Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Jenis-jenis Putusan dan Cara Pelaksanaannya

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYAhB6pF6-oXNJu0VxkBQ4z3Ll4E1LenL0Dys-t2tmYmv2z8pv2s8zrdRWnzKeVPhADULUWS0M03P2oQkfkoQTw3CAJSfOPDAFTsyOV3G3PFTL5djlpoBksNr1O77vkGgglRl5CzlbCQXD/s1600/Pelaksanaan+Putusan+Pengadilan%252C+Jenis-jenis+Putusan+dan+Cara+Pelaksanaannya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Jenis-jenis Putusan dan Cara Pelaksanaannya" border="0" height="114" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYAhB6pF6-oXNJu0VxkBQ4z3Ll4E1LenL0Dys-t2tmYmv2z8pv2s8zrdRWnzKeVPhADULUWS0M03P2oQkfkoQTw3CAJSfOPDAFTsyOV3G3PFTL5djlpoBksNr1O77vkGgglRl5CzlbCQXD/s200/Pelaksanaan+Putusan+Pengadilan%252C+Jenis-jenis+Putusan+dan+Cara+Pelaksanaannya.jpg" title="Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Jenis-jenis Putusan dan Cara Pelaksanaannya" width="200" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <a href="http://Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Jenis-jenis Putusan dan Cara Pelaksanaannya" rel="nofollow" target="_blank">Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Jenis-jenis Putusan dan Cara Pelaksanaannya</a> - <b>Eksistensi Lembaga Peradilan Agama </b>di Indonesia, telah ada sejak zaman penjajah Belanda. Bahkan sebelum itu mengiringi perjalanan dakwah Islam di Nusantara, karena lembaga peradilan baik dalam teori maupun praktek kehidupan umat Islam, merupakan hal yang tidak dapat di pisahkan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Berdasarkan ketentuan UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, maka <a href="http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/10/peran-fungsi-dan-kewenangan-pengadilan.html" rel="nofollow" target="_blank">Perdailan Agama</a> bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan Islam. <br /> <br /> Pemantapan posisi Peradilan Agama secara Yuridis menempatkan lembaga Peradilan Agama sejajar dengan lembaga peradilan yang lain (peradilan Umum, peradilan Militer, dan peradilan Tata Usaha Negara). <br /> <br /> Kemunculan Undang-undang itulah yang menyebabkan jajaran Peradilan Agama harus mengejar ketertinggalannya dengan yang lain, khususnya dalam praktek/penerapan hukum acara. Dalam makalah ini, akan sedikit membahas mengenai Pelaksanaan Putusan dalam Peradilan Agama. <br /> <br /> B. Rumusan Masalah <br /> <br /> 1. Bagaimanakah <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/11/pelaksanaan-putusan-pengadilan-jenis.html" rel="nofollow" target="_blank">proses pelaksanaan putusan dalam Peradilan Agama</a> mengenai <i>jenis-jenis pelaksanaan putusan</i>, putusan yang dapat di eksekusi, tatacara sita eksekusi, putusan hakim dalam perkara tertentu? <br /> <br /> C. Tujuan <br /> <br /> 1. Mengetahui proses pelaksanaan putusan dalam Peradilan Agama mengenai <b>jenis-jenis pelaksanaan putusan</b>, putusan yang dapat dieksekusi, tatacara sita eksekusi, putusan hakim dalam perkara tertentu. </div> <div style="text-align: justify;"> <h3> Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama </h3> <i>Pelaksanaan putusan</i> atau eksekusi adalah hal menjalankan <b>putusan Pengadilan</b> yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Sudikno Mertokusumo, eksekusi pada hakikatnya tidak lain ialah realisasi kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi putusan yang tercantum dalam putusan tersebut.[1]<br /> <br /> Tujuan akhir pencari keadilan ialah agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan Hakim. Hal ini bisa tercapai jika putusan hakim dapat dilaksanakan. <br /> <br /> Putusan Hakim dapat dilaksanakan: <br /> <br /> <ol> <li>Secara sukarela </li> <li>Secara paksa dengan menggunakan alat Negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela. </li> </ol> <br /> Sejak dikeluarkan UU No, 7/1989 maka Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan sendiri segala putusan yang dijatuhkannya tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri. Dengan berlakunya UU Peradilan Agama tersebut maka: <br /> <br /> <ol> <li>Ketentuan tentang eksekutoir verklaring dan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri dihapuskan. </li> <li>Pada setiap Pengadilan Agama diadakan jurusita untuk dapat melaksanakan putusan-putusannya. </li> </ol> <br /> <h3> Jenis-jenis Pelaksanaan Putusan[2]</h3> Ada beberapa <i>jenis pelaksanaan putusan</i>, yaitu: <br /> <br /> <ol> <li>1. Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR, pasal 208 R.Bg. </li> <li>Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, pasal 259 R.Bg. </li> <li>Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap, yang disebut dengan eksekusi riil. Hal ini diatur dalam pasal 1033 Rv. </li> <li>Eksekusi riil dalam bentukpenjualan lelang. Hal ini diatur dalam pasal 200 ayat 1 HIR, pasal 218 ayat 2 R.Bg. </li> </ol> <br /> <h3> Putusan yang Dapat Dieksekusi [3]</h3> Putusan yang dapat dieksekusi ialah yang memenuhi syarat-syarat untuk dieksekusi, yaitu: <br /> <br /> 1. Putusan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal: <br /> <br /> <ul> <li>Pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dulu. </li> <li>Pelaksanaan putusan provisi </li> <li>Pelaksaan akta perdamaian </li> <li>Pelaksanaan (eksekusi) Grose akta. </li> </ul> <br /> 2. Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela meskipun ia telah diberi peringatan oleh Ketua Pengadilan Agama. <br /> <br /> 3. <i>Putusan Hakim</i> bersifat Kondemnatoir. <br /> <br /> Putusan yang bersifat deklaratoir atau konstitutif tidak diperlukan eksekusi. <br /> <br /> 4. Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama. <br /> <br /> Yaitu Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut, atau Pengadilan Agama yang diberi delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutusnya. <br /> <br /> Yang berwenang melaksanakan eksekusi hanyalah Pengadilan Tingkat Pertama. PTA tidak berwenang melaksanakan eksekusi. <br /> <br /> <h3> Tatacara Sita Eksekusi [4]</h3> Sita eksekusi dilakukan dengan tatacara sebagai berikut; <br /> <br /> 1. Ada permohonan sita eksekusi dari pihak yang bersangkutan. <br /> <br /> 2. Berdasar surat perintah Ketua Pengadilan Agama. <br /> <br /> Surat perintah ini dikeluarkan apabila: <br /> <br /> · Tergugat tidak mau menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang sah, <br /> <br /> · Tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan selama masa peringatan. <br /> <br /> 3. Dilaksanakan oleh Panitera atau Jurusita <br /> <br /> 4. Pelaksanaan sita eksekusi dibantu oleh dua orang saksi. <br /> <br /> 5. Keharusan adanya dua orang saksi merupakan syarat sah sita eksekusi. <br /> <br /> Dua orang saksi tersebut berfungsi sebagai pembantu dan sekaligus sebagai saksi sita eksekusi. <br /> <br /> Nama dan pekerjaan kedua saksi tersebut harus dicantumkan dalam Berita Acara Sita Eksekusi. <br /> <br /> Saksi-saksi tersebut harus memenuhi syarat: <br /> <ul> <li>Telah mencapai umur 21 tahun </li> <li>Berstatus penduduk Indonesia </li> <li>Memiliki sifat jujur (dapat dipercaya) </li> </ul> <br /> 6. Sita eksekusi dilakukan di tempat obyek eksekusi <br /> <br /> 7. Membuat Berita Acara Sita Eksekusi <br /> <br /> Berita acara sita eksekusi tersebut memuat: <br /> <br /> <ul> <li>Nama, pekerjaan dan tempat tinggal kedua orang saksi. </li> <li>Memerinci secara lengkap semua pekerjaan yang dilakukan. </li> <li>Berita acara ditandatangani pejabat pelaksana dan kedua orang saksi. </li> <li>Pihak tersita dan juga kepala desa tidak diharuskan menurut hukum, untuk ikut menandatangani Berita Acara Sita. </li> <li>Isi berita acara sita harus diberitahukan kepada pihak tersita, yaitu segera pada saat itu juga apabila hadir pada eks penyitaan tersebut, atau jika ia tidak hadir maka dalam waktu yang secepatnya segera diberitahukan dengan jalan menyampaikan di tempat tinggalnya. </li> </ul> 8. Penjagaan Yuridis tentang barang yang disita diatur sebagai berikut: <br /> <ul> <li>Penjagaan dan penguasaan barang sita eksekusi tetap berada ditangan tersita </li> <li>Pihak tersita tetap berhak memakai dan menikmatinya, sampai pada saat dilaksanakan penjualan lelang. </li> <li>Penempatan barang sita eksekusi tetap diletakkan di tempat barang itu disita, tanpa mengurangi kemungkinan memindahkannya ke tempat lain. </li> <li>Penguasaan penjagaan tersebut harus disebutkan dalam berita acara sita </li> <li>Mengenai barang yang bisa habis dalam pemakaian, maka tidak boleh dipergunakan dan dinikmati oleh tersita. </li> </ul> <br /> 9. Ketidakhadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi <br /> <ul> <li>Sita eksekusi dapat dihadiri, bahkan sebaiknya dihadiri pihak tereksekusi. </li> <li>Sita eksekusi dapat di laksanakan tanpa hadirnya pihak tersita asalkan pihak tersita tersebut telah diberitahukan dan diperintahkan untuk hadir pada hari dan tanggal pelaksanaan sita eksekusi tetapi yang bersangkutan tidak hadir. </li> </ul> <br /> <h3> Putusan Hakim Dalam Perkara tertentu [5]</h3> <h4> Pelaksanaan Putusan Perkara Perceraian </h4> Apabila <a href="http://kingilmu.blogspot.co.id/" rel="nofollow" target="_blank">putusan Hakim</a> mengenai perceraian telah berkekuatan hukum tetap maka Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari setelah putusan itu diberitahukan mengeluarkan Akta Cerai sebagai bukti adanya perceraian (pasal 84 ayat 4 UU No. 7/1989). <br /> <br /> Dalam perkara cerai gugat maka akta cerai didasarkan atas putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perkawinan putus karena perceraian terhitung sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (Ex pasal 81 ayat 2 UU No. 7/1989). <br /> Baca juga: <a href="http://kingilmu.blogspot.co.id/2016/12/pengertian-wakaf-uang-landasan-hukum.html" rel="nofollow" target="_blank">Pengertian Wakaf Uang, Landasan Hukum dan Manfaat Wakaf</a><br /> <br /> Akta Cerai tersebut tercatat dalam Register Akta Cerai pada Kepaniteraan Pengadilan Agama yang bersangkutan. <br /> <br /> Selain itu, dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari, Panitera atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan/penetapan cerai tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan di tempat tinggal suami dan isteri yang bersangkutan serta PPN/KUA Kecamatan yang dahulu mencatat perkawinan mereka, untuk diadakan pencatatan perkawinan itu. <br /> <br /> <h4> Pelaksanaan Putusan Perkara Penetapan Asal-usul Anak </h4> Dalam perkara penetapan asal-usul anak maka Panitera berkewajiban mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada kantor catatan sipil setempat untuk diterbitkan akta kelahiran (pasal 55 ayat 5 UU No. 1/1974, pasal 103 ayat 3 KHI). <br /> <br /> <h4> Pelaksanaan Putusan Perkara Penetapan Itsbat Nikah dan Rujuk </h4> Dalam penetapan Itsbat nikah dan rujuk maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan setempat untuk diadakan pencatatan lagi dalam Buku Pendaftaran Nikah atau Rujuk. Pada kolom terakhir buku tersebut dituliskan bahwa pencatatan ini didasarkan atas putusan Pengadilan Agama yang bersangkutan, dengan nomor dan tanggal putusnnya. <br /> <br /> Kepada pihak yang bersangkutan diberikan kutipan Buku Pendaftaran Nikah (surat nikah) sebagai bukti pernikahan, dan bukti pendaftaran rujuk sebagai alat bukti yang sah. <br /> <br /> Demikian pula dalam perkara pembatalan perkawinan, maka Panitera PA wajib mengirimkan salinan putusan tersebut kepada PPN/KUA Kecamatan yang bersangkutan untuk diadakan pencatatan (pasal 38 PP No. 9/1975). <br /> <br /> <h4> Pelaksanaan Putusan Perkara Penetapan Itsbat Cerai </h4> Dalam perkara Itsbat Cerai, maka Panitera juga wajib mengeluarkan Akta Cerai sebagai bukti cerai dan mengirimkan salinan Itsbat cerai tersebut kepada PPN/KUA Kecamatan serta PPN/KUA Kecamatan di mana dahulu perkawinan mereka dicatatkan. <br /> <br /> <h4> Pelaksanaan Putusan Perkara Sengketa Tanah Wakaf </h4> Dalam perkara sengketa tanah wakaf, maka Panitera wajib mengirimkan <b>salinan putusan</b> yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPAIW/KUA Kecamatan yang mewilayahi tanah wakaf tersebut untuk diadakan pencatatan dalam buku wakaf dan diterbitkan Pengganti Akta Ikrar Wakaf, guna penyelesaian Sertifikat Tanah Wakaf tersebut. <br /> <br /> <h4> Pelaksanaan Putusan Perkara Perceraian Anggota ABRI dan PNS </h4> Putusan cerai bagi anggota ABRI dan PNS yang telah berkekuatan hukum tetap harus pula dikirimkan kepada Instansi dimana suami/isteri yang bersangkutan menjadi Anggota ABRI dan PNS. <br /> <br /> Kesimpulan <br /> Pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah hal menjalankan <b>putusan Pengadilan</b> yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Sudikno Mertokusumo, eksekusi pada hakikatnya tidak lain ialah realisasi kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi putusan yang tercantum dalam putusan tersebut. <br /> <br /> Ada beberapa <b>jenis pelaksanaan putusan</b>, yaitu: <br /> <ol> <li>Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR, pasal 208 R.Bg. </li> <li>Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, pasal 259 R.Bg. </li> <li>Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap, yang disebut dengan eksekusi riil. Hal ini diatur dalam pasal 1033 Rv. </li> <li>Eksekusi riil dalam bentukpenjualan lelang. Hal ini diatur dalam pasal 200 ayat 1 HIR, pasal 218 ayat 2 R.Bg. </li> </ol> <br /> <h4> Putusan yang dapat dieksekusi ialah yang memenuhi syarat-syarat untuk dieksekusi, yaitu: </h4> <ol> <li>Putusan telah berkekuatan hukum tetap </li> <li>Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela meskipun ia telah diberi peringatan oleh Ketua Pengadilan Agama. </li> <li>Putusan Hakim bersifat Kondemnatoir. </li> <li>Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama. </li> </ol> <br /> Sita eksekusi dilakukan dengan tatacara sebagai berikut; <br /> <ol> <li>Ada permohonan sita eksekusi dari pihak yang bersangkutan. </li> <li>Berdasar surat perintah Ketua Pengadilan Agama. </li> <li>Dilaksanakan oleh Panitera atau Jurusita </li> <li>Pelaksanaan sita eksekusi dibantu oleh dua orang saksi. </li> <li>Keharusan adanya dua orang saksi merupakan syarat sah sita eksekusi. </li> <li>Sita eksekusi dilakukan di tempat obyek eksekusi </li> <li>Membuat Berita Acara Sita Eksekusi </li> <li>Penjagaan Yuridis tentang barang yang disita diatur sebagai berikut: </li> <li>Ketidakhadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi </li> </ol> <br /> <h3> Putusan Hakim Dalam Perkara tertentu </h3> <ol> <li>Perceraian </li> <li>Penetapan Asal-usul Anak </li> <li>Penetapan Itsbat Nikah dan Rujuk </li> <li>Penetapan Itsbat Cerai </li> <li>Putusan Sengketa Tanah Wakaf </li> <li>Perceraian Anggota ABRI dan PNS </li> </ol> <br /> B. Penutup <br /> Demikianlah makalah ini kami susun, dimohonkan kritik dan saran dari pembaca. Dan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin. <br /> <br /> DAFTAR PUSTAKA <br /> Arto, mukti. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011. <br /> Mustofa, Kepaniteraan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana. 2005. <br /> <br /> [1] Mustofa, Kepaniteraan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana. 2005. Hal. 109 <br /> [2] Mukti Arto. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011. Hal. 314 <br /> [3] Ibid. hal. 314 <br /> [4] Ibid. hal. 315 <br /> [5] Ibid. hal. 316 </div>

Hukum Hukum Perdata Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Jenis-jenis Putusan dan Cara Pelaksanaannya

Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Jenis-jenis Putusan dan Cara Pelaksanaannya - Eksistensi Lembaga Peradilan Agama di Indonesia, telah ada...

Read more »

Pengertian dan Macam-macam Alat Pembuktian Perdata

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <h3> Pengertian dan Macam-macam Alat Pembuktian Perdata </h3> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyWkf_kEBYRwxZuQL3QgSoZevrckS-PsOljVgchjcfXP6QqirAh-Mh5EPsnOTlI_tYG0LRJk79kttCAihg8JPfoOP7jDDs9tXkOLedNE_86dzC8DckodxUnuCI_-bhY7x04mYd9lacms6p/s1600/Pengertian+dan+Macam-macam+Alat+Pembuktian+Perdata.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pengertian dan Macam-macam Alat Pembuktian Perdata, alat pembuktian" border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyWkf_kEBYRwxZuQL3QgSoZevrckS-PsOljVgchjcfXP6QqirAh-Mh5EPsnOTlI_tYG0LRJk79kttCAihg8JPfoOP7jDDs9tXkOLedNE_86dzC8DckodxUnuCI_-bhY7x04mYd9lacms6p/s320/Pengertian+dan+Macam-macam+Alat+Pembuktian+Perdata.jpg" title="Hukum Perdata" width="320" /></a></div> <h4> <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-dan-macam-macam-alat.html" target="_blank">Alat Bukti Perdata</a></h4> <div style="text-align: justify;"> Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa<b> alat bukti (bewijsmiddel)</b> adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberi keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah <b>perkara</b> untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan. Jadi, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. <b>Hukum pembuktian</b> yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis dan alat bukti tertentu saja. </div> <div style="text-align: justify;"> (Baca: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-dasar-hukum-dan-teori.html" target="_blank">Pengertian, Dasar Hukum dan Teori Pembuktian Perdata</a>)<br /> <br /> Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur dalam undang-undang Perdata Pasal 1866 KUH Perdata, <b><i>Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg</i></b> terdiri dari:<br /> <br /> - Bukti Tulisan<br /> - Bukti dengan saksi-saksi<br /> - Persangkaan-persangkaan<br /> - Pengakuan<br /> - Sumpah<br /> <br /> Berikut adalah sebagai penjelasannya: </div> <h3> 1. Alat Bukti tertulis</h3> <div style="text-align: justify;"> Alat bukti tertulis sendiri diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285-305 Rbg. S 1867 no. 29 dan Pasal 1867-1894 BW baca Juga pasal 138-147 Rv. <br /> <br /> <b>Alat bukti tertulis</b> atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimasudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis. </div> <h3> 2. Pembuktian dengan saksi.</h3> <div style="text-align: justify;"> <b>Pembuktian dengan saksi-saksi</b> diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak di kecualikan oleh undang-undang. <br /> <br /> Ada beberapa syarat seseorang dapat dijadikan seorang saksi dalam kasus di pengadilan perdata, yaitu:<br /> <br /> a. Saksi sebelum memberikan keterangan di sumpah menurut agamanya<br /> <br /> b. Yang dapat diterangkan saksi adalah apa yang dilihat, didengar, diketahui, dan dialami sendiri<br /> <br /> c. Kesaksian harus diberikan di depan persidangan dan diucapkan pribadi<br /> <br /> d. Saksi harus dapat menerangkan sebab-sebab sampai dapat memberikan keterangan<br /> <br /> e. Saksi tidak dapat memberikan keterangan yang berupa pendapat, kesimpulan dan perkiraan dari saksi.<br /> <br /> f. Kesaksian dari orang lain bukan merupakan alat bukti (testimonium de auditu)<br /> <br /> g. Keterangan satu orang saksi bukan merupakan alat bukti (unus testis nullus testis), satu saksi harus didukung dengan alat bukti lain. <br /> <br /> Dan ada yang tidak dapat dijadikan saksi oleh undang-undang (Pasal 145 ayat (1) HIR):<br /> <br /> a. Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut yang lurus dari salah satu pihak<br /> <br /> b. Suami atau istri salah satu pihak meskipun telah bercerai<br /> <br /> c. Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka telah berumur 15 tahun <br /> <br /> Alasan undang-undang tidak membolehkan orang-orang sedarah untuk bersaksi adalah:<br /> <br /> 1. Bahwa mereka ini pada umumnya dianggap tidak cukup objektif apabila didengar sebagai saksi<br /> <br /> 2. Untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang baik, yang mungkin akan retak apabila mereka ini memberi kesaksian<br /> <br /> 3. Untuk mencegah timbulnya tekanan batin setelah memberi keterangan. Namun menurut pasal 145 ayat 2 HIR (pasal 172 ayat 2 Rgb. 1910 alenia 2 BW) mereka ini tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut kedudukan keperdataan dari para pihak atau dalam perkara yang menyangkut perjanjian kerja. Pasal 1910 alinea 2 sub 2 dan 3 BW menambahkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pemberian nafkah dan penyelidikan tentang hal-hal yang menyebabkan pencabutan kekuasaan orang tua perwalian. Dalam hal ini mereka tidak berhak mengundurkan diri dari memberi kesaksian. </div> <h3> 3. Persangkaan</h3> <div style="text-align: justify;"> Bukti yang ketiga adalah Persangkaan, <b>persangaan</b> sendiri diatur dalam <i><b>pasal 164 HIR (Pasal 284 Rbg. 1866 BW)</b></i>. Yang dinamakan persangkaan adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya saja pembuktian dari ketidak hadiran seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama dan di tempat lain. <br /> <br /> Didalam literature lain mengatakan bahwa persangkaan-persangkaan menurut undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. (1916 BW) diantaranya adalah:<br /> <br /> a. <b><i> Pasal 1e</i></b> mengatakan “perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena semata-mata demi sifat dan ujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menyelundupi suatu ketentuan undang-undang”<br /> <br /> b. <i><b>Pasal 2e</b></i> mengatakan “hal-hal mana oleh undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan utang disimpulkan dari keadaan tertentu”<br /> <br /> c. <i><b>Pasal 3e</b></i> mengatakan “kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak<br /> <br /> d. <i><b> Pasal 4e</b></i> mengatakan “Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak. </div> <h3> 4. Pengakuan</h3> <div style="text-align: justify;"> <b>Pengakuan (bekentenis, confession) </b>adalah alat bukti yang berupa pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan, yang dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan. Pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang didalilkan pihak lawan benar sebagian atau seluruhnya (Vide <i><b>Pasal 1923 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR</b></i>).<br /> <br /> Secara umum hal-hal yang dapat diakui oleh para pihak yang bersengketa adalah segala hal yang berkenaan dengan pokok perkara yang disengketakan. Tergugat dapat mengakui semua dalil gugatan yang dikemukakan penggugat atau sebaliknya penggugat dapat mengakui segala hal dalil bantahan yang diajukan tergugat. Pengakuan tersebut dapat berupa, pertama pengakuan yang berkenaan dengan hak, kedua pengakuan mengenai fakta atau peristiwa hukum.<br /> <br /> Lalu yang berwenang memberi pengakuan menurut <i><b>Pasal 1925 KUH Perdata</b></i> yang berwenang memberi pengakuan adalah sebagai berikut:<br /> <br /> a. Dilakukan principal (pelaku) sendiri yakni penggugat atau tergugat (Vide <i><b>Pasal 174 HIR</b></i>);<br /> <br /> b. Kuasa hukum penggugat atau tergugat.<br /> <br /> Kemudian bentuk pengakuannya, berdasarkan pendekatan analog dengan ketentuan Pasal <i><b>1972 KUH </b></i>Perdata, bentuk pengakuan dapat berupa tertulis dan lisan di depan persidangan dengan cara tegas (expressis verbis), diam-diam dengan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan dan mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum. </div> <div style="text-align: justify;"> (Baca juga: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2013/06/sejarah-ushul-fiqh.html" target="_blank">Sejarah Ushul Fiqh</a>)</div> <h3> 5. Bukti Sumpah</h3> <div style="text-align: justify;"> <b>Sumpah </b>sebagai alat bukti ialah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan agar orang yang memberi keterangan tersebut takut akan murka Tuhan bilamana ia berbohong. Sumpah tersebut diikrarkan dengan lisan diucapkan di muka hakim dalam persidangan dilaksanakan di hadapan pihak lawan dikarenakan tidak adanya alat bukti lain.<br /> <br /> Sedangkan Soedikno berpendapat bahwa “Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang hikmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa dari pada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya” <br /> <br /> Menurut UU ada dua macam bentuk sumpah, yaitu sumpah yang “menentukan” (decissoire eed) dan “tambahan” (supletoir eed). Sumpah yang “menentukan” (decissoire eed) adalah sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawan dengan maksud untuk mengakhiri perkara yang sedang diperiksa oleh hakim. Jika pihak lawan mengangkat sumpah yang perumusannya disusun sendiri oleh pihak yang memerintahkan pengangkatan sumpah itu, ia akan dimenangkan, sebaliknya, jika ia tidak berani dan menolak pengangkatan sumpah itu, ia akan dikalahkan. Pihak yang diperintahkan mengangkat sumpah, mempunyai hak untuk “mengembalikan” perintah itu, artinya meminta kepada pihak lawannya sendiri mengangkat sumpah itu. Tentu saja perumusan sumpah yang dikembalikan itu sebaliknya dari perumusan semula. Misalnya, jika rumusan yang semula berbunyi : “Saya bersumpah bahwa sungguh-sungguh Saya telah menyerahkan barang” perumusan sumpah yang dikembalikan akan berbunyi “Saya bersumpah bahwa sungguh-sungguh Saya tidak menerima barang”. Jika sumpah dikembalikan, maka pihak yang semula memerintahkan pengangkatan sumpah itu, akan dimenangkan oleh hakim apabila ia mengangkat sumpah itu. Sebaliknya ia akan dikalahkan apabila dia menolak pengangkatan sumpah itu. <br /> <br /> Jika suatu pihak yang berperkara hendak memerintahkan pengangkatan suatu sumpah yang menentukan, hakim harus mempertimbangkan dahulu apakah ia dapat mengizinkan perintah mengangkat sumpah itu. Untuk itu hakim memeriksa apakah hal yang disebutkan dalam perumusan sumpah itu sungguh-sungguh mengenai suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh pihak yang mengangkat sumpah atau suatu peristiwa yang telah dilihat sendiri oleh pihak itu. Selanjutnya harus dipertimbangkan apakah sungguh-sungguh dengan terbuktinya hal yang disumpahkan itu nanti perselisihan antara kedua pihak yang berperkara itu dapat diakhiri, sehingga dapat dikatakan bahwa sumpah itu sungguh-sungguh “menentukan” jalannya perkara. Suatu “sumpah tambahan”, adalah suatu sumpah yang diperintahkan oleh hakim pada salah satu pihak yang beperkara apabila hakim itu barpendapat bahwa didalam suatu perkara sudah terdapat suatu “permulaan pembuktian”, yang perlu ditambah dengan penyumpahan, karena dipandang kurang memuaskan untuk menjatuhkan putusan atas dasar bukti-bukti yang terdapat itu. Hakim, leluasa apakah ia akan memerintahkan suatu sumpah tambahan atau tidak dan apakah suatu hal sudah merupakan permulaan pembuktian. </div> <div style="text-align: justify;"> (Baca juga artikel lain:<a href="http://kingilmu.blogspot.com/2013/06/nama-nama-lain-al-quran.html" target="_blank"> Nama-nama lain Al-Quran</a>)</div> <h3> A. Kesimpulan</h3> <div style="text-align: justify;"> Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa alat bukti (bewijsmiddel) adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberi keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan. Jadi, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis dan alat bukti tertentu saja. <br /> <br /> Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur dalam undang-undang Perdata Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal <i><b>164 HIR/Pasal 284 RBg</b></i> terdiri dari: Bukti Tulisan, Bukti dengan saksi-saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan dan Sumpah.</div> <h3> B. Saran</h3> <div style="text-align: justify;"> Demikianlah makalah Ini saya sajikan dengan Pikiran yang Jernih demi memujudkan Kualitas Individu yang lebih baik, makalah ini Jauh dari kata sempurna, Dimohon Bagi Pembaca dapat memberikan Saran dan Kritikan bagi saya demi mewujudkan Kualitas Individu yang mumpuni.</div>

Hukum Hukum Perdata makalah Pengertian dan Macam-macam Alat Pembuktian Perdata

Pengertian dan Macam-macam Alat Pembuktian Perdata Alat Bukti Perdata Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Per...

Read more »

Pengertian, Dasar Hukum dan Teori Pembuktian Perdata

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <h2> </h2> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjK8WIM6voerJCG_Xqs5T5QTnB6nO3lOKF9knvvo6jq8133WwoknFWXatkqedaVYPMxbCZX1OCeJISf3bpoztY-bIxapiB6iriIyDVZ5xBskkoCseAB6hUpneuUG1Ib9B7IKjJEQCMRSAsF/s1600/Pengertian%252C+Dasar+Hukum+dan+Teori+Pembuktian+Perdata+2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pengertian, Dasar Hukum dan Teori Pembuktian Perdata, Pengertian dasar Pembuktian, macam-macam" border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjK8WIM6voerJCG_Xqs5T5QTnB6nO3lOKF9knvvo6jq8133WwoknFWXatkqedaVYPMxbCZX1OCeJISf3bpoztY-bIxapiB6iriIyDVZ5xBskkoCseAB6hUpneuUG1Ib9B7IKjJEQCMRSAsF/s640/Pengertian%252C+Dasar+Hukum+dan+Teori+Pembuktian+Perdata+2.jpg" title="Hukum Perdata" width="640" /></a></div> <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-dasar-hukum-dan-teori.html" target="_blank"><b><i>Pengertian, Dasar Hukum dan Teori Pembuktian Perdata-</i></b></a> Dalam menyelesaikan sebuah <b>perkara perdata</b> maupun pidana, pihak yang bertugas menyelesaikan sengketa haruslah melakukan <b>pembuktian</b> untuk menerangi dan menjelaskan secara gamblang apa yang dialami. <b>Pembuktian</b> ini baru ada apabila terjadi bentrokan kepentingan yang diselesaikan melalui peradilan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Sebagai pedoman, diberikan oleh pasal 1865 B.W. bahwa “Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.” Misalnya, jika seorang menggugat orang lain supaya orang ini dihukum menyerahkan sebidang tanah, karena benda ini termasuk harta peninggalan ayahnya, tetapi pendirian ini disangkal oleh tergugat, maka orang yang menggugat itu diwajibkan membuktikan bahwa ia adalah ahliwaris dari si meninggal dan tanah tersebut betul kepunyaan si meninggal itu. Jika ia telah berhasil membuktikan hal-hal tersebut dan pihak tergugat masih juga membantah haknya karena katanya ia telah membeli tanah tersebut secara sah, maka tergugat ini diwajibkan membuktikan adanya jual beli itu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Maka dari itu, pihak yang berperkara haruslah memberikan bukti yang kuat sesuai dengan masalah yang ada apakah perkara yang dialami. Berkaitan dengan materi pembuktian maka dalam proses gugat menggugat, beban pembuktian dapat ditujukan kepada penggugat, tergugat, maupun pihak ketiga yang melakukan intervensi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h3> Pengertian Pembuktian dalah Hukum Perdata</h3> <div style="text-align: justify;"> Membuktikan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Guru Besar FH-UGM mengandung beberapa pengertian: </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> 1.    Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah<br /> Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> 2.     Membuktikan dalam arti konvensionil<br /> Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:<br /> a.    kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat instuitif (conviction intime)<br /> b.    kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (conviction raisonnee)<br /> 3.     Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang beperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Pembuktian secara yuridis tidak lain adalah pembuktian ”historis” yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto. Baik pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Berbeda dengan azas yang terdapat pada hukum acara pidana, dimana seseorang tidak boleh dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, kecuali apabila berdasarkan buki-bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa, dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim. Dalam Hukum Acara Perdata yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan perkataan lain, dalam hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran formil saja.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat mengiginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, maka gugatannya akan dikabulkan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, untuk dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, maka tidak perlu dibuktikan lagi. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Beberapa hal/keadaan yang tidak harus dibuktikan antara lain : <br />  hal-hal/keadaan-keadaan yang telah diakui<br />     hal-hal/keadaan-keadaan yang tidak disangkal<br />     hal-hal/keadaan-keadaan yang telah diketahui oleh khalayak ramai (notoire feiten/fakta notoir). Atau hal-hal yang secara kebetulan telah diketahui sendiri oleh hakim. Merupakan fakta notoir, bahwa pada hari Minggu semua kantor pemerintah tutup, dan bahwa harga tanah di jakarta lebih mahal dari di desa.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak Penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang akan diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau sebaliknya pihak tergugat. Secara ringkas disimpulkan bahwa hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana yang akan memikul beban pembuktian. Didalam soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkrit harus diperhatikan dengan seksama olehnya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Sebagai pedoman, dijelaskan oleh pasal 1865 BW, bahwa:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-pristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h3 style="text-align: justify;"> Dasar Hukum Pembuktian</h3> <div style="text-align: justify;"> 1. Hierziene Inlandse Reglement (HIR)                                                            <br /> Stb. 1941 No. 44  (untuk jawa dan Madura)<br /> 2. Rechtreglement Buitengewesten (RBg)<br />     Stb. 1927 No. 227 (untuk luar jawa dan Madura)<br /> 3. Reglement op de Burgelijke Rechtvordering (Rv)<br />     Stb. 1847 No. 52 dan Stb. 1848 No. 63<br /> 4. Buku ke-4 KUHPerdata (Stb. 1847 No. 23)<br /> 5. Ketentuan setelah Proklamasi Kemerdekaan seperti :<br />     a. UU No. 14/1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.<br />     b. UU No. 2/1986 tentang Peradilan Umum.<br />     c. UU No. 14/1985 tentang MA. RI</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h3 style="text-align: justify;"> Teori Hukum Pembuktian</h3> <div style="text-align: justify;"> <br /> <b>1. Teori yang bersifat Subjektif </b><br /> Dalil-dalil yang didasarkan pada pelanggaran hak subjektif atau siapa yang menyangkal adanya hak Subyektif harus membuktikan tiadanya hak subyektif tersebut. Menurut teori ini suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mempunyai suatu hak harus membuktikannya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <b>2. Teori yang bersifat Objektif</b><br /> Dalil-dalil berdasarkan hukum objektif/ UU. Menurut teori ini, mengajukan gugatan hak atau gugatan berarti Penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap pristiwa yang diajukan. Maka Penggugat harus membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa itu.</div> <div style="text-align: justify;"> <b><br />3. Teori Pembuktian Umar Bin Khattab</b><br /> Teori Pembuktian Umar dapat kita temui dalam Risalah Umar, yaitu risalah yang dikirimkannya kepada Abu Musa Al-Asy’ari r.a., di dalamnya tercantum pedoman  bagaimana seharusnya peradilan dilaksanakan dan bagaimana sikap seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya. Teori pembuktian Umar adalah sebagai berikut:<br />         البينة على من ادعى واليمين على من أنكر<br />  Beban pembuktian bagi orang yang menggugat, dan sumpah dibebankan kepada yang digugat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <b>4. Teori yang bersifat Kepatutan </b><br /> Kedudukan Penggugat dan Tergugat sama (Equality before the law). Teori ini mengatur tentang bagaimana seharusnya hakim bertindak adil dalam memberikan hak berperkara dalam sidang kepada kedua belah pihak. Hakim tidak diperbolehkan untuk memihak kepada salah satu pihak, seperti  memberikan beban pembuktian kepada salah satu pihak yang tidak sama beratnya dengan pihak lawan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <b>5. Teori Hukum Acara </b><br /> Asas “Audi et Alteram Partem”. Asas audi et alteram partem atau juga asas kedudukkan prosesuil yang sama antara para pihak di hadapan hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukkan para pihak, sehingga para pihak merasa memiliki kans yang sama untuk memenangkan kasus yang dihadapinya.</div> <div style="text-align: justify;"> <b><br />6. Teori yang bersifat hukum Publik</b><br /> Menurut teori ini, mencari kebenaran suatu pristiwa dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh sebab itu hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Di samping itu, para pihak mempunyai kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div>

Hukum Hukum Perdata makalah Pengertian, Dasar Hukum dan Teori Pembuktian Perdata

Pengertian, Dasar Hukum dan Teori Pembuktian Perdata- Dalam menyelesaikan sebuah perkara perdata maupun pidana, pihak yang bertugas...

Read more »