adhol, dan penyelesaian sengketa harta perkawinan. <br /> <br /> 2. Saran <br /> <br /> Mengetahui <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/peran-fungsi-dan-kewenangan-pengadilan.html" rel="nofollow" target="_blank"><b><i>hukum acara Pengadilan Agama</i></b></a> meruppakan hal yang penting dikuasai oleh mahasiswa syari’ah, makalah ini masih penuh dengan kekurangan dan kesempurnaan untuk itu kami minta ma’af serta kritik dan saran sangat kami harapkan. <br /> <br /> <ol> <li>Untuk lebih lengkap dan jelasnya buka Kompilasi Hukum Islam (SUHARTO) H.42 </li> <li>Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,Yogjakarta: Pustaka Pelajar,2011. H.224 </li> <li>Ibid 225 </li> <li> Ibid 226 </li> <li>Tri Wahyudi, Abdullah, Peradilan Agama diIndonesia, Pustaka Pelajar. H.341 </li> <li>Untuk lebih jelasnya buka mukti arto h. 234-235 </li> <li>Ibid H.241-243 </li> <li>Baca Arto, Mukti H.245-250 </li> </ol> </div>

makalah Peran, Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama (PA)

Peran, Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama (PA) - Pengadilan Agama merupakan kerangka sistem dan tata hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mempertegas k…

Read more »

Tips Keharmonisan Pernikahan Menurut Agama Islam

<h2 class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOdhGfBGHWSMJittJKHo-Qx0IDZiypSV7awt5-GJaUXuEFvEwQaAQQdxAheRmA_uzkqr0hxZI_A8bfUpl3KLg4qdXz0uEkH__LDaBdhmfDKcLD1eCRLZr9Q5PVDYWtSutaVkdvmdUjO6rB/s1600/Tips+Keharmonisan+Pernikahan+Menurut+Agama+Islam.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">Tips Keharmonisan Pernikahan Menurut Agama Islam</a></h2> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img alt="Tips Keharmonisan Pernikahan Menurut Agama Islam, Tips Suami dan Istri" border="0" height="195" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOdhGfBGHWSMJittJKHo-Qx0IDZiypSV7awt5-GJaUXuEFvEwQaAQQdxAheRmA_uzkqr0hxZI_A8bfUpl3KLg4qdXz0uEkH__LDaBdhmfDKcLD1eCRLZr9Q5PVDYWtSutaVkdvmdUjO6rB/s200/Tips+Keharmonisan+Pernikahan+Menurut+Agama+Islam.jpg" title="Tips Keharmonisan Pernikahan Menurut Agama Islam" width="200" /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><i><a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/tips-keharmonisan-pernikahan-menurut.html" rel="nofollow" target="_blank">Tips Keharmonisan Pernikahan Menurut Agama Islam</a></i></b> - Islam memandang pekawinan merupakan hal yang sakral. <b>Perkawinan</b> merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia yang telah mampu berkeluarga. Perkawinan menimbulkan <i>hak dan kewajiban bagi suami dan istri</i>, serta perkawinan dilakukan untuk menyempurnakan separuh agama-Nya. Namun, banyak orang yang gagal menjalin hubungan suami dan istri sehingga menimbulkan perceriaan baik perkawinan yang baru atau sudah lama. <br /> <br /> <h3> Tips Membina Harmonisasi Keluarga </h3> </div> <div style="text-align: justify;"> Upaya <i>mewujudkan harmonisasi hubungan suami istri</i> dapat dicapai antara lain: <br /> <ol> <li>Adanya saling pengertian, di antara <i>suami istri</i> hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun mental, masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan </li> <li>Saling menerima kenyataan, Allah SWT telah menetapkan segala jodoh, rezeki dan mati, sehingga manusia harus bisa menerima kenyataan bahwa semuanya sudah diatur. Namun, Allah SWT telah memerintahkan pada manusia untuk berihtiar untuk mendapatkan jodoh, rezeki dan mati tadi. </li> <li>Saling menyesuaikan diri, penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga berusah untuk dapat saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakuikelebihan yang ada pada orang lain dalam lingkungan keluarga. </li> <li>Memupuk rasa cinta, untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami dan istri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan rasa saling menyayangi, mengasihi, menghormati serta saling menghargi dan penuh keterbukaan. </li> <li>Melaksanakan azas musyawarah, dalam kehiduan berkeluarga, sikap bermusyawarah terutama antara suami dan istri merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Dalam hal in dituntut siap terbuka, lapang dad, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak suami atau istri. </li> <li>Suka memaafkan, di antara suami dan istri terus ada sikap kesediaan untuk saling memaafkan atas kesalahan masing-masing. Hal ini penting karena tidak jarang soal yang kecil dan sepele dapat menjadi sebab terganggunya hubungan suami dan istri yang tidak jarang dapat menjurus kepada perselisihan yang berkepanjangan. </li> <li>Berperan serta untuk kemajuan bersama, masing-masing suami dan istri harus bersedia saling membantu pada setiap usaha untuk peningkatan dan kemajuan bersama yang pada gilirannya menjadi kebahagiaan keluarga. </li> </ol> <br /> Demikian tulisan saya mengenai <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/tips-keharmonisan-pernikahan-menurut.html" rel="nofollow" target="_blank">tips menjalin keharmonisan hubungan suami dan istri</a> menurut agama islam. Semoga tulisan saya ini dapat bermanfaat bagi kita semua. </div>

Fiqh Tips Keharmonisan Pernikahan Menurut Agama Islam

Tips Keharmonisan Pernikahan Menurut Agama Islam Tips Keharmonisan Pernikahan Menurut Agama Islam - Islam memandang pekawinan merupakan hal yang sakral. Perkawinan merupakan seruan agama yang harus dijalankan oleh manusia yang telah mampu berkeluarg…

Read more »

Pengertian Fidusia, Ciri-ciri Fidusia, Unsur Fidusia dan Larangan Fidusia

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/pengertian-jaminan-fidusia-ciri-ciri.html" rel="nofollow" target="_blank"><img alt="pengertian jaminan fidusia, unsur-unsur jaminan fidusia, unsur jaminan fidusia dan larangan jaminan fidusia" border="0" height="136" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDKPCha5kqF8x-U6xRo7KAOT5O6BI68iLhUMoq2IJt6XvvNxy8bHOQNO86tTDhUlorHSQJfip-p9q22evb2yz9X1y5MORRUcU6GVF7fwwNusAXyOP8pFffDRRJeWfQxswCy8loPVBlVFXD/s200/Pengertian+Jaminan+Fidusia%252C+Ciri-ciri%252C+Unsur+dan+Larangan+Fidusia.png" title="Jaminan fidusia" width="200" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Krisis moneter yang pernah terjadi di Idonesia menjadi pelajaran penting bagi bangsa ini akan pentingnya peran intrumen jaminan yang mampu <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/pengertian-jaminan-fidusia-ciri-ciri.html" rel="nofollow" target="_blank"><i>mengamankan nilai piutang</i></a> dengan memberikan hak prefensi atas pitang terebut. <b>Fidusia</b> memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam hukum positif di Indonesia, sebagai lembaga jaminan yang sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi dalam masyarakat dan sudah dikenal di kalangan ilmuwan dan praktisi hukum. <br /><br /><h3> Pengertian Fidusia </h3> <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/pengertian-jaminan-fidusia-ciri-ciri.html" target="_blank">Pengertian Fidusia</a> adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam pengasaan pemilik benda. <br /><br /><h3> Pengertian Jaminan Fidusia </h3> <b><i>Jaminan Fidusia</i></b> adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujdu maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam pnguasaan pemberi fidusia, sebagai angunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. <br /><br /><h3> Ciri-ciri jaminan fidusia </h3> <ol> <li>Mempunyai sifat droit de suite </li> <li>Memberikan hak preferent </li> <li>Bersifat accessoir </li> <li>Asas specialitas dan publisitas </li> <li>Memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan </li> <li>Mudah dan pasti pelaksanaannya </li> </ol> <br /><h3> Unsur Jaminan fidusia </h3> <ol> <li>Adanya hak jaminan </li> <li>Adanya objek yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yng tidak berwujud maupun benda yang tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan </li> <li>Benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia </li> <li>Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur </li> </ol> <br /><h3> Larangan dalam penjaminan Fidusia </h3> <ol> <li><b><i>Pemberi fidusia</i></b> dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang terdaftar dapat dilihat pada pasal 17 UU No 42 tahun 1999 </li> <li>Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia (pasal 23 ayat 2 UU no. 42 tahun 1999) </li> <li>Pemberi jaminan fidusia hanya dapat dibebankan pada hak kebendaan, bukan terhadap hak perseorangan. (Pasal 2 UU No 42 tahun 1999) </li> </ol> Demikian artikel dari king ilmu mengenai <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/pengertian-jaminan-fidusia-ciri-ciri.html" rel="nofollow" target="_blank"><b><i>"Pengertian Jaminan Fidusia, Ciri-ciri, Unsur dan Larangan Fidusia"</i></b></a>. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dengan menjaminkan piutang kita.<br /><br /></div>

Hukum Pengertian Fidusia, Ciri-ciri Fidusia, Unsur Fidusia dan Larangan Fidusia

Krisis moneter yang pernah terjadi di Idonesia menjadi pelajaran penting bagi bangsa ini akan pentingnya peran intrumen jaminan yang mampu mengamankan nilai piutang dengan memberikan hak prefensi atas pitang terebut. Fidusia memiliki kedudukan dan p…

Read more »

Pengertian Nafkah, Syarat Nafkah, Dalil Nafkah dan Aplikasi Nafkah di KHI

<div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img alt="Pegertian Nafkah, Syarat Nafkah, Dalil Nafkah dan Aplikasi Nafkah di KHI" border="0" height="160" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNHKxE1JaL7yB_Ov5095-WzKjkUZST_4yc3A6tUItrNIZRKf2Tu9YwPfTXCt7pA_2btFOrLEgdJEccqu3JcS0mJRQCa6rLB13_MIVY71HW_-7iIsHL_-3urLJYBjQmXR_uD8nS5ajwKdmo/s200/Pegertian+Nafkah%252C+Syarat+Nafkah%252C+Dalil+Nafkah+dan+Aplikasi+Nafkah+di+KHI.jpg" title="Nafkah" width="200" /></div> <a href="http://pegertian%20nafkah,%20syarat%20nafkah,%20dalil%20nafkah%20dan%20aplikasi%20nafkah%20di%20khi/" rel="nofollow" target="_blank"><i><b>Pegertian Nafkah, Syarat Nafkah, Dalil Nafkah dan Aplikasi Nafkah di KHI</b></i></a> - Hubungan perkawinan menimbulkan <i>kewajiban nafkah</i> atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini QS. Al Baqarah : 233 mengajarkan bahwa ayah(suami yang telah menjadi ayah) berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah menjadi ibu) dengan makruf. Seseorang tidak dibebani kewajiban, kecuali menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya. Demikian pula seorang ayah jangan sampai menderita kesengsaraan karena anaknya dan ahli wari pun juga demikian. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ayat Al-Qur’an telah memberikan ketentuan <b>bahwa nafkah</b> keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu. Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seseorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h3 style="text-align: justify;"> Pengertian Memberi Nafkah </h3> <div style="text-align: justify;"> <b><i>Pengertian Nafkah</i></b> ialah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istrinya. Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga.[1] </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Nafkah menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan, baik istri kaya ataupun fakir dalam firman Allah Swt. : </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: right;"> ﻠِﻴُﻨﻔِﻖْﺬُﻮﺴَﻌَﺔٍﻤِّنﺴَﻌَﺘِﻪِ </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.”(QS. Ath-Thalaq :7).[2] </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Melihat begitu besar urgensinya, Allah Swt. Dan Rasul-Nya memerintahkan untuk ditunaikannya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Firman Allah Swt tentang nafkah.: </div> <div style="text-align: justify;"> “Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka(laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (An-Nisa:34). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dan firman-Nya tentang perihal nafkah, </div> <div style="text-align: justify;"> “ Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah berilah nafkah menutrut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya.” (At-Thalaq:7). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dari Mu’awiyah bin Hidah r.a berkata, saya berkata, “Wahai Rasulullah, apakah salah satu hak istri dai kami?” Rasulullah bersabda, </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: right;"> ﺃَنْﺘُﻄْﻌِﻤَﻬﺎَﺇﺬﺍﻄَﻌِﻤْﺖَﻮَﺘَﻜْﺴُﻮَﻫَﺎﺇﺬَﺍﺍﻜْﺘَﺴَﻴْﺖَﻮَﻻَﺘَﻀْﺮِﺐِﺍﻠْﻮَﺠْﻪَﻮَﻻَﺘﻘَﺒﱢﺡْﻮَ ﻻَﺘَﻬْﺠُﺮْﺇﻻﱠﻔﻲﺍﻠﺒَﻴْﺖِ٠ </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Yaitu, kalian memberinya makan bila kalian makan, dan memberinya pakaian bila kalian berpakaian. Janganlah kalian memukul wajah, menjelek-jelekkan, dan janganlah mengasingkannya kecuali di rumah (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah(shahih)).[3] </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ungkapan “....janganlah mengasingkannya kecuali di rumah,” maksudnya, apabila suami hendak menghukumnya, cukuplah dengan memisahkan tempat tidurnya, bukannya mengusir atau menyakitinya dengan kata-kata kasar.[4] </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h3 style="text-align: justify;"> Hadis mengenai Memberi Nafkah dan kandungannya </h3> <div style="text-align: justify;"> Artinya, Hakim Muawiyah Qusyairi menerima berita ini dan bapaknya RA, bahwa ia bertanya kepada Rasulullah SAW, “hai Rasulullah, apakah hak istri salah seorang kami atas suaminya?” jawab Beliau, “Hendaklah ia memberikan makanannya, jika makan, memberikan pakaian, jika ia berpakaian”.(HR Muslim) </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Termasuk suatu kesalahan atas suami jika hanya memakan sesuatu sendiri dan istrinya tidak dibolehkannya, lain halnya jika membahyaakan istri. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Artinya, Abu Hurairah RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tangan diatas (memberi) lebih baik dari tangan dibawah (yang menerima pemberian), maka mulai dari orang yang ia tanggung nafkahnya, karena istri dapat berkata kepada suaminya, “berilah saya makanan ataukah saya diceraikan?” </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hadis diatas mengajarkan agar <i>mencukupkan nafkah istri</i> atau keluarga lebih dahulu sebelum kepada orang lain. Termasuk istri atau keluarga yang jahat, jika nafkahnya sudah memadai, tetapi ia menutup pintu kemugkinan suami berbuat baik terhadap karibnya yang lain. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Abu Hurairah RA menceritakan, bahwa ada seorang laki-laki datang menemui Nabi SAW seraya bertanya, “hai Rasulullah, saya punya uang satu dinar bagaimana ini?” jawab Beliau, “belanjakan untuk keperluan dirimu”. Tanyanya, “Ada lagi?”, Jawab Beliau, “berikan kepada keluargamu”. Tanyanya, “ada lagi?”, jawab beliau, “berikan kepada pembantumu”. Tanyanya, “ada lagi?” jawab beliau, “ kamulah yang lebih tahu untuk siapa itu” </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h3 style="text-align: justify;"> Mengenai penentuan jumlah Nafkah </h3> <div style="text-align: justify;"> Jika istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini, istri tidak berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya itu. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Jika suami bakhil, yaitu tidak <b><i>memberikan nafkah</i></b> secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata benar.[5] </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila suami melalaikan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu melakukannya, berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i dari Aisyah; </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: right;"> ﻋَﻦﻋﺎﺌِﺸَﺔﺮ٠ﻉ٠ﺍَﻦﻫﻨْﺪًﺍﺒﻨْﺖَﻋُﺘْﺒَﺔَﻘَﺎﻠَﺖْ:ﻴَﺎﺮَﺴُﻮْﻞَﺍﻠﻠﱠﻪِ٬ﺍﻦﱠﺍﺒﺎَﺴُﻔْﻴﺎَﻦَﺮَﺠُﻞ ﺸَﺤﻴْﺡٌﻮَﻠﻴْﺴﻰﻴُﻌْﻄِﻴْﻨِﻰﻮَﻮَﻠَﺪِﻱﺍِﻻﱠﻤﺎﺍَﺨَﺬْﺖُﻤِﻨْﻪُﻭَﻫُﻭَﻻَﻴَﻌْﻠَﻢْﻘﺎﻞ:ﺤُﺬﻯﻤَﺎﻴَﻜْﻔْﻴﻚِ ﻭَﻮَﻟَﺪَﻚِﺒِﺎﻠْﻤَﻌْﺮُﻮْﻒِ۰﴿ﺮﻭﺍﻩﺍﺤﻤﺪﻭﺍﻠﺒﺨﺎﺭﻯﻭﻤﺴﻠﻢﻭﺍﺒﻭﺪﺍﻭﺪﻭﺍﻠﻨﺴﺎﺌﻰ﴾ </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Dari Aisyah r.a. sesungguhnya Hindun binti ‘Utbah pernah bertanya “Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seseorang yang kikir. Ia tidak mau memberi nafkah kepadaku sehingga akau harus mengambil darinya tanpa sepengetahuannya.” Maka Rasulullah SAW. Bersabda, “Ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hadis di atas menunjukkan bahwa <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/pegertian-nafkah-syarat-nafkah-dalil.html" rel="nofollow" target="_blank">jumlah nafkah</a> diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. Oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, dan keberadaan manusia. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Jelas bahwa <i>kewajiban nafkah</i> hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. Maksudnya pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi istri. Demikianlah maksud dari sabda Rasulullah, “dengan cara yang baik” bukan sebaliknya, sepeerti boros atau kikir. Apabila suami tidak memberikan nafkah yang menjadi kewajibannya, maka istrinya boleh mengambil apa yang dapat mencukupi dirinya jika ia seorang dewasa dan berakal sehat, bukan seorang pemboros atau orang yang gemar berbuat mubazir. Sebab, orang-orang seperti ini tidak boleh diserahi harta benda, sebagaiman firman Allah SWT : </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu).” (QS. Al-Nisa’ : 5). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dengan demikian, jika <a href="http://www.faktalagi.com/2016/12/fakta-cara-keharmonisan-rumah-tangga.html" rel="nofollow" target="_blank"><i>suami berkewajiban memberi nafkah</i></a> berbuat durhaka, sedangkan istrinya yang berhak menerima nafkah tidak sehat, maka wajib menyerahkan nafkah tersebut kepada walinya atau orang tuanya yang adil untuk mengendalikan nafkahnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Istri juga berhak mendapatkan tempat tinggal beserta peralatannya sesuai dengan keadaan suaminya. Dalam hal ini, tidak meutup kemungkinan untuk menanggungnya secara bersama-sama. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h3 style="text-align: justify;"> Syarat-syarat wajib Nafkah </h3> <div style="text-align: justify;"> Ada sebuah Hadis yang artinya, “Bahas bin Hakim menceritakan daripadanya dan neneknya RA, bahwa neneknya bertanya, “Hai Rasulullah, kepada siapa saya harus berbuat baik?” jawab Beliau, “ kepada Ibumu”, saya bertanya lagi, “ kemudian siapa lagi?” kepada Ibumu”. Saya bertanya lagi, “ kemudian kepada siapa?”, jawab beliau, “kepada Ibumu”. Saya bertanya lagi, “kemudian kepada siapa?” jawab beliau, “ Bapakmnu dan kemudian siapa yang lenih dekat, dan lebih dekat”. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h4 style="text-align: justify;"> Nafkah keluarga menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : </h4> <div style="text-align: justify;"> a. Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan waris-mewaris antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu. </div> <div style="text-align: justify;"> b. Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah. </div> <div style="text-align: justify;"> c. Kerabat yang menuntut nafkkah tersebut tidak mampu berusaha sendiri. </div> <div style="text-align: justify;"> d. Orang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. </div> <div style="text-align: justify;"> e. Satu agama, kecuali nafkah untuk anak dan orang tua. </div> <div style="text-align: justify;"> c. Nafkah Anak </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h4 style="text-align: justify;"> Kewajiban ayah memerlukan syarat-syarat sebagai berikut : </h4> <div style="text-align: justify;"> a. Anak-anak membutuhkan nafakah (fakir) dan tidak mampu bekerja. </div> <div style="text-align: justify;"> b. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Atas dasar adanya <b><i>syarat-syarat nafkah</i></b>, apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum baligh, dan tidak ada halangan apa pun untuk bekerja, gugurlah kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain. Maka, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk <b>memberi nafkah</b> kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, nafkahnya menjadi kewajiban suami. Apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi memberi nafkah kepadanya, seperti pada waktu belum menikah. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h3 style="text-align: justify;"> Nafkah Orang tua </h3> <div style="text-align: justify;"> Kewajiban anak memberi nafkah orang tua termasuk dalam pelaksanaan perintah Al-Qur’an agar anak berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Hal ini sesuai dengan Surat Luqman ayat 15: </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS. Luqman:15). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ayat diatas memerintahkan agar anak berbuat yang makruf terhadap kedua orang tuanya. Kata ma’ruf, dapat diartikan antara lain hendaknya jangan sampai terjadi anak menikmati hidup berkecukupan, tetapi membiarkan kedua orang tuanya dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk mencukupkan kebutuhan hidupnya, adalah amat tidak layak apabila orang tua sampai meminta-minta kepada kerabat lain, padahal anak-anaknya cukup mampu untuk memberikan nafkah hidup orang tuanya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/pegertian-nafkah-syarat-nafkah-dalil.html" rel="nofollow" target="_blank">Kewajiban memberi nafkah</a> orang tua dapat gugur apabila anak tidak mampu bekerja, baik karena menderita sakit maupun karena masalah kecil. Dalam hal ini, nafkah orang tua dan anak menjadi tanggungan kerabat lain yang lebih dekat, berturut-turut sesuai urutan ‘ashabah dalam hukum waris. Dalam hal tidak ada sama sekali kerabat yang berkemampuan untuk memberikan nafkah, nafkah orang tua itu diperoleh dari negara yang berasal dari baitul mal kaum muslimin. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h3 style="text-align: justify;"> Nafkah Suami atas istri yang beriddah </h3> <div style="text-align: justify;"> Mengenai wanita yang beriddah kematian suami terdapat khilafiyah:[6] </div> <div style="text-align: justify;"> a. Hanafiyah, Syafiiyyah dan Jamaah berpendapat bahwa ia tidak berhak atas nafkah dari waris suaminya berdasarkan telah terhenti tanggung jawab suami yang meninggal itu atas istrinya. </div> <div style="text-align: justify;"> b. Hadi dan lain-lain berpendapat bahwa ia berhak nafkah dari waris suaminya, karena ia dilarang keluar rumah dan sesuai QS AlBaqarah: 240 “Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dan meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istrinya, yaitu diberi nafkah selama satu tahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Akan tetapi jika mereka pindah sendiri, maka tidak ada dosa bagimu (para wali/waris) membiarkannya berbuat makruf (baik) terhadap dirinya. Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana”.[7] </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Perempuan, dalam masa idah talak raj’i atau hamil berhak mendapatkan nafkah, karena Allah berfirman dalam Surat Al-Talaq :6 yang menunjukkan bahwa perempuan hamil berhak mendapatkan nafkah, baik dalam idah talak raj’i atau bai’n, atau juga dalam idah kematian. Adapun dalam talak bai’n, para ahli fikih berbeda pendapat tentang hak nafkahnya. Jika dalam keadaan hamil, maka ada tiga pendapat : </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> a. Pendapat pertama, ia berhak mendapatkan rumah, tetapi tidak berhak mendapatkan nafkah. (pendapat Imam Malik dan Syafi’i). Mereka berhujjah dengan firman Allah SWT QS. AL-Talaq :6. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> b. Pendapat kedua, dikemukakan oleh Umar bin Khathab, Umar bi Abdul Aziz dan golongan Hanafi, mereka mengatakan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dan rumah. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam Surat Al-Talaq: 6 tersebut menunjukkan wajibnya memberikan tempat tinggal. Jika memberikan tempat tinggal itu hukumnya wajib, maka dengan sendirinya juga wajib memberikan nafkah seperti makanan, pakaian, dan lainnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> c. Pendapat ketiga, istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Ini dikemukakan oleh Ahmad, Abu Dawud, Abu Saur, dan Ishaq. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam sebuah riwayat dari Ali, Ibnu Abbas, Al-Hasan, ‘Atha’, Sya’bi Abu Abi Laila, dan Syi’ah Imamiyah, mereka mengemukakan alasan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Fatimah binti Qais, ia berkata, “Suamiku telah menceraikan aku tiga kali pada masa Rasulullah Saw......ia tidak memberikan nafkah kepadaku atau tempat tinggal...” dalam Riwayat lain disebutkan bahwa, Rasulullah Saw,. Bersabda, tempat tinggal dan nafkah hanyalah hak bagi perempuan yang suaminya ada hak rujuk.” </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hadis Rasulullah Saw tentang Nafkah bersabda : </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> ﺍَﻨﱠﻪُﻘَﺎﻞَﻠَﻬﺎﺭَﺴُﻮﻞُﺍﻠﻠﱠﻪﺺ۰ﻢ۰ﻻَﻨَﻔَﻘَﺔَﻠَﻚﺍﻻﱠﺍﻦْﺘَﻜﻭْﻨﻰﺤﺎﻤﻠَﺔً٠﴿ﺮﻮﺍﻩﺍﺤﻤﺪ ﻭﻤﺴﻠﻢﻮﺍﺒﻭﺪﺍﻮﺪﻮﺍﻠﻨﺴﺎﺌﻰ﴾ </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “sesungguhnya Rasulullah Saw. Bersabda kepada Fatimah, “Tidak ada nafkah bagimu kecuali kalau kamu hamil.” (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa : </div> <div style="text-align: justify;"> 1. Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya, atau mantan istri yang masih dalam iddah. </div> <div style="text-align: justify;"> 2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam idah talak atau idah wafat. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h3 style="text-align: justify;"> Kontekstualisasi Hadis Memberi Nafkah </h3> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1. Jangan Berlaku Kikir </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dari Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash r.a. berkata, Rasulullah Saw. Bersabda, </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: right;"> ﻜﻔﻰﺒﺎﻠﻤَﺮﺀِﺇﺜﻤًﺎﺃﻦْﻴُﻀَﻴﱢﻊَﻤَﻦْﻴَﻘُﻭﺖُ۰ </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Cukuplah seseorang berdosa bila menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.” (HR. Abu Daud(Hasan)). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam hadis lain, </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: right;"> ﻜَﻔَﻰﺒﺎﻠْﻤﺮْﺀﺇﺜْﻤﺎﺃَﻦْﻴَﺤْﺒﺲَﻋَﻤﱠﻦْﻴَﻤْﻟﻚﻘﻮﺘﻪ٠ُ </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Cukuplah sesorang berdosa bila menahan hartanya dari orang yang menjadi tanggungannya.” (HR. Muslim). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Begitu pula perbuatan boros, ia banyak mendatangkan kemadharatan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Allah Swt. Berfirman, </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Al-A’raf:31). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hendaklah engkau berbuat ekonomis, tanpa harus kikir ataupun boros. Semua itu dalam rangka mewujudkan kebahagiaan bagimu dan bagi orang-orang yang menjadi tanggunganmu.[8] </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h3 style="text-align: justify;"> Kapan Istri Tidak Berhak Mendapatkan Nafkah </h3> <div style="text-align: justify;"> Nafkah wajib bagi istri selama ia menunaikan berbagai tanggungan. Ia memenuhi batasan-batasan fitrahnya. Jika ia sombong dengan fitrahnya, menyimpang dari aturan, berpaling pada jalan, melampaui suami dalam tujuan kehidupan rumah tangga maka ia tidak mendapatkan hak ini. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Atau ia meninggalkan rumahnya dengan sendirian, mempergunakan banyak waktunya di luar rumah dengan tanpa izinnya. Karena nafkah merupakan <a href="http://www.faktalagi.com/2016/12/fakta-cara-keharmonisan-rumah-tangga.html" rel="nofollow" target="_blank">kewajiban</a> untuk istri dengan usahanya untuk dirinya, kesepakatannya, waktunya, kesungguhannya dengan ketenangan suami dan kebahagiaannya berupa pemberian buah-buah kehidupan keluarga. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Adapun jika seorang laki-laki berkurang dalam menanggung istrinya yang tetap dan biaya hidupnya sedang ia mendapatkan dan mampu maka ia diminta untuk melaksanakan hak dan tanggungan istri.[9] </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 3. Jika Suami Mengalami Kesulitan </div> <div style="text-align: justify;"> Dari Abu Hurairah berkata : “Nabi bersabda: Sedekah yang paling utama adalah sesuatu yang ditinggalkan orang kaya dan melakukan sesuatu untuk orang yang menjadi bagian keluarga.perempuan berkata kepada suaminya, ‘Engkau hendak memberiku makan dan engkau hendak menceraikanku.’ Seorang hamba berkata: ‘Berilah aku makan dan mintalah aku untuk bekerja.’ Anak laki-laki berkata: ‘ Berilah aku makan, kepada orang yang mengajakku.”[10] </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hadis tersebut menggambarkan tentang kewajiban hak nafkah dan penguatannya. Sebagian ulama mengambil dasar dengan ucapannya: perempuan berkata: jika engkau memberiku makan dan jika engkau menceraikanku. Berdasarkan hal tersebut bahwa seseorang memisahkan antara laki-laki dan suaminya jika ia mengalami kesulitan dengan nafkah dan ia memilih berpisah dengannya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebagian ulama berpendapat bahwa jika ia mengalami kesulitan mengenai nafkah, istri diperintah untuk mengambil utang dan tetap bersamanya dengan sabar.[11] </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h3 style="text-align: justify;"> Kesimpulan tentang Nafkah </h3> <div style="text-align: justify;"> Nafkah adalah pemberian seorang suami kepada istri sebagai pemenuhan semua kebutuhan dalam kehidupan. <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/pegertian-nafkah-syarat-nafkah-dalil.html" target="_blank">Memberi Nafkah kepada istri dan keluarga</a> hukumnya wajib selama istri masih melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Nafkah juga wajib diberikan kepada keluarga atau kerabat yang masih membutuhkan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Seorang suami wajib memberikan nafakah dengan cara yang halal. Mengenai Ukuran nafkah disesuaikan dengan kebutuhan belanja sehari-hari. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Jika istri sombong dengan fitrahnya, menyimpang dari aturan, berpaling pada jalan, melampaui suami dalam tujuan kehidupan rumah tangga maka ia tidak mendapatkan hak nafkah. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Atau ia meninggalkan rumahnya dengan sendirian, mempergunakan banyak waktunya di luar rumah dengan tanpa izinnya. Karena nafkah merupakan kewajiban untuk istri dengan usahanya untuk dirinya, kesepakatannya, waktunya, kesungguhannya dengan ketenangan suami dan kebahagiaannya berupa pemberian buah-buah kehidupan keluarga.<br /> <br /> Demikian makalah kami mengenai perihal <b><i>Pegertian Nafkah, Syarat Nafkah, Dalil Nafkah dan Aplikasi Nafkah di KHI</i></b>, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> DAFTAR PUSTAKA </div> <ul> <li>Al-quran Terjemah, Bandung: Diponegoro, 2008. Cet. 9 </li> <li>Allusy, Abu Abdullah bin Abd al-Salam. Ibanatul Ahkam sharah bulughul Maram. Al-Hidayah, 2010. Juz 3 </li> <li>As-Subki, Ali Yusuf, Fiqh Keluarga, pedoman berkeluarga dalam Islam, Jakarta: AMZAH, 2010. </li> <li>Hamid, Abdul Halim. Bagaimana Membahagiakan Istri, Solo: Intermedia, 2006. </li> <li>Masyhur, Kahar. Bulughul Maram, Jakarta: Rineka Cipta, 1992. </li> <li>Tihami, Sohari Sahrani,Fikih Munakahat, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. </li> </ul> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <ol> <li>Abdul Halim Hamid, Bagaimana Membahagiakan Istri (Solo: Era Intermedia, 2006), hlm. 71 </li> <li>Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga(Pedoman Berkeluarga dalam Islam), Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 183 </li> <li>Kahar Masyhur, Bulughul Maram, 1992. Jakarta:Rineka Cipta, hal. 142 </li> <li>Abdul Halim Hamid, Bagaimana Membahagiakan Istri, Ibid., hlm. 71-73 </li> <li>M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 164 </li> <li>Ibid, hal.144 </li> <li>Al-Quran dan Terjemah, Bandung: Diponegoro hal. 39 </li> <li>Abdul Halim Hamid, Bagaimana Membahagiakan Istri (Solo: Era Intermedia, 2006), hlm.74-76 </li> <li>Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga(Pedoman Berkeluarga dalam Islam), Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 187 </li> <li>HR. Al-Bukhari. </li> <li>Ibid., hlm. 188 </li> </ol>

Fiqh Hukum Pengertian Nafkah, Syarat Nafkah, Dalil Nafkah dan Aplikasi Nafkah di KHI

Pegertian Nafkah, Syarat Nafkah, Dalil Nafkah dan Aplikasi Nafkah di KHI - Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini QS. Al Baqarah : 233 mengajarkan bahwa ayah(suami yang telah menj…

Read more »

Sejarah Perekonomian Islam dari Masa ke Masa

<div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img alt="Sejarah Perekonomian Islam, Sejarah Ekonomi Islam, Ekonomi Islam :Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Ekonomi Syariah: SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM," border="0" height="110" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9fXIVNXQbhvvQPRgg07S6L8dHQlcs7dpAs8Q8pByk6MC6PIc_2Moz-QGbgK62M2XUwrHcCLPCfehczhQIPdlaGbQ8gCkBVde42XmvIFM60rjuMAYBlxW9ZgYdzSgONiU8Au7Yco9ZuILq/s200/Sejarah+Perekonomian+Islam+dari+Masa+ke+Masa.jpg" title="Perekonomian islam" width="200" /></div> <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/sejarah-perekonomian-islam-dari-masa-ke.html" rel="nofollow" target="_blank">Sejarah Perekonomian Islam dari Masa ke Masa</a> - untuk membangun sebuah bangsa yang besar diperlukan perekonomian yang mapan. oleh sebab itu sejarah perekonomian terdahulu perlu kita baca kembali untuk diterapkan di masa kini dan yang akan datang. terlebih mempelajari sejarah <i>perekonomian islam dari masa kemasa</i> disebabkan dulu islam terkenal dengan perekonomian yang mapan di dunia. <br /> <br /> <h3> Perekonomian di masa Rasulullah Saw (571-632 M) </h3> </div> <div style="text-align: justify;"> Kehidupan Rasulullah Saw dan masyarakat Muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Meskipunpada masa sebelum kenabian Muhammad SAW adalah seorang pembisnis, tetapi yang dimaksudkan perekonomian di Rasulullah disini adalah pada masa Madinah. Pada periode Makkah masyarakat Muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah pada periode Madinah Rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada masa beliau relative masih sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi. Krakter umum dari perekonomian masa itu adalah komitmennya yang tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan. Usaha-usaha ekonomi harus dilakukan secara etisb dalam bingkai syariah Islam. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebagaimana pada masyarakat Arab lainnya, mata pencaharian mayoritas penduduk Madinah adalah berdagang , sebagian yang lain bertani, beternak, dan berkebun. Berbeda dengan makkah yang gersang. Kegiatan ekonomi pasar relative menonjol pada masa itu, dimana untuk menjaga agar mekanisme pasar tetap berada dalam bingkai etika dan moraliitas Islam Rasulullah mendirikan Al-Hisbah. Al-Hisbah adalah institusi yang bertugas sebagai pengawas pasar. Rasulullah juga membentuik Baitul Maal, sebuah institusi yang bertindak sebagai <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/sejarah-perekonomian-islam-dari-masa-ke.html" rel="nofollow" target="_blank">pengelola keuangan negara</a>. Baitul Maal ini memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian, termasuk dalam melakukankebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Untuki memutar roda perekonomian, Rasulullah mendorong kerja sama usaha di antara anggota masyarakat, misalnya Muzaraah, Mudharabah, Musaqah, dan lain-lain. Sehingga terjadi peningkatan produktivitas. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat Muslim, maka sumber penerimaan negara juga meningkat. Sumber pemasukan negara berasal dari beberapa sumber, tertapi yang paling pokok adalah zakat dan ushr. Secara garis besar pemasukan negara ini dapat digolongkan bersumber dari umat Islam sendiri, non Muslim dan umum,, sebagaimana yang tercantum di bawah ini </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> · Dari kaum Muslim </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Zakat, Ushr (5-10%), Ushr (2,5%), Zakat fitrah, wakaf, Amwal Fadila, Nawaib, Shadaqah yang lain, Khumus </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> · Dari kaum non-Muslim </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Jizyah, Kharaj, Ushr (5%) </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> · Dari umum </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ghanimah, Fay, Uang tebusan, Pinjaman dari kaum Muslim atau non-Muslim, Hadiah dari pemimpin atau pemerintah negara lain.<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftn1">[1]</a> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Harta rampasan perang (ghanimah) juga merupakan pendapatan negara, meskipun nilainya relative tidak besar jika di bandingkan dengan biaya peperangan yang dikeluarkan. Nilai harta rampasan pada dekade awal Hijrah (622-632 M) tidak lebih dari 6 juta dirham. Bila diperkirakan dengan biaya hidup di Madinah untuk rata-rata keluarga yang terdiri atas enam orang sebesar 3.000 dirham per tahun, jumlah harta itu hanya dapat menunjang sejumlah kecil dari populasi Muslim dan juga akibat perang tersebut, diperkirakan biaya untuk perang lebih dari 60 juta dirham, epuluh kali lebih besar dari harta rampasan. Kontribusi harta rampasan perang terhadap pendapatan kaum Muslim selama 10 tahun kepemimpinan Rasulullah Saw, tidak lebih dari 2 persen. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Zakat dan Ushr merupakan sumber pendapatan poko, terutama setelah tahun ke-9 H dimana zakat mulai diwajibkan. Berbeda dengan sumber penerimaan yang lain yang pemanfaatannya ditentukan oleh Rasulullah Saw. Zakat hanya boleh diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang telah digariskan oleh Alqur’an (QS At Taubah: 60). Untuk orang-orang non-Muslim, Rasulullah memungut jizyah sebagai bentuk kontribusi dalam penyelenggaraan negara. Pada masa itu besarnya jizyah satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Beberapa sumber pendapatan yang tidak terlalu besar berasal dari beberapa sumber, misalnya : tebusan taweanan perang, pinjaman dari kaum Muslim, khumus atas rikaz harta karun temuan pada periode sebelum Islam, amwal fadhla (harta kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris), wakaf, nawaib (pajak bagi Muslimin kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, zakat fitrah, kaffarat (denda atas kesalahan yang dilakukan seorang Muslim pada acara keagamaan), maupun sedekah dari kaum Muslim. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah menyelesaikan masalah politik dan konstitusional, Rasulullah Saw merubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Alquran. Prinsip-prinsip kebijakan ekonomiyang dijelaskan Alquran adalah sebagai berikut : </div> <ol style="text-align: justify;"> <li>Allah Swt adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta. </li> <li>Manusia hanyalah khalifah Allah Swt di muka bumi, bukan pemnilik yang sebenarnya. </li> <li>Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah Swt. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung. </li> <li>Kekayaan harus berputar dan tidak bileh di timbun. </li> <li>Eksploitasi ekonomidalam segala bentuknya, termasuk riba, harus dihilangkan. </li> <li>Menerapkan sistem warisan sebagai media re-distribusi kekayaan. </li> <li>Menetapkan kewajiban bagi seluruh individu, termasuk orang-orang miskin.[2] </li> </ol> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <h3> <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/sejarah-perekonomian-islam-dari-masa-ke.html" target="_blank">Sejarah dan Perkembangan Perekonomian di Masa Khulafaurrasyidin </a></h3> </div> <div style="text-align: justify;"> Para khulafaurrasyidin adalah penerus kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. Karena kebijakan mereka tentang perekonomian pada dasarnya adalah melanjutkan dasar-dasar yang di bangun Rasulullah. Khalifah pertama Abu Bakar Shiddiq (51 SH- 13 H/537-634 M) banyak menemui permasalahan dalam pengumpulan zakat, sebab pada masa itu mulai muncul orang-orang yang enggan membayar zakat. Beliau membangun lagi Baitul Maal dan meneruskan sistem pendistribusian harta untuk rakyat sebagaimana pada masa Rasulullah. Beliau juga mulai melopori sistem penggajian bagi aparat negara, misalnya untuk khalifah sendiri digaji amat sedikit, yaitu 2,5 atau 2,75 dirham setiap hari hanya dari Baitul Maal. Tunjangan tersebut kurang mencukupi sehingga ditetapkan 2.000 atau 2.500 dirham dan menurut keterangan lain 6.000 dirham pertahun. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Khalifah ke dua, Umar bin khattab (40 SH-23 H/584-644 M), dipandang banyak melakukan inivasi dalam perekonomian. Umar bin khattab menyadari pentingnya sektor pertanian bagi perekonomian, karenanya ia mengambil langkah-langkah besar pengembangan bidang ini. Misalnya ia menghadiahkan tanah pertanian kepada masyarakat yang bersedia menggarapnya. Namun, siapa saja yang gagal mengelolanya selama 3 tahun maka ia akan kehilangan hak kepemilikannya atas tanah tersebut. Pada masa Umar hukum perdagangan mengalami penyempurnaan guna menciptakan perekonomian secara sehat. Umar mengurangi beban pajak terhadap beberapa barang, juga di bangun pasar-pasar, guna memperlancar arus pemasukan bahan makanan ke kota-kota. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Umar membangun Baitul Maal yang reguler dan permanen di ibu kota, kemudian dibangun cabang-cabang dan di ibu kota provinsi. Selain sebagai bendahara negara, Baitul Maal juga bertugas sebagai pelaksana kebijakan fiskal dan khalifah adalah yang berkuasa penuh atas dana tersebut. Bersamaan dengan reorganisasi Baitul Maal, umar mendirikan Diwan Islam yang pertama, yang disebut al-Diwan. Sebenarnya al-Diwan adalah sebuah kantor yang ditunjukkan untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiun serta tunjangan lainnya dalam basis yang reguler dan tepat. Khalifah juga menunjukkan sebuah komite yang terdiri dari Nassab ternama untuk membuat laporan sensus penduduk Madinah sesuai dengan tingkat kepentingan dan kelasnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Permasalahan ekonomi di masa kholifah Usman bin Affan (47 SH-35 H/577-656 M) semakin rumit, sejalan dengan semakin luasnya wilayah negara Islam. Pemasukan negara dari zakat , jizyah, dan juga rampasan perang semakin besar. Pada enam tahun pertama kepemimpinannya, Balkh, kabul, Ghazni Kerman, dan Sistan ditaklukan. Untuk menata pendapatan baru, kebijakan Umar diikuti. Tidak lama, Islam mengakui empat kontrak dagang setelah negara-negara tersebut ditaklukkan, kemudian tindakan efektif diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon-pohon, buah buahan ditanam dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ali bin Abi Thalib (23 SH-40 H/600-661 M), Khalifah yang keempat terkenal sangat sederhana. Mewarisi kendali pemerintahan dengan wilayah yang luas, tetapi banyak potensi konflik dari khalifah sebelumnya, Ali harus mengelola perekonomian secara hati-hati. Ia secara sukarela menarik dirinya dari daftar penerima dana bantuan Baitul Maal, bahkan menurut yang lainnya dia memberikan 5.000 dirham setiap tahunnya. Ali sangat ketat dalam menjalankan keuangan negara. Salah satu upayanya yang monumental adalah pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam, dimana sebelumnya kehalifahan Islam menggunakan uang dinar dari Romawi dan dirham dari Persia.[3] </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <h3> Pemikiran Ekonomi Islam </h3> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <h4> Kilasan Tokoh dan Pemikirannya </h4> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pemikiran para sarjana-sarjana Muslim pada masa berikutnya pada dasarnya berusaha untuk mengembangkan konsep-konsep Islam sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dengan tetap bersandar kepada Alquran dan Hadis. Memang harus diakui secara jujur bahwa para sarjana Muslim pasca Rasulullah banyak membaca karya-karya pemikir Yunani-Romawi, sebagaimana juga karya Syrian-Alexandrian, Zoroastrian, dan India. Namun, demikian mereka tidak menjiplak tulisan-tulisan pemikir-pemikir Yunani-Romawi ini melainkan memperdalam, mengembangkan, memperkaya dan memodifikasinya sesuai dengan ajaran Islam. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <h4> a. Abu Hanifa (80-150 H/699-767 M) </h4> </div> <div style="text-align: justify;"> Abu Hanifah Al-Nu’man ibn Sabit bin Zauti, lahir pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Ia meninggalkan banyak karya tulis, antara lain Al-Makharif fi Al-Fiqh, Al-Musnad, dan Al-Fiqh Al-Akbar. Abu hanifa menyumbangkan beberapa konsep ekonomi, salah satunya adalah salam, yaitu suatu bentuk transaksi dimana antara pihak penjual dan pembeli sepakat bila barang yang dibeli dikirimkan setelah dibayar secara tunai pada waktu kontrak disepakati. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Salah satu kebijakannya adalah menghilangkan ambiguitas dan perselisihan dalam masalah transaksi, hal ini merupakan salah satu tujuan syariah dalam hubungannya jual beli. Dia menyebutkan contoh, murabahah. Dalam murabahah presentase kenaikan harga (mark up) didasarkan atas kesepakatan antara penjual dan pembeli terhadap harga pembelian yang pembayarannya diangsur. Perhatian Abu hanifa sangat perhatian pada orang-orang lemah. Ia tidak membebaskan perhiasan dari zakat dan akan membebaskan kewajiban membayar zakat bagi pemilik harta yang dililit hutang. Beliau tidak memperbolehkan pembagian hasil panen (muzara’ah) dari penggarap kepada pemilik tanah dalam kasus tanah yang tidak menghasilkan apa pun. Hal ini dilakukan untuk melindungi para penggarap yang umumnya orang lemah. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <h4> b. Abu Yusuf ( 113-182 H/731-798 M) </h4> </div> <div style="text-align: justify;"> Abu Yusuf barangkali merupakan fuqoha pertama yang memiliki buku (kitab) yang secara khusus membahas masalah ekonomi. Kitabnya yang berjudul Al-Kharaj, banyak membahas <i>ekonomi publik</i>, khususnya tentang perpajakan dan peran negara dalam pembangunan ekonomi. Dalam pemerintahan Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fiqh yang sangat populer, yaitu Tasarruf al-Imam ‘ala Ra’iyyah Manutun bi al-Mashlahah (setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan mereka). Ia menekankan pentingnya sifat amanah dalam mengelola uang negara, uang negara bukan milik khalifah, tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ia sangat menentang pajak atas tanah pertanian dan mengusulkan penggantian sistem pajak tetap atas tanah menjadi sistem pajak proporsional atas hasil pertanian, sistem proporsional ini dirasa lebih mencerminkan rasa keadilan. Dalam aspek mikro ekonomi, Abu Yusuf juga telah mengkaji, bagaimana mekanisme harga bekerja dalam pasar, kontrol harga, serta apakah pengaruh berbagai perpajakan terhadapnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <h4> c. Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaybani (132-189 H/750-804 M) </h4> </div> <div style="text-align: justify;"> Muhammad bin Al-Hasan telah menulis beberapa buku, antara lain kitab al-Iktisab fiil Rizq al-Mustahab (Book on Earning a Clean Living) dan kitab al Asl. Buku yang pertama banyak membahas berbagai aturan Syariat tentang ijarah, tijarah, ziraah, dan sinaah. Perilaku konsumsi ideal seorang Muslim menurutnya adalah sederhana, suka memberikan derma, tetapi tidak suka meminta-minta. Buku yang kedua membahas berbagai bentuk transaksi/kerja sama usaha dalam bisnis, misalnya salam, sharikah, dan mudharabah. Buku-buku yang ditulis Muhammad bin al-Hasan ini mengandung tinjauan normatif sekaligus positif, sebagaimana karya kebanyakan sarjana Muslim. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <ol> <li>Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hlm. 97-99 </li> <li>Azyumardi Azra, Sejarah pPmikiran Ekonomi Islam; (Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer), Depok : Gramatama Pubishing, hlm 77 </li> <li>Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hlm. 101-104 </li> </ol> Demikian makalah kami tentang<a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/sejarah-perekonomian-islam-dari-masa-ke.html" target="_blank"> Sejarah perekonomian Islam dari masa kemasa</a>, semoga dapt bermanfaat bagi kita semua. <br /> <ol> </ol>

Artikel makalah Sejarah Perekonomian Islam dari Masa ke Masa

Sejarah Perekonomian Islam dari Masa ke Masa - untuk membangun sebuah bangsa yang besar diperlukan perekonomian yang mapan. oleh sebab itu sejarah perekonomian terdahulu perlu kita baca kembali untuk diterapkan di masa kini dan yang akan datang. ter…

Read more »

Tips Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Wajib Dilaksanakan

<div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/tips-mencegah-kekerasan-terhadap-anak.html" target="_blank"><img alt="kekerasan terhadap anak, tips pencegahan kekerasan terhadap anak, cara mencegah perilaku kekerasan pada anak, mencegah pelecehan seksual pada anak, cara mengatasi kekerasan pada anak" border="0" height="132" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhfbZHJAdK1OvMKI8h_klws_lisOeJGjr1K4PoobMNFNXh9Uv9SL_m8LeyH-WSPifSMM8dhls6mFqZjAtczqQvaXfx4uthu7rNplNam8Q59SXeytcBvSa6g0g1TksZeVH-b9E2TuSNl3nz2/s200/Tips+Mencegah+Kekerasan+Terhadap+Anak+Wajib+Dilaksanakan.jpg" title="kekerasan terhadap anak" width="200" /></a></div> <b><a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/tips-mencegah-kekerasan-terhadap-anak.html" rel="nofollow" target="_blank">Tips Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Wajib Dilaksanakan</a></b> - Setiap keluarga memimpikan struktur keluarga yang ideal yang terdiri dari suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu rumah tangga dan anak atau <b>anak-anak</b> sebagai anggota keluarga. Oleh sebab itu <i>kehadiran anak</i> merupakan bagian tak terpisahkan dalam mewujudkan keluarga yang bahagia. Hadirnya anak dalam keluarga terasa penuh suka cita dan canda tawa. <br /> <br /> Begitupun dengan sebaliknya, jika suami istri telah lama berumah tangga namun belum dikaruniai anak, maka suasana rumah dan rumah tangga akan teraa sunyi atau sepi. Tidak adanya canda tawa, tingkah <b><i>pola anak</i></b> yang membawa tawa orang tuanya.<br /> <br /> <h3> Pengertian Kekerasan terhadap Anak</h3> Menurut WHO (dalam Bagong. S, dkk, 2000), <b><i>kekerasan</i></b> adalah penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan atau sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan atau kemungkinan besar mengakibatkan memar/trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak.   <br /> <br /> Dewasa ini kita cukup dikagetkn dengan pemberitaan berbagai media masa baik itu cetak atau elektronik dengan menyebutkan <i><b>kekerasan terhadap anak</b></i> selalu meningkat tiap anaknya. Berbagai wujud kekerasan di beritakan di berbagai media masa, ada yang memberitakan kalau anak sekarang menjadi sasaran pelampiasan yang dilakukan orang terdekat.<br /> <br /> <h3> Tips mengatasi kekerasan terhadap anak:</h3> Berikut adalah tips dari redaksi king ilmu untuk mencegah kekerasan terhadap anak yang harus anda lakukan untuk mencegah kekerasan terhadap anak: <br /> <br /> <h4> Tips Pertama, Memasang CCTV di rumah, </h4> ini bisa menjadi solusi yang tepat bagi anda walaupun Kegiatan pemasangan CCTV di rumah untuk beberapa kalangan menengah ke bawah dirasa masih kemahalan. Namun, pemasangan akan efektif untuk mengetahui situasi dan kondisi rumah secara real dari sumbernya langsung tanpa ada fa<i><b>kt</b></i>a yang diplintir atau disembunyikan dari anda. <br /> <br /> <h4> Tips Kedua, memberikan pendidikan pekerti terhadap anak. </h4> Hal ini untuk mencegah krisis moral terhadap penerus yang akan datang. Pendidikan bisa dilakukan di lingkungan keluarga ataupun disekolah. Namun yang terpenting adalah <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/tips-mencegah-kekerasan-terhadap-anak.html" rel="nofollow" target="_blank">pendidikan</a> yang dilakukan di lingkungan keluarga karena keluarga adalah tempat pertama anak untuk mengenyam pendidikan. <br /> <br /> <h4> Tips ketiga, membekali anak dengan bela diri. </h4> Seorang anak akan sedikit mempunyai rasa aman saat ditinggal orang tua ketika ia bisa bela diri sehingga apabila ia suatu saat mengalmi musibah pelecehan kekerasan terhadap dirinya maka ia dapat membela ataupun memberontak dari pelaku untuk menghindarinya. <br /> <br /> <h4> Tips keempat, Mengawasi tontonan anak. </h4> Salah satu yang menyumbang penyebab dari kekerasan anak adalah tontonan, sehingga kita sebagai orang tua atau orang terdekat harus bisa mengawasi anak-anak dalam tontonan yang ia tonton. <br /> <br /> Demikianlah artikel yang saya sampaikan tentang <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/tips-mencegah-kekerasan-terhadap-anak.html" rel="nofollow" target="_blank"><b><i>tips mencegah kekerasan terhadap anak</i></b></a>. Semoga dengan tips ini dapat mengurang ataupun menghilangkan kekerasan terhadap anak yang di Indonesia ataupun di dunia. <br /> <br /> Kata Kunci:</div> <div style="text-align: justify;"> kekerasan terhadap anak, tips pencegahan kekerasan terhadap anak, cara mencegah perilaku kekerasan pada anak, mencegah pelecehan seksual pada anak, cara mengatasi kekerasan pada anak</div>

Tips Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Wajib Dilaksanakan

Tips Mencegah Kekerasan Terhadap Anak Wajib Dilaksanakan - Setiap keluarga memimpikan struktur keluarga yang ideal yang terdiri dari suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu rumah tangga dan anak atau anak-anak sebagai anggota keluarga. …

Read more »

Astagfirullah, Lafadz Allah Ada di Sandal

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzV36e9qfZpGUOWRUzP3b6mmNZGVYu_H_z4dZwBuGQbldaEuDn3zFY6i0_yIW2xwXwHgnHxehFsWFOpoypzYCyuNO5UIekK7q1v8jHPNfV1I5j5H3J7W9qJ3fNziWfXLEzGr5SaTVTDglU/s1600/Astagfirullah%252C+Lafadz+Allah+Ada+di+Sandal+jepit.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Astagfirullah, Lafadz Allah Ada di Sandal, kronologi beredarnya sandal berlafadzkan Allah" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzV36e9qfZpGUOWRUzP3b6mmNZGVYu_H_z4dZwBuGQbldaEuDn3zFY6i0_yIW2xwXwHgnHxehFsWFOpoypzYCyuNO5UIekK7q1v8jHPNfV1I5j5H3J7W9qJ3fNziWfXLEzGr5SaTVTDglU/s1600/Astagfirullah%252C+Lafadz+Allah+Ada+di+Sandal+jepit.jpg" title="Astagfirullah, Lafadz Allah Ada di Sandal" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/astagfirullah-lafadz-allah-ada-di-sandal.html" rel="nofollow" target="_blank"><b><i>Astagfirullah, Lafadz Allah Ada di Sandal</i></b></a> - Dewasa ini dunia sosial media digegerkan dengan adanya foto-foto yang menunjukkan kaligrafi yang berada di sandal. Terdapat dua jenis <i>lafadz berlafadzkan Allah</i>, yang pertama berwarna hitam. dengan motif menyerupai lafal Allah di bagian sebelah kiri. Kedua, <b>sandal biru</b> di bagian tengah terdapat anyaman pita berwarna merah. Hal itu mendapat kecaman dari aktifis ataupun pengamat sosial dengan mengatakan kalau hal tersebut merupakan pelecehan agama.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/astagfirullah-lafadz-allah-ada-di-sandal.html" rel="nofollow" target="_blank"><i>Penemuan sandal yang berlafadzkan Allah</i></a> berawal dari beredarnya sandal-sandal tersebut didaerah provinsi jawa timur. Nitizen mendesak pihak pemproduksi sandal itu untuk menarik seluruh produksi sandalnya karena dapat memicu konflik di masyarakat. Dikabarkan di berbagai TV Swasta PT Pradipta Perkasa Makmur janji tarik semua sandal berlafal Allah yang telah beredar di masyarakat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Penemuan sandal berlafadz dengan kaligrafi Allah dapat memicu timbulnya konflik SARA di negara Indonesia.  Untuk mengantisipasi konflik, berbagai kalangan meminta umat Islam untuk bersikap tenang dalam mengatasi hal tersebut. Serta penyelidikan sedang dilakukan pihak kepolisian untuk mengetahui motif tersebarnya <b>sandal bertuliskan lafadz Allah</b> tersebut.</div>

5 Fakta Unik Fiqh Astagfirullah, Lafadz Allah Ada di Sandal

Astagfirullah, Lafadz Allah Ada di Sandal - Dewasa ini dunia sosial media digegerkan dengan adanya foto-foto yang menunjukkan kaligrafi yang berada di sandal. Terdapat dua jenis lafadz berlafadzkan Allah, yang pertama berwarna hitam. dengan motif me…

Read more »

Doa Awal Tahun 1437 Hijriyah Beserta Artinya

<div style="text-align: justify;"> <i><b><a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/doa-awal-tahun-1437-hijriyah-beserta.html" rel="nofollow" target="_blank">Doa awal tahun 1437 Hijriyah</a></b></i> - Pada har ini memasuki <b><i>awal tahun baru Hijriah</i></b> yaitu yang ke 1437 H. ini menjadi salah satu momentum perayaan umat islam dalam memperingati dan merefleksikan diri dalam mengarungi kehidupan. </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> Sudah banyak perbuatan yang kita lalui di tahun yang lain. baik itu perbuatan yang baik maupun buruk. sehingga haapannya pada tahun 1437 H ini kita dapat menjadi manusia yang lebih baik.<br /> <br /> untuk menjadi manusia yang baik perlu adanya <i>doa</i> terlebih dahulu untuk mengawali hidup kita mengarungi satu tahun yang akan datang. berikut adalah <b><i>Doa awal tahun 1437 Hijriyah</i></b>. <br /> <br /> <div style="text-align: center;"> <img alt="Doa awal tahun 1437 Hijriyah Beserta Artinya, awal tahun" border="0" height="240" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiiqyUCSM9e673qjWLLWcMoM4LKz6gfJL_RgzehbTnriPVzSyOUP-LbOVLmQFl-NewaU9A38PsjJKeN5JENbRLNnblgEggVW906a9NoeaSYaxpzTnGYhhXfzEs6Hq_roiPZmWMRgFHLXsvO/s320/Doa+awal+tahun+1437+Hijriyah.jpg" title="Doa awal tahun 1437 Hijriyah Beserta Artinya" width="320" /></div> <br /> <br /> <br /> <br /> Doa Awal Tahun<br /> <br /> <blockquote> Bismillaahir-rahmaanir-rahiim<br /> <br /> Wa shallallaahu 'alaa sayyidinaa Muhammadin wa 'alaa 'aalihi wa shahbihii wa sallam.<br /> <br /> Allaahumma antal-abadiyyul-qadiimul-awwal<br /> <br /> u, wa 'alaa fadhlikal-'azhimi wujuudikal-mu'awwali, wa haadza 'aamun jadidun qad aqbala ilaina nas'alukal 'ishmata fiihi minasy-syaithaani wa auliyaa'ihi wa junuudihi wal'auna 'alaa haadzihin-nafsil-ammaarati bis-suu'i wal-isytighaala bimaa yuqarribuni<br /> <br /> ilaika zulfa yaa dzal-jalaali wal-ikram yaa arhamar-raahimin, wa sallallaahu 'alaa sayyidina Muhammadin nabiyyil ummiyyi wa 'alaa 'aalihi wa shahbihii wa sallam</blockquote> <br /> <br /> <br /> Artinya:<br /> <blockquote class="tr_bq"> Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.<br /> <br /> Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya.<br /> <br /> Ya Allah Engkaulah Yang Abadi, Dahulu, lagi Awal. Dan hanya kepada anugerah-Mu yang Agung dan Kedermawanan-Mu tempat bergantung.<br /> <br /> Dan ini tahun baru benar-benar telah datang. Kami memohon kepada-Mu perlindungan dalam tahun ini dari (godaan) setan, kekasih-kekasihnya dan bala tentaranya. Dan kami memohon pertolongan untuk mengalahkan hawa nafsu amarah yang mengajak pada kejahatan,agar kami sibuk melakukan amal yang dapat mendekatkan diri kami kepada-Mu wahai Dzat yang memiliki Keagungan dan Kemuliaan. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan keselamatan kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW, Nabi yang ummi dan ke atas para keluarga dan sahabatnya.</blockquote> <br /> Demikian artikel <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/doa-awal-tahun-1437-hijriyah-beserta.html" rel="nofollow" target="_blank">Doa awal tahun 1437 Hijriyah ini</a>, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca semua amin.<br /> <br /> <br /> <br /></div>

Fiqh Doa Awal Tahun 1437 Hijriyah Beserta Artinya

Doa awal tahun 1437 Hijriyah - Pada har ini memasuki awal tahun baru Hijriah yaitu yang ke 1437 H. ini menjadi salah satu momentum perayaan umat islam dalam memperingati dan merefleksikan diri dalam mengarungi kehidupan.  Sudah banyak perbuatan yang…

Read more »

Fiqh Jinayah: Pengertian Ta'zir, Jenis Ta'zir dan Pembagian Ta'zir

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/fiqh-jinayah-pengertian-tazir-jenis.html" rel="nofollow" target="_blank"><img alt="Fiqh Jinayah, Pengertian Ta'zir, Jenis Ta'zir dan Pembagian Ta'zir" border="0" height="139" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgurCtAPGSQD3pMWPR9uDvjtO6XZ1qQ1PZnsqz5Bhmu5khJOFvFlZO_P1a5YlpViPxeMpUYvSAbtJW5xFwodaB7Ey8O5oKZR8O4V3TsoEKZNEGt2OKYsRvnj2mL0Oc0dhcJyM9NCkOSIcUT/s200/Fiqh+Jinayah%252C+Pengertian+Ta%2527zir%252C+Jenis+Ta%2527zir+dan+Pembagian+Ta%2527zir.jpg" title="Fiqh Jinayah, Pengertian Ta'zir, Jenis Ta'zir dan Pembagian Ta'zir" width="200" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b><i>Fiqh Jinayah: Pengertian Ta'zir, Jenis Ta'zir dan Pembagian Ta'zir</i></b> - <i>Ta’zir</i> adalah bentuk mashdar dari kata ﻋَﺰَﺮَ۔ﻴَﻌْﺰِﺮُ yang secara etimologis berarti ﺍﻠّﺮَﺪُّﻮَﺍﻠْﻤَﻨْﻊُ, yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti ﻨَﺼَﺮَﻩُ menolong atau menguatkan.[1] Hal ini seperti dalam firman Allah berikut : <br /> <br /> <div style="text-align: right;"> ﻠِّﺘُﺆْﻤِﻨُﻮْﺍﺑِﺎﷲِﻮَﺮَﺴُﻮْﻠِﻪِےﻮَﺘُﻌَﺯِّﺮُﻮﻩُﻮَﺘُﻮَﻘِّﺮُﻮﻩُﻮَﺘُﺴَﺑِّﺤُﻮﻩُﺑُﻜﺮَﺓًﻮَٲَﺻِﻴﻼً۞ </div> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> “Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya, dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang.” (QS. Al-Fath:9) <br /> <br /> Sebagian ulama <i>mengartikan ta’zir</i> sebagai hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak di tentukan Al-Qur’an dan Hadis. Ta’zir berfungsi memberikan pengajaran kepada si terhukum dan sekaligus mencegahnya untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Sebagian lain mengatakan sebagai sebuah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dihukum dengan hukuman had atau kafarat.[2]<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <h3> Pembagian jenis ta’zir </h3> Berdasarkan hak yang dilanggar oleh pelaku, Imam Muhammad Abu Zahrah membagi hukuman ta’zir menjadi dua, yaitu sanksi ta’zir yang berkaitan dengan hak Allah dan sanksi ta’zir yang berkaitan dengan pelanggaran hak manusia. Ia pun berpendapat: <br /> <br /> Sanksi-sanksi ta’zir sama dengan sanksi-sanksi yang telah ditentukan (qishash dan hudud). Sebagian ada yang merupakan hak Allah dan sebagian merupakan hak manusia. inilah pembagiannya secara umum.[3]<br /> <br /> Contoh beberapa pelanggaran yang berkaitan dengan hak Allah dan pelakunya harus <i>dihukum ta’zir</i>, di antaranya perbuatan bid’ah, pelecehan terhadap Nabi Muhammad SAW, perdagangan manusia, berbisnis narkoba, manipulasi, riba, dan kesaksian palsu. <br /> <br /> Contoh beberapa pelanggaran yang berkaitan dengan hak manusia, seperti dalam kasus pembunuhan semi-sengaja. Di samping adanya kewajiban pemberian diyat oleh pelaku kepada keluarga korban, masih terdapat satu sanksi lagi berupa ta’zir untuk memelihara hak manusia. demikian pula <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/fiqh-jinayah-pengertian-tazir-jenis.html" rel="nofollow" target="_blank">pemberlakuan hukuman ta’zir</a> dalam masalah penganiayaan yang tidak mungkin dihukum qishash. Contoh lainnya yaitu percobaan pembunuhan atau kasus penyekapan.[4]<br /> <br /> Wahbah Al-Zuhaili juga mengemukakan pernyataan sebagai berikut, ta’zir dapat terjadi pada setiap jarimah yang tidak masuk dalam cakupan had dan kafarah, baik menyangkut pelanggaran terhadap hak Allah seperti makan pada siang hari di bulan Ramadhan tanpa uzur, meninggalkan shalat (menurut jumhur ulama), menjalankan praktik riba, melemparkan barang najis atau berbahaya lain ke jalan-jalan umum. Ta’zir juga dapat berlaku pada pelanggaran terhadap hak manusia, seperti mencium atau melakukan perbuatan tidak senonoh, mencuri tetapi tidak mencapai nishab syar’I (satu dinar atau sepuluh dirham) menurut Abu Hanifah, mencuri bukan dari tempat penyimpanannya, berkhianat terhadap amanah, suap, qadzf dan mencaci atau menyakiti.[5]<br /> <br /> Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian hukuman ta’zir terdiri atas dua macam, yaitu ta’zir yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan ta’zir yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak manusia.[6]<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <h3> Pendapat ulama’ terkait hukuman mati sebagai ta’zir </h3> Hukuman ta’zir juga terdapat dalam Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu <br /> <ol> <li>Hukuman mati </li> <li>Hukuman penjara </li> <li>Hukuman ganti rugi </li> </ol> <br /> <h3> Menurut Wahbah Al-Zuhaili mengatakan : </h3> Pada umumnya sanksi-sanksi yang terdapat di dalam undang-undang berasal dari <i>sisi ta’zir</i>. Undang-undang itu sebagai satu-satunya aturan yang dirumuskan untuk menanggulangi berbagai kejahatan dan menghalangi pelaku kejahatan. Undang-undang juga berfungsi menjaga kemaslahatan, menegakkan keadilan dan ketentraman, serta menjaga keamanan dan kenyamanan.[7]<br /> <br /> Mengenai eksistensi hukuman mati sebagai qishash dan hudud memang disepakati oleh ulama. Hukuman mati sebagai qishash secara tegas disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat 178. Demikian juga hukuman mati sebagai hudud bagi pelaku perampokan, zina mukhson, murtad, dan pemberontakan. Akan tetapi, hukuman mati sebagai ta’zir tidak sebulat kesepakatan ulama dalam hal hukuman mati sebagai qishash dan hudud.[8]<br /> <br /> Hukuman mati sebagai ta’zir memang diperbolehkan. Akan tetapi, hal itu tergantung dari jarimah apa yang dilakukan. Berikut pendapat ulama :[9]<br /> <br /> <h4> 1. Menurut Ulama Kalangan Hanafiyah </h4> Menurut mereka hukuaman mati sebagai ta’zir dapat diterapkan sebagai pertimbangan politik Negara dan berlaku jarimah tertentu seperti sodomi, atau pelecehan terhadap Nabu Muhammad SAW,merampok, berulang kali mencuri, berselingkuh. <br /> <br /> <h4> 2. Menurut Sebagian Ulama kalangan Syafi’iyah </h4> Hukuman mati sebagai ta’zir dapat diberlakukan terhadap orang yang mengajak orang lain untuk melakukan penyimpangan-penyimpangan agama yang bertentangan dengan Alquran dan hadis. <br /> <br /> <h4> 3. Menurut Ulama Kalangan Malikiyah </h4> Menurut mereka hukuman mati sebagai ta’zir diperbolehkan, sebagaimana hukuman mati bagi mata-mata muslim tetapi memihak musuh. <br /> <br /> <h4> 4. Menurut Ulama Kalangan Hanabilah </h4> Ibnu Aqil berpendapat bahwa mata-mata muslim yang membocorkan rahasia kepada musuh boleh dihukum mati sebagai ta’zir. Pendapat ini sama dengan pendapat yang mengatakan bahwa para pelaku bid’ah atau orang-orang yang selalu berbuat kerusakan juga boleh dihukum mati. <br /> <br /> Pada dasarnya hampir semua ulama membolehkan sanksi mati sebagai hukuman ta’zir apabila ada kemanfaatan dan keadaan pun menuntut untuk itu. Umpamanya, ulul amri berpendapat, tiadanya harapan si mujrim dapat menghentikan perbuatannya, tipisnya si pelaku dapat menjadi baik kembali (dengan parameter pengulangan yang sering dilakukan), atau situasi menghendaki dia harus dimusnahkan dari muka bumi. Maka para ulama membolehkan hukuman mati bagi residivis, penyebar bid’ah, dan jenis lain yang dianggap sangat berbahaya.[10]</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Demikian makalah kami tentang <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/fiqh-jinayah-pengertian-tazir-jenis.html" rel="nofollow" target="_blank">Fiqh Jinayah: Pengertian Ta'zir, Jenis Ta'zir dan Pembagian Ta'zir</a>, semoga dapat bermanfaat bagi kita.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> [1] M.. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, Jakarta: Amzah, 2013, hlm. 136 <br /> [2] Rahmat Hakim, Ibid., hlm. 141 <br /> [3]M.. Nurul Irfan dan Masyrofah, Ibid., hlm. 199 <br /> [4]Ibid. <br /> [5] Ibid., hlm 199-200 <br /> [6] Ibid. <br /> [7] Ibid., hlm 202 <br /> [8] Ibid., hlm 203 <br /> [9] Ibid., hlm. 203-205 <br /> [10] Rahmat Hakim, Op.Cit., hlm. 156 </div>

Hukum Fiqh Jinayah: Pengertian Ta'zir, Jenis Ta'zir dan Pembagian Ta'zir

Fiqh Jinayah: Pengertian Ta'zir, Jenis Ta'zir dan Pembagian Ta'zir - Ta’zir adalah bentuk mashdar dari kata ﻋَﺰَﺮَ۔ﻴَﻌْﺰِﺮُ yang secara etimologis berarti ﺍﻠّﺮَﺪُّﻮَﺍﻠْﻤَﻨْﻊُ, yaitu menolak dan mencegah. Kata ini juga memiliki arti ﻨَﺼَﺮَﻩُ menolong…

Read more »

Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Agama Islam

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibi-enveXiOlzUbMADD25Hu-lWiKGtHR_4NQ-OvAeRaO2rJdFJzbgx_si4fbUsHIUS-JDDrdIXoX6FqbhIGqMA-LVFd364gCxuEtBS6_SlaKVduuwpERo8fjjpl2xzn1uu5pQ3UmlUwj_a/s1600/Hak+dan+Kewajiban+Suami+Istri+Dalam+Agama+Islam.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="hak suami, hak istri, hak suami dan istri, kewajiban suami, kewajiban istri, kewajiban suami istri, harta bersama suami dan istri, gugatan suami istri" border="0" height="133" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEibi-enveXiOlzUbMADD25Hu-lWiKGtHR_4NQ-OvAeRaO2rJdFJzbgx_si4fbUsHIUS-JDDrdIXoX6FqbhIGqMA-LVFd364gCxuEtBS6_SlaKVduuwpERo8fjjpl2xzn1uu5pQ3UmlUwj_a/s200/Hak+dan+Kewajiban+Suami+Istri+Dalam+Agama+Islam.jpg" title="Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Agama Islam" width="200" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam.html" rel="nofollow" target="_blank"><b><i>Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Agama Islam</i></b></a> - Baik UUP ataupun KHI telah merumuskan dengan jelas bahwa <b>tujuan perkawinan</b> adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terwujudnya tujuan perkawinan tersebut sudah barang tentu sangat tergantung pada maksimalisasi peran dan <i>tanggung jawab istri dan suami</i>. Oleh sebab itu perkawinan tidak saja dipandang sebagai media merealisasikan syari’at Allah agar memperoleh kebaikan didunia dan diakhirat, tetapi juga merupakan sebuah kontrak perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /><h3> Hak dan kewajiban suami-isteri </h3> Suami-istri harus setia satu sama lain,bantu-membantu, berdiam bersama-sama, saling memberikan nafkah dan bersama-sama mendidik anak-anak. <br /><br />Perkawinan oleh undang-undang di pandang sebagai suatu “perkumpulan” (echtveregining). Suami ditetapkan kepala atau pengurusnya. Suami mengurus kekayaan mereka bersama di samping berhak juga mengurus kekayaan si isteri, menentukan tempat kediaman bersama, melakukan kekuasaan orang tua dan selanjutnya memberikan bantuan (bijstand) kepada si isteri dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Yang belakangan ini, berhubungan dengan ketentuan dalam Hukum perdata Eropah,bahwa seorang perempuan yang telah kawin tidak cakap untuk bertindak sendiri di dalam hukum. Kekuasaan seorang suami di dalam perkawinan itu di namakan “maritale macht” (dari bahasa Perancis mari =suami).[1]<br /><br />Pengurusan kekuasan si isteri itu, oleh suami harus dilakukan sebaik-baiknya (“als een goed huisvader) dan si isteri dapat pertanggunganjawab tentang pengurusan itu. Kekayaan suami untuk ini menjadi jaminan, apabila ia sampai dihukum mengganti kekurangan-kekurangan atau kemerosotan kekayaan si isteri karena kesalahannya. Pembatasan yang terang dari kekuasaan suami dalah hal mengurus kekayaan isterinya, tidak terdapat dalam undang-undang,melainkan ada suatu pasal yang menyatakan, bahwa suami tak diperbolehkan menjual atau menggadaikan benda-benda yang tak bergerak kepunyaan si isteri tanpa izin si isteri (pasal 105 ayat 5 B.W). Meskipun begitu, sekarang ini menurut pendapat kebanyakan ahli hukum menjual atau menggadaikan barang-barang yang bergerak dengan tidak seizin isteri juga tak diperkenankan apabila melampaui batas pengertian “mengurus” (“beheren”). <br /><br />Pasal 140, membuka kemungkinan bagi si isteri untuk (sebelum melangsungkan pernikahan) mengadakan perjanjian bahwa ia berhak mengurus sendiri harta kekayaannya. Juga dengan “pemisahan kekayaan” (“scheiding van goedern”) atau dengan “pemisahan meja dan tempat tidur” si isteri dengan sendirinya memperoleh kembali haknya untuk mengurus kekayaan sendiri. <br /><br />Jikalau suami memberikan bantuan (bijstand), suami-isteri itu bertindak bersama-sama : si isteri untuk dirinya sendiri dan si suami untuk membantu isterinya. Jadi mereka itu bersama-sama, misalnya pergi ke notaris atau menghadap hukum. Menurut pasal 108 bantuan itu dapat di ganti dengan suatu persetujuan tertulis. Dalam hal yang demikian, si isteri dapat bertindak sendiri dengan membawa surat kuasa dari suami. Perlu di terangkan, bahwa perkataan acte dalam pasal 108 tersebut,tidaklah berarti surat atau tulisan,melainkan ”perbuatan hukum”. Perkataan tersebut berasal dari bahasa Perancis, “acte” yang berarti perbuatan. <br /><br />Ketidak cakapan seoarang isteri itu, di dalam hukum perjanjian dinyatakan secara tegas (pasal 1330); seorang perempuan yang telah kawin dipersamakan dengan seoarang yang berada dibawah curatele atau seorang yang belum dewasa. Mereka ini semuanya dinyatakan “tidak cakap” untuk membuat suatu perjanjian. Tetapi perbedaannya masih ada juga, yaitu seorang isteri bertindak sendiri (meskipun didampingi oleh suami atau telah dikuasakan), sedangkan orang yang belum atau dewasa orang curandus tidak pernah tampil kemuka dan selalu harus diwakilkan oleh orang tua, wali atau curator. <br /><br />Selanjutnya perlu di terangkan, bahwa ketidakcakapan seorang isteri, hanyalah mengenai perbuatan-perbuatan hukum yang terletak di lapangan hukum kekayaan dan yang mungkin membawa akibat-akibat bagi kekayaan si isteri itu sendiri. Karena itu, mengakui seorang anak yang lahir diluar pernikahan atau memintakan curatele terhadap ayahnya ia dapat lakukan sendiri dengan tak usah di bantu oleh suami, begitu pula sebagai wali atau curatrice atau sebagai directrice suatu N.V. ia dapat bertindak sendiri. Hanya untuk memangku jabatan-jabatan ini, ia harus mendapat persetujuan atau kuasa dahulu dari suaminya,sebab memegang jabatan-jabatan itu memang mungkin membawa akibat-akibat bagi kekayaanya sendiri. <br /><br />Terhadap ketentuan, bahwa <i>seorang isteri</i> harus di bantu oleh suaminya, diadakan beberapa kekecualian berdasarkan anggapan, untuk perbuatan-perbuatan itu si isteri telah mendapat persetujuan atau kuasa dari suaminya (veronderstelde machtiging). Yang dimaksud disini, perbuatan-perbuatan si isteri untuk kepentingan rumah-tangga dan apabila si isteri mempunyai pekerjaan sendiri. Misalnya pembelian-pembelian di toko, asal saja dapat dimasukkan pengertian “keperluan rumah-tangga biasanya dan sehari-hari” (demikian pasal 109), adalah sah dan harus di bayar oleh suaminya. Dalam praktek oleh hakim dipakai sebagai ukuran nilainya tiap rumah-tangga, sehingga misalnya pembelian sebuah lemari es bagi isteri seorang direktur bank dapat dianggap sebagai keperluan rumah-tangga biasa dan sehari-hari akan tetapi tidak sedemikian halnya seorang isteri jurutulis. <br /><br />Teranglah, bahwa sang suami selalu berhak untuk mempermaklumkan kepada orang-orang pihak ketiga, bahwa ia tidak mengizinkan isterinya untuk bertindak sendiri meskipun mengenai hal-hal dalam lapangan rumah-tangga itu. <br /><br />Bantuan suami juga tidak diperlukan, apabila si isteri di tuntut di depan hakim dalam perkara pidana, begitu pula apabila si isteri mengajukan gugatan terhadap suaminya untuk mendapatkan perceraian atau pemisahan kekuasaan, atau ia sendiri di gugat oleh suaminya untuk mendapat perceraian. <br /><br />Peraturan tentang ketidakcakapan seorang isteri itu oleh Mahkamah Agung di anggap sekarang tidak berlaku lagi. <br /><br />Dan memang ketentuan pasal 108 BW tentang ketidakcakapan seorang isteri itu dianggap sudah dicabut oleh Undang-undang Perkawinan, pasal 31 (1) yang mengatakan, bahwa <i>perkawinan suami-isteri</i> masing-masing berhak melakukan perbuatan hukum. <br /><br />Sekian dengan singkat kedudukan suami-isteri didalam perkawinan. <br /><br /><h3> Akibat-akibat lain dari perkawinan Suami dan Istri: </h3> <ol> <li>Anak yang lahir dari perkawinan,adalah anak sah (wettig); </li> <li>Suami menjadi waris dari si isteri dan begitu sebaliknya, apabila salah satu meninggal di dalam perkawinan; </li> <li>Oleh undang-undang dilarang jual beli antara suami dan isteri; </li> <li>Perjanjian perburuhan antara suami dan isteri tak diperbolehkan; </li> <li>Pemberian benda-benda atas nama tak diperbolehkan antara suami-isteri; </li> <li>Suami tak diperbolehkan menjadi saksi didalam suatu perkara istrerinya dan sebaliknya; </li> <li>Suami tak dapat di tuntut tentang beberapa kejahatan terhadap isterinya dan begitu sebaliknya (misalnya pencurian). </li> </ol> <br /><h3> Pencampuran Kekayaan Suami dan Istri</h3> Sejak mulai perkawinan terjadi, suatu pencampuran antara <b>kekayaan suami dan kekayaan isteri </b>(algehele gemeenschap van goederen), jikalau tidak diadakan perjanjian apa-apa. Keadaan yang demikian itu berlangsung seterusnya dan tak dapat diubah lagi selama perkawinan.[2] Jikalau orang ingin menyimpang dari peraturan umum itu, ia harus meletakkan keinginannya itu dalam suatu “perjanjian perkawinan” (huwelijksvoorwaarden). Perjanjian yang demikian ini, harus diadakan sebelumnya pernikahan ditutup dan harus diletakkan dalam suatu akte notaris. Juga keadaan sebagaimana diletakkan dalam perjanjian itu, tak dapat diubah selama perkawinan. Kekayaan bersama itu oleh undang-undang dinamakan “gemeenschap”. <br /><br />Dalam <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam.html" rel="nofollow" target="_blank">perjanjian perkawinan</a> dapat diperjanjikan, bahwa meskipun akan berlaku percampuran kekayaan antara suami dan isteri, beberapa benda tertentu tidak akan termasuk percampuran itu. Juga seorang yang memberikan sesuatu benda kepada salah satu pihak dapat memperjanjikan bahwa benda tersebut tidak akan jatuh didalam percampuran kekayaan. Benda yang demikian itu, akan menjadi milik pribadi pihak yang memperolehnya. <br /><br />Hak mengurus kekayaan bersama (“gemeenschap”) berada ditangan suami, yang dalam hal ini mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Selain pengurusan itu tak bertanggungjawab kepada siapapun juga, pembatasan terhadap kekuasaannya hanya terletak dalam larangan untuk memberikan dengan percuma benda-benda yang tak bergerak kepada lain orang selain kepada anaknya sendiri, yang lahir dari perkawinan itu (pasal 124 ayat 3). <br /><br />Terhadap kekuasaan suami yang sangat luas itu, kepada si isteri hanya diberikan hak untuk apabila si suami melakukan pengurusan yang sangat buruk (wanbeheer) meminta kepada hakim supaya diadakan “pemisahan kekayaan”, atau kalau suami mengobralkan kekayaannya dapat dimintakan curatele. <br /><br />Selain dua macam tindakan tersebut yang dapat diambil oleh si isteri dalam perkawinan, ia juga diberikan hak untuk, apabila perkawinan dipecahkan, melepaskan haknya atas kekayaan bersama (afstand doen van de gemeenschap). Tindakan ini bermaksud untuk menghindarkan diri dari penagihan hutang-hutang gemeenschap. <br /><br />Pasal 140 ayat 3, mengizinkan untuk memperjanjikan didalam perjanjian perkawinan, bahwa suami tak diperbolehkan menjual atau menggadaikan benda-benda atas nama yang jatuh dalam gemeenschap dari pihak si isteri dengan tiada izin si isteri. <br /><br />Selanjutnya dapat diterangkan, bahwa yang dari buku tabungan, meskipun sudah jatuh dalam gemeenschap, si isteri dapat memakai sendiri menurut kehendaknya sendiri dan begitu pulahalnya dengan gajinya, asal saja untuk keperluan keluarga. <br /><br />Si isteri dapat diberi kekuasaan oleh hakim untuk menjual atau menggadaikan benda-benda gemeenschap dalam hal suaminya sedang bepergian atau tidak mampu memberikan izinnya. <br /><br />Lazimnya dianggap mungkin, bahwa si suami dengan kuasa khusus mengusahakan isterinya untuk bertindak atas nama gemeenschap.[3] Dan sudah barang tentu, si suami itu dapat pula mencabut perizinan yang dianggap telah ia berikan (veronderstelde machtiging). Pencabutan yang demikian ini, untuk dapat berlaku harus diumumkan. <br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <h3> Hak dan kewajiban suami dan istri dalam KUH Perdata  [4]</h3> <br />BAB KE LIMA <br /><br />Tentang <i>hak dan kewajiban suami dan istri </i><br /><br />103. Suami dan istri, mereka harus setia-mensetiai, tolong menolong, dan bantu-membantu. <br /><br />104. Suami dan isteri, dengan mengikat diri dalam suatu perkawinan, dan hanya karena itu pun, terikatlah mereka dalam suatu perjanjian bertimbal balik, akan memelihara dan mendidik sekalian anak mereka. <br /><br />Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan : <br /><br />Pasal 31 <br /><ol> <li>Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. </li> <li>Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. </li> <li>Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga. </li> </ol> <br />Pasal 32 <br /><ol> <li>Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. </li> <li>Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama. </li> </ol> <br />Pasal 33 <br /><br />Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. <br /><br />Pasal 34 <br /><br /><ol> <li>(Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. </li> <li>(2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya. </li> <li>(3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugutan kepada Pengadilan. </li> </ol> <br />Menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam: <br /><br />Pasal 80 <br /><br />Tentang kewajiban suami <br /><br />1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama <br /><br />2. Suami melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya <br /><br />3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa <br /><br />4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung: <br /><br />a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri <br /><br />b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak <br /><br />c. Biaya pendidikan bagi anak <br /><br />5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya <br /><br />6. Istri dapat membebaskan suamninya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b <br /><br />7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksut ayat 5 gugur apabila istrinya nusyuz. <br /><br />Pasal 81 <br /><ol> <li>Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah </li> <li>Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam ‘iddah talak atau ‘iddah wafat </li> <li>Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga </li> <li>Suami wajib melengkapi tempat Kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat-alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya </li> </ol> <br />Pasal 82 <br /><ol> <li>Suami yang punya istri lebih dari seorang berkewajiban memberi tempat tinggal dan biaya hidup pada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan </li> <li>Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman. </li> </ol> <br />Pasal 83 <br /><br /><h4> Tentang kewajiban istri </h4> <ol> <li>Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam </li> <li>Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya </li> </ol> <br />Pasal 84 <br /><ol> <li>Istri dapat dianggap nusyuz jika tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah </li> <li>Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya </li> <li>Kewajiban suami pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz </li> <li>Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah. </li> </ol> <br />Pasal-pasal KHI dan UUP dapat dikatakan sangat jelas mengatur kedudukan suami istri, serta <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/hak-dan-kewajiban-suami-istri-dalam.html" target="_blank">kewajiban antara suami istri.</a> Dalam beberapa hal KHI mengadopsi pasal-pasal KHI seperti berkenaan dengan kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga, posisi yang seimbang, kewajiban saling mencintai, menghormati dan saling membantu. <br /><br />Jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati , sehingga sempurnalah kebahagiaan rumah tangga. <br /><br />Demikian makalah kami tentang <u><b><i>Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Agama Islam</i></b></u>, semoga dapatbermanfaat bagi kita semua. amin.</div> <div style="text-align: justify;"> <br />DAFTAR PUSTAKA <br /><ul> <li>Subekti, 2001, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: Intermasa. </li> <li>Subekti dan Tjitrosudibio, 2009, Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. DIAN RAKYAT. </li> <li>Rahman, Abd, 2005, Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Fokus Media. </li> <li>Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan </li> </ul> <br />[1] Subekti, pokok-pokok hukum perdata, 2001, hlm.28 <br />[2] Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata,2001, hlm.31 <br />[3] Ibid hlm.33 <br />[4] Subekti , Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 2009, hlm.26 <br /></div>

Fiqh Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Agama Islam

Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Agama Islam - Baik UUP ataupun KHI telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terwujudnya tujuan perkawinan …

Read more »