King Ilmu : Pusatnya Ilmu Pengetahun Terlengkap

Makalah Hukum Adat; Politik Hukum Adat Belanda di Indonesia

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<h3 style="text-align: center;">
Makalah Hukum Adat; Politik Hukum Adat Belanda di Indonesia</h3>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuGQZd6p5u6N-rEZ-jQdN1TXyNDkDpd7MHuVz8aHJXgoe8zFmqiJ8lUvHmNVZQ2yYHrWAiDmV-gvnDgZl2XICiIlT97YGc4ZxtgqlYjCsTSlo0ZKZmXjFkCzkRWZDDpiBjGGzUfwoB-u9y/s1600/Hukum+adat+di+Indonesia.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Makalah Hukum Adat; Politik Hukum Adat Belanda di Indonesia" border="0" height="479" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuGQZd6p5u6N-rEZ-jQdN1TXyNDkDpd7MHuVz8aHJXgoe8zFmqiJ8lUvHmNVZQ2yYHrWAiDmV-gvnDgZl2XICiIlT97YGc4ZxtgqlYjCsTSlo0ZKZmXjFkCzkRWZDDpiBjGGzUfwoB-u9y/s640/Hukum+adat+di+Indonesia.jpg" title="Hukum politik adat Belanda" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Politih hukum adat Belanda di Indonesia</td></tr>
</tbody></table>
<div style="text-align: center;">
<br /></div>
<h4>
A.    Pendahuluan</h4>
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berbhineka tunggal ika, majemuk, berbeda-beda suku, agama, ras, budaya, geografis yang berbeda dan kemudian menjadi satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tanggal 17 agustus 1945. <br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
Tidak dapat disangkal lagi, tidak satu Negara pun didunia ini yang tidak mempunyai tata hukumnya sendiri. Betapapun sederhananya sebagai Negara berdaulat mempunyai tata hukum sendiri yan bersumber dari pemikiran bangsa itu sendiri. Di Indonesia, jauh sebelum kemerdekaannya, bahkan jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa ke bumi Nusantara, Masyarakat hukum adat sudah mempunyai system hukum sendiri, sebagai pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat, yang dinamakan “hukum adat” . Banyak adat atau kebiasaan yang tertanam didalam masyarakat. Kami disini akan mencoba membahas mengenai pengertian Hukum Adat dari beberapa tokoh dunia bahkan dari negara kita sendiri, dan juga kami akan sedikit menguraikan asal-usul Hukum adat dan Politi Hukum Adat Belanda.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /><br /><h4>
B.    Pengertian Hukum Adat</h4>
 </div>
<div style="text-align: justify;">
<ol>
<li>Van Vollenhoven, Hukum Adat Ialah Keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu: “Hukum”) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (oleh karena itu: “Adat”) </li>
<li>Roelof van Dijk, didalam bukunya: “Pengantar Hukum Adat Indonesia” mengatakan bahwa kata Hukum Adat itu adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasi di kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang Timur Asing (Cina, Arab dan Lain-lain) </li>
<li>Menurut Soepomo , memberikan dua rumusan yang berbeda, yaitu sebagai berikut:</li>
</ol>
<ul>
<li>Hukum adat adalah hokum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam, hukum adat itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim berisi asas-asas hukum lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adalah hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.</li>
<li>Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislative (unstatutory law), hukum yang hidup sebagai konsensasi di badan-badan Negara (Parlemen, Dewan Provinsi, dsb), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (judge made law), dan hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun didesa-desa (customary law) </li>
</ul>
<br /><h4>
C.    Asal-usul hukum adat</h4>
Meskipun pada jaman v.o.c orang Belanda tidak menemukan hukum adat, namunV.O.C. mempunyai alasan untuk mencampuri hukum adat. Berdasarkan pertimbangan praktis, dibeberapa tempat tertentu sebagai usaha penertiban dan pemeliharaan bagi dirinya, V.O.C terpaksa turut campur dalam mengatur Hukum bagi orang Indonesia asli, yang oleh V.O.C mesih dianggap bagian terbesarnya terdiri atas peraturan agama islam.<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
Pada tahun 1750, 1759, 1760 dan 1768 turut campurnya V.O.C dalam usaha penertiban hukum orang Indonesia asli itu menghasilkan 4 kodifikasi dan pencatatatan hukum bagi orang indonesia asli yang berikut:<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
<ol>
<li>Untuk keperluan Landraad di Semarang pada tahun 1750 dibuat suatu compendium (pegangan, iktisar) dari undang orang jawa yang terkenal dengan nama “kitab hukum mogharrar”. Kitab hukum itu bermaksud memuat Hukum Pidana Jawa , tetapi ternyata yang dibuat ialah hukum pidana islam. Kodifikasi hukum ini kemudian dipublikasikan dalam majalah :”Regt in Netherlandschindie” dan oleh sebab itu pada tahun 1854 menjadi salah satu pokok pembicaraan di dalam pembentukan R.R. 1854</li>
<li>pada tahun 1759 oleh pimpinan V.O.C disahkan suatu Compendium van clootwijck tentang undang-undang Bumi Putera di lingkungan Kraton Bone dan Goa, berlaku sejak dahulu sampai skarang. Pencatatan Hukum Adat itu dibuat oleh van Clootwijck yang menjadi Gubernur Pantai Sulawesi dari tahun 1752 sampai tahun 1755. Meskipun Compendium itu sudah agak usang , namun masih dipakai oleh peradilan Bumi Putera pada permulaan abad ini.</li>
<li>Pada tahun 1760 oleh pimpinan V.O.C dikeluarkan suatu himpunan Peraturan Hukum Islam mengenai nikah, talak dan warisan. Himpunan itu terkenal dengan nama “ Compendium Freij”,  karena disusun oleeh freijer, yang menjabat “ Kuasa Pemerintah di bidang urusan-urusan Bumi Putera”. Pencatatan Hukum Islam ini bertahan lama. Beberapa bagian dari Compendium tersebut dicabut dengan berangsur-angsur pada abad ke 19, sedangkan bagian terakhir (mengenai warisan) pada tahun 1913.</li>
<li>Oleh Cornelius Hasselaer yang menjadi residen di Cirebon (1757-1765) direncanakan pembuatan suatu Kitab Hukum Adat yang menjadi “Suatu Pemimpin Hukum Adat bagi Hakim-hakim di Cirebon”. Kitab Hukum Adat ynag merupakan karya bikinan, hany berdasarkan bahan tertulis dan tidak berdasarkan penyelidikan di etempat itu terkenal dengan nama”Pepakem Cirebon”. Karya itu masih mengandung banyak kekurangan, tetapi membuktikan bahwa orang sudah mulai menyadari akan adanya Hukum Adat (van vollenhoven).    </li>
</ol>
Penemu Hukum adat itu berangsur-angsur terjadi dalam abad ke 19 dan permulaan abad ke 20, sebagai akibat diadakannya penyelidikan dan studi Hukum Adat yang makin lama makin banyak, makin teliti dan makin sistematis. Van vollenhoven menyebut periode sampai tahun 1865 sebagai “Westerse Verkenning” (“penyelidikan lapangan yang dilakukan oleh orang-orang Barat”), yakni masa perintis penyelidikan dan studiHukum Adat yang berasal dari dunia Barat.<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
<ul>
<li><b>Marsden,</b> Sebagai perintis pertama dapat disebut Marsden, seorang Inggris yang menjadi pegawai Pangreh Praja Hindia-Inggris. Pada tahun 1783 oleh Marsden dipublikasikan sebuah buku yang berjudul : “the History of Sumatera”, yang sebenarnya tidak memuat sejarah pulau tersebut melainkan memuat suatu deskripsi (suatu laporan sistematis/uraian) tentang Sumatera pada akhir abad ke 18. Istilah van vollenhoven sesuai dengan penjelasan yang oleh Marsden sendiri diberikan tentang istilah History tersebut, yaitu berisi keterangan tentang pemerintahan, hukum dan adat-istiadat dari penduduk Bumi Putera.</li>
<li><b>Muntinge,</b> Karya Marsden disusul oleh karya Muntinghe, seseorang Belanda yang berturut-turut menjadi Sekretaris Gubernemen, Sekretaris  Jenderal dari Gubernur Jenderal Daendels, ketua H.G.H (Hooggerechtshof), pembantu Raffles, pembantu komisas Jenderal dan akhirnya anggota Raad van Indie (Dewan Hindia-Belanda, terdir dari 5 orang, yang tugasnya memberi nasehat kepala Gubernur Jenderal). Rupanya jasa Muntinghe  adalah penemuan desa jawa, sebagai suatu persekutuan hukum (rechtsgemeenschap) yang asli dengan organisasi sendir dan hak-hak sendiri atas tanah. Muntinghe adalah juga orang Belanda pertama yang secara sistematis memakai istilah “Adat” tetapi belum mengenal istilah “Adatrecht”.</li>
<li><b>Raffles,</b> Tentang Raffles perlu dicatat bahw ia mencampur-adukkan Hukum Agama dengan Hukum Bumi Putera. Kitab suci Al-Qur’an diapandangnya sebagai Sumber Hukum di jawa. Raffles memperoleh bahan-bahan mengenai Hukum Adat yang hidup di Jawa itu terutama di daerah-daerah kerajaan, jadi daerah-daerah  yang memang mempunyai arti yang penting sekali bagi pelajaran bahasa Jawa, kesenian dan kesusasteraan, tetapi disitu hukum rakyat justru didesak dan dikaburkan oleh hukum raja, jai Raffles tak dapat mencatat Hukum Rakyat yang hidup.</li>
<li><b>Crawfurd,</b> Ia melihat Hukum Agama itu hanya bagian kecil saja dari Hukum Adat, suatu pendapat yang dibenarkan oleh van Vollenhoven. Dengan demikian Crawfurd dapat dipandang sebagai pengarang pertama yang tidak melakukan kesalahan idnetifikasi, yaitu yang menganggap Hukum Adat identik dengan Hukum Agama. Berlainan dengan buku Marsden, maka karya Crawfurd sepenuhnya memperhatikan Hukum Tanah Adat.</li>
<li><b>Van Hogendrop,</b> Menyelidiki tentang bidang Hukum Rakyatyang penting di Jawa, yaitu, Hak milik Bumi Putera atas tanah.</li>
<li><b>Jean Chretien Baud,</b> Kemudian datanglah seorang Muntinghe kedua yang lebih baik, yaitu Jean Chretien Baud, yang pernah menjadi Gubernur Jenderal, kemudian Menteri Jajahan. Pada tahun 1829, ia diberi kesempatan untuk melindungi hak ulayat Desa (Hak Desa untuk mengatur/menguasai tanah/Hak Purba/Beschikking) atas tanah tands. Ia tidak dapat menerima Domeinleer (Ajaran Domein), yaitu ajaran yang mengatakan bahwa semua tanah adalah milik negara. Penduduk dapat memakai tanah, tetapi dengan ijin Negara. Apanage (hak pinjam dari Bangsawan) seperti yang dikemukakan oleh Raffles dan pendapatnya itu diperkuat oleh penyelidikan sendiri ketika selaku Gubernur Jenderal pada tahun 1834 ia mengadakan perjalanan keliling di pulau Jawa. Peranannya di dalam menyusun pasal 62 ayat 3 R.R. (pasal 51 ayat 3 I.S) yang melindungi Hukum Tanah Adat, oleh Logemann dibuktikan tidaklah disertai dengan maksud-maksud yang buruk tetapi justru dilakukannya dengan tujuan yang baik. </li>
</ul>
<br /><h4>
D.    Politik Hukum Adat Belanda      </h4>
Meskipun penjajah Belanda sangat keji terhadap bangsa Indonesia dengan aturan “Cultuurstelsel”  sangat menistakan rakyat dan ekonomi Indonesia . Dalam sejarah perundangan Indonesia Belanda memberi andil penting dengan dimulainya pengkodifikasian hukum tahun 1848, pembukuan hukum ke dalam kitab perundangan yang disusun secara sistematis. Pengkodifikasian itu dimulai dari hukum perdata yang merupakan tiruan dari kodikasi hukum perdata yang dibuat di negeri Belanda. <br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
Mengenai hukum perdata antara anggota rakyat itu dibeda-bedakan, oleh karena itu kodifikasi hukum perdata tahun 1848 itu tidak termasuk hukum adat. Oleh karena bukan saja karena pengalaman pemerintah mengenai keberlakuan hukum rakyat itu sejak zaman VOC memerlukan adanya perhatian, dan setelah kodifikasi 1848 timbul perbedaan pendapat antara Mr. Wichers yang menghendaki agar sebagian hukum perdata barat harus diberlakukan juga untuk golongan yang bukan Eropa, sedangkan Gubernur Jendral Rochussen menghendaki agar bagi golongan rakyat  bukan Eropa harus berlaku hukum adat sepenuhnya.<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
Perbedaan pendapat yang berkepanjangan itu akhirnya menempatkan dasar perundangan berlakunya hukum adat bagi golongan peribumi dan timur asing dalam pasal 11 AB yang berbunyi:<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
“Kecuali dalam hal-hal orang pribumi atau orang-orang yang disamakan dengan mereka (orang timur asing), dengan sukarela menaati (vrijwillige onderwerping) peraturan-peraturan hukum perdata dan hukum dagang Eropa, atau dalam hal-hal bahwa bagi mereka berlaku hukum peraturan perundangan semacam itu, atau peraturan perundangan lani,maka hukum yang berlaku dan diperlakukan oleh Hakim peribumi (Inlands rechter) bagi mereka itu adalah “godssientige wetten volksinstellingen en gebruiken” (undang-undang keagamaan, lembaga-lembaga rakyat, dan kebiasaan) mereka, asal saja peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan yang diakui umum”<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
Ketika istilah “hukum adat” (adatrecht) belum dikenal maka istilah yang digunakan pembuat perundangan adalah “ undang-undang keagamaan, lembaga-lembaga rakyat, dan kebiasaan.<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
Hukum adat yang merupakan hukum rakyat  menarik perhatian bagi para ilmuan untuk melakukan penelitian bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan  penjajah Belanda. Sebelumnya telah ada yang lebih dulumelakukan proses penemuan hukum adat itu seperti Willem Marsden, Stamford Raffles, Crawfurd dll.Beberapa peneliti hukum adat zaman Belanda antara lain :<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
<ol>
<li>Van Overstraten (1791-1796</li>
<li>Nicolaus Engelhard (1761-1831) </li>
<li>Dirk van Hogendrop (1761-1832)</li>
<li>Jean Chretien Baud (1789-1859)</li>
<li>Daendels (1808-1811), </li>
<li>Tj. Willer (1808-1865)</li>
<li>Van Den Bossche (1852-1854) dll.</li>
</ol>
Di antara tahun 1870-1900 muncul dari beberapa pihak yang menghendaki agar bagi golongan peribumi dilakukan pula kodifikasi hukum adat, diantaranya Menteri jajahan  Belanda Cremer pada tahun 1900 dan Mr. Carpentier Alting namun dibantah oleh Mr.I.A Nederburgh dan Mr. F.C. Hekmeyer, oleh karena diragukan akan dapat berlaku dengan baik, dikarenakan bagian terbesar kodifikasi itu berdasrakan sistem hukum Eropa. Laporan hasil kerja Alting tersebut tidak diperdebatkan dalam dewan perwakilan rakyat Belanda karena Menteri Cremer diganti Idenburgh.<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
Idenburgh berpendapat bahwa Hindia Belanda perlu diadakan unifikasi hukum yang asasnya berdasarkan hukum Eropa, sebagaimana direncanakan oleh Prof. Mr. LWG. Van den berg, sehingga redaksi pasal 75 dan pasal 109 RR tahun 1845 perlu diadakan perubahan.<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
Oleh karena konsep unifikasi tersebut akan berakibat terdesaknya Hukum Adat maka Van Vollenhoven yang menjadi Guru besar pada Universitas Leiden menentangnya dengan hebat.<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
Usul unifikasi itu diperdebatkan juga dewan perwakilan rakyat Belanda pada tahun 1906, yang dibela oleh menteri Fock yang menggantikan Idenburgh pada tahun 1904, tetapi banyak ditentang oleh para anggota DPR Belanda.<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
Pada akhirnya tanggal 10-12 Oktober 1906 DPR menerima usul amandemen anggota DPR van Idsinga di mana konsep unifikasi itu lalu disingkirkan dan tetap dipertahankan konsep kodifikasi. Redaksi amandemen Idsinga tersebut yang menjadi redaksi pasal 75 RR (redaksi baru) dan kemudian menjadi redaksi pasal 131 ayat 2 b IS sampai pecah perang dunia kedua.<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
Usul perubahan pasal 75 RR dan pasal 109 RR lama (1854) ditetapkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 31 Desember 1906 tetapi ketentuan peralihannya baru selesai pada tahun 1915 oleh Menteri Pleyte dan redaksi baru dari kedua pasal tersebut perubahan pasal RR yang baru ini, pada tahun 1925 RR telah diganti dengn Indiesche Staatsregeling (IS) dimana pasal 75 RR redaksi baru menjadi pasal 131 IS dan pasal 109 RR redaksi baru Menjadi pasal 163 IS.<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
Pasal 131 IS yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1926 itu Menyatakan bahwa:<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
“ Dalam Mengadakan ordonansi-ordonansi yang memuat hukum perdata dan dagang Pembuat ordonasi akan memperhatikan sebagai berikut”:<br />1.    Bagi golongan Eropa berlaku hukum yang sama. . . . . .<br />2.    Bagi golongan pribumi, golongan timur asing dan bagian-bagian dari padanya berlaku peratuaran-peraturan hukum yang didasarkan atas agama-agama dan kebiasaan mereka, namun dapat dikecualikan terhadap peraturan-peraturan sosial mereka memerlukan kekecualian itu. Dalam hal kebetulan sosial mereka memerlukan maka dapat ditetapkan bagi mereka hukum Eropa, jika perlu diadakan perubahan, maupun hukum yang berlaku bagi mereka dan golonga Eropa bersama-sama.<br />Demikian politik hukum adat di masa Hindia Belanda bahkan sejak tahun 1930 diadakan perubahan politik hukum adat yanga baru di mana hukum adat ditingkatkan penelitiannya untuk menjajagi kemungkinan dilakukannya kodifikasi. Namun sampai hari ini usaha ke arah kodifikasi hanya merupakan harapan saja.<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
Jadi menjelang runtuhnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia dalam perang dunia kedua, bangsa Indonesia mewarisi dua konsep hukum adat. Pertama, konsep hukum adat dari pemerintahan kolonial yang dituangkan dalam pasal 131 ayat 2 b IS yang ditujukan kepada pembentuk perundangan negara, dan kedua, konsep hukum dari kongres Pemuda Indonesia, yang ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memperkuat persatuan bangsa. <br /><br /><h4>
<b>E.    Kesimpulan</b></h4>
Sedikit yang kami dapat simpulkan dari makalah kami, Hukum adat yang merupakan hukum rakyat  menarik perhatian bagi para ilmuan untuk melakukan penelitian bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan  penjajah Belanda. Sebelumnya telah ada yang lebih dulumelakukan proses penemuan hukum adat itu seperti Willem Marsden, Stamford Raffles, Crawfurd dll.Beberapa peneliti hukum adat zaman Belanda antara lain :<br />8.    Van Overstraten (1791-1796<br />9.    Nicolaus Engelhard (1761-1831) <br />10.    Dirk van Hogendrop (1761-1832)<br />11.    Jean Chretien Baud (1789-1859)<br />12.    Daendels (1808-1811), <br />13.    Tj. Willer (1808-1865)<br />14.    Van Den Bossche (1852-1854) dll.<br /><br /><br /><h4>
F.    Penutup</h4>
Demikianlah Pengenalan Hukum Adat, Makalah ini tersaji dengan Pemanfaatan “akal merdeka” telah penulis curahkan untuk melakukan Penulisan makalah, banyak sekali Ilmu yang belum di punyai Penulis sehingga banyak hal yang kurang dalam penulisan Makalah kali ini. Sehingga kami memohon pada para pembaca untuk sudi memberikan saran ataupun kritikan pada penulisan kali ini untuk menjadi sebuah tulisan yang baik dan benar pada suatu saat nanti.<br /><br /><br /><h4>
DAFTAR PUSTAKA</h4>
<br />Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 2003.<br />Rajaguguk, Erman. Hukum dan Masyarakat, Jakarta: PT Bina Aksara, 1983.<br />Rajagukguk, Erman. Hukum dan Masyarakat, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1983<br />Samosir, Djamanat. Hukum Adat Indonesia; Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia, Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2013, Cet. I.<br />Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002, Cet. V.<br /> Soekanto. Meninjau Hukum Adat Indonesia : Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat Indonesia, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1996, Cet. 3.<br /><br /><br /></div>

makalah Makalah Hukum Adat; Politik Hukum Adat Belanda di Indonesia

Makalah Hukum Adat; Politik Hukum Adat Belanda di Indonesia Politih hukum adat Belanda di Indonesia A. Pendahuluan Masyaraka...

Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli Hukum

07:00:00 jayafurniture 0

<h3 style="text-align: justify;">
Pengertian Hukum Adat</h3>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzAv60MNfkHL_gNKvgp6sryCRwUjhFnPzW6mZ59eeBxvLJxhDe86vCwgOWz0h-uMCsX36bmB_9-iAq_IRhePbGKKNbQ4lo0_dvYy1biko_6i5NqdY3XsHx1WaYMoFG3JfhZkVP1ZHWszXq/s1600/Pengertian+Hukum+Adat+Menurut+para+Ahli.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="pengertian hukum adat menurut para ahli" border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzAv60MNfkHL_gNKvgp6sryCRwUjhFnPzW6mZ59eeBxvLJxhDe86vCwgOWz0h-uMCsX36bmB_9-iAq_IRhePbGKKNbQ4lo0_dvYy1biko_6i5NqdY3XsHx1WaYMoFG3JfhZkVP1ZHWszXq/s640/Pengertian+Hukum+Adat+Menurut+para+Ahli.jpg" title="hukum adat" width="448" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Hukum adat di Indonesia</td></tr>
</tbody></table>
<h3 style="text-align: justify;">
 </h3>
<div style="text-align: justify;">
Para ahli hukum banyak yang <b>mendefinisikan</b> mengenai <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli.html" target="_blank"><i><b>pengertian</b></i> <b>hukum adat</b></a> dengan berbagai argumen dan landasan yang kuat, berikut ini saya mengukip pengertian hukum adat dari berbagai literatur:</div>
<div style="text-align: justify;">
(Baca: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-dan-macam-macam-alat.html" target="_blank">Pengertian dan Macam-macam Alat Pembuktian Perdata</a>)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<ol style="text-align: justify;">
<li><b>Van Vollenhoven, Hukum Adat</b> Ialah Keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu: “Hukum”) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (oleh karena itu: “Adat”) </li>
<li><b>Roelof van Dijk</b>, didalam bukunya: “<b>Pengantar Hukum Adat Indonesia</b>” mengatakan bahwa kata Hukum Adat itu adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasi di kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang Timur Asing (Cina, Arab dan Lain-lain) </li>
<li><b>Menurut Soepomo</b> , memberikan dua rumusan yang berbeda, yaitu sebagai berikut:</li>
</ol>
<ul style="text-align: justify;">
<li><b>Hukum adat</b> adalah hokum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam, <i>hukum adat </i>itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim berisi asas-asas hukum lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adalah hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. (Baca juga: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/sejarah-hukum-adat-di-indonesia.html" target="_blank">Sejarah Hukum Adat di Indonesia</a>)</li>
<li><b>Hukum adat</b> adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislative (unstatutory law), hukum yang hidup sebagai konsensasi di badan-badan Negara (Parlemen, Dewan Provinsi, dsb), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (judge made law), dan hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun didesa-desa (customary law).</li>
</ul>
<br />
Demikian artikel saya yang berjudul "<i>Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli Hukum</i>" semoga artikel saya dapa bermanfaat bagi kita semua dalam menuntut ilmu.<br />
(Baca juga: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/sejarah-dan-kedudukan-hukum-perdata.html" target="_blank">Sejarah dan Kedudukan Hukum Perdata Islam di Indonesia</a>)<br />
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>

Hukum makalah Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli Hukum

Pengertian Hukum Adat Hukum adat di Indonesia Para ahli hukum banyak yang mendefinisikan mengenai pengertian hukum adat dengan...

Sejarah Hukum Adat di Indonesia

00:21:00 jayafurniture 0

<h3>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYa5YDrhmQpqtJAON2bjlZGqInAz3lSfCEbJb49wWwpxCeltWRu1Aab2clmNYhfo8k6BgIsFG2fxgipzXlfpRq1FIQ63Mlsn5CIuwDbdZl2si48nJAuQ8TEal7_aOGz89PoltBpRogY87L/s1600/Sejarah+Hukum+Adat+di+Indonesia.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Sejarah Hukum Adat di Indonesia" border="0" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYa5YDrhmQpqtJAON2bjlZGqInAz3lSfCEbJb49wWwpxCeltWRu1Aab2clmNYhfo8k6BgIsFG2fxgipzXlfpRq1FIQ63Mlsn5CIuwDbdZl2si48nJAuQ8TEal7_aOGz89PoltBpRogY87L/s640/Sejarah+Hukum+Adat+di+Indonesia.jpg" title="Hukum adat Indonesia" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Adat di Indonesia</td></tr>
</tbody></table>
Asal-usul hukum adat</h3>
<h3>
 </h3>
<div style="text-align: justify;">
Meskipun pada jaman v.o.c orang Belanda tidak menemukan hukum adat, namunV.O.C. mempunyai alasan untuk mencampuri hukum adat. Berdasarkan pertimbangan praktis, dibeberapa tempat tertentu sebagai usaha penertiban dan pemeliharaan bagi dirinya, V.O.C terpaksa turut campur dalam mengatur Hukum bagi orang Indonesia asli, yang oleh V.O.C mesih dianggap bagian terbesarnya terdiri atas peraturan agama islam.</div>
<div style="text-align: justify;">
(Baca: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-dan-prosedur-peninjauan.html" target="_blank">Pengertian dan Prosedur Peninjauan Kembali</a>) </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Pada tahun 1750, 1759, 1760 dan 1768 turut campurnya V.O.C dalam usaha penertiban hukum orang Indonesia asli itu menghasilkan 4 kodifikasi dan pencatatatan hukum bagi orang indonesia asli yang berikut:<br />
<ol>
<li>Untuk keperluan Landraad di Semarang pada tahun 1750 dibuat suatu compendium (pegangan, iktisar) dari undang orang jawa yang terkenal dengan nama “kitab hukum mogharrar”. Kitab hukum itu bermaksud memuat Hukum Pidana Jawa , tetapi ternyata yang dibuat ialah hukum pidana islam. Kodifikasi hukum ini kemudian dipublikasikan dalam majalah :”Regt in Netherlandschindie” dan oleh sebab itu pada tahun 1854 menjadi salah satu pokok pembicaraan di dalam pembentukan R.R. 1854</li>
<li>pada tahun 1759 oleh pimpinan V.O.C disahkan suatu Compendium van clootwijck tentang undang-undang Bumi Putera di lingkungan Kraton Bone dan Goa, berlaku sejak dahulu sampai skarang. Pencatatan Hukum Adat itu dibuat oleh van Clootwijck yang menjadi Gubernur Pantai Sulawesi dari tahun 1752 sampai tahun 1755. Meskipun Compendium itu sudah agak usang , namun masih dipakai oleh peradilan Bumi Putera pada permulaan abad ini.</li>
<li>Pada tahun 1760 oleh pimpinan V.O.C dikeluarkan suatu himpunan Peraturan Hukum Islam mengenai nikah, talak dan warisan. Himpunan itu terkenal dengan nama “ Compendium Freij”,  karena disusun oleeh freijer, yang menjabat “ Kuasa Pemerintah di bidang urusan-urusan Bumi Putera”. Pencatatan Hukum Islam ini bertahan lama. Beberapa bagian dari Compendium tersebut dicabut dengan berangsur-angsur pada abad ke 19, sedangkan bagian terakhir (mengenai warisan) pada tahun 1913. </li>
<li>Oleh Cornelius Hasselaer yang menjadi residen di Cirebon (1757-1765) direncanakan pembuatan suatu Kitab Hukum Adat yang menjadi “Suatu Pemimpin Hukum Adat bagi Hakim-hakim di Cirebon”. Kitab Hukum Adat ynag merupakan karya bikinan, hany berdasarkan bahan tertulis dan tidak berdasarkan penyelidikan di etempat itu terkenal dengan nama”Pepakem Cirebon”. Karya itu masih mengandung banyak kekurangan, tetapi membuktikan bahwa orang sudah mulai menyadari akan adanya Hukum Adat (van vollenhoven).  </li>
</ol>
<br />
Demikian tulisan saya yang berjudul "Sejarah Hukum Adat di Indonesia" semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.</div>
<div style="text-align: justify;">
(Baca juga: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-dan-macam-macam-alat.html" target="_blank">Pengertian dan Macam-macam Alat Pembuktian Perdata</a>)</div>

Artikel Hukum makalah Sejarah Hukum Adat di Indonesia

Adat di Indonesia Asal-usul hukum adat Meskipun pada jaman v.o.c orang Belanda tidak menemukan hukum adat, namunV.O.C. mempunyai ...

Hukum Riba dalam Perspektif Hukum Islam

07:00:00 jayafurniture 0

<h3>
 <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-Y2B7n1XCh-TzkQ6OxChfhFP8B0qWjz-dllKpqVYaP12LV4_6yn3skLx0Rmtv2aXSf8OI03sC4WjZu6qQUPJ17aF30x7tg94iFX5DP1szUGEBIP7eJEavnP-pM4e993LugOEngrVaLZld/s1600/Hukum+Riba+dalam+Perspektif+Hukum+Islam.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Hukum Riba dalam Perspektif Hukum Islam" border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-Y2B7n1XCh-TzkQ6OxChfhFP8B0qWjz-dllKpqVYaP12LV4_6yn3skLx0Rmtv2aXSf8OI03sC4WjZu6qQUPJ17aF30x7tg94iFX5DP1szUGEBIP7eJEavnP-pM4e993LugOEngrVaLZld/s640/Hukum+Riba+dalam+Perspektif+Hukum+Islam.jpg" title="Al Quran" width="384" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Al-Quran</td></tr>
</tbody></table>
<a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/hukum-riba-dalam-perspektif-hukum-islam.html" target="_blank">Hukum mengenai Riba</a></h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Didalam Al-qur’an ada banyak ayat yang melarang mengerjakan praktek dan memakan riba, salah satunya pada Qs. Ali Imran ayat 30.<br />
<br />
Artinya:<br />
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Qs. Ali Imran:130) </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Ibnu Katsir ketika menafsirkan Ayat ini berkata, “Allah Ta’ala melarang hamba-hamba-Nya kaum mu’min dari praktek dan memakan riba yang senantiasa ganda. Dahulu orang-orang jahiliyah bila piutang telah jatuh tempo, mereka berkata kepada yang berhutang. ‘Engkau melunasi hutangmu atau membayar riba.’ Bila ia tidak melunasinya, maka pemberi hutangpun memnundanya dan orang yang menambah jumlah pembayarannya. Demikianlah setiap tahun sehingga bisa saja piutang yang sedikit menjadi berlipat ganda hingga menjadi besar jumlahnyha beberapa kali lipat. </div>
<div style="text-align: justify;">
(baca: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/fiqh-jinayah-narkoba-dalam-perspektif.html" target="_blank">Fiqh Jinayah; Narkoba dalam Perspektif Agama Islam</a>)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Selain Ayat Al-qur’an tersebut, masih ada ayat yang menjelaskan mengenai riba, seperti pada Al-Baqarah ayat 275 yang mempunyai arti:</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Semua agama Samawi (Islam, Yahudi dan Nasrani) mengharamkan riba karena dianggap sebuah praktik yang membahayakan. Di dalam kitab perjanjian lama ayat 25 pasal 22 kitab keluaran sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq “Jika kamu meminjamkan harta kepada salah seorang putra bangsaku, janganlah kamu bersikap seperti orang mengutangkan, jangan kamu meminta keuntungan hartamu”. Hal senada ditemukan pada ayat 35 pasal 25 kitab imamat. “jika saudaramu membutuhkan sesuatu maka tanggunglah. Jangan kau meminta darinya keuntungan dan manfaat”. Paus pius berkata “ sesungguhnya pemakan riba mereka kehilangan harga diri/ kemuliaan dalam hidup di dunia dan mereka bukan orang yang pantas dikapankan setelah mereka mati” </div>
<div style="text-align: justify;">
(Baca juga: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-dan-macam-macam-alat.html" target="_blank">Pengertian dan Macam-macam Alat Pembuktian Perdata</a>) </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3>
Daftar Pustaka</h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<ul>
<li>Arifin, Muhammad. Riba dan Tinjauan Kritis perbankan Syari’ah; Penjelasan secara Rinci Mengenai Macam-macam Riba dan Contoh Prakteknya Pada Zaman Ini. Bogor: Darul Ilmi Publishing, 2012.</li>
<li>Ghazaly, Abdul Rahman, Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana, 2010.</li>
<li>Huda, Nurul. Dkk. Ekonomi Makro Islam; Pendekatan Teoretis. Jakarta: Kencana, 2009.</li>
<li>Minhaji, Akh, dkk, Antologi Hukum Islam: Pps prodi HI Pasca, Desember 2010. Yogyakarta: Prigram studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.</li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>

Artikel Hukum Hukum Riba dalam Perspektif Hukum Islam

Al-Quran Hukum mengenai Riba Didalam Al-qur’an ada banyak ayat yang melarang mengerjakan praktek dan memakan riba, salah satunya ...

Sejarah dan Kedudukan Hukum Perdata Islam di Indonesia

07:00:00 jayafurniture 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTIfS_hIO5HGcN2a8tESbGeYdNmZcVmco95mfIWZzp-IAwrkyOCUgjv6WFr26gpImtwqzkFGc6PnStC2BIrKeCMD12BfvFcDLTrwALIuWjAchZJnedPO1j0EVFaE_NgUUw_qylFgfFTD6d/s1600/Sejarah+dan+Kedudukan+Hukum+Perdata+Islam+di+Indonesia.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Sejarah dan Kedudukan Hukum Perdata Islam di Indonesia" border="0" height="469" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTIfS_hIO5HGcN2a8tESbGeYdNmZcVmco95mfIWZzp-IAwrkyOCUgjv6WFr26gpImtwqzkFGc6PnStC2BIrKeCMD12BfvFcDLTrwALIuWjAchZJnedPO1j0EVFaE_NgUUw_qylFgfFTD6d/s640/Sejarah+dan+Kedudukan+Hukum+Perdata+Islam+di+Indonesia.jpg" title="Hukum Perdata Islam" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Hukum Perdata Islam</td></tr>
</tbody></table>
<h3 style="text-align: justify;">
<a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/sejarah-dan-kedudukan-hukum-perdata.html" target="_blank">Sejarah dan Kedudukan Hukum Perdata Islam di Indonesia </a></h3>
<div style="text-align: justify;">
Sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal <b>17 Agustus 1945</b> telah terjadi silang pendapat perihal ideologi yang hendak dianut oleh Negara Indonesia. Mula-mula Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia <b>(BPUPKI)</b> yang beranggotakan 62 orang memang memperjuangkan dibentuknya negara islam. Namun dari jumlah itu hanya 15 anggota yang mewakili kelompok nasionalis islami menyetujui dasar negara islam, sedang suara terbanyak (45 suara) memilih dasar negara kebangsaan. <br />
<br />
Setelah itu panitia 9 dari BPUPKI berhasil mencapai kompromi yang terkenal dengan piagam jakarta, yang isinya natara lain, “ Ketuhanan Yang Maha esa, dengan mewajibkan menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Dengan tercantumnya 7 kata dalam piagam jakarta itu sama sekali tidak berarti bahwa negara islam telah terbentuk. Oleh karena itu gagasan dasar negara islam telah ditolak namun 7 kata itu dapat diartikan bahwa hukum islam berlaku bagi pemeluk-pemeluk islam sebagai halnya politik hukum Hindia Belanda sebelum tahun 1929. <br />
<br />
Dengan disepakatinya Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi Negara, kemudian disepakati sebagai landasan idiil dan landasan struktural Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implikasiya secara hukum setiap bentuk perundang-undangan diharuskan lebih inklusif dan harus mengakomodasikan kepentingan umum masyarakat Indonesia. Inilah yang pada gilirannya akan melahirkan konflik ideologis antara Islam dan negara. <br />
<br />
Dekrit Presiden 5 Juli 1959, selain menetapkan Piagam Jakarta didalam konsiderans, juga menetapkan UUD 1945 dalam diktum (batang tubuh) ditetapkan dalam satu peraturan perundangan  yang dinamakan Dekrit Presiden. Kedua-duanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dengan demikian, Presiden Republik Indonesia berkeyakinan bahwa Piagam jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut, dan karena perbedaan Piagam jakarta dengan pembukaan UUD 1945 hanya terletak pada 7 kata, maka berarti bahwa ketujuh perkataan itulah yang menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam UUD 1945.<br />
(Baca:  <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-dan-macam-macam-alat.html" target="_blank">Pengertian dan Macam-macam Alat Pembuktian Perdata</a>)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3>
A.    Pengertian Hukum Perdata Islam di Indonesia </h3>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Hukum</b> adalah : seperangkat peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang (Negara) dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat, yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa, serta mengikat anggotanya, dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya. <br />
<br />
<b>Hukum Perdata</b> adalah : rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dan yang lainnya, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Dalam terminologi Islam, istilah perdata ini sepadan dengan pengertian mu’amalah. <br />
<br />
Hukum Perdata Islam : adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf dalam hal perdata/mu’amalah yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam ( di Indonesia ).<br />
</div>
<h4>
B.     Produk Hukum Perdata Islam</h4>
<div style="text-align: justify;">
Sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah terjadi silang pendapat perihal ideologi yang hendak dianut oleh Negara Indonesia. Mula-mula Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 62 orang memang memperjuangkan dibentuknya negara islam. Namun dari jumlah itu hanya 15 anggota yang mewakili kelompok nasionalis islami menyetujui dasar negara islam, sedang suara terbanyak (45 suara) memilih dasar negara kebangsaan.<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftn1">[1]</a> <br />
<br />
Setelah itu panitia 9 dari BPUPKI berhasil mencapai kompromi yang terkenal dengan piagam jakarta, yang isinya natara lain, “ Ketuhanan Yang Maha esa, dengan mewajibkan menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Dengan tercantumnya 7 kata dalam piagam jakarta itu sama sekali tidak berarti bahwa negara islam telah terbentuk. Oleh karena itu gagasan dasar negara islam telah ditolak namun 7 kata itu dapat diartikan bahwa hukum islam berlaku bagi pemeluk-pemeluk islam sebagai halnya politik hukum Hindia Belanda sebelum tahun 1929. <br />
<br />
Dengan disepakatinya Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi Negara, kemudian disepakati sebagai landasan idiil dan landasan struktural Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implikasiya secara hukum setiap bentuk perundang-undangan diharuskan lebih inklusif dan harus mengakomodasikan kepentingan umum masyarakat Indonesia. Inilah yang pada gilirannya akan melahirkan konflik ideologis antara Islam dan negara. <br />
<br />
Dekrit Presiden 5 Juli 1959, selain menetapkan Piagam Jakarta didalam konsiderans, juga menetapkan UUD 1945 dalam diktum (batang tubuh) ditetapkan dalam satu peraturan perundangan  yang dinamakan Dekrit Presiden. Kedua-duanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dengan demikian, Presiden Republik Indonesia berkeyakinan bahwa Piagam jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut, dan karena perbedaan Piagam jakarta dengan pembukaan UUD 1945 hanya terletak pada 7 kata, maka berarti bahwa ketujuh perkataan itulah yang menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam UUD 1945. <br />
<br />
Kata “menjiwai” secara negatif dapat diartikan bahwa tidak boleh dibuat peraturan perundangan dalam negara RI yang bertentangan dengan syariat islam bagi pemeluk pemeluknya. Dan secara positif berarti bahwa pemeluk islam wajib menjalankan syariat islam, untuk itu harus dibuat undang-undang yang memperlakukan hukum islam dalam hukum nasional. Pendapat ini sesuai dengan keterangan Perdana Menteri Juanda pada tahun 1959. <br />
<br />
“Pengakuan terhadap Piagam Jakarta sebagai dokumen-historis bagi UUD 1945. Jadi, pengakuan tersebut tidak mengenai pembukaan UUD 1945 saja; selanjutnya ia harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum dibidang keagamaan”.<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftn2">[2]</a> <br />
<br />
Politik hukum ini terlihat pula pada TAP MPRS No. II Tahun 1960, yang menyatakan bahwa penyempurnaan hukum perkawinan dan hukum waris hendaknya juga memperhatikan faktor-faktor agama. Sampai dengan tanggal 27 Maret 1968 TAP MPRS No II Tahun 1960 tidak lagi berlaku, tidak satupun muncul undang-undang dalam bidang hukum perkawinan dan hukum waris walaupun Lembaga Pembinaan Hukum Nasional relah menyiapkan RUU Peraturan Pelengkap Pencatat Perkawinan, RUU Hukum Perkawinan dan RUU Hukum Waris. Sebaliknya dalam bidang Jurisprudensi, dengan keputuan Mahkamah Agung, sejak tahun 1959 di ciptakan beberapa keputusan dalam bidang hukum waris nasional menurut sistem bilateral secara judge made law. Disini terlihat bahwa bidang hukum waris nasional yang bilateral lebih mendekati hukum islam daripada hukum adat. <br />
<br />
Terhitung sejak tahun 1970-an sampai sekarang arah dinamika hukum Islam dan proses transformasi hukum Islam telah berjalan sinergis searah dengan dinamika politik di Indonesia. Tiga fase hubungan antara Islam dan negara pada masa Orde baru yakni fase antagonistik yang bernuansa konflik, fase resiprokal kritis yang bernuansa strukturalisasi Islam, dan fase akomodatif yang bernuansa harmonisasi Islam dan negara, telah membuka pintu lebar bagi islamisasi pranata sosial, budaya, politik dan hukum Islam di Indonesia. <br />
<br />
Berkenaan dengan itu, maka konsep pengembangan hukum Islam yang secara kuantitatif begitu mempengaruhi tatanan sosial-budaya, politik dan hukum dalam masyarakat. Kemudian diubah arahnya yakni secar kualifatif diakomodasikan dalam berbagai perangkat aturan dan perundang-undangan yang dilegislasikan oleh lembaga pemerintah dan negara. Konkretisasi dari pandangan ini selanjutnya disebut sebagai usaha transformasi (taqnin) hukum Islam ke dalam bentuk perundang-undangan. <br />
<br />
Sampai saat ini, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia semakin memperoleh pengakuan yuridis. Pengakuan berlakunya hukum Islam dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan yang berimplikasi kepada adanya pranata-pranata sosial, budaya, politik dan hukum. <br />
<br />
Abdul Ghani Abdullah mengemukakan bahwa berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional yang berdasar pada tiga alasan, yaitu: Pertama, alasan filosofis, ajaran Islam rnerupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia, dan mi mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila); Kedua, alasan Sosiologis. Perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesiambungan; dan Ketiga, alasan Yuridis yang tertuang dalam pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal.<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftn3">[3]</a> <br />
<br />
Dalam kenyataan lebih konkret, terdapat beberapa produk peraturan perundang-undangan yang secara formil maupun material tegas memiliki muatan yuridis hukum Islam, antara lain: <br />
<br />
UU No. 1/1974 tentang Hukum Perkawinan <br />
<br />
Politik memberlakukan hukum islam bagi pemeluknya </div>
<ol>
<li>UU No. 7/ 1989 tentang Peradilan Agarna (Kini UU No. 3,72006) </li>
<li>UU No. 7/1992 tentang Perbankan Syari’ah (Kini UU No. 10/1998) </li>
<li>UU No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji </li>
<li>UU No. 38/ 1000 tentang Pangelo!aan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZTS) </li>
<li>UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam </li>
<li>UU Politik Tahun 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam </li>
<li>UU No. 4 1/2004 tentang wakaf </li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Di samping tingkatannya yang berupa Undang-undang, juga terdapat peraturan-peraturan lain yang berada di bawah Undang-undang, antara lain: </div>
<ol>
<li>PP No.9/1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Hukum Perkawinan </li>
<li>PP No.28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik </li>
<li>PP No.72/1992 tentang Penyelenggaraan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil </li>
<li>Inpres No.1/ 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam </li>
<li>Inpres No.4/2000 tentang Penanganan Masalah Otonomi Khusus di NAD </li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Dan sekian banyak produk perundang-undangan yang memuat materi hukum Islam, peristiwa paling fenomenal adalah disahkannya UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama. Betapa tidak, Peradilan Agama sesungguhnya telah lama dikenal sejak masa penjajahan (Mahkamah Syar’iyyah) hingga masa kemerdekaan, mulai Orde Lama hingga Orde Baru, baru kurun waktu akhir 1980-an UUPA No.7/1980 dapat disahkan sehagai undang-undang. Padahal UU No.14/1970 dalam pasal 10-12 dengan tegas mengakui kedudukan Peradilan Agama berikut eksistensi dan kewenangannya. <br />
<br />
Keberadaan UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sekaligus merupakan landasan yuridis bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah perdata. Padahal perjuangan umat Islam dalam waktu 45 tahun sejak masa Orde lama dan 15 tahun sejak masa Orde Baru, adalah perjuangan panjang yang menuntut kesabaran dan kerja keras hingga disahkannya UU No.7/1989 pada tanggal 29 Desember 1989. <br />
<br />
Sejalan dengan perubahan iklim politik dan demokratisasi di awal :ahun 1980-an sampai sekarang, tampak isyarat positif bagi kemajuan pengernbangan hukum Islam dalam seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Pendekatan struktural dan harmoni dalam proses islamisasi pranata sosial, budaya, politik, ekonomi dan hukum, semakin membuka pintu lebar-lebar bagi upaya transformasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Tinggal bagaimana posisi politik umat Islam tidak redup dan kehilangan arah, agar ia tetap eksis dan memainkan peran lebih besar dalam membesarkan dan kemajukan Indonesia baru yang adil dan sejahtera. <br />
<br />
Kehadiran ICMI pada awal tahun 1990-an sesungguhnya merupakan rea1itas sosial dan politik yang tidak dapat dihindari. Di mana peran besar yang ditampilkan oleh elite politik Islam di lingkungan birokrasi, serta peran tokoh-tokoh Islam yang aktif dalani berbagai organisasi kemasyarakatan Islam, dipandang sangat penting terutama dalam merespon kehendak umat Islam secara kolektif. Dengan kata lain, adanya berbagai produk perundang-undangan dan peraturan berdasarkan hukum Islam, bukan perkara yang mudah, seperti membalikkan kedua telapak tangan, tetapi semua itu telah dilakukan melalui proses politik dalam rentang sejarah yang cukup lama.<br />
(Baca juga: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-dasar-hukum-dan-teori.html" target="_blank">Pengertian, Dasar Hukum dan Teori Pembuktian Perdata</a>)<br />
</div>
<h4>
C. Kekuatan dan Kemajuan Hukum Perdata Islam</h4>
<div style="text-align: justify;">
Hukum Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dan berkesinambungan baik itu melalui seluler infrastruktur politik maupun suprastruktur seiringan realitas, tuntutan dan dukungan secara kehendak bagi upaya transformasi hukum Islam kedalam sistem hukum Nasional. <br />
<br />
Hukum Islam di Indonesia, sesungguhnya adalah hukum yang hidup, berkembang, dikenal dan sebagiannya ditaati oleh umat Islam di negara ini. Bagaimanakah keberlakuan hukum Islam itu? Kalau kita melihat kepada hukum-hukum di bidang perubadatan, maka praktis hukum Islam itu berlaku tanpa perlu mengangkatnya menjadi kaidah hukum positif, seperti diformalkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Bagaimana hukum Islam mengatur tatacara menjalankan solat lima waktu, berpuasa dan sejenisnya tidak memerlukan kaidah hukum positif. Bahwa solat lima waktu itu wajib fardhu ‘ain menurut hukum Islam, bukanlah urusan negara. Negara tidak dapat mengintervensi, dan juga melakukan tawar menawar agar solat lima waktu menjadi sunnah mu’akad misalnya. Hukum Islam di bidang ini langsung saja berlaku tanpa dapat diintervensi oleh kekuasaan negara. Apa yang diperlukan adalah aturan yang dapat memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk menjalankan hukum-hukum peribadatan itu, atau paling jauh adalah aspek-aspek hukum administrasi negara untuk memudahkan pelaksanaan dari suatu kaidah hukum Islam. <br />
<br />
Adapun hal-hal yang terkait dengan hukum perdata seperti hukum perkawinan dan kewarisan, negara kita menghormati adanya pluralitas hukum bagi rakyatnya yang majemuk, sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bidang hukum perkawinan dan kewarisan termasuk bidang hukum yang sensitif, yang keterkaitannya dengan agama dan adat suatu masyarakat. Oleh sebab itu, hukum perkawinan Islam dan hukum kewarisan diakui secara langsung berlaku, dengan cara ditunjuk oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 misalnya, secara tegas menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Di sini bermakna, keabsahan perkawinan bagi seorang Muslim/Muslimah adalah jika sah menurut hukum Islam, sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sebagaimana halnya di zaman VOC telah ada Compendium Frijer, maka pada masa Orde Baru juga telah dirumuskan Kompilasi Hukum Islam, walau dasar keberlakuannya hanya didasarkan atas Instruksi Presiden. <br />
<br />
Bukti sejarah produk islam sejak masa penjajahan hingga masa kemerdekaan dan masa reformasi merupakan fakta yang tidak pernah dapat di gugat kebenarannya. Bukti lain adalah; </div>
<ol>
<li>Inpres no.01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam </li>
<li>UU no.14 Tahun 1970 Pengadilan Agama. </li>
<li>UU no.41 Tahun 2004 tentang wakaf  </li>
</ol>
<h4>
 </h4>
<h4>
Kesimpulan</h4>
<div style="text-align: justify;">
Hukum Islam di Indonesia, sesungguhnya adalah hukum yang hidup, berkembang, dikenal dan sebagiannya ditaati oleh umat Islam di negara ini. Bagaimanakah keberlakuan hukum Islam itu? Kalau kita melihat kepada hukum-hukum di bidang perubadatan, maka praktis hukum Islam itu berlaku tanpa perlu mengangkatnya menjadi kaidah hukum positif, seperti diformalkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Bagaimana hukum Islam mengatur tatacara menjalankan solat lima waktu, berpuasa dan sejenisnya tidak memerlukan kaidah hukum positif. Bahwa solat lima waktu itu wajib fardhu ‘ain menurut hukum Islam, bukanlah urusan negara. Negara tidak dapat mengintervensi, dan juga melakukan tawar menawar agar solat lima waktu menjadi sunnah mu’akad misalnya. Hukum Islam di bidang ini langsung saja berlaku tanpa dapat diintervensi oleh kekuasaan negara. Apa yang diperlukan adalah aturan yang dapat memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk menjalankan hukum-hukum peribadatan itu, atau paling jauh adalah aspek-aspek hukum administrasi negara untuk memudahkan pelaksanaan dari suatu kaidah hukum Islam.<br />
(Baca juga:<a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/fiqh-jinayah-narkoba-dalam-perspektif.html" target="_blank"> Fiqh Jinayah; Narkoba dalam Perspektif Agama Islam</a>) </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: center;">
DAFTAR PUSTAKA </h3>
<div style="text-align: justify;">
Amak F.Z., Proses Undang-undang Perkawinan, Bandung: Al-Ma’arif. 1976. Fuad, Mahsuh, Hukum </div>
<div style="text-align: justify;">
Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansiatoris,  Yogyakarta: LKis, 2005. </div>
<div style="text-align: justify;">
Haim dan Erlies Septiana Nurbani, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta: PT aja Grafindo, 2014. </div>
<div style="text-align: justify;">
Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan </div>
<div style="text-align: justify;">
Pemenntah Negara: Suatu Anaiisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam </div>
<div style="text-align: justify;">
Kurun Waku Pelita 1-Pelita IV”, Jakarta: UI, 1990. </div>
<div style="text-align: justify;">
Manah, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2008. </div>
<div style="text-align: justify;">
Masoed, Mochtar, Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971, Jakarta: LP3ES </div>
<div style="text-align: justify;">
Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010. <br />
<br />
<br />
<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftnref1">[1]</a> Amak F.Z., Proses Undang-undang Perkawinan, (Bandung: Al-Ma’arif. 1976). hIm. 35-48 <br />
<br />
<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftnref2">[2]</a> A. Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemenntah Negara: Suatu Anaiisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waku Pelita 1-Pelita IV”, Jakarta: UI, 1990, him. 120-135. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftnref3">[3]</a> Mochtar Masoed, Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971, (Jakarta: LP3ES), hlm. 47-53. </div>

Hukum makalah Sejarah dan Kedudukan Hukum Perdata Islam di Indonesia

Hukum Perdata Islam Sejarah dan Kedudukan Hukum Perdata Islam di Indonesia Sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tan...

Pengertian dan Prosedur Peninjauan Kembali

07:35:00 jayafurniture 0

Hukum makalah Pengertian dan Prosedur Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali Peninjauan kembali ialah meninjau kembali putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena dike...

Fiqh Jinayah; Narkoba dalam Perspektif Agama Islam

23:52:00 jayafurniture 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgr3k_mEBlCZgp_IAingILFBoZDDNfSn-TSFPYJ1D8iPba-u0gPUVPux2Hdx1dhMxueikyZtLPeyHonqFD5VSd9uHKDg29fakg1FYrkfSgZsZpLbkrQBWUgxU-UOmueFWR6TCaqGPQRuJFe/s1600/Bahaya+Narkoba.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Narkoba dalam perspektif agama islam" border="0" height="423" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgr3k_mEBlCZgp_IAingILFBoZDDNfSn-TSFPYJ1D8iPba-u0gPUVPux2Hdx1dhMxueikyZtLPeyHonqFD5VSd9uHKDg29fakg1FYrkfSgZsZpLbkrQBWUgxU-UOmueFWR6TCaqGPQRuJFe/s640/Bahaya+Narkoba.jpg" title="bahaya narkoba" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Bahaya Narkoba (Gambar: Google)</td></tr>
</tbody></table>
Penyalahgunaan dan bahaya <b>narkoba</b> di kalangan <b>muda</b> dan <b>remaja</b> tidak dipungkiri masih banyak di lingkungan sekitar kita. Karena memang dampak akibat narkoba bagi kesehatan dan masa depan memang tidaklah sedikit. Akan banyak yang dikorbankan oleh karena penyalahgunaan <b>narkotika </b>semacam ini.</div>
<br />
<div style="text-align: justify;">
Menurut WHO yang dimaksud dengan pengertian definisi narkoba ini adalah suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan mempengaruhi fungsi fisik dan atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Sedangkan berdasarkan pada Undang-Undang No 27/1997 yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat-obatan yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun sistematis, yang dapat menurunkan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.<br />
<br />
Perlu juga membahas mengenai Narkoba dari segi agama Islam dan hukum yang mengatur didalamnya.<br />
<br />
<h3>
A.    Pengertian Narkoba</h3>
<b>Narkoba</b> (narkotika dan obat/bahan berbahaya) tidak dijelaskan secara gamblang dalam Islam. Alquran bahwa menyebutkan istilah khamr. Meskipun demikian, jika suatu hukum belum ditentukan statusnya, dapat diselesaikan melalui metode qiyas.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Secara etimologis, narkoba diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan kata المخدرات yang berasal dari akar kata خدر- ىخدر- تخدىر yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sabar, menutup, gelap atau mabuk. </div>
<div style="text-align: justify;">
(Baca: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/search/label/kebudayaan" target="_blank">Kirab Kebangsaan</a>)<br />
<br />
Sementara itu secara terminologis <i><b>narkoba</b></i> ialah <i>setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, juga membuat orang menjadi mabuk atau gila</i>. Hal demikian dilarang oleh undang-undang positif. Contoh narkoba antara lain ganja, opium, morfin, heroin, dan kokain. Narkoba memang termasuk kategori khamr (minuman keras), tetapi bahayanya lebih berat disbanding zat itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Al-Sayyid Sabiq, “sesungguhnya ganja itu haram. Diberikan sanksi had terhadap orang yang menyalagunakannya, sebagaimana diberikan sanksi had peminum khamr. Ganja itu lebih keji dibandingkan dengan khamr. DItinjau dari sifatnya, ganja dapat merusak akal sehingga dapat menjadikan laki-laki seperti banci dan memberikan pengaruh buruk lainnya. Ganja dapat menyebabkan seorang berpaling dari mengingat Allah dan Shalat. Di samping itu, ganja termasuk kategori khamr yang secara lafal dan maknawi telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya”.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<h3>
B.    Narkoba Hukum Pidana Nasional</h3>
Secara etismologi narkoba (narkotika) berasal dari bahasa Inggris, yaitu narcose atau narcosis yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotikaberasal dari bahasa Yunani, yaitu narke atau narkam yang berarti sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan narcotic yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (terbius).<br />
<br />
<b>Secara terminologis</b>, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang. Narkotika secara umum adalah semua zat yang mengakibatkan kelemahan atau pembiusan atau mengurangi rasa sakit. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<b>Definisi lain Narkotika</b> ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bahan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis sekaligus dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan. Menurut istilah kedokteran, narkotika ialah obat yang dapat menghilangkan rasa sakit dan nyeri dari organ-organ rongga dada dan rongga perut, menimbulkan efekstupor atau terbius yang lama dalam keadaan masih sadar, dan menimbulkan adiksi atau kecanduan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Maksud narkotika dalam UU No. 22/1997 adalah tanaman papever, opium mentah, opium masak seperti candu, jicing, dan jicingko; opium obat; morfina; tanaman koka;daun koka; kokaina mentah; kokaina; ekgonina; tanaman ganja; damar ganja; dan garam-garam atau turunan morfina, termasuk Cathinone  yang baru diketemukan di Indonesia yang konon awalnya dari kawasan Timur Tengah. Adapun bahan-bahan lain, baik alamiah, sintesis, maupun semisintesis yang belum disebutkan dan dapat menimbulkan ketergantungan, ditetapkan oleh menteri kesehatan sebagai narkotika. Sementara itu beberapa jenis narkoba yang cukup popular yaitu opium, morfin, ganja, kokain, heroin, shabu-shabu, ekstasi, putaw, alkohol dan sedatif/hipnotika.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Pasal-Pasal yang mengatur tentang Narkoba sebagaimana berikut: </div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, sanksi bagi pelaku kejahatan narkoba adalah sebagai berikut :</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Pasal 111 UU RI No. 35 Tahun 2009 (bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk tanaman)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<b>Pasal 111:</b>(1)    Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
(2)    Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Pasal 112 UU RI No. 35 Tahun 2009[bagi tersangka kedapatan memiliki narkotika dalam bentuk bukan tanaman]</div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Pasal 112:</b><br />
<br />
1)    Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
(2)    Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<b>Pasal 114 UU RI No. 35 Tahun 2009[bagi tersangka kedapatan mengedarkan narkotika]<br />Pasal 114</b>(1)    Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
(2)    Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Pasal 127 UU RI No. 35 Tahun 2009[bagi tersangka yang merupakan korban lahgun narkotika, bisa direhab]</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<b>Pasal 127</b><br />
(1)    Setiap Penyalah Guna:<br />
<br />
<ul>
<li>Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;</li>
<li>Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;     dan</li>
<li>Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu)  tahun.</li>
</ul>
<br />
(2)    Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.<br />
<br />
(3)    Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<br />
Peran serta masyarakat<br />
<br />
Dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009,  masyarakat bisa berpartisipasi dalam Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba:</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<b>Pasal  104</b>    Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<b>Pasal  105<br />    </b>Masyarakat mempunyai hak dan tanggung jawab dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<b>Pasal  109<br />    </b>Pemerintah memberikan penghargaan kepada Penegak Hukum dan Masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan, pembarantasan, penyalahguaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika    <br />
<br />
Dalam Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997, sanksi bagi pelaku kejahatan psikotropika?</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<b>Pasal 60 UU RI No. 5 Tahun 1997:</b><br />
(1) barang siapa:<br />
Memproduksi psikotropika selain yang ditetapkan dalam ketentuan Pasal 5, atau<br />
Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, atau</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Memproduksi atau mengedarkan psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan sebagaimana dimaksiud dalam Pasal 9 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda 200juta rupiah.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
(2) Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat 2 dipidanakan dengan pidana penjara, paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak 100 juta rupiah</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
(3) Barang siapa menerima penyalur psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat 2 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 60 juta rupiah</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
(4) Barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat 1, 2, 3 dan 4 dipidana dengan pidana penjara 3 tahun dan pidana denda paling banyak 60 juta rupiah</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
(5) Barangsiapa menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 14 ayat (3),</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
(4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling banyak 60 juta rupiah. Apabila yang menerima penyerahan itu pengguna maka dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 bulan</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<b>Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997</b>Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan atau membawa psikotropika dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100 juta (pengguna)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<b>Pasal 71 UU RI No. 5 Tahun 1997</b><br />
<ol>
<li>barang siapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, 62, dan Pasal 63 dipidana sebagai pemufakatan jahat</li>
<li>Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk tindak pidana tersebut (produksi)</li>
</ol>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<b>Dalam Pasal 196 dan Pasal 197 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 196:</b><br />
Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<b>Pasal 197:</b><br />
Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).<br />
</div>
<div style="text-align: justify;">
<h3>
C.    Penyalagunaan Narkoba</h3>
Pertama kali narkoba digunakan untuk kepentinan pengobatan dan menolong orang sakit. Sejak zaman prasejarah, manusia sudah mengenal zat psikoaktif berupa dedaunan, buah-buahan, akar-akaran, dan bunga dari berbagai jenis tanaman yang ditanam yang sudah lama diketahui manusia purba akan efek farmatologinya. Sejarah mencatat, ganja sudah digunakan orang sejak tahun 2700 SM. Opium pun telah digunakan bangsa Mesir Kuno untuk menenangkan orang yang sedang menangis. Meskipun demikian, di samping zat-zat tersebut dignakan untuk pengobatan, tidak jarangpula digunakan untuk kenikmatan.<br />
(Baca juga: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2013/04/isro-miroj.html" target="_blank">Pengertian dan Sejarah Isro' Mi'roj</a>)</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Dalam kehidupan Arab Jahiliyah, tradisi meminum minuman keras sangat kental sehingga tidak dipisahkan. Budaya itu dianggap sebagai kenikmatan tertinggi dan merupakan prestasi tersendiri ketika seorang sedang mabuk.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Sementara itu, hasyis (ganja) telah disalahgunakan Hasyasyin (salah satu sekte Syi’ah Isma’iliyah). Nizar Al-Mustansir, putra sulung Al Muntasir (Khalifah Fatimiyah) memanfaatkan sekte ini untuk membentuk Negara Isma’iliyah Nizariyah. Pemimpin Hasyasyin menuntut kesetiaan pengikutnya dengan membuat mereka mabuk. Dengan cara ini mereka merasakan kenikmatan, sehingga mereka bersedia mati untuk memperoleh kembali kenikmatan “surgawi” itu. Ketika pemimpin Hasyasyin memerintahkan pengikutnya untuk membunuh seorang pejabat, ia berjanji akan membawa si pengikut kembali ke surge jika berhasil melaksanakannya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Seiring dengan peralihan zaman yang ditandai dengan kemajuan teknologi, maka manusia dapat mengolah zat-zat psikoaktif tersebut dengan cara yang canggih pula. Pada tahun 800-an manusia telah dapat menemukan proses penyulingan. Sebelumnya minuman keras hanya memiliki kadar alcohol kurang dari 15% karena dibuat dengan fermentasi alamiah. Sementara itu hubungan antarbangsa di dunia yang juga bertambah pesat. Berawal dari bangsa barat yang berhasil menemukan zat psikoaktif di wilayah Asia, Afrika, dan Amerika menyebabkan tersebarnya zat tersebut ke seluruh penjuru dunia. Begitu pua dengan kemajuan di bidang teknologi telekomunikasi dan media massa, berimplikasi pada tersebarnya zat psikoaktif dan semakin bertambahnya kasus-kasus penyalahgunaan narkob.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<h3>
D.    Status Hukum Penyalagunaan Narkoba</h3>
Status hukum narkoba dalam konteks fiqh memang tidak disebutkan secara langsung, baik dalam Alquran maupun sunnah, karena belum dikenal pada masa Nabi. Alquran hanya berbicara tentang pengharaman khamr yang dilakukan secara gradual (al-tadrij fi al-tasyri).</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Meskipun demikian, ulama sepakat bahwa menyalahgunakan narkoba itu haram, karena dapat merusak jasmani dan rohani umat manusia. Oleh karena itu, menurut Ibnu Taimiyah dan Ahmad Al-Hasary, jika memang belum ditemukan status hukum penyalagunaan narkoba dalam Alquran dan sunnag maka para ulama’ mujtahid menyelesaikannya dengan pendekatan qiyas jail. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Menurut Ahmad Muhammad Assaf, telah terjadi kesepakatan ulama tentang keharaman khamr dan pelbagai jenis minuman yang memabukkan. Sementara itu menurut Ahmad Al-Syarbasi, tanpa diqiyaskan dengan khamr karena dapat menutupi akal.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Oleh karena itu, dapatlah disimpulkan bahwa memakai, menjual, membeli, memproduksi dan semua aktivitas yang berkenan dengan narkoba adalah haram. Hal itu disebabkan narkoba lebih berbahaya disbanding khamr.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<h3>
E.    Saksi terhadap Pelaku Penyalagunaan Narkoba Menurut Pidanna Islam</h3>
Ulama’ berbeda pendapat mengenai sanksi terhadap pelaku penyalagunaan narkoba jika dilihat menurut pidana Islam. Ada yang berpendapat sanksinya adalah had da nada pula yang berpendapat sanksinya adalah ta’zir. Berikut penjelasannya:</div>
<div style="text-align: justify;">
<ol>
<li>Ibnu Taimiyyah dan Azat Husnain berpendapat ahwa pelaku penyalagunaan narkoba diberikan sanksi had, karena narkoba dianalogikan dengan khamr.</li>
<li>Waddah Al-zuhaili dan Ahmad Al-hasari berpendapat bahwa pelaku penyalagunaan narkoba diberikan sanksi ta’zir, karena.</li>
</ol>
<ul>
<li>Narkoba tidak ada pada masa Rasullah</li>
<li>Narkoba lebih berbahaya disbanding dengan khamr dan</li>
<li>Narkoba tidak diminum seperti halnya khamr.</li>
</ul>
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Alquran dan sunnah tidak menjelaskan tentang sanksi bagi produsen dan pengerdar narkoba. Oleh karena itu, sanksi hukum bagi produsen dan pengedar narkoba adalah ta’zir. Hukuman ta’zir bisa berat ata ringan tergantung kepada proses pengadilan (otoritas hakim). Bentuk sanksinya pun bisa beragam.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalagunaan narkoba adalah ta’zir. Adapun penyalagunaan narkoba mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan-tindakan berikut:<br />
<ol>
<li>Menjatuhkan hukuman yang berat terhadap penjuan, pengedar dan penyelundup bahan-bahan narkoba. Jika perlu hukuman mati.</li>
<li>Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat Negara yang melindungi produsen atau pengedar narkoba.</li>
<li>Membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalagunaan narkoba.  </li>
</ol>
<div style="text-align: center;">
<h3>
 </h3>
<h3>
BAB III</h3>
<h3>
Penutup</h3>
</div>
<div style="text-align: center;">
<br />
<div style="text-align: left;">
<h4>
Kesimpulan</h4>
</div>
</div>
Secara etimologis, narkoba diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan kata المخدرات yang berasal dari akar kata خدر- ىخدر- تخدىر yang berarti hilang rasa, bingung, membius, tidak sabar, menutup, gelap atau mabuk.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Sementara itu secara terminologis narkoba ialah setiap zat yang apabila dikonsumsi akan merusak fisik dan akal, juga membuat orang menjadi mabuk atau gila. Hal demikian dilarang oleh undang-undang positif. Contoh narkoba antara lain ganja, opium, morfin, heroin, dan kokain. Narkoba memang termasuk kategori khamr (minuman keras), tetapi bahayanya lebih berat disbanding zat itu sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Al-Sayyid Sabiq, “sesungguhnya ganja itu haram. Diberikan sanksi had terhadap orang yang menyalagunakannya, sebagaimana diberikan sanksi had peminum khamr. Ganja itu lebih keji dibandingkan dengan khamr. DItinjau dari sifatnya, ganja dapat merusak akal sehingga dapat menjadikan laki-laki seperti banci dan memberikan pengaruh buruk lainnya. Ganja dapat menyebabkan seorang berpaling dari mengingat Allah dan Shalat. Di samping itu, ganja termasuk kategori khamr yang secara lafal dan maknawi telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya”.</div>
<div style="text-align: justify;">
(Baca juga: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2013/04/kedudukan-qoul-dan-manhaj-dalam-aswaja.html" target="_blank">KEDUDUKAN QOUL DAN MANHAJ DALAM ASWAJA</a>)<br />
<br />
Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun mengatakan bahwa sanksi bagi pelaku penyalagunaan narkoba adalah ta’zir. Adapun penyalagunaan narkoba mengakibatkan kerugian jiwa dan harta benda. Oleh karena itu, perlu dilakukan tindakan-tindakan berikut:<br />
<ol>
<li>Menjatuhkan hukuman yang berat terhadap penjuan, pengedar dan penyelundup bahan-bahan narkoba. Jika perlu hukuman mati.</li>
<li>Menjatuhkan hukuman berat terhadap aparat Negara yang melindungi produsen atau pengedar narkoba.</li>
</ol>
Membuat undang-undang mengenai penggunaan dan penyalagunaan narkoba.<br />
<br />
<h3 style="text-align: center;">
Daftar Pustaka</h3>
Irfan, Nurul dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, Jakarta: Amzah, 2013.<br />
http://www.resnarkoba-metro.org</div>

Fiqh makalah Fiqh Jinayah; Narkoba dalam Perspektif Agama Islam

Bahaya Narkoba (Gambar: Google) Penyalahgunaan dan bahaya narkoba di kalangan muda dan remaja tidak dipungkiri masih banyak di lin...

Pengertian dan Macam-macam Alat Pembuktian Perdata

21:27:00 jayafurniture 1

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<h3>
Pengertian dan Macam-macam Alat Pembuktian Perdata </h3>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyWkf_kEBYRwxZuQL3QgSoZevrckS-PsOljVgchjcfXP6QqirAh-Mh5EPsnOTlI_tYG0LRJk79kttCAihg8JPfoOP7jDDs9tXkOLedNE_86dzC8DckodxUnuCI_-bhY7x04mYd9lacms6p/s1600/Pengertian+dan+Macam-macam+Alat+Pembuktian+Perdata.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pengertian dan Macam-macam Alat Pembuktian Perdata, alat pembuktian" border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyWkf_kEBYRwxZuQL3QgSoZevrckS-PsOljVgchjcfXP6QqirAh-Mh5EPsnOTlI_tYG0LRJk79kttCAihg8JPfoOP7jDDs9tXkOLedNE_86dzC8DckodxUnuCI_-bhY7x04mYd9lacms6p/s320/Pengertian+dan+Macam-macam+Alat+Pembuktian+Perdata.jpg" title="Hukum Perdata" width="320" /></a></div>
<h4>
<a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-dan-macam-macam-alat.html" target="_blank">Alat Bukti Perdata</a></h4>
<div style="text-align: justify;">
Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa<b> alat bukti (bewijsmiddel)</b> adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberi keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah <b>perkara</b> untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan. Jadi, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. <b>Hukum pembuktian</b> yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis dan alat bukti tertentu saja. </div>
<div style="text-align: justify;">
(Baca: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-dasar-hukum-dan-teori.html" target="_blank">Pengertian, Dasar Hukum dan Teori Pembuktian Perdata</a>)<br />
<br />
Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur dalam undang-undang Perdata Pasal 1866 KUH Perdata, <b><i>Pasal 164 HIR/Pasal 284 RBg</i></b> terdiri dari:<br />
<br />
- Bukti Tulisan<br />
- Bukti dengan saksi-saksi<br />
- Persangkaan-persangkaan<br />
- Pengakuan<br />
- Sumpah<br />
<br />
Berikut adalah sebagai penjelasannya: </div>
<h3>
1.    Alat Bukti tertulis</h3>
<div style="text-align: justify;">
Alat bukti tertulis sendiri diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285-305 Rbg. S 1867 no. 29 dan Pasal 1867-1894 BW baca Juga pasal 138-147 Rv. <br />
<br />
<b>Alat bukti tertulis</b> atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimasudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis. </div>
<h3>
2.    Pembuktian dengan saksi.</h3>
<div style="text-align: justify;">
<b>Pembuktian dengan saksi-saksi</b> diperkenankan dalam segala hal dimana itu tidak di kecualikan oleh undang-undang.  <br />
<br />
Ada beberapa syarat seseorang dapat dijadikan seorang saksi dalam kasus di pengadilan perdata, yaitu:<br />
<br />
a.    Saksi sebelum memberikan keterangan di sumpah menurut agamanya<br />
<br />
b.    Yang dapat diterangkan saksi adalah apa yang dilihat, didengar, diketahui, dan dialami sendiri<br />
<br />
c.    Kesaksian harus diberikan di depan persidangan dan diucapkan pribadi<br />
<br />
d.    Saksi harus dapat menerangkan sebab-sebab sampai dapat memberikan keterangan<br />
<br />
e.    Saksi tidak dapat memberikan keterangan yang berupa pendapat, kesimpulan dan perkiraan dari saksi.<br />
<br />
f.    Kesaksian dari orang lain bukan merupakan alat bukti (testimonium de auditu)<br />
<br />
g.    Keterangan satu orang saksi bukan merupakan alat bukti (unus testis nullus testis), satu saksi harus didukung dengan alat bukti lain. <br />
<br />
Dan ada yang tidak dapat dijadikan saksi oleh undang-undang (Pasal 145 ayat (1) HIR):<br />
<br />
a.    Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut yang lurus dari salah satu pihak<br />
<br />
b.    Suami atau istri salah satu pihak meskipun telah bercerai<br />
<br />
c.    Anak-anak yang umurnya tidak diketahui dengan benar bahwa mereka telah berumur 15 tahun <br />
<br />
Alasan undang-undang tidak membolehkan orang-orang sedarah untuk bersaksi adalah:<br />
<br />
1.    Bahwa mereka ini pada umumnya dianggap tidak cukup objektif apabila didengar sebagai saksi<br />
<br />
2.    Untuk menjaga hubungan kekeluargaan yang baik, yang mungkin akan retak apabila mereka ini memberi kesaksian<br />
<br />
3.    Untuk mencegah timbulnya tekanan batin  setelah memberi keterangan. Namun menurut pasal 145 ayat 2 HIR (pasal 172 ayat 2 Rgb. 1910 alenia 2 BW) mereka ini tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara yang menyangkut kedudukan keperdataan dari para pihak atau dalam perkara yang menyangkut perjanjian kerja. Pasal 1910 alinea 2 sub 2 dan 3 BW menambahkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan pemberian nafkah dan penyelidikan tentang hal-hal yang menyebabkan pencabutan kekuasaan orang tua perwalian. Dalam hal ini mereka tidak berhak mengundurkan diri dari memberi kesaksian. </div>
<h3>
3.    Persangkaan</h3>
<div style="text-align: justify;">
Bukti yang ketiga adalah Persangkaan, <b>persangaan</b> sendiri diatur dalam <i><b>pasal 164 HIR (Pasal 284 Rbg. 1866 BW)</b></i>. Yang dinamakan persangkaan adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung. Misalnya saja pembuktian dari ketidak hadiran seseorang pada  suatu waktu di tempat tertentu dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama dan di tempat lain. <br />
<br />
Didalam literature lain mengatakan bahwa persangkaan-persangkaan menurut undang-undang ialah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu. (1916 BW) diantaranya adalah:<br />
<br />
a. <b><i>   Pasal 1e</i></b> mengatakan “perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena semata-mata demi sifat dan ujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menyelundupi suatu ketentuan undang-undang”<br />
<br />
b.    <i><b>Pasal 2e</b></i> mengatakan “hal-hal mana oleh undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan utang disimpulkan dari keadaan tertentu”<br />
<br />
c.    <i><b>Pasal 3e</b></i> mengatakan “kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak<br />
<br />
d. <i><b>   Pasal 4e</b></i> mengatakan “Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak. </div>
<h3>
4.    Pengakuan</h3>
<div style="text-align: justify;">
<b>Pengakuan (bekentenis, confession) </b>adalah alat bukti yang berupa pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan, yang dilakukan di muka hakim atau dalam sidang pengadilan. Pengakuan tersebut berisi keterangan bahwa apa yang didalilkan pihak lawan benar sebagian atau seluruhnya (Vide <i><b>Pasal 1923 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR</b></i>).<br />
<br />
Secara umum hal-hal yang dapat diakui oleh para pihak yang bersengketa adalah segala hal yang berkenaan dengan pokok perkara yang disengketakan. Tergugat dapat mengakui semua dalil gugatan yang dikemukakan penggugat atau sebaliknya penggugat dapat mengakui segala hal dalil bantahan yang diajukan tergugat. Pengakuan tersebut dapat berupa, pertama pengakuan yang berkenaan dengan hak, kedua pengakuan mengenai fakta atau peristiwa hukum.<br />
<br />
Lalu yang berwenang memberi pengakuan  menurut <i><b>Pasal 1925 KUH Perdata</b></i> yang berwenang memberi pengakuan adalah sebagai berikut:<br />
<br />
a.    Dilakukan principal (pelaku) sendiri yakni penggugat atau tergugat (Vide <i><b>Pasal 174 HIR</b></i>);<br />
<br />
b.    Kuasa hukum penggugat atau tergugat.<br />
<br />
Kemudian bentuk pengakuannya, berdasarkan pendekatan analog dengan ketentuan Pasal <i><b>1972 KUH </b></i>Perdata, bentuk pengakuan dapat berupa tertulis dan lisan di depan persidangan dengan cara tegas (expressis verbis), diam-diam dengan tidak mengajukan bantahan atau sangkalan dan mengajukan bantahan tanpa alasan dan dasar hukum. </div>
<div style="text-align: justify;">
(Baca juga: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2013/06/sejarah-ushul-fiqh.html" target="_blank">Sejarah Ushul Fiqh</a>)</div>
<h3>
5.     Bukti Sumpah</h3>
<div style="text-align: justify;">
<b>Sumpah </b>sebagai alat bukti ialah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan agar orang yang memberi keterangan tersebut takut akan murka Tuhan bilamana ia berbohong. Sumpah tersebut diikrarkan dengan lisan diucapkan di muka hakim dalam persidangan dilaksanakan di hadapan pihak lawan dikarenakan tidak adanya alat bukti lain.<br />
<br />
Sedangkan Soedikno berpendapat bahwa “Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang hikmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat maha kuasa dari pada Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya” <br />
<br />
Menurut UU ada dua macam bentuk sumpah, yaitu sumpah yang “menentukan” (decissoire eed) dan “tambahan” (supletoir eed). Sumpah yang “menentukan” (decissoire eed) adalah sumpah yang diperintahkan oleh salah satu pihak yang berperkara kepada pihak lawan dengan maksud untuk mengakhiri perkara yang sedang diperiksa oleh hakim. Jika pihak lawan mengangkat sumpah yang perumusannya disusun sendiri oleh pihak yang memerintahkan pengangkatan sumpah itu, ia akan dimenangkan, sebaliknya, jika ia tidak berani dan menolak pengangkatan sumpah itu, ia akan dikalahkan. Pihak yang diperintahkan mengangkat sumpah, mempunyai hak untuk “mengembalikan” perintah itu, artinya meminta kepada pihak lawannya sendiri mengangkat sumpah itu. Tentu saja perumusan sumpah yang dikembalikan itu sebaliknya dari perumusan semula. Misalnya, jika rumusan yang semula berbunyi : “Saya bersumpah bahwa sungguh-sungguh Saya telah menyerahkan barang” perumusan sumpah yang dikembalikan akan berbunyi “Saya bersumpah bahwa sungguh-sungguh Saya tidak menerima barang”. Jika sumpah dikembalikan, maka pihak yang semula memerintahkan pengangkatan sumpah itu, akan dimenangkan oleh hakim apabila ia mengangkat sumpah itu. Sebaliknya ia akan dikalahkan apabila dia menolak pengangkatan sumpah itu. <br />
<br />
Jika suatu pihak yang berperkara hendak memerintahkan pengangkatan suatu sumpah yang menentukan, hakim harus mempertimbangkan dahulu apakah ia dapat mengizinkan perintah mengangkat sumpah itu. Untuk itu hakim memeriksa apakah hal yang disebutkan dalam perumusan sumpah itu sungguh-sungguh mengenai suatu perbuatan yang telah dilakukan sendiri oleh pihak yang mengangkat sumpah atau suatu peristiwa yang telah dilihat sendiri oleh pihak itu. Selanjutnya harus dipertimbangkan apakah sungguh-sungguh dengan terbuktinya hal yang disumpahkan itu nanti perselisihan antara kedua pihak yang berperkara itu dapat diakhiri, sehingga dapat dikatakan bahwa sumpah itu sungguh-sungguh “menentukan” jalannya perkara. Suatu “sumpah tambahan”, adalah suatu sumpah yang diperintahkan oleh hakim pada salah satu pihak yang beperkara apabila hakim itu barpendapat bahwa didalam suatu perkara sudah terdapat suatu “permulaan pembuktian”, yang perlu ditambah dengan penyumpahan, karena dipandang kurang memuaskan untuk menjatuhkan putusan atas dasar bukti-bukti yang terdapat itu. Hakim, leluasa apakah ia akan memerintahkan suatu sumpah tambahan atau tidak dan apakah suatu hal sudah merupakan permulaan pembuktian. </div>
<div style="text-align: justify;">
(Baca juga artikel lain:<a href="http://kingilmu.blogspot.com/2013/06/nama-nama-lain-al-quran.html" target="_blank"> Nama-nama lain Al-Quran</a>)</div>
<h3>
A.    Kesimpulan</h3>
<div style="text-align: justify;">
Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Perdata menyatakan bahwa alat bukti (bewijsmiddel) adalah suatu hal berupa bentuk dan jenis yang dapat membantu dalam hal memberi keterangan dan penjelasan tentang sebuah masalah perkara untuk membantu penilaian hakim di dalam pengadilan. Jadi, para pihak yang berperkara hanya dapat membuktikan kebenaran dalil gugat dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang mereka kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu. Hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis dan alat bukti tertentu saja. <br />
<br />
Mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur dalam undang-undang Perdata Pasal 1866 KUH Perdata, Pasal <i><b>164 HIR/Pasal 284 RBg</b></i> terdiri dari: Bukti Tulisan, Bukti dengan saksi-saksi, Persangkaan-persangkaan, Pengakuan dan Sumpah.</div>
<h3>
B.    Saran</h3>
<div style="text-align: justify;">
Demikianlah makalah Ini saya sajikan dengan Pikiran yang Jernih demi memujudkan Kualitas Individu yang lebih baik, makalah ini Jauh dari kata sempurna, Dimohon Bagi Pembaca dapat memberikan Saran dan Kritikan bagi saya demi mewujudkan Kualitas Individu yang mumpuni.</div>

Hukum Hukum Perdata makalah Pengertian dan Macam-macam Alat Pembuktian Perdata

Pengertian dan Macam-macam Alat Pembuktian Perdata Alat Bukti Perdata Menurut M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya Hukum Acara Per...

Pengertian, Dasar Hukum dan Teori Pembuktian Perdata

01:18:00 jayafurniture 1

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<h2>
</h2>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjK8WIM6voerJCG_Xqs5T5QTnB6nO3lOKF9knvvo6jq8133WwoknFWXatkqedaVYPMxbCZX1OCeJISf3bpoztY-bIxapiB6iriIyDVZ5xBskkoCseAB6hUpneuUG1Ib9B7IKjJEQCMRSAsF/s1600/Pengertian%252C+Dasar+Hukum+dan+Teori+Pembuktian+Perdata+2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pengertian, Dasar Hukum dan Teori Pembuktian Perdata, Pengertian dasar Pembuktian, macam-macam" border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjK8WIM6voerJCG_Xqs5T5QTnB6nO3lOKF9knvvo6jq8133WwoknFWXatkqedaVYPMxbCZX1OCeJISf3bpoztY-bIxapiB6iriIyDVZ5xBskkoCseAB6hUpneuUG1Ib9B7IKjJEQCMRSAsF/s640/Pengertian%252C+Dasar+Hukum+dan+Teori+Pembuktian+Perdata+2.jpg" title="Hukum Perdata" width="640" /></a></div>
<a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-dasar-hukum-dan-teori.html" target="_blank"><b><i>Pengertian, Dasar Hukum dan Teori Pembuktian Perdata-</i></b></a> Dalam menyelesaikan sebuah <b>perkara perdata</b> maupun pidana, pihak yang bertugas menyelesaikan sengketa haruslah melakukan <b>pembuktian</b> untuk menerangi dan menjelaskan secara gamblang apa yang dialami. <b>Pembuktian</b> ini baru ada apabila terjadi bentrokan kepentingan yang diselesaikan melalui peradilan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Sebagai pedoman, diberikan oleh pasal 1865 B.W. bahwa “Barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana ia mendasarkan sesuatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa yang mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.” Misalnya, jika seorang menggugat orang lain supaya orang ini dihukum menyerahkan sebidang tanah, karena benda ini termasuk harta peninggalan ayahnya, tetapi pendirian ini disangkal oleh tergugat, maka orang yang menggugat itu diwajibkan membuktikan bahwa ia adalah ahliwaris dari si meninggal dan tanah tersebut betul kepunyaan si meninggal itu. Jika ia telah berhasil membuktikan hal-hal tersebut dan pihak tergugat masih juga membantah haknya karena katanya ia telah membeli tanah tersebut secara sah, maka tergugat ini diwajibkan membuktikan adanya jual beli itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Maka dari itu, pihak yang berperkara haruslah memberikan bukti yang kuat sesuai dengan masalah yang ada apakah perkara yang dialami. Berkaitan dengan materi pembuktian maka dalam proses gugat menggugat, beban pembuktian dapat ditujukan kepada penggugat, tergugat, maupun pihak ketiga yang melakukan intervensi. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3>
Pengertian Pembuktian dalah Hukum Perdata</h3>
<div style="text-align: justify;">
Membuktikan menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., Guru Besar FH-UGM mengandung beberapa pengertian: </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
1.    Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah<br />
Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
2.     Membuktikan dalam arti konvensionil<br />
Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relatif sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan:<br />
a.    kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat instuitif (conviction intime)<br />
b.    kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (conviction raisonnee)<br />
3.     Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Didalam ilmu hukum tidak dimungkinkan adanya pembuktian yang logis dan mutlak yang berlaku bagi setiap orang serta menutup segala kemungkinan adanya bukti lawan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Pembuktian dalam arti yuridis ini hanya berlaku bagi pihak-pihak yang beperkara atau yang memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Pembuktian secara yuridis tidak lain adalah pembuktian ”historis” yang mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkreto. Baik pembuktian yang yuridis maupun yang ilmiah, maka membuktikan pada hakekatnya berarti mempertimbangkan secara logis mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dianggap benar.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Membuktikan dalam arti yuridis tidak lain berarti memberikan dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Berbeda dengan azas yang terdapat pada hukum acara pidana, dimana seseorang tidak boleh dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, kecuali apabila berdasarkan buki-bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa, dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim. Dalam Hukum Acara Perdata yang penting adalah adanya alat-alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan tentang siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan perkataan lain, dalam hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran formil saja.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat mengiginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, maka gugatannya akan dikabulkan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, untuk dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, maka tidak perlu dibuktikan lagi. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Beberapa hal/keadaan yang tidak harus dibuktikan antara lain : <br />
 hal-hal/keadaan-keadaan yang telah diakui<br />
    hal-hal/keadaan-keadaan yang tidak disangkal<br />
    hal-hal/keadaan-keadaan yang telah diketahui oleh khalayak ramai (notoire feiten/fakta notoir). Atau hal-hal yang secara kebetulan telah diketahui sendiri oleh hakim. Merupakan fakta notoir, bahwa pada hari Minggu semua kantor pemerintah tutup, dan bahwa harga tanah di jakarta lebih mahal dari di desa.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Dalam soal pembuktian tidak selalu pihak Penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara yang akan diwajibkan memberikan bukti, apakah pihak penggugat atau sebaliknya pihak tergugat. Secara ringkas disimpulkan bahwa hakim sendiri yang menentukan pihak yang mana yang akan memikul beban pembuktian. Didalam soal menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta tidak boleh berat sebelah. Semua peristiwa dan keadaan yang konkrit harus diperhatikan dengan seksama olehnya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Sebagai pedoman, dijelaskan oleh pasal 1865 BW, bahwa:</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas mana dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-pristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna pembantahan hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
Dasar Hukum Pembuktian</h3>
<div style="text-align: justify;">
1. Hierziene Inlandse Reglement (HIR)                                                            <br />
Stb. 1941 No. 44  (untuk jawa dan Madura)<br />
2. Rechtreglement Buitengewesten (RBg)<br />
    Stb. 1927 No. 227 (untuk luar jawa dan Madura)<br />
3. Reglement op de Burgelijke Rechtvordering (Rv)<br />
    Stb. 1847 No. 52 dan Stb. 1848 No. 63<br />
4. Buku ke-4 KUHPerdata (Stb. 1847 No. 23)<br />
5. Ketentuan setelah Proklamasi Kemerdekaan seperti :<br />
    a. UU No. 14/1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.<br />
    b. UU No. 2/1986 tentang Peradilan Umum.<br />
    c. UU No. 14/1985 tentang MA. RI</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
Teori Hukum Pembuktian</h3>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<b>1. Teori yang bersifat Subjektif </b><br />
Dalil-dalil yang didasarkan pada pelanggaran hak subjektif atau siapa yang menyangkal adanya hak Subyektif harus membuktikan tiadanya hak subyektif tersebut. Menurut teori ini suatu proses perdata itu selalu merupakan pelaksanaan hukum subyektif atau bertujuan mempertahankan hukum subyektif, dan siapa yang mengemukakan atau mempunyai suatu hak harus membuktikannya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<b>2. Teori yang bersifat Objektif</b><br />
Dalil-dalil berdasarkan hukum objektif/ UU. Menurut teori ini, mengajukan gugatan hak atau gugatan berarti Penggugat minta kepada hakim agar hakim menerapkan ketentuan-ketentuan hukum obyektif terhadap pristiwa yang diajukan. Maka Penggugat harus membuktikan kebenaran peristiwa yang diajukan dan kemudian mencari hukum obyektifnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa itu.</div>
<div style="text-align: justify;">
<b><br />3. Teori Pembuktian Umar Bin Khattab</b><br />
Teori Pembuktian Umar dapat kita temui dalam Risalah Umar, yaitu risalah yang dikirimkannya kepada Abu Musa Al-Asy’ari r.a., di dalamnya tercantum pedoman  bagaimana seharusnya peradilan dilaksanakan dan bagaimana sikap seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya. Teori pembuktian Umar adalah sebagai berikut:<br />
        البينة على من ادعى واليمين على من أنكر<br />
 Beban pembuktian bagi orang yang menggugat, dan sumpah dibebankan kepada yang digugat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<b>4. Teori yang bersifat Kepatutan </b><br />
Kedudukan Penggugat dan Tergugat sama (Equality before the law). Teori ini mengatur tentang bagaimana seharusnya hakim bertindak adil dalam memberikan hak berperkara dalam sidang kepada kedua belah pihak. Hakim tidak diperbolehkan untuk memihak kepada salah satu pihak, seperti  memberikan beban pembuktian kepada salah satu pihak yang tidak sama beratnya dengan pihak lawan.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<b>5. Teori Hukum Acara </b><br />
Asas “Audi et Alteram Partem”. Asas audi et alteram partem atau juga asas kedudukkan prosesuil yang sama antara para pihak di hadapan hakim merupakan asas pembagian beban pembuktian menurut teori ini. Hakim harus membagi beban pembuktian berdasarkan kesamaan kedudukkan para pihak, sehingga para pihak merasa memiliki kans yang sama untuk memenangkan kasus yang dihadapinya.</div>
<div style="text-align: justify;">
<b><br />6. Teori yang bersifat hukum Publik</b><br />
Menurut teori ini, mencari kebenaran suatu pristiwa dalam peradilan merupakan kepentingan publik. Oleh sebab itu hakim harus diberi wewenang yang lebih besar untuk mencari kebenaran. Di samping itu, para pihak mempunyai kewajiban yang sifatnya hukum publik, untuk membuktikan dengan segala macam alat bukti. Kewajiban ini harus disertai sanksi pidana.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>

Hukum Hukum Perdata makalah Pengertian, Dasar Hukum dan Teori Pembuktian Perdata

Pengertian, Dasar Hukum dan Teori Pembuktian Perdata- Dalam menyelesaikan sebuah perkara perdata maupun pidana, pihak yang bertugas...

Makalah Hukum Adat; Politik Hukum Adat Belanda di Indonesia

Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli Hukum

Sejarah Hukum Adat di Indonesia

Hukum Riba dalam Perspektif Hukum Islam

Sejarah dan Kedudukan Hukum Perdata Islam di Indonesia

Pengertian dan Prosedur Peninjauan Kembali

Fiqh Jinayah; Narkoba dalam Perspektif Agama Islam

Pengertian dan Macam-macam Alat Pembuktian Perdata

Pengertian, Dasar Hukum dan Teori Pembuktian Perdata

Entri Populer

Blog Archive