Hukum Perbuatan Dengki dan Kikir

<b> </b><table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQIl-XqbQLao8QR_zSgiHfCpdUVK_aB0OXU_rJ3UxD4E25R7k94_quGOP83q-Zdms8cA4pmFj_ajzGBkwJR67-ouHDHbZKhvSAZIi6cl88aCKMLHkLs33_s7VMPDLfOypjaTC3G_zjDw1z/s1600/Sifat+Dengki.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="ciri-ciri, sifat pengertian dan doa dengki dan kikir" border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjQIl-XqbQLao8QR_zSgiHfCpdUVK_aB0OXU_rJ3UxD4E25R7k94_quGOP83q-Zdms8cA4pmFj_ajzGBkwJR67-ouHDHbZKhvSAZIi6cl88aCKMLHkLs33_s7VMPDLfOypjaTC3G_zjDw1z/s640/Sifat+Dengki.jpeg" title="dengki dan kikir" width="488" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ilustrasi sifat dengki (sumber: istimewa)</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> <b>Hukum Perbuatan Dengki dan Kikir -</b> Dunia <b>globalisasi</b> merupakan hal yang sudah tak asing lagi buat kita semua. Dunia globalisasi telah masuk kesemua Negara tak heran globalisasi membawa hal yang <b>baik</b> dan buruknya. Globalisasi juga telah berkembang merambat kehidupan keagamaan remaja saat ini . <br /> <br /> Pada berkembangnya globalisasi zaman saat ini remaja memiliki sifat dengki dan kikir . orang yang dengki adalah orang yang tidak senang kepada orang lain yang tidak berdosa dan kikir terhadap sesuatu yang tidak dimiliki. Oleh karena itu terdapat ungkapan, jangan mengharap cinta kasih kepada orang yang mendengkimu. Dia tidak akan menmerima uluran baikmu.</div> <div style="text-align: justify;"> Artikel terkait: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2013/06/nama-nama-lain-al-quran.html" target="_blank">Nama-nama lain Al-Quran</a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Menurut sebagian ulama bahwa orang yang selalu dengki adalah orang yang selalu ingkar karena tidak rela kepada orang lain yang mendapatkan kenikmatan. Menurut yang lain, orang yang dengki tidak akan dapat dihitamkan (dihilangkan). Menurut sebagian ulama, kata dengki dikutip dari firman Allah Ta’ala, </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Katakanlah sesungguhnya yang diharamkan oleh Tuhanmu hanya segala yang keji, baik yang lahir maupun yang bathin”(QS Al A’raf: 33)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Di dalam sebagian hadis dijelaskan, di langit yang ke lima terdapat malaikat. Perbuatan setiap orang akan melewatinya. Malaikat itu bersinar seperti sinarya matahari. Dia mengatakan, </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Berhentilah, saya adalaah malaikat yang menjaga perbuatan dengki. Oleh karena itu pukulkanlah kepada pemiliknya karena dia adalah orang yang dengki”. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mu’awiyah bin Abu Sufyan mengatakan, </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Saya akan merelakan setiap orang kecuali orang yang dengki. Dia tidak akan rela sebelum kenikmatan orang lain hilang”.</div> <h4> 1. Pengertian </h4> <h4> 1.a. penertian dengki (hasud)</h4> <div style="text-align: justify;"> <br /> <i><b>Dengki</b></i> adalah sifat yang dimiliki oleh seseorang yang menginginkan hilangnya kesenangan yang dimiliki oleh orang lain dan berusaha memindahkan kepada dirinya .<br /> <br /> Firman Allah S.W.T.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> “Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. jika kamu bersabar dan bertakwa, niscaya tipu daya mereka sedikitpun tidak mendatangkan kemudharatan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala apa yang mereka kerjakan”30 .<br /> <br /> Di dalam al-Qur’an hasud disebutkan di dalam surat, al-Baqarah ayat 109 </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> “Hasad cuma akan mendatangkan permusuhan dan kebencian serta bermegah dan berbangga diri. Karena inilah suatu kelompok, organisasi sulit berkembang untuk menggapai kesuksesan”(al-Baqarah ayat 109 ).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Firman Allah S.W.T. : </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> “Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaan-Nya), maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.”</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Dinamika jiwa manusia selalu mengalami perebutan yang terus menerus terjadi antara kecenderungan rabbani dengan kecenderungan syaitani. Sehingga Nabi Muhammad SAW mengatakan sebagai jihad yangpaling besar. Struktur jiwa manusia terbagi menjadi tiga unsur pokok yakni akal (‘aql), diri (self/ruh), dan nafsu (nafs).Dengan akal dimungkinkan manusia mampu menangkap makna penting dari (tanda-tanda) Tuhan, sifat-sifat Tuhan, dan kebesaran Tuhan di seluruh alam semesta. Akal merupakan dimensi bercahaya dalam diri manusia sehingga akal dianalogkan sebagai cahaya. Akal mampu untuk melihat apa yang tersembunyi, dan mengungkapkan apa yang tidak tersembunyi. Dengan akal manusia mampu mempertimbangkan segala sesuatu, sehingga manusia mampu memahami petunjuk Allah.</div> <h4>  </h4> <h4> 1.b. Pengertian kikir (bakhil)</h4> <div style="text-align: justify;"> <br /> <i><b>Kikir atau dalam bahasa arab disebut bakhil</b></i> adalah tiadanya kehendak untuk membagi sebagian (kecil) harta seseorang dengan kalangan yang kurang beruntung secara materi yang umum disebut sebagi fakir miskin.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Sementara definisi orang <i><b>kikir</b></i> adalah orang yang tidak mau menafkahkan hartanya dijalan Allah adalah zakat, terutama zakat harta, kepada orang yang berhak menerimanya (QS At Taubah 9:60) </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Timbulnya sikap kikir pada umumnya dikarenakan adanya anggapan bahwa kita berhak seutuhnya atas harta yang kita dapatkan dari hasil jerih payah kita sendiri . anggapan seperti itu tidak sepenuhnya salah, kendati tidak sepenuhnya tepat. Sebab, dalam realitas hidup manusia memiliki kemampuan otak, fisik dan kesempatan yang tidak sama . ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang bodoh, ada yan jenius (QS An Nisa’ 4:34) .</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Kikir bukanlah karakter seorang mukmin. Karena dengan menyimpan dua sifat tersebut seakan-akan ada keraguan akan kemaha luasan Allah, kehendak takdirnya dan keyakinan akan pembalasan hari pembalasan hampir luntur. Sebagaimana hikmah munasabah antara dua ayat yang mengkaitkan memberi dengan ketakwaan pada surat al Lail :</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: right;">  5 – 6 فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Artinya : Adapun orang yang memberikan (hartanya dijalan Allah) dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dan surat Al Lail : 8 – 9 yang mengkaitkan kebakhilan dengan ingkardan kedustaan :</div> <div style="text-align: right;"> <br /></div> <div style="text-align: right;">  وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى ومايغني عنه ماله إذا تردى </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Artinya :Dan adapun orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya (jalan) yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa.</div> <h4>  </h4> <h4> 2. Bahaya sifat dengki</h4> <div style="text-align: justify;"> <br /> Dengki merupakan salah satu sifat tercela yang dibenci oleh Allah SWT. Perkara dengki telah tercantum dalam nash-nash Al-Qur’an dan Sunnah dengan berbagai dalil yang qath’iy ats-tsubuut (dalil yang penetapan nashnya mutawatir ). </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Muawiyyah RA berkata, </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “Kejahatan yang paling berbahaya adalah dengki, karena orang yang mendengki dapat membunuh, walaupun kedengkiannya tersebut belum mengenai orang yang didengkinya.” (Kitab Tabri’at Adz-Dzimmah Tahzir Al Ummat min Al Hasad).</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Ketika menyikapi fenomena dengki, manusia cenderung memiliki dua klasifikasi sikap, yakni antisipasi secara berlebihan, atau sikap masa bodoh. Kedua sikap ini akan membedakan tingkat pengaruh dengki terhadap diri mereka. Orang yang bereaksi terlalu berlebihan akan menimbulkan sikap terlalu menyembunyikan segala nikmat yang dimilikinya, atau lebih suka menampakkan penderitaan dirinya lantaran khawatir mendapat fitnah dari orang yang suka memuji, fitnah terhadap akal atau tubuhnya, atau bagi kebaikan anaknya. </div> <div style="text-align: justify;"> Artikel terkait: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2013/04/kedudukan-qoul-dan-manhaj-dalam-aswaja.html" target="_blank">Kedudukan Qoul dan Manhaj dalam Aswaja</a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Kondisi ini dapat memperburuk kehidupan mereka, karena mereka menggunakan berbagai media untuk mengantisipasi tekanan dari para pendengkinya. Kehidupan mereka pun akan selalu dikelilingi oleh rasa was-was dan ketakutan. Sedangkan orang yang bersikap masa bodoh dengan dengki akan mengingkari dengki dan hal-hal yang telah ditetapkan oleh Al-Qur’an dan Sunnah, mencela orang yang menghindari perkara ini dan menisbatkan mereka sebagai orang yang telah mengikuti perkembangan zaman.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Fenomena dengki atau hasad sudah menjadi bagian dari fenomena umum. Hal ini terjadi karena adanya kecenderungan manusia menyombongkan diri atas sesamanya. Ketika seseorang melihat orang lain memiliki sesuatu yang tidak dimilikinya, maka sifat hasad akan muncul. Hasad adalah perbuatan tercela, baik yang dilakukan di dalam hati maupun yang dilakukan dengan ucapan atau sikap.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Dengki merupakan fenomena nyata yang memiliki pengaruh secara signifikan. Modusnya adalah reaksi psikologis negatif seorang pendengki ketika melihat korban kedengkiannya, yang membuat pendengki melakukan hal-hal yang membahayakan korban, baik dalam kondisi keberadaan korban maupun ketidakberadaannya. Implementasi dengki dapat benar-benar terwujud jika di dalam diri seseorang ada sebuah rencana dengan modus-modus dan unsur-unsur dasar kejahatan yang dapat membahayakan korban, baik lisan maupun perbuatan.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Al Alusi menyebutkan, “Andai seorang pendengki menyikapi dengkinya secara emosional kepada korban kedengkiannya, maka dia cenderung manggunakan cara-cara yang buruk. Bentuk sikap emosional dengki ini bervariasi, tergantung kekuatan psikologi pelaku yang kadang dapat mencapai tingkat distruktif.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Pendengki diibaratkan seperti api, apabila ia tidak mendapat sesuatu yang dapat dimakannya maka ia akan melahap sesamanya. Dengan kata lain orang yang sudah dipenuhi rasa dengki akan melakukan apapun demi kehancuran orang yang didengkinya, bahkan ia tidak segan-segan membunuh demi mewujudkan hal tersebut. Oleh sebab itu, kita harus menjaga eksistensi kemuliaan jiwa dan ketulusan cinta, tidak tersiksa hati dan jiwa. Kita harus menjauhkan diri dari sifat dengki dan para pendengki.<br /> Beberapa hal seputar hasad yang perlu diingat adalah:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <b>Pertama,</b> hasad adalah implikasi dari dendam. Dengan kata lain orang yang dengki adalah bentuk dari dendam seseorang terhadap keberhasilan kita. Orang yang hasad tidak akan senang terhadap keberhasilan seseorang, bahkan ia akan secara terang-terangan akan menjatuhkan orang tersebut dari keberhasilannya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <b>Kedua, </b>substansi hasad adalah kebencian terhadap nikmat dan ketidakpuasan terhadap ketetapan pemberian keutamaan dari Allah kepada beberapa hamba yang melebihi lainnya. Artinya orang yang hasad ialah orang yang tidak mau bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya dan ia mengingkari nikmat tersebut. Ia selalu merasa kekurangan dan selalu ingin lebih dari orang lain, bahkan ia sangat tidak suka kalau ia lebih rendah dari orang lain.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <b>Ketiga,</b> melacak faktor-faktor timbulnya sikap hasad. Hasad yang tercela memiliki banyak pintu dan faktor-faktor yang beragam, seperti yang dikemukakan oleh Al-Ghazali, yaitu rasa permusuhan dan kebencian, rasa memiliki kedudukan yang tinggi, sombong, ujub, rasa takut akan hilangnya tujuan-tujuan yang ingin dicapainya, senang menjadi pemimpin, dan kejelekan serta kerakusan jiwa. Itulah beberapa faktor yang menyebabkan tumbuhnya rasa dengki atau hasad dalam diri seseorang.</div> <h4>  </h4> <h4> 3. Bahaya sifat kikir</h4> <div style="text-align: justify;"> <br /> bakhîl, yakni keadaan diri seseorang yang didominasi oleh sifat kikir. Sifat dan karakteristik kebakhilan ini menjadikan diri seseorang hanya bisa menerima, tetapi tidak bisa menyalurkan sehingga dirinya seperti saluran air yang tersumbat. Akibatnya tidak ada air yang mengalir ke dalam pipa yang tersumbat; dan lama kelamaan kadar air dalam pipa tersumbat itu berkurang. “ Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebih-lebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) ditengah-tengah antara yang demikian.” (QS Al Furqan (17): 67). Rasulullah SAW bersabda, yang artinya : “Manusia yang paling jelek adalah yang bersifat kikir dan pengecut” (HR. Ahmad dan Abu Daud). Allah SWT memaparkan dalam QS..70 Al Maarij 19-20 tentang tiga sifat tercela yang sering melekat pada manusia yaitu keluh kesah, frustasi dan kikir.<br /> Sabda Rasul Saw.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: right;">  قَالَ رَسُوْلُ اللهِ : السَّخِىُّ قَرِيْبٌ مِّنَ اللهِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّاسِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْجَنَّةِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّارِ وَالْبَخِيْلُ بَعِيْدٌ مِّنَ اللهِ بَعِيْدٌ مِّنَ النَّاسِ بَعِيْدٌ مِّنَ الْجَنَّةِ قَرِيْبٌ مِّنَ النَّارِ وَالْجَاهِلُ السَّخِىُّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِّنْ عَابِدٍ بَخِيْلٍ { رواه التّرمذى } . </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> “ Rasulullah Saw. bersabda: “Orang yang pemurah itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekah dengan syurga, dan jauh dari neraka. Dan orang yang bakhil itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari syurga, dan dekat dengan neraka. Orang yang jahil (bodoh) tapi pemurah, itu lebih dicintai Allah daripada ahli ibadah tapi bakhil” . (HR. Turmudzi).</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <h4>  </h4> <h4> Ciri-ciri sifat kikir: </h4> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <ol> <li>Enggan menolong orang yang lemah </li> <li>Malas mengeluarkan infak dan zakat karena takut jatuh miskin. </li> <li>Tidak bersyukur , apabila mendapatkan kebaikan seperti nikmat kesehatan, harta kekayaan, atau posisi dan kedudukan ia menjadi kikir, lupa daratan, dan tidak mensyukuri nikmat Allah SWT serta ingkar kekuasaan Allah. Harta yang kita genggam itu hanyalah titipan Allah SWT.</li> </ol> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ada sebuah do’a sederhana yang jaami’ (singkat dan syarat makna) yang sudah sepatutnya kita menghafalkannya karena amat bermanfaat. Do’a ini berisi permintaan agar kita terhindar dari penyakit hati yaitu ‘syuh’ (pelit lagi tamak) yang merupakan penyakit yang amat berbahaya. Penyakit tersebut membuat kita tidak pernah puas dengan pemberian dan nikmat Allah Ta’ala, dan dapat mengantarkan pada kerusakan lainnya. Do’a ini kami ambil dari buku “Ad Du’aa’ min Al Kitab wa As Sunnah” yang disusun oleh Syaikh Dr. Sa’id bin Wahf Al Qahthani hafizhahullah.<br /> Artikel terkait: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2013/04/isro-miroj.html" target="_blank">Isro' Mi'roj</a> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Do’a tersebut adalah,</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> اللَّهُمَّ قِنِي شُحَّ نَفْسِي وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُفْلِحِينَ</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> /Allahumma qinii syuhha nafsii, waj’alnii minal muflihiin/<br /> “Ya Allah, hilangkanlah dariku sifat pelit (lagi tamak), dan jadikanlah aku orang-orang yang beruntung”</div> <h4>  </h4> <h4> Kesimpulan </h4> <div style="text-align: justify;"> <br /> Dengki adalah sifat yang dimiliki oleh seseorang yang menginginkan hilangnya kesenangan yang dimiliki oleh orang lain dan berusaha memindahkan kepada dirinya.</div> <div style="text-align: justify;"> Di bawah tekanan dan kerasnya kebutuhan hidup terkadang akan lahir perasaan iri dalam diri orang-orang miskin ketika ia melihat kenikmatan yang dirasakan orang lain sembari berharap kenikmatan tersebut akan hilang dari mereka. Ketika perasaan ini terwujudkan dalam perbuatan untuk menghilangkan nikmat tersebut dari orang lain, maka inilah yang dinamakan dengan dengki.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Timbulnya sikap kikir pada umumnya dikarenakan adanya anggapan bahwa kita berhak seutuhnya atas harta yang kita dapatkan dari hasil jerih payah kita sendiri . anggapan seperti itu tidak sepenuhnya salah, kendati tidak sepenuhnya tepat. Sebab, dalam realitas hidup manusia memiliki kemampuan otak, fisik dan kesempatan yang tidak sama . ada yang lemah, ada yang kuat, ada yang bodoh, ada yan jenius .</div> <h4>  </h4> <h4> Ciri-ciri sifat kikir: </h4> <ol> <li>Enggan menolong orang yang lemah </li> <li>Malas mengeluarkan infak dan zakat karena takut jatuh miskin. </li> <li>Tidak bersyukur , apabila mendapatkan kebaikan seperti nikmat kesehatan, harta kekayaan, atau posisi dan kedudukan ia menjadi kikir, lupa daratan, dan tidak mensyukuri nikmat Allah SWT serta ingkar kekuasaan Allah. Harta yang kita genggam itu hanyalah titipan Allah SWT.</li> </ol> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kikir bukanlah karakter seorang mukmin. Karena dengan menyimpan dua sifat tersebut seakan-akan ada keraguan akan kemaha luasan Allah, kehendak takdirnya dan keyakinan akan pembalasan hari pembalasan hampir luntur.</div> <h4>  </h4> <h4> Daftar Pustaka</h4> <div style="text-align: justify;"> <br /> http://ponda-samarkand.blogspot.com/2013/05/bahaya-sifat-dengki.html#sthash.srKUcnCB.dpuf<br /> <br /> http://www.fatihsyuhud.net/2012/08/pelit-dalam-islam/#sthash.xKq8aZHa.dpuf<br /> <br /> http://id.shvoong.com/social-sciences/psychology/2244554-pengertian-dengki-hasad/#ixzz32KjFg1uV</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <b><span style="font-size: x-small;">*Makalah ditulis oleh: Hidayatul Fajriyah</span></b></div>

makalah Hukum Perbuatan Dengki dan Kikir

Ilustrasi sifat dengki (sumber: istimewa) Hukum Perbuatan Dengki dan Kikir - Dunia globalisasi merupakan hal yang sudah tak asing la...

Read more »

Politik Islam di Indonesia Pra Kemerdekaan

<div style="text-align: justify;"> <h3> Politik Islam di Indonesia Pra Kemerekaan</h3> </div> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaFFMlMCUc-_Ia2Lwd6B8LmebI2NhJPJhbsDN5xkLYuNNPN5ZtV6kEEeAK52rnnnBApPgeJHGylJ-Rgi4hgQXp0CCz5X3S7CF6OxBn1cA5I-L7NSIJpneNorxc0zMiXumoxJ5pIEOi0Ntv/s1600/Politik+Islam+di+Indonesia+Pra+Kemerekaan.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Politik Islam di Indonesia Pra Kemerdekaan" border="0" height="435" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaFFMlMCUc-_Ia2Lwd6B8LmebI2NhJPJhbsDN5xkLYuNNPN5ZtV6kEEeAK52rnnnBApPgeJHGylJ-Rgi4hgQXp0CCz5X3S7CF6OxBn1cA5I-L7NSIJpneNorxc0zMiXumoxJ5pIEOi0Ntv/s640/Politik+Islam+di+Indonesia+Pra+Kemerekaan.jpg" title="ormas islam pra kemerdekaan" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ormas Islam pra kemerdekaan</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Indonesia dalam peta pemikiran Islam dunia adalah suatu Negara yang unik dan menarik. Selain sebagai Negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, juga karena di tengah-tengah kehidupan mayoritas masyarakat muslim ini terdapat variasi cara pandang (paradigma) menyangkut kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan yang tidak di dasarkan satu paham keagamaan. Bahkan dalam konteks kehidupan bernegara menjadikan pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Perwujudan kesepakatan pancasila sebagai dasar Negara, dalam prosesnya melalui masa-masa kritis dan nyaris mengancam keretakan bangsa, tetapi perbedaan itu dapat dipertemukan karena masing-masing unsur masyarakat mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Penerimaan pancasila sebagai ideology Negara pancasila, jelaslah berpengaruh sebagai terhadap kebijakan dan kelangsungan nilai-nilai dan ajaran agama yang dianut kelompok mayoritas tersebut. </div> <div style="text-align: justify;"> (Baca:<a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/sejarah-politik-hukum-adat-belanda-di.html" target="_blank"> Sejarah Politik Hukum Adat Belanda di Indonesia</a>)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Sebagai mayoritas berpenduduk Muslim, maka Islam telah, sedang dan terus memainkan perananya sesuai dengan proses-proses social dan politik, meskipun peranan itu ditunjukkan dalam dimensi-dimensi yang berbeda. Dalam dinamika social dan politik, “mitos kemayoritasan” ternyata tidak serta merta membuat politik Islam dengan mudah untuk memenangkan pergulatan dalam dimensi ruang dan dimensi hukum di republik ini.<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftn1">[1]</a><br /> <br /> Sebelum kita membahas terlalu jauh tentang mengenai perpolitikan islam di negeri dewasa ini, kami akan menguraikan serta membahas perpolitikan yang ada di negeri ini mulai zaman kerajaan, kolonialisme serta zaman pra kemerdekaan. <br /> <br /> Karena kami menganggap bahwa kita tidak boleh melupakan sebuah sejarah perpolitikan Islam dari kerajaan, kolonialisme ataupun pra kemerdekaan. Di karenakan kita sebagai warga Negara yang baik tidaklah etis kalau kita melupakan sejarah pembentukan perpolitikan di Indonesia agar kita tidak dikatakan sebagai “kacang yang lupa kulitnya” lebih-lebih kita dapat menerima segala pembentukan yang timbul dari perpolitikan Islam masa dahulu. <br /> <br /> <h4> Politik Islam di Indonesia Pra Kemerdekaan</h4> <br /> Sebagaimana yang kami uraikan di muka Agama Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia. Pastinya dalam memperjuangkan kemerdekaan mempunyai andil yang besar dalam menyokong perjuangan kemerdekaan Negara Kesatuan Rebublik Indonesia (NKRI) baik dari segi Pemikiran ataupun Jumlah pemeluk agama Islam. <br /> <br /> Kami mencatat dari beberapa sumber, pada periode awal kemerdekaan (abad 20) kita menyangsikan berdirinya organisasi-organisasi Islam, baik yang bergerak di bidang politik maupun sosial keagamaan. Diantaranya yang dapat dicatat adalah Sarekat Islam (1912) yang berasal dari Sarekat Dagang Islam (SDI), Muhammadiyyah (1912), Persatuan Islam (1920-an), Nahdlatul Ulama’ (1926), Persatuan Tarbiyah Islam Indonesia (1938). Dari perkembangan organisasi-organisasi Islam tersebut, setidaknya ada dua fenomena yang terjadi pada decade-dekade awal abad ke-20 tersebut. </div> <div style="text-align: justify;"> (Baca juga: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/makalah-hukum-adat-politik-hukum-adat.html" target="_blank">Makalah Hukum Adat; Politik Hukum Adat Belanda di Indonesia</a>)<br /> <br /> Pertama, berdirinya organisasi tersebut dilator belakangi oleh keinginan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusi dan memberi pendidikan politik bagi umat islam supaya mereka mengerti dan memperjuangkan hak-hak mereka. Hal ini terlihat dari berdirinya organisasi SI, Permi dan PSI. kedua, ada juga organisasi yang berdiri yang dilator belakangi oleh keinginan untuk mengadakan pembaharuan pemikiran keagamaan dalam Islam, seperti Muhammadiyyah dan Persis. Gerakan organisasi modern ini akhirnya mendapat respon dari kalangan tradisi untuk mempertahankan pendirina mereka dengan mendirikan NU dan Perti.<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftn2">[2]</a><br /> <br /> Namun demikian, kita juga melihat realitas masyarakat Indonesia lainnya yang netral terhadap agama (Islam) dan tidak menghendaki Islam memasuki ruang publik, meskipun sebagian besar dari mereka adalah juga penganut agama Islam. Karena itu, pada awal abad ke-20 hingga akhir penjajahan Belanda, selain organisasi islam seperti disebut sebelumnya, terdapat juga organisasi lain yang netral agama. Polaritas antara kalangn nasionalis netral agama dan nasionalis muslim dapat terlihat umpamanya dengan adanya Budi Oetomo di samping Sarekat Islam, Jong Java di samping Islamieten Bond, Taman siswa di samping Muhammadiyyah dan NU, Pemufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPKI) dan Politik Indonesia (GAPI) di samping Mjelis Islam A’l Indonesia (MIAI) serta Jawa Hokokai di samping Masyumi.<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftn3">[3]</a><br /> <br /> Segi tataran ideologi Negara Kesatuan Rebublik Indonesia, di dalam BPUPKI. Terjadi perdebatan dalam tataran praktis terjadi ketika penyusunan dasar Negara bagi Indonesia pada 1945, beberapa bulan menjelangh kemerdekaan. Dalam siding-sidangnya, para pengusung Islam sebagai sumber dasar Negara berhadapan dengan golongan nasionalis sekuler yang netral agama dan kelompok kebudayaan jawa yang berasal dari Jawa Tengah, termasuk dua kerajaan, yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Bahkan kelompok terakhir pernah mengadakan rapat tertutup di Magelang untuk membicarakan pembentukan kerajaan (Indonesia) dengan Sultan Yogyakarta sebagai kepala negaranya. Namun demikian, mereka akhirnya sadar bahwa ide ini akan mengalami resistensi yang buat dan mereka lebih meilih untuk bergabung dengan kekuatan kelompok nasionalis netral agama.<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftn4">[4]</a><br /> <br /> Menurut Prawoto, salah seorang tokoh Masyumi, seperti dikutip Maarif, dari 65 orang anggota BPUPKI, hanya 15 orang yang benar-benar mewakili aspirasi golongan Islam. Selebihnya menolak Islam sebagai dasar Negara. Tokoh-tokoh yang memperjuangkan antara lain adalah K.H.A. Sanusi, Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Mas Mansjur, K.H.A. Wachid Hasjim, Sukiman Wirjosandro, dan Haji Agus Salim. Adapun pendukung pemisahan agama dan Negara antara lain adalah Soekarno, Mohammad Hatta, Radjiman Wediodiningrat, Ahmad Suhardjo, Mohammad Yamin, Soepomo dan Wongsonegoro. </div> <div style="text-align: justify;"> (Baca juga: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/sejarah-dan-kedudukan-hukum-perdata.html" target="_blank">Sejarah dan Kedudukan Hukum Perdata Islam di Indonesia</a>)<br /> <br /> Kemudian lewat panitia Sembilan dicapailah kesepakatan Piagam Jakarta yang di dalam sila pertma berbunyi “ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” namun kesepakan ini mentah karena ada beberatan dari pihak Kristen di bagian Timur Indonesia. Mereka akan mengundurkan diri dari NKRI yang akan di proklamasikan, apabila tujuh kata dalam piagam Jakarta tersebut tetap di pertahankan. Hal ini mencuat dalam sidang Panitia Undang-undang Dasar pada 11 Juli 1945. Latuharhary yang merupakan wakilkelompok Kristen Indonesia bagian Timur menyatakan keberatannya ungkapan “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Ia menyatakan bahwa hal demikian dapat menimbulkan akibat besar bagi penganut agama minoritas dan menimbulkan masalah-masalah dengan hukum adat.<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftn5">[5]</a><br /> <br /> Keberatan ini dijawab oleh Agus Salim. Ia menyatakan bahwa penganutan agama selain Islam akan dapat menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan mereka dan tidak perlu merasa khawatir dengan mayoritas agama Islam. Sementara itu, menurut agus Sailm, masalah hukum adat dan Hukum Islam adalah masalah lama yang pada umumnyta sudah dapat diselesaikan.<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftn6">[6]</a><br /> <br /> Sementara golongan nasionalis Islam merasa lega karena pandangan mereka dapat diterima. Namun pada 18 agustus 1945, tujuh kata tersebut dihapuskan dari konstitusi. Penghapusan ini berawal dari inisatif Hatta meninjau kembali rumusan tujuh kata tersebut. Ia mengatakan bahwa, ia telah mendapatkan informasi dari seorang perwira Angkatan Laut Jepang bahwa rakyat Kristen Indonesia bagian Timur tidak akan ikut serta dalam negar Indonesia apabila tujuh kata tersebut tetap dipertahankan dalam konstitusi. Orang Kristen memang menyadari bahwa rumusan tersebut tidak memengaruhi kehidupan mereka sedikitpu, tetapi mereka merasa rumusan tersebut mnerupakan diskriminasi. Hatta sendiri sebenarnya berpendapat bahwa itu itu bukan merupakan diskriminasi. Disamping itu, A.A. Maramis yang merupakan wakil Kristen dalam penitia 9 juga ikut menyetujuinya. Namun ia khwatir apa yang dikhawatirkan perwira Jepang tersebut benar-benar menjadi kenyataan. Karena itulah, pada 18 Agustus 1945 pagi, sebelum sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) di mulai, Hatta mengundang tokoh-tokoh Islam yang okal menyuarakan tujuh kata tersebut untuk meninjau kembali rumusan dalam piagam Jakarta. Ada 4 tokoh yang diundang Hatta, yaitu: Ki Bagus Hadikusumo, K.H.A. Wachid Hasjim, Kasman Singodimedjo dan Muhammad Hasan dari Sumatra. <br /> <br /> Dari dialog dengan Hatta ini khirnya wakil-wakil Islam tersebut menerima saran Hatta. Ini memang sesuatu yang aneh, karena tiba-tiba mereka “menyerah” pada keinginan Hatta. Padahal selama ini mereka dikenal sebagai tokoh-tokoh yang memiliki integritas keislaman yang tinggi dan memperjuangkan Islam sebagai dasar Negara. Tentunya ada beberapa factor yang bisa dipandang pendorong mereka untuk menerima saran Hatta.<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftn7">[7]</a><br /> <br /> Dari dialog tersebut dapat diambil benag merah:<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftn8">[8]</a><br /> <br /> Pertama, Hatta adalah tokoh yang memiliki moralitas dan kejujuran yang tidak terbantahkan. Bagi mereka, tidak mungkin Hatta membohongi mereka untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Apa yang disampaikan Hatta pada mereka tentu benar aanya. Karena itu, mereka tidak meminta Hatta untuk membuktikan kebenaran ucapannya. Barangkali akan lain reaksi wakil Islam apabila yang menyampaikan bukan Hatta. <br /> <br /> Kedua, kenyataan bahwa bangsa Indonesia dalam kondisi yang kritis, dalam arti bahwa kemerdekaan Indonesia harus dipertahankan mati-matian. Karena itu, persatuan dan kesatuan seluruh komponen bangsa adalah syarat mutlak untuk mempertahankan kemerdekaan. Wakil Islam tersebut menyadari bahwa kalau mereka bersikukuh mempertahankan pendirian mereka, tidak mustahil persatuan akan hancur dan penjajah akan dating kembali ke bumi Indonesia. Mundur selangkah merupakan pengorbanan umat Islam untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Jadi umat Islam bersedia menangguhkan keinginan mereka demi kepentingan yang lebih besar. <br /> <br /> Ketiga, setelah Proklamasi kemerdekaan, wakil-wakil Islam berharap akan memperjuangkan kembali mereka di lembaga konstitusional dalam suasana yang lebih normal dan demokratis. <br /> <br /> <h4> Daftar Pustaka </h4> <br /> Halim, Abdul, Politik Islam di Indonesia, Ciputat: Ciputat Press, 2005. <br /> Iqbal, Muhammad, Pemikiran Politik Islam dari masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer, Jakarta:kencana, 2010. <br /> Syarif, Mujar Ibnu dan Khamadi Zada, fiqh Siyasah; Doktri dan Pemikiran Politik Islam, Erlangga, 2008. <br /> <br /> <br /> <a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftnref1">[1]</a> Abdul Halim, Politik Islam di Indonesia, Ciputat: Ciputat Press, 2005, Hlm. 1-2. <br /> <a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftnref2">[2]</a> Muhammad Iqbal, Pemikiran Politik Islam dari masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer, Jakarta:kencana, 2010, hlm. 253-254. <br /> <a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftnref3">[3]</a> Ibid, hlm. 254-255. <br /> <a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftnref4">[4]</a> Ibdi Muhammad Iqbal. Yang diambil dari Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Indonesia. <br /> <a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftnref5">[5]</a> Ibid, hlm. 258. <br /> <a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftnref6">[6]</a> Ibid, Muhammad Iqbal. Hlm 259. Yang diambil dari Pergulatan Islam Indonesia karya B.J. Boland halaman 31. <br /> <a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftnref7">[7]</a> Ibdi Muhammad Iqbal. Hlm. 260 Yang diambil dari Deliar Noer, Partai Islam di Pentas Indonesia.halam 40-41. <br /> <a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftnref8">[8]</a> Ibid, hlm. 260. </div>

makalah Politik Islam di Indonesia Pra Kemerdekaan

Politik Islam di Indonesia Pra Kemerekaan Ormas Islam pra kemerdekaan Indonesia dalam peta pemikiran Islam dunia adalah suatu Negar...

Read more »

Pengertian, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9ermnAMyvx7_2QEkzllTfkf7zphFKdJZGdFsHIAZPbLfFKOzIkB2yNYxCeyfwW7RPVsReCp3B7vg4bxDw9OJKCujcXeRRWcViubrqRu-2sqM1udKkQsSB4zJ0zP9FWy_TFOWsLvvNDpc2/s1600/Pengertian%252C+Prinsip+dan+tujuan+ekonomi+islam.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="pengertian Ekonomi Islam, sumber hukum Ekonomi Islam, tujuan Ekonomi Islam, prinsip-prinsip Ekonomi Islam" border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj9ermnAMyvx7_2QEkzllTfkf7zphFKdJZGdFsHIAZPbLfFKOzIkB2yNYxCeyfwW7RPVsReCp3B7vg4bxDw9OJKCujcXeRRWcViubrqRu-2sqM1udKkQsSB4zJ0zP9FWy_TFOWsLvvNDpc2/s1600/Pengertian%252C+Prinsip+dan+tujuan+ekonomi+islam.jpg" title="Ekonomi Islam" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ekonomi Islam</td></tr> </tbody></table> <h4> A. Latar belakang</h4> <div style="text-align: justify;"> <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-prinsip-dan-tujuan-ekonomi.html" target="_blank"><i><b>Pengertian, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam-</b></i></a> Dalam <b>Alqur’an</b>, Allah tidak hanya menyuruh kita shalat dan puasa saja tetapi juga mencari nafkah secara halal. Proses memenuhi <b>kebutuhan</b> hidup inilah yang kemudian menghasilkan kegiatan <b>ekonomi</b> seperti jual beli, produksi, distribusi, termasuk bagaimana membantu dan menanggulangi orang yang tidak bisa masuk dalam kegiatan ekonomi, baik itu dengan zakat, infaq, wakaf dan sedekah.</div> <div style="text-align: justify;"> (Baca: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli.html" target="_blank">Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli Hukum</a>)<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Namun dari perkembangan ilmu modern, <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-prinsip-dan-tujuan-ekonomi.html" target="_blank"><b>ekonomi Islam</b></a> masih dalam tahap pengembangan. Persolannya hanyalah karena ilmu ekonomi Islam ditinggalkan umatnya terlalu lama. Berbagai pemerintahan di dunia Islam dari mulai kolonial penjajah hingga saat ini senantiasa memisahkan Islam dari dunia ekonomi.<br /> <br /> <h4> B. Rumusan masalah</h4> 1. Apa <b>pengertian Ekonomi Islam?</b><br /> 2. Apa saja sumber <b>hukum Ekonomi Islam? </b><br /> 3. Apa tujuan <b>Ekonomi Islam?</b><br /> 4. Apa <b>prinsip-prinsip Ekonomi Islam?</b><br /> <br /> <h4> C. Tujuan</h4> 1. Untuk <b>mengetahui pengertian Ekonomi Islam</b><br /> 2. Untuk<b> mengetahui sumber hukum Ekonomi Islam</b><br /> 3. Untuk <b>mengetahui tujuan Ekonomi Islam</b><br /> 4. Untuk <b>mengetahui prinsip-prinsip Ekonomi Islam</b><br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <h4> D. Pengertian Ekonomi Islam</h4> Ekonomi dalam islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah islam yang bersumber dari syariatnya. Ini baru dari satu sisi. Sedangkan dari sisi lain, ekonomi islam bermuara pada Alquran dam As Sunnah yang berbahasa Arab. <br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Ilmu ekonomi islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Sejauh mengenai maslah pokok kekurangan, hampir tidak terdapat perbedaan antara ilmu ekonomi islam dan ilmu ekonomi modern. Andaipun ada perbedaan itu terletak pada sifat dan volumenya. <br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Menurut Profesor Robbins, ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan sarana langka yang memiliki kegunanaan-kegunaan alternatif.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Ekonomi Islam adalah kumpulan norma hukum yang bersumber dari Alquran dan hadist yang mengatur urusan perekonomian umat manusia. <br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <h4> E. Sumber Hukum Ekonomi Islam</h4> </div> <div style="text-align: justify;"> <h4> </h4> <b>a. Kitab suci Alqur’an</b><br /> Sumber hukum islam yang abadi dan asli adalah kitab suci Alqur’an, yang merupakan amanat sesungguhnyayang disampaikan Allah melalui ucapan Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia. Akan tetapi terjadi salah pengertian tertentu di antara kalangan terpelajar Muslim dan non Muslim mengenai arti sebenarnya dari Alqur’an. Salah paham pertama timbul dari pertentangan apakah Alqur’an itu diciptakan atau tidak diciptakan. Aliran pemikiran Mu’tazilah bersama dengan ahli pikir non Muslim percaya bahwa Alqur’an itu telah dikirimkan ke hati Nabi, dan dari sinilah muncul bahasa dan gaya Nabi SAW dari waktuke waktu. Maka bedasarkan sumber Shah Waliyullah dan Iqbal dapat kita katakan bahwa Alqur’an itu tidak diciptakan, namun merupakan amanat yang telah disampaikan Allah kepada Nabi SAW. Kedua, beberapa sarjana modern mendapat kesan yang keliru, bahwa sebagian besar wahyu Alqur’an itu adalah kausal, karena pemunculannya didasarkan pada masyrakat Arab ketika itu. Karena itu norma-norma dan nilai-nilainya harus diambil dari berbagai perintah Alqur’an.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <b>b. Sunnah</b>Sunnah merupakan sumber hukum yang ada pada Alqur’an yang memerintahkan kaum Muslimin agar mengikuti perilaku Nabi SAW agar menjadi suri teladannya. Jika dalam Alqur’an ada penjelasan yang kurang terperinci maka Nabilah yang menjelaskan hal-hal tersebut kepada pengikut-pengikutnya dalam bentuk yang praktis.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <b>c. Ijma’</b><br /> Ijma’ merupakan consensus baik dari masyarakat maupun para cendekiawan agama. Perbedaan konseptual antara Sunnah dan Ijma’ terletak pada kenyataan bahwa Sunnah pada pokoknya terbatas pada ajaran-ajaran Nabi SAW dan diperluas kepada para sahabat karena mereka merupakan sumber bagi penyampaiannya, sedangkan Ijma’ adalah suatu prinsip isi hukum baru yang timbul sebagai akibat dalam melakukan penalaran dan logikanya menghadapi suatu masyarakat yang meluas dengan cepat, seperti halnya masyarakat Islam dini, yang bermula dengan para sahabat dan diperluas kepada generasi-generasi berikutnya.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <b>d. Ijtihad atau Qiyas</b><br /> Secara teknik, Ijtihad berarti meneruskan setiap usaha untuk menentukan sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan Syariat. Pengaruh hukumnya ialah bahwa pendapat yang diberikannya mungkin benar walaupun mungkin saja keliru. Dengan majunya peradaban manusia, kehidupan kita pada satu pihak, hari demi hari menjadi lebih rumit, masalah-masalah sosial dan moral baru yang timbul dalam masyarakat dari waktu ke waktu memerlukan pemecahan. Di pihak lain, cakrawala mental dan intelektual juga meluas dengan kemajuan pengetahuan manusia. Akibatnya hukum islam berkembang bersamaan dengan munculnya masalah-maslah baru sejak zaman Nabi, dan diciptakan serta diciptakan kembali, ditafsirkan dan ditafsirkan kembali sesuai dengan keadaan yang berubah. </div> <div style="text-align: justify;"> (Baca juga: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/fiqh-jinayah-narkoba-dalam-perspektif.html" target="_blank">Fiqh Jinayah; Narkoba dalam Perspektif Agama Islam</a>)<br /> <br /> <h4> F. Tujuan ekonomi islam menggunakan pendekatan antara lain:</h4> <ol> <li>Konsumsi manusia dibatasi sampai pada tingkat yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia</li> <li>Alat pemuas kebutuhan manusia seimbang dengan tingkat kualitas manusia agar ia mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologinya guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam</li> <li>Dalam pengaturan ditribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan</li> <li>Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengingat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana ampuh. </li> </ol> </div> <div style="text-align: justify;"> Menurut Nik Mustafa, islam berorientasi pada tujuan (goal oriented). Prinsip-prinsip yang mengarahkan pengorganisasian kegiatan-kegiatan ekonomi pada tingkat individu dan kolektif bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan menyeluruh yang menyeluruh dalam tata sosial islam.<br /> Secara umum tujuan-tujuan itu dapat digolongkan sebagai berikut:<br /> <ol> <li>Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.</li> <li>Memberantas kemiskinan absolute dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat.</li> <li>Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.</li> </ol> </div> <div style="text-align: justify;"> <h4> G. Prinsip Ekonomi Islam </h4> Menurut Metwally (dalam Zainal Arifin, 2002), prinsip-prinsip dasar ekonomi islam yakni sebagai berikut:<br /> <ol> <li>Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Implikasinya adalah manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.</li> <li>Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah.</li> <li>Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi islam. Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan materi atau harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dijamin oleh Allah bahwa Allah telah menetapkan rizki setiap makhluk yang diciptakan-Nya.</li> <li>Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak</li> <li>Seorang muslim harus tunduk pada Allah dan hari pertanggungjawaban di akhirat.</li> <li>Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memnuhi batas (nisab)</li> <li>Islam melarang riba dalam segala bentuknya, karena secara tegas telah tercantum dalam Alquran. </li> </ol> </div> <div style="text-align: justify;"> <h4> H. Ekonomi dalam perspektif Fiqh</h4> Dinamisme hukum Islam ini memberikan sistem asas berbeda-beda yang dapat digunakan untuk menjelaskan berbagai masalah sosio-ekonomik yang dihadapi oleh Negara-negara Muslim modern dan untuk memecahkan persoalan dengan cara yang dibenarkan Islam. <br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Masalah pembangunan dan perencanaan ekonomi, bekerjanya perbankan Islam berdasarkan pembagian laba, keadilan, partisipasi dan sewa-beli, organisasi pasar keuangan Islam, masalah inflasi, pengangguran dan jaminan sosial, maupun sejumlah besar masalah ekonomi modern lainnya dapat diselidiki dari segi pandangan nilai-nilai Islam, begitu kita memahami proses penyesuaian, kompromi dan penolakan dalam kerangka Syariat.</div> <div style="text-align: justify;"> (Baca juga: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/makalah-hukum-adat-politik-hukum-adat.html" target="_blank">Makalah Hukum Adat; Politik Hukum Adat Belanda di Indonesia</a>)<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <h4> I. Kesimpulan</h4> Ilmu ekonomi islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam. Sumber hukum ekonomi Islam ada empat, yakni Alqur’an, Sunnah, Ijma’ dan Ijtihad atau Qiyas.<br /> Secara umum tujuan ekonomi Islam adalah:<br /> <ol> <li>Menyediakan dan menciptakan peluang-peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk berperan serta dalam kegiatan-kegiatan ekonomi.</li> <li>Memberantas kemiskinan absolute dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar bagi semua individu masyarakat.</li> <li>Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.</li> </ol> Prinsip-prinsip dasar ekonomi islam yakni sebagai berikut:<br /> <ol> <li>Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.</li> <li>Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah.</li> <li>Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi islam.</li> <li>Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan besaran produk nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</li> <li>Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak.</li> <li>Seorang muslim harus tunduk pada Allah dan hari pertanggungjawaban di akhirat.</li> <li>Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memnuhi batas (nisab).</li> <li>Islam melarang riba dalam segala bentuknya, karena secara tegas telah tercantum dalam Alquran.</li> </ol> </div> <div style="text-align: justify;"> <h4> J. Saran </h4> Prinsip Islam tentang kebaikan dan kebenaran, keadilan dan kewajaran, kejujuran dan kebaikan, pada hakekatnya begitu dinamis dan abadi sehingga mampu menangani berbagai masalah kehidupan modern yang penuh pertentangan meliputi masalah sosio-ekonomi yang timbul dari rumitnya peradaban masa kini. Oleh karena itu, kita sebagai penerus bangsa harus mampu menjadi Muslim yang cerdas dan mampu berkompeten.<br /> <br /> <h4> Daftar Pustaka</h4> Ali,Prof. Dr. H. Zainuddin, M.A.Hukum Ekonomi Syariah.Jakarta:Sinar Grafika.2009<br /> Mannan,Prof. M. Abdul, M.A., Ph.D.Teori dan Praktek Ekonomi Islam.Yogyakarta:PT. Dana Bhakti Prima Yasa.1997<br /> Nasution, Mustafa Edwin, M.Sc., MAEP, Ph.D., dkk.Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam.Jakarta:Kencana.2010<br /> Supriyatno,Eko,.Ekonomi Islam.Yogyakarta:Graha Ilmu.2005<br /> <br /></div>

makalah Pengertian, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam

Ekonomi Islam A. Latar belakang Pengertian, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam- Dalam Alqur’an , Allah tidak hanya menyuruh kita sh...

Read more »

Sejarah Politik Hukum Adat Belanda di Indonesia

<div style="text-align: justify;"> Sejarah Politik Hukum Adat Belanda di Indonesia <br /> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggcEL8wbUnAtMSiOoAce4TqULsAjL3P01VR-ZdalXEn5ZAoo8Hqx_49mOQLdbXDlhNOrJ8z9dm3UtximkYUZy4aIeGVMY7-izCgcxq580yU6eoQyBru4CH6Py90MqZHozPor_jxTGNHSJT/s1600/Hukum+adat+di+Indonesia.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Sejarah perpolitikah Hukum adat di Indonesia" border="0" height="479" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEggcEL8wbUnAtMSiOoAce4TqULsAjL3P01VR-ZdalXEn5ZAoo8Hqx_49mOQLdbXDlhNOrJ8z9dm3UtximkYUZy4aIeGVMY7-izCgcxq580yU6eoQyBru4CH6Py90MqZHozPor_jxTGNHSJT/s640/Hukum+adat+di+Indonesia.jpg" title="hukum adat Indonesia" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Hukum Adat di Indonesia</td></tr> </tbody></table> <br /> Meskipun penjajah <b>Belanda</b> sangat keji terhadap bangsa Indonesia dengan aturan “Cultuurstelsel” sangat menistakan rakyat dan ekonomi Indonesia . Dalam <b>sejarah perundangan</b> Indonesia Belanda memberi andil penting dengan dimulainya pengkodifikasian hukum tahun 1848, pembukuan hukum ke dalam kitab perundangan yang disusun secara sistematis. <b>Pengkodifikasian</b> itu dimulai dari hukum perdata yang merupakan tiruan dari kodikasi hukum perdata yang dibuat di negeri Belanda.<br /> (Baca: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/sejarah-hukum-adat-di-indonesia.html" target="_blank">Sejarah Hukum Adat di Indonesia</a>) </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Mengenai hukum perdata antara anggota rakyat itu dibeda-bedakan, oleh karena itu kodifikasi hukum perdata tahun 1848 itu tidak termasuk <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli.html" target="_blank">hukum adat</a>. Oleh karena bukan saja karena pengalaman pemerintah mengenai keberlakuan hukum rakyat itu sejak <b>zaman VOC</b> memerlukan adanya perhatian, dan setelah kodifikasi 1848 timbul perbedaan pendapat antara Mr. Wichers yang menghendaki agar sebagian hukum perdata barat harus diberlakukan juga untuk golongan yang bukan Eropa, sedangkan Gubernur Jendral Rochussen menghendaki agar bagi golongan rakyat bukan Eropa harus berlaku hukum adat sepenuhnya.<br /> (Baca juga: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli.html" target="_blank">Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli Hukum</a>) </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Perbedaan pendapat yang berkepanjangan itu akhirnya menempatkan dasar perundangan berlakunya hukum adat bagi golongan peribumi dan timur asing dalam pasal 11 AB yang berbunyi:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> “Kecuali dalam hal-hal orang pribumi atau orang-orang yang disamakan dengan mereka (orang timur asing), dengan sukarela menaati (vrijwillige onderwerping) peraturan-peraturan hukum perdata dan hukum dagang Eropa, atau dalam hal-hal bahwa bagi mereka berlaku hukum peraturan perundangan semacam itu, atau peraturan perundangan lani,maka hukum yang berlaku dan diperlakukan oleh Hakim peribumi (Inlands rechter) bagi mereka itu adalah “godssientige wetten volksinstellingen en gebruiken” (undang-undang keagamaan, lembaga-lembaga rakyat, dan kebiasaan) mereka, asal saja peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan yang diakui umum”</div> <div style="text-align: justify;"> (Baca juga: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/sejarah-dan-kedudukan-hukum-perdata.html" target="_blank">Sejarah dan Kedudukan Hukum Perdata Islam di Indonesia</a>)<br /> <br /> Ketika istilah “hukum adat” (adatrecht) belum dikenal maka istilah yang digunakan pembuat perundangan adalah “ undang-undang keagamaan, lembaga-lembaga rakyat, dan kebiasaan.<br /> <br /> Hukum adat yang merupakan hukum rakyat menarik perhatian bagi para ilmuan untuk melakukan penelitian bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan penjajah Belanda. Sebelumnya telah ada yang lebih dulumelakukan proses penemuan hukum adat itu seperti Willem Marsden, Stamford Raffles, Crawfurd dll.Beberapa peneliti hukum adat zaman Belanda antara lain :<br /> <ol> <li>Van Overstraten (1791-1796</li> <li>Nicolaus Engelhard (1761-1831) </li> <li>Dirk van Hogendrop (1761-1832)</li> <li>Jean Chretien Baud (1789-1859)</li> <li>Daendels (1808-1811), </li> <li>Tj. Willer (1808-1865)</li> <li>Van Den Bossche (1852-1854) dll.</li> </ol> Di antara tahun 1870-1900 muncul dari beberapa pihak yang menghendaki agar bagi golongan peribumi dilakukan pula kodifikasi hukum adat, diantaranya Menteri jajahan Belanda Cremer pada tahun 1900 dan Mr. Carpentier Alting namun dibantah oleh Mr.I.A Nederburgh dan Mr. F.C. Hekmeyer, oleh karena diragukan akan dapat berlaku dengan baik, dikarenakan bagian terbesar kodifikasi itu berdasrakan sistem hukum Eropa. Laporan hasil kerja Alting tersebut tidak diperdebatkan dalam dewan perwakilan rakyat Belanda karena Menteri Cremer diganti Idenburgh.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Idenburgh berpendapat bahwa Hindia Belanda perlu diadakan unifikasi hukum yang asasnya berdasarkan hukum Eropa, sebagaimana direncanakan oleh Prof. Mr. LWG. Van den berg, sehingga redaksi pasal 75 dan pasal 109 RR tahun 1845 perlu diadakan perubahan.<br /> <br /> Oleh karena konsep unifikasi tersebut akan berakibat terdesaknya Hukum Adat maka Van Vollenhoven yang menjadi Guru besar pada Universitas Leiden menentangnya dengan hebat.<br /> <br /> Usul unifikasi itu diperdebatkan juga dewan perwakilan rakyat Belanda pada tahun 1906, yang dibela oleh menteri Fock yang menggantikan Idenburgh pada tahun 1904, tetapi banyak ditentang oleh para anggota DPR Belanda.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Pada akhirnya tanggal 10-12 Oktober 1906 DPR menerima usul amandemen anggota DPR van Idsinga di mana konsep unifikasi itu lalu disingkirkan dan tetap dipertahankan konsep kodifikasi. Redaksi amandemen Idsinga tersebut yang menjadi redaksi pasal 75 RR (redaksi baru) dan kemudian menjadi redaksi pasal 131 ayat 2 b IS sampai pecah perang dunia kedua.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Usul perubahan pasal 75 RR dan pasal 109 RR lama (1854) ditetapkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 31 Desember 1906 tetapi ketentuan peralihannya baru selesai pada tahun 1915 oleh Menteri Pleyte dan redaksi baru dari kedua pasal tersebut perubahan pasal RR yang baru ini, pada tahun 1925 RR telah diganti dengn Indiesche Staatsregeling (IS) dimana pasal 75 RR redaksi baru menjadi pasal 131 IS dan pasal 109 RR redaksi baru Menjadi pasal 163 IS.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Pasal 131 IS yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1926 itu Menyatakan bahwa:<br /> “ Dalam Mengadakan ordonansi-ordonansi yang memuat hukum perdata dan dagang Pembuat ordonasi akan memperhatikan sebagai berikut”:<br /> <ol> <li> Bagi golongan Eropa berlaku hukum yang sama. . . . . .</li> <li>Bagi golongan pribumi, golongan timur asing dan bagian-bagian dari padanya berlaku peratuaran-peraturan hukum yang didasarkan atas agama-agama dan kebiasaan mereka, namun dapat dikecualikan terhadap peraturan-peraturan sosial mereka memerlukan kekecualian itu. Dalam hal kebetulan sosial mereka memerlukan maka dapat ditetapkan bagi mereka hukum Eropa, jika perlu diadakan perubahan, maupun hukum yang berlaku bagi mereka dan golonga Eropa bersama-sama.</li> </ol> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Demikian politik hukum adat di masa Hindia Belanda bahkan sejak tahun 1930 diadakan perubahan politik hukum adat yanga baru di mana hukum adat ditingkatkan penelitiannya untuk menjajagi kemungkinan dilakukannya kodifikasi. Namun sampai hari ini usaha ke arah kodifikasi hanya merupakan harapan saja.</div> <div style="text-align: justify;"> (Baca juga: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-dan-prosedur-peninjauan.html" target="_blank">Pengertian dan Prosedur Peninjauan Kembali</a>)<br /> <br /> Jadi menjelang runtuhnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia dalam perang dunia kedua, bangsa Indonesia mewarisi dua konsep hukum adat. Pertama, konsep hukum adat dari pemerintahan kolonial yang dituangkan dalam pasal 131 ayat 2 b IS yang ditujukan kepada pembentuk perundangan negara, dan kedua, konsep hukum dari kongres Pemuda Indonesia, yang ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memperkuat persatuan bangsa. <br /> <br /> Demikian artikel saya yang berjudul "<a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/sejarah-politik-hukum-adat-belanda-di.html" target="_blank">Sejarah Politik Hukum Adat Belanda di Indonesia</a>" semoga dapat bermanfaat bagi pembelajaran di sekolah maupun di perkuliahan.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /></div>

Hukum makalah Sejarah Politik Hukum Adat Belanda di Indonesia

Sejarah Politik Hukum Adat Belanda di Indonesia Hukum Adat di Indonesia Meskipun penjajah Belanda sangat keji terhadap bangsa Indone...

Read more »

Makalah Hukum Adat; Politik Hukum Adat Belanda di Indonesia

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <h3 style="text-align: center;"> Makalah Hukum Adat; Politik Hukum Adat Belanda di Indonesia</h3> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuGQZd6p5u6N-rEZ-jQdN1TXyNDkDpd7MHuVz8aHJXgoe8zFmqiJ8lUvHmNVZQ2yYHrWAiDmV-gvnDgZl2XICiIlT97YGc4ZxtgqlYjCsTSlo0ZKZmXjFkCzkRWZDDpiBjGGzUfwoB-u9y/s1600/Hukum+adat+di+Indonesia.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Makalah Hukum Adat; Politik Hukum Adat Belanda di Indonesia" border="0" height="479" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuGQZd6p5u6N-rEZ-jQdN1TXyNDkDpd7MHuVz8aHJXgoe8zFmqiJ8lUvHmNVZQ2yYHrWAiDmV-gvnDgZl2XICiIlT97YGc4ZxtgqlYjCsTSlo0ZKZmXjFkCzkRWZDDpiBjGGzUfwoB-u9y/s640/Hukum+adat+di+Indonesia.jpg" title="Hukum politik adat Belanda" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Politih hukum adat Belanda di Indonesia</td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <h4> A. Pendahuluan</h4> Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang berbhineka tunggal ika, majemuk, berbeda-beda suku, agama, ras, budaya, geografis yang berbeda dan kemudian menjadi satu kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak tanggal 17 agustus 1945. <br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Tidak dapat disangkal lagi, tidak satu Negara pun didunia ini yang tidak mempunyai tata hukumnya sendiri. Betapapun sederhananya sebagai Negara berdaulat mempunyai tata hukum sendiri yan bersumber dari pemikiran bangsa itu sendiri. Di Indonesia, jauh sebelum kemerdekaannya, bahkan jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa ke bumi Nusantara, Masyarakat hukum adat sudah mempunyai system hukum sendiri, sebagai pedoman dalam pergaulan hidup masyarakat, yang dinamakan “hukum adat” . Banyak adat atau kebiasaan yang tertanam didalam masyarakat. Kami disini akan mencoba membahas mengenai pengertian Hukum Adat dari beberapa tokoh dunia bahkan dari negara kita sendiri, dan juga kami akan sedikit menguraikan asal-usul Hukum adat dan Politi Hukum Adat Belanda.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /><br /><h4> B. Pengertian Hukum Adat</h4>  </div> <div style="text-align: justify;"> <ol> <li>Van Vollenhoven, Hukum Adat Ialah Keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu: “Hukum”) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (oleh karena itu: “Adat”) </li> <li>Roelof van Dijk, didalam bukunya: “Pengantar Hukum Adat Indonesia” mengatakan bahwa kata Hukum Adat itu adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasi di kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang Timur Asing (Cina, Arab dan Lain-lain) </li> <li>Menurut Soepomo , memberikan dua rumusan yang berbeda, yaitu sebagai berikut:</li> </ol> <ul> <li>Hukum adat adalah hokum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam, hukum adat itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim berisi asas-asas hukum lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adalah hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.</li> <li>Hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislative (unstatutory law), hukum yang hidup sebagai konsensasi di badan-badan Negara (Parlemen, Dewan Provinsi, dsb), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (judge made law), dan hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun didesa-desa (customary law) </li> </ul> <br /><h4> C. Asal-usul hukum adat</h4> Meskipun pada jaman v.o.c orang Belanda tidak menemukan hukum adat, namunV.O.C. mempunyai alasan untuk mencampuri hukum adat. Berdasarkan pertimbangan praktis, dibeberapa tempat tertentu sebagai usaha penertiban dan pemeliharaan bagi dirinya, V.O.C terpaksa turut campur dalam mengatur Hukum bagi orang Indonesia asli, yang oleh V.O.C mesih dianggap bagian terbesarnya terdiri atas peraturan agama islam.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Pada tahun 1750, 1759, 1760 dan 1768 turut campurnya V.O.C dalam usaha penertiban hukum orang Indonesia asli itu menghasilkan 4 kodifikasi dan pencatatatan hukum bagi orang indonesia asli yang berikut:<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <ol> <li>Untuk keperluan Landraad di Semarang pada tahun 1750 dibuat suatu compendium (pegangan, iktisar) dari undang orang jawa yang terkenal dengan nama “kitab hukum mogharrar”. Kitab hukum itu bermaksud memuat Hukum Pidana Jawa , tetapi ternyata yang dibuat ialah hukum pidana islam. Kodifikasi hukum ini kemudian dipublikasikan dalam majalah :”Regt in Netherlandschindie” dan oleh sebab itu pada tahun 1854 menjadi salah satu pokok pembicaraan di dalam pembentukan R.R. 1854</li> <li>pada tahun 1759 oleh pimpinan V.O.C disahkan suatu Compendium van clootwijck tentang undang-undang Bumi Putera di lingkungan Kraton Bone dan Goa, berlaku sejak dahulu sampai skarang. Pencatatan Hukum Adat itu dibuat oleh van Clootwijck yang menjadi Gubernur Pantai Sulawesi dari tahun 1752 sampai tahun 1755. Meskipun Compendium itu sudah agak usang , namun masih dipakai oleh peradilan Bumi Putera pada permulaan abad ini.</li> <li>Pada tahun 1760 oleh pimpinan V.O.C dikeluarkan suatu himpunan Peraturan Hukum Islam mengenai nikah, talak dan warisan. Himpunan itu terkenal dengan nama “ Compendium Freij”, karena disusun oleeh freijer, yang menjabat “ Kuasa Pemerintah di bidang urusan-urusan Bumi Putera”. Pencatatan Hukum Islam ini bertahan lama. Beberapa bagian dari Compendium tersebut dicabut dengan berangsur-angsur pada abad ke 19, sedangkan bagian terakhir (mengenai warisan) pada tahun 1913.</li> <li>Oleh Cornelius Hasselaer yang menjadi residen di Cirebon (1757-1765) direncanakan pembuatan suatu Kitab Hukum Adat yang menjadi “Suatu Pemimpin Hukum Adat bagi Hakim-hakim di Cirebon”. Kitab Hukum Adat ynag merupakan karya bikinan, hany berdasarkan bahan tertulis dan tidak berdasarkan penyelidikan di etempat itu terkenal dengan nama”Pepakem Cirebon”. Karya itu masih mengandung banyak kekurangan, tetapi membuktikan bahwa orang sudah mulai menyadari akan adanya Hukum Adat (van vollenhoven). </li> </ol> Penemu Hukum adat itu berangsur-angsur terjadi dalam abad ke 19 dan permulaan abad ke 20, sebagai akibat diadakannya penyelidikan dan studi Hukum Adat yang makin lama makin banyak, makin teliti dan makin sistematis. Van vollenhoven menyebut periode sampai tahun 1865 sebagai “Westerse Verkenning” (“penyelidikan lapangan yang dilakukan oleh orang-orang Barat”), yakni masa perintis penyelidikan dan studiHukum Adat yang berasal dari dunia Barat.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <ul> <li><b>Marsden,</b> Sebagai perintis pertama dapat disebut Marsden, seorang Inggris yang menjadi pegawai Pangreh Praja Hindia-Inggris. Pada tahun 1783 oleh Marsden dipublikasikan sebuah buku yang berjudul : “the History of Sumatera”, yang sebenarnya tidak memuat sejarah pulau tersebut melainkan memuat suatu deskripsi (suatu laporan sistematis/uraian) tentang Sumatera pada akhir abad ke 18. Istilah van vollenhoven sesuai dengan penjelasan yang oleh Marsden sendiri diberikan tentang istilah History tersebut, yaitu berisi keterangan tentang pemerintahan, hukum dan adat-istiadat dari penduduk Bumi Putera.</li> <li><b>Muntinge,</b> Karya Marsden disusul oleh karya Muntinghe, seseorang Belanda yang berturut-turut menjadi Sekretaris Gubernemen, Sekretaris Jenderal dari Gubernur Jenderal Daendels, ketua H.G.H (Hooggerechtshof), pembantu Raffles, pembantu komisas Jenderal dan akhirnya anggota Raad van Indie (Dewan Hindia-Belanda, terdir dari 5 orang, yang tugasnya memberi nasehat kepala Gubernur Jenderal). Rupanya jasa Muntinghe adalah penemuan desa jawa, sebagai suatu persekutuan hukum (rechtsgemeenschap) yang asli dengan organisasi sendir dan hak-hak sendiri atas tanah. Muntinghe adalah juga orang Belanda pertama yang secara sistematis memakai istilah “Adat” tetapi belum mengenal istilah “Adatrecht”.</li> <li><b>Raffles,</b> Tentang Raffles perlu dicatat bahw ia mencampur-adukkan Hukum Agama dengan Hukum Bumi Putera. Kitab suci Al-Qur’an diapandangnya sebagai Sumber Hukum di jawa. Raffles memperoleh bahan-bahan mengenai Hukum Adat yang hidup di Jawa itu terutama di daerah-daerah kerajaan, jadi daerah-daerah yang memang mempunyai arti yang penting sekali bagi pelajaran bahasa Jawa, kesenian dan kesusasteraan, tetapi disitu hukum rakyat justru didesak dan dikaburkan oleh hukum raja, jai Raffles tak dapat mencatat Hukum Rakyat yang hidup.</li> <li><b>Crawfurd,</b> Ia melihat Hukum Agama itu hanya bagian kecil saja dari Hukum Adat, suatu pendapat yang dibenarkan oleh van Vollenhoven. Dengan demikian Crawfurd dapat dipandang sebagai pengarang pertama yang tidak melakukan kesalahan idnetifikasi, yaitu yang menganggap Hukum Adat identik dengan Hukum Agama. Berlainan dengan buku Marsden, maka karya Crawfurd sepenuhnya memperhatikan Hukum Tanah Adat.</li> <li><b>Van Hogendrop,</b> Menyelidiki tentang bidang Hukum Rakyatyang penting di Jawa, yaitu, Hak milik Bumi Putera atas tanah.</li> <li><b>Jean Chretien Baud,</b> Kemudian datanglah seorang Muntinghe kedua yang lebih baik, yaitu Jean Chretien Baud, yang pernah menjadi Gubernur Jenderal, kemudian Menteri Jajahan. Pada tahun 1829, ia diberi kesempatan untuk melindungi hak ulayat Desa (Hak Desa untuk mengatur/menguasai tanah/Hak Purba/Beschikking) atas tanah tands. Ia tidak dapat menerima Domeinleer (Ajaran Domein), yaitu ajaran yang mengatakan bahwa semua tanah adalah milik negara. Penduduk dapat memakai tanah, tetapi dengan ijin Negara. Apanage (hak pinjam dari Bangsawan) seperti yang dikemukakan oleh Raffles dan pendapatnya itu diperkuat oleh penyelidikan sendiri ketika selaku Gubernur Jenderal pada tahun 1834 ia mengadakan perjalanan keliling di pulau Jawa. Peranannya di dalam menyusun pasal 62 ayat 3 R.R. (pasal 51 ayat 3 I.S) yang melindungi Hukum Tanah Adat, oleh Logemann dibuktikan tidaklah disertai dengan maksud-maksud yang buruk tetapi justru dilakukannya dengan tujuan yang baik. </li> </ul> <br /><h4> D. Politik Hukum Adat Belanda </h4> Meskipun penjajah Belanda sangat keji terhadap bangsa Indonesia dengan aturan “Cultuurstelsel” sangat menistakan rakyat dan ekonomi Indonesia . Dalam sejarah perundangan Indonesia Belanda memberi andil penting dengan dimulainya pengkodifikasian hukum tahun 1848, pembukuan hukum ke dalam kitab perundangan yang disusun secara sistematis. Pengkodifikasian itu dimulai dari hukum perdata yang merupakan tiruan dari kodikasi hukum perdata yang dibuat di negeri Belanda. <br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Mengenai hukum perdata antara anggota rakyat itu dibeda-bedakan, oleh karena itu kodifikasi hukum perdata tahun 1848 itu tidak termasuk hukum adat. Oleh karena bukan saja karena pengalaman pemerintah mengenai keberlakuan hukum rakyat itu sejak zaman VOC memerlukan adanya perhatian, dan setelah kodifikasi 1848 timbul perbedaan pendapat antara Mr. Wichers yang menghendaki agar sebagian hukum perdata barat harus diberlakukan juga untuk golongan yang bukan Eropa, sedangkan Gubernur Jendral Rochussen menghendaki agar bagi golongan rakyat bukan Eropa harus berlaku hukum adat sepenuhnya.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Perbedaan pendapat yang berkepanjangan itu akhirnya menempatkan dasar perundangan berlakunya hukum adat bagi golongan peribumi dan timur asing dalam pasal 11 AB yang berbunyi:<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> “Kecuali dalam hal-hal orang pribumi atau orang-orang yang disamakan dengan mereka (orang timur asing), dengan sukarela menaati (vrijwillige onderwerping) peraturan-peraturan hukum perdata dan hukum dagang Eropa, atau dalam hal-hal bahwa bagi mereka berlaku hukum peraturan perundangan semacam itu, atau peraturan perundangan lani,maka hukum yang berlaku dan diperlakukan oleh Hakim peribumi (Inlands rechter) bagi mereka itu adalah “godssientige wetten volksinstellingen en gebruiken” (undang-undang keagamaan, lembaga-lembaga rakyat, dan kebiasaan) mereka, asal saja peraturan-peraturan itu tidak bertentangan dengan asas-asas keadilan yang diakui umum”<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Ketika istilah “hukum adat” (adatrecht) belum dikenal maka istilah yang digunakan pembuat perundangan adalah “ undang-undang keagamaan, lembaga-lembaga rakyat, dan kebiasaan.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Hukum adat yang merupakan hukum rakyat menarik perhatian bagi para ilmuan untuk melakukan penelitian bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan penjajah Belanda. Sebelumnya telah ada yang lebih dulumelakukan proses penemuan hukum adat itu seperti Willem Marsden, Stamford Raffles, Crawfurd dll.Beberapa peneliti hukum adat zaman Belanda antara lain :<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> <ol> <li>Van Overstraten (1791-1796</li> <li>Nicolaus Engelhard (1761-1831) </li> <li>Dirk van Hogendrop (1761-1832)</li> <li>Jean Chretien Baud (1789-1859)</li> <li>Daendels (1808-1811), </li> <li>Tj. Willer (1808-1865)</li> <li>Van Den Bossche (1852-1854) dll.</li> </ol> Di antara tahun 1870-1900 muncul dari beberapa pihak yang menghendaki agar bagi golongan peribumi dilakukan pula kodifikasi hukum adat, diantaranya Menteri jajahan Belanda Cremer pada tahun 1900 dan Mr. Carpentier Alting namun dibantah oleh Mr.I.A Nederburgh dan Mr. F.C. Hekmeyer, oleh karena diragukan akan dapat berlaku dengan baik, dikarenakan bagian terbesar kodifikasi itu berdasrakan sistem hukum Eropa. Laporan hasil kerja Alting tersebut tidak diperdebatkan dalam dewan perwakilan rakyat Belanda karena Menteri Cremer diganti Idenburgh.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Idenburgh berpendapat bahwa Hindia Belanda perlu diadakan unifikasi hukum yang asasnya berdasarkan hukum Eropa, sebagaimana direncanakan oleh Prof. Mr. LWG. Van den berg, sehingga redaksi pasal 75 dan pasal 109 RR tahun 1845 perlu diadakan perubahan.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Oleh karena konsep unifikasi tersebut akan berakibat terdesaknya Hukum Adat maka Van Vollenhoven yang menjadi Guru besar pada Universitas Leiden menentangnya dengan hebat.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Usul unifikasi itu diperdebatkan juga dewan perwakilan rakyat Belanda pada tahun 1906, yang dibela oleh menteri Fock yang menggantikan Idenburgh pada tahun 1904, tetapi banyak ditentang oleh para anggota DPR Belanda.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Pada akhirnya tanggal 10-12 Oktober 1906 DPR menerima usul amandemen anggota DPR van Idsinga di mana konsep unifikasi itu lalu disingkirkan dan tetap dipertahankan konsep kodifikasi. Redaksi amandemen Idsinga tersebut yang menjadi redaksi pasal 75 RR (redaksi baru) dan kemudian menjadi redaksi pasal 131 ayat 2 b IS sampai pecah perang dunia kedua.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Usul perubahan pasal 75 RR dan pasal 109 RR lama (1854) ditetapkan menjadi Undang-Undang pada tanggal 31 Desember 1906 tetapi ketentuan peralihannya baru selesai pada tahun 1915 oleh Menteri Pleyte dan redaksi baru dari kedua pasal tersebut perubahan pasal RR yang baru ini, pada tahun 1925 RR telah diganti dengn Indiesche Staatsregeling (IS) dimana pasal 75 RR redaksi baru menjadi pasal 131 IS dan pasal 109 RR redaksi baru Menjadi pasal 163 IS.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Pasal 131 IS yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1926 itu Menyatakan bahwa:<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> “ Dalam Mengadakan ordonansi-ordonansi yang memuat hukum perdata dan dagang Pembuat ordonasi akan memperhatikan sebagai berikut”:<br />1. Bagi golongan Eropa berlaku hukum yang sama. . . . . .<br />2. Bagi golongan pribumi, golongan timur asing dan bagian-bagian dari padanya berlaku peratuaran-peraturan hukum yang didasarkan atas agama-agama dan kebiasaan mereka, namun dapat dikecualikan terhadap peraturan-peraturan sosial mereka memerlukan kekecualian itu. Dalam hal kebetulan sosial mereka memerlukan maka dapat ditetapkan bagi mereka hukum Eropa, jika perlu diadakan perubahan, maupun hukum yang berlaku bagi mereka dan golonga Eropa bersama-sama.<br />Demikian politik hukum adat di masa Hindia Belanda bahkan sejak tahun 1930 diadakan perubahan politik hukum adat yanga baru di mana hukum adat ditingkatkan penelitiannya untuk menjajagi kemungkinan dilakukannya kodifikasi. Namun sampai hari ini usaha ke arah kodifikasi hanya merupakan harapan saja.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Jadi menjelang runtuhnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia dalam perang dunia kedua, bangsa Indonesia mewarisi dua konsep hukum adat. Pertama, konsep hukum adat dari pemerintahan kolonial yang dituangkan dalam pasal 131 ayat 2 b IS yang ditujukan kepada pembentuk perundangan negara, dan kedua, konsep hukum dari kongres Pemuda Indonesia, yang ditujukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memperkuat persatuan bangsa. <br /><br /><h4> <b>E. Kesimpulan</b></h4> Sedikit yang kami dapat simpulkan dari makalah kami, Hukum adat yang merupakan hukum rakyat menarik perhatian bagi para ilmuan untuk melakukan penelitian bagi kepentingan ilmu pengetahuan dan penjajah Belanda. Sebelumnya telah ada yang lebih dulumelakukan proses penemuan hukum adat itu seperti Willem Marsden, Stamford Raffles, Crawfurd dll.Beberapa peneliti hukum adat zaman Belanda antara lain :<br />8. Van Overstraten (1791-1796<br />9. Nicolaus Engelhard (1761-1831) <br />10. Dirk van Hogendrop (1761-1832)<br />11. Jean Chretien Baud (1789-1859)<br />12. Daendels (1808-1811), <br />13. Tj. Willer (1808-1865)<br />14. Van Den Bossche (1852-1854) dll.<br /><br /><br /><h4> F. Penutup</h4> Demikianlah Pengenalan Hukum Adat, Makalah ini tersaji dengan Pemanfaatan “akal merdeka” telah penulis curahkan untuk melakukan Penulisan makalah, banyak sekali Ilmu yang belum di punyai Penulis sehingga banyak hal yang kurang dalam penulisan Makalah kali ini. Sehingga kami memohon pada para pembaca untuk sudi memberikan saran ataupun kritikan pada penulisan kali ini untuk menjadi sebuah tulisan yang baik dan benar pada suatu saat nanti.<br /><br /><br /><h4> DAFTAR PUSTAKA</h4> <br />Hadikusuma, Hilman. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 2003.<br />Rajaguguk, Erman. Hukum dan Masyarakat, Jakarta: PT Bina Aksara, 1983.<br />Rajagukguk, Erman. Hukum dan Masyarakat, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1983<br />Samosir, Djamanat. Hukum Adat Indonesia; Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia, Bandung : CV. Nuansa Aulia, 2013, Cet. I.<br />Soekanto, Soerjono. Hukum Adat Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2002, Cet. V.<br /> Soekanto. Meninjau Hukum Adat Indonesia : Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat Indonesia, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 1996, Cet. 3.<br /><br /><br /></div>

makalah Makalah Hukum Adat; Politik Hukum Adat Belanda di Indonesia

Makalah Hukum Adat; Politik Hukum Adat Belanda di Indonesia Politih hukum adat Belanda di Indonesia A. Pendahuluan Masyaraka...

Read more »

Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli Hukum

<h3 style="text-align: justify;"> Pengertian Hukum Adat</h3> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzAv60MNfkHL_gNKvgp6sryCRwUjhFnPzW6mZ59eeBxvLJxhDe86vCwgOWz0h-uMCsX36bmB_9-iAq_IRhePbGKKNbQ4lo0_dvYy1biko_6i5NqdY3XsHx1WaYMoFG3JfhZkVP1ZHWszXq/s1600/Pengertian+Hukum+Adat+Menurut+para+Ahli.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="pengertian hukum adat menurut para ahli" border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgzAv60MNfkHL_gNKvgp6sryCRwUjhFnPzW6mZ59eeBxvLJxhDe86vCwgOWz0h-uMCsX36bmB_9-iAq_IRhePbGKKNbQ4lo0_dvYy1biko_6i5NqdY3XsHx1WaYMoFG3JfhZkVP1ZHWszXq/s640/Pengertian+Hukum+Adat+Menurut+para+Ahli.jpg" title="hukum adat" width="448" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Hukum adat di Indonesia</td></tr> </tbody></table> <h3 style="text-align: justify;">  </h3> <div style="text-align: justify;"> Para ahli hukum banyak yang <b>mendefinisikan</b> mengenai <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-hukum-adat-menurut-para-ahli.html" target="_blank"><i><b>pengertian</b></i> <b>hukum adat</b></a> dengan berbagai argumen dan landasan yang kuat, berikut ini saya mengukip pengertian hukum adat dari berbagai literatur:</div> <div style="text-align: justify;"> (Baca: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-dan-macam-macam-alat.html" target="_blank">Pengertian dan Macam-macam Alat Pembuktian Perdata</a>)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <ol style="text-align: justify;"> <li><b>Van Vollenhoven, Hukum Adat</b> Ialah Keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (oleh karena itu: “Hukum”) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasi (oleh karena itu: “Adat”) </li> <li><b>Roelof van Dijk</b>, didalam bukunya: “<b>Pengantar Hukum Adat Indonesia</b>” mengatakan bahwa kata Hukum Adat itu adalah istilah untuk menunjukkan hukum yang tidak dikodifikasi di kalangan orang Indonesia asli dan kalangan orang Timur Asing (Cina, Arab dan Lain-lain) </li> <li><b>Menurut Soepomo</b> , memberikan dua rumusan yang berbeda, yaitu sebagai berikut:</li> </ol> <ul style="text-align: justify;"> <li><b>Hukum adat</b> adalah hokum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum islam, <i>hukum adat </i>itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim berisi asas-asas hukum lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adalah hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. Sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri. (Baca juga: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/sejarah-hukum-adat-di-indonesia.html" target="_blank">Sejarah Hukum Adat di Indonesia</a>)</li> <li><b>Hukum adat</b> adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislative (unstatutory law), hukum yang hidup sebagai konsensasi di badan-badan Negara (Parlemen, Dewan Provinsi, dsb), hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim (judge made law), dan hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun didesa-desa (customary law).</li> </ul> <br /> Demikian artikel saya yang berjudul "<i>Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli Hukum</i>" semoga artikel saya dapa bermanfaat bagi kita semua dalam menuntut ilmu.<br /> (Baca juga: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/sejarah-dan-kedudukan-hukum-perdata.html" target="_blank">Sejarah dan Kedudukan Hukum Perdata Islam di Indonesia</a>)<br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div>

Hukum makalah Pengertian Hukum Adat Menurut Para Ahli Hukum

Pengertian Hukum Adat Hukum adat di Indonesia   Para ahli hukum banyak yang mendefinisikan mengenai pengertian hukum adat dengan...

Read more »

Sejarah Hukum Adat di Indonesia

<h3> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYa5YDrhmQpqtJAON2bjlZGqInAz3lSfCEbJb49wWwpxCeltWRu1Aab2clmNYhfo8k6BgIsFG2fxgipzXlfpRq1FIQ63Mlsn5CIuwDbdZl2si48nJAuQ8TEal7_aOGz89PoltBpRogY87L/s1600/Sejarah+Hukum+Adat+di+Indonesia.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Sejarah Hukum Adat di Indonesia" border="0" height="340" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYa5YDrhmQpqtJAON2bjlZGqInAz3lSfCEbJb49wWwpxCeltWRu1Aab2clmNYhfo8k6BgIsFG2fxgipzXlfpRq1FIQ63Mlsn5CIuwDbdZl2si48nJAuQ8TEal7_aOGz89PoltBpRogY87L/s640/Sejarah+Hukum+Adat+di+Indonesia.jpg" title="Hukum adat Indonesia" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Adat di Indonesia</td></tr> </tbody></table> Asal-usul hukum adat</h3> <h3>  </h3> <div style="text-align: justify;"> Meskipun pada jaman v.o.c orang Belanda tidak menemukan hukum adat, namunV.O.C. mempunyai alasan untuk mencampuri hukum adat. Berdasarkan pertimbangan praktis, dibeberapa tempat tertentu sebagai usaha penertiban dan pemeliharaan bagi dirinya, V.O.C terpaksa turut campur dalam mengatur Hukum bagi orang Indonesia asli, yang oleh V.O.C mesih dianggap bagian terbesarnya terdiri atas peraturan agama islam.</div> <div style="text-align: justify;"> (Baca: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-dan-prosedur-peninjauan.html" target="_blank">Pengertian dan Prosedur Peninjauan Kembali</a>) </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Pada tahun 1750, 1759, 1760 dan 1768 turut campurnya V.O.C dalam usaha penertiban hukum orang Indonesia asli itu menghasilkan 4 kodifikasi dan pencatatatan hukum bagi orang indonesia asli yang berikut:<br /> <ol> <li>Untuk keperluan Landraad di Semarang pada tahun 1750 dibuat suatu compendium (pegangan, iktisar) dari undang orang jawa yang terkenal dengan nama “kitab hukum mogharrar”. Kitab hukum itu bermaksud memuat Hukum Pidana Jawa , tetapi ternyata yang dibuat ialah hukum pidana islam. Kodifikasi hukum ini kemudian dipublikasikan dalam majalah :”Regt in Netherlandschindie” dan oleh sebab itu pada tahun 1854 menjadi salah satu pokok pembicaraan di dalam pembentukan R.R. 1854</li> <li>pada tahun 1759 oleh pimpinan V.O.C disahkan suatu Compendium van clootwijck tentang undang-undang Bumi Putera di lingkungan Kraton Bone dan Goa, berlaku sejak dahulu sampai skarang. Pencatatan Hukum Adat itu dibuat oleh van Clootwijck yang menjadi Gubernur Pantai Sulawesi dari tahun 1752 sampai tahun 1755. Meskipun Compendium itu sudah agak usang , namun masih dipakai oleh peradilan Bumi Putera pada permulaan abad ini.</li> <li>Pada tahun 1760 oleh pimpinan V.O.C dikeluarkan suatu himpunan Peraturan Hukum Islam mengenai nikah, talak dan warisan. Himpunan itu terkenal dengan nama “ Compendium Freij”, karena disusun oleeh freijer, yang menjabat “ Kuasa Pemerintah di bidang urusan-urusan Bumi Putera”. Pencatatan Hukum Islam ini bertahan lama. Beberapa bagian dari Compendium tersebut dicabut dengan berangsur-angsur pada abad ke 19, sedangkan bagian terakhir (mengenai warisan) pada tahun 1913. </li> <li>Oleh Cornelius Hasselaer yang menjadi residen di Cirebon (1757-1765) direncanakan pembuatan suatu Kitab Hukum Adat yang menjadi “Suatu Pemimpin Hukum Adat bagi Hakim-hakim di Cirebon”. Kitab Hukum Adat ynag merupakan karya bikinan, hany berdasarkan bahan tertulis dan tidak berdasarkan penyelidikan di etempat itu terkenal dengan nama”Pepakem Cirebon”. Karya itu masih mengandung banyak kekurangan, tetapi membuktikan bahwa orang sudah mulai menyadari akan adanya Hukum Adat (van vollenhoven).  </li> </ol> <br /> Demikian tulisan saya yang berjudul "Sejarah Hukum Adat di Indonesia" semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.</div> <div style="text-align: justify;"> (Baca juga: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-dan-macam-macam-alat.html" target="_blank">Pengertian dan Macam-macam Alat Pembuktian Perdata</a>)</div>

Artikel Hukum makalah Sejarah Hukum Adat di Indonesia

Adat di Indonesia Asal-usul hukum adat   Meskipun pada jaman v.o.c orang Belanda tidak menemukan hukum adat, namunV.O.C. mempunyai ...

Read more »

Hukum Riba dalam Perspektif Hukum Islam

<h3>  <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-Y2B7n1XCh-TzkQ6OxChfhFP8B0qWjz-dllKpqVYaP12LV4_6yn3skLx0Rmtv2aXSf8OI03sC4WjZu6qQUPJ17aF30x7tg94iFX5DP1szUGEBIP7eJEavnP-pM4e993LugOEngrVaLZld/s1600/Hukum+Riba+dalam+Perspektif+Hukum+Islam.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Hukum Riba dalam Perspektif Hukum Islam" border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj-Y2B7n1XCh-TzkQ6OxChfhFP8B0qWjz-dllKpqVYaP12LV4_6yn3skLx0Rmtv2aXSf8OI03sC4WjZu6qQUPJ17aF30x7tg94iFX5DP1szUGEBIP7eJEavnP-pM4e993LugOEngrVaLZld/s640/Hukum+Riba+dalam+Perspektif+Hukum+Islam.jpg" title="Al Quran" width="384" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Al-Quran</td></tr> </tbody></table> <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/hukum-riba-dalam-perspektif-hukum-islam.html" target="_blank">Hukum mengenai Riba</a></h3> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Didalam Al-qur’an ada banyak ayat yang melarang mengerjakan praktek dan memakan riba, salah satunya pada Qs. Ali Imran ayat 30.<br /> <br /> Artinya:<br /> Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Qs. Ali Imran:130) </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Ibnu Katsir ketika menafsirkan Ayat ini berkata, “Allah Ta’ala melarang hamba-hamba-Nya kaum mu’min dari praktek dan memakan riba yang senantiasa ganda. Dahulu orang-orang jahiliyah bila piutang telah jatuh tempo, mereka berkata kepada yang berhutang. ‘Engkau melunasi hutangmu atau membayar riba.’ Bila ia tidak melunasinya, maka pemberi hutangpun memnundanya dan orang yang menambah jumlah pembayarannya. Demikianlah setiap tahun sehingga bisa saja piutang yang sedikit menjadi berlipat ganda hingga menjadi besar jumlahnyha beberapa kali lipat. </div> <div style="text-align: justify;"> (baca: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/fiqh-jinayah-narkoba-dalam-perspektif.html" target="_blank">Fiqh Jinayah; Narkoba dalam Perspektif Agama Islam</a>)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Selain Ayat Al-qur’an tersebut, masih ada ayat yang menjelaskan mengenai riba, seperti pada Al-Baqarah ayat 275 yang mempunyai arti:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Semua agama Samawi (Islam, Yahudi dan Nasrani) mengharamkan riba karena dianggap sebuah praktik yang membahayakan. Di dalam kitab perjanjian lama ayat 25 pasal 22 kitab keluaran sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq “Jika kamu meminjamkan harta kepada salah seorang putra bangsaku, janganlah kamu bersikap seperti orang mengutangkan, jangan kamu meminta keuntungan hartamu”. Hal senada ditemukan pada ayat 35 pasal 25 kitab imamat. “jika saudaramu membutuhkan sesuatu maka tanggunglah. Jangan kau meminta darinya keuntungan dan manfaat”. Paus pius berkata “ sesungguhnya pemakan riba mereka kehilangan harga diri/ kemuliaan dalam hidup di dunia dan mereka bukan orang yang pantas dikapankan setelah mereka mati” </div> <div style="text-align: justify;"> (Baca juga: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-dan-macam-macam-alat.html" target="_blank">Pengertian dan Macam-macam Alat Pembuktian Perdata</a>) </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h3> Daftar Pustaka</h3> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <ul> <li>Arifin, Muhammad. Riba dan Tinjauan Kritis perbankan Syari’ah; Penjelasan secara Rinci Mengenai Macam-macam Riba dan Contoh Prakteknya Pada Zaman Ini. Bogor: Darul Ilmi Publishing, 2012.</li> <li>Ghazaly, Abdul Rahman, Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana, 2010.</li> <li>Huda, Nurul. Dkk. Ekonomi Makro Islam; Pendekatan Teoretis. Jakarta: Kencana, 2009.</li> <li>Minhaji, Akh, dkk, Antologi Hukum Islam: Pps prodi HI Pasca, Desember 2010. Yogyakarta: Prigram studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010.</li> </ul> <div style="text-align: justify;"> <br /></div>

Artikel Hukum Hukum Riba dalam Perspektif Hukum Islam

  Al-Quran Hukum mengenai Riba Didalam Al-qur’an ada banyak ayat yang melarang mengerjakan praktek dan memakan riba, salah satunya ...

Read more »

Sejarah dan Kedudukan Hukum Perdata Islam di Indonesia

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTIfS_hIO5HGcN2a8tESbGeYdNmZcVmco95mfIWZzp-IAwrkyOCUgjv6WFr26gpImtwqzkFGc6PnStC2BIrKeCMD12BfvFcDLTrwALIuWjAchZJnedPO1j0EVFaE_NgUUw_qylFgfFTD6d/s1600/Sejarah+dan+Kedudukan+Hukum+Perdata+Islam+di+Indonesia.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Sejarah dan Kedudukan Hukum Perdata Islam di Indonesia" border="0" height="469" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiTIfS_hIO5HGcN2a8tESbGeYdNmZcVmco95mfIWZzp-IAwrkyOCUgjv6WFr26gpImtwqzkFGc6PnStC2BIrKeCMD12BfvFcDLTrwALIuWjAchZJnedPO1j0EVFaE_NgUUw_qylFgfFTD6d/s640/Sejarah+dan+Kedudukan+Hukum+Perdata+Islam+di+Indonesia.jpg" title="Hukum Perdata Islam" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Hukum Perdata Islam</td></tr> </tbody></table> <h3 style="text-align: justify;"> <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/sejarah-dan-kedudukan-hukum-perdata.html" target="_blank">Sejarah dan Kedudukan Hukum Perdata Islam di Indonesia </a></h3> <div style="text-align: justify;"> Sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal <b>17 Agustus 1945</b> telah terjadi silang pendapat perihal ideologi yang hendak dianut oleh Negara Indonesia. Mula-mula Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia <b>(BPUPKI)</b> yang beranggotakan 62 orang memang memperjuangkan dibentuknya negara islam. Namun dari jumlah itu hanya 15 anggota yang mewakili kelompok nasionalis islami menyetujui dasar negara islam, sedang suara terbanyak (45 suara) memilih dasar negara kebangsaan. <br /> <br /> Setelah itu panitia 9 dari BPUPKI berhasil mencapai kompromi yang terkenal dengan piagam jakarta, yang isinya natara lain, “ Ketuhanan Yang Maha esa, dengan mewajibkan menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Dengan tercantumnya 7 kata dalam piagam jakarta itu sama sekali tidak berarti bahwa negara islam telah terbentuk. Oleh karena itu gagasan dasar negara islam telah ditolak namun 7 kata itu dapat diartikan bahwa hukum islam berlaku bagi pemeluk-pemeluk islam sebagai halnya politik hukum Hindia Belanda sebelum tahun 1929. <br /> <br /> Dengan disepakatinya Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi Negara, kemudian disepakati sebagai landasan idiil dan landasan struktural Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implikasiya secara hukum setiap bentuk perundang-undangan diharuskan lebih inklusif dan harus mengakomodasikan kepentingan umum masyarakat Indonesia. Inilah yang pada gilirannya akan melahirkan konflik ideologis antara Islam dan negara. <br /> <br /> Dekrit Presiden 5 Juli 1959, selain menetapkan Piagam Jakarta didalam konsiderans, juga menetapkan UUD 1945 dalam diktum (batang tubuh) ditetapkan dalam satu peraturan perundangan yang dinamakan Dekrit Presiden. Kedua-duanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dengan demikian, Presiden Republik Indonesia berkeyakinan bahwa Piagam jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut, dan karena perbedaan Piagam jakarta dengan pembukaan UUD 1945 hanya terletak pada 7 kata, maka berarti bahwa ketujuh perkataan itulah yang menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam UUD 1945.<br /> (Baca:  <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-dan-macam-macam-alat.html" target="_blank">Pengertian dan Macam-macam Alat Pembuktian Perdata</a>)</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h3> A. Pengertian Hukum Perdata Islam di Indonesia </h3> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <b>Hukum</b> adalah : seperangkat peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang (Negara) dengan tujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat, yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa, serta mengikat anggotanya, dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi mereka yang melanggarnya. <br /> <br /> <b>Hukum Perdata</b> adalah : rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dan yang lainnya, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Dalam terminologi Islam, istilah perdata ini sepadan dengan pengertian mu’amalah. <br /> <br /> Hukum Perdata Islam : adalah peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku mukallaf dalam hal perdata/mu’amalah yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk Islam ( di Indonesia ).<br /> </div> <h4> B. Produk Hukum Perdata Islam</h4> <div style="text-align: justify;"> Sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah terjadi silang pendapat perihal ideologi yang hendak dianut oleh Negara Indonesia. Mula-mula Badan Penyidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 62 orang memang memperjuangkan dibentuknya negara islam. Namun dari jumlah itu hanya 15 anggota yang mewakili kelompok nasionalis islami menyetujui dasar negara islam, sedang suara terbanyak (45 suara) memilih dasar negara kebangsaan.<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftn1">[1]</a> <br /> <br /> Setelah itu panitia 9 dari BPUPKI berhasil mencapai kompromi yang terkenal dengan piagam jakarta, yang isinya natara lain, “ Ketuhanan Yang Maha esa, dengan mewajibkan menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Dengan tercantumnya 7 kata dalam piagam jakarta itu sama sekali tidak berarti bahwa negara islam telah terbentuk. Oleh karena itu gagasan dasar negara islam telah ditolak namun 7 kata itu dapat diartikan bahwa hukum islam berlaku bagi pemeluk-pemeluk islam sebagai halnya politik hukum Hindia Belanda sebelum tahun 1929. <br /> <br /> Dengan disepakatinya Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi Negara, kemudian disepakati sebagai landasan idiil dan landasan struktural Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implikasiya secara hukum setiap bentuk perundang-undangan diharuskan lebih inklusif dan harus mengakomodasikan kepentingan umum masyarakat Indonesia. Inilah yang pada gilirannya akan melahirkan konflik ideologis antara Islam dan negara. <br /> <br /> Dekrit Presiden 5 Juli 1959, selain menetapkan Piagam Jakarta didalam konsiderans, juga menetapkan UUD 1945 dalam diktum (batang tubuh) ditetapkan dalam satu peraturan perundangan yang dinamakan Dekrit Presiden. Kedua-duanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dengan demikian, Presiden Republik Indonesia berkeyakinan bahwa Piagam jakarta menjiwai UUD 1945 dan merupakan rangkaian kesatuan dalam konstitusi tersebut, dan karena perbedaan Piagam jakarta dengan pembukaan UUD 1945 hanya terletak pada 7 kata, maka berarti bahwa ketujuh perkataan itulah yang menjiwai UUD 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dalam UUD 1945. <br /> <br /> Kata “menjiwai” secara negatif dapat diartikan bahwa tidak boleh dibuat peraturan perundangan dalam negara RI yang bertentangan dengan syariat islam bagi pemeluk pemeluknya. Dan secara positif berarti bahwa pemeluk islam wajib menjalankan syariat islam, untuk itu harus dibuat undang-undang yang memperlakukan hukum islam dalam hukum nasional. Pendapat ini sesuai dengan keterangan Perdana Menteri Juanda pada tahun 1959. <br /> <br /> “Pengakuan terhadap Piagam Jakarta sebagai dokumen-historis bagi UUD 1945. Jadi, pengakuan tersebut tidak mengenai pembukaan UUD 1945 saja; selanjutnya ia harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum dibidang keagamaan”.<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftn2">[2]</a> <br /> <br /> Politik hukum ini terlihat pula pada TAP MPRS No. II Tahun 1960, yang menyatakan bahwa penyempurnaan hukum perkawinan dan hukum waris hendaknya juga memperhatikan faktor-faktor agama. Sampai dengan tanggal 27 Maret 1968 TAP MPRS No II Tahun 1960 tidak lagi berlaku, tidak satupun muncul undang-undang dalam bidang hukum perkawinan dan hukum waris walaupun Lembaga Pembinaan Hukum Nasional relah menyiapkan RUU Peraturan Pelengkap Pencatat Perkawinan, RUU Hukum Perkawinan dan RUU Hukum Waris. Sebaliknya dalam bidang Jurisprudensi, dengan keputuan Mahkamah Agung, sejak tahun 1959 di ciptakan beberapa keputusan dalam bidang hukum waris nasional menurut sistem bilateral secara judge made law. Disini terlihat bahwa bidang hukum waris nasional yang bilateral lebih mendekati hukum islam daripada hukum adat. <br /> <br /> Terhitung sejak tahun 1970-an sampai sekarang arah dinamika hukum Islam dan proses transformasi hukum Islam telah berjalan sinergis searah dengan dinamika politik di Indonesia. Tiga fase hubungan antara Islam dan negara pada masa Orde baru yakni fase antagonistik yang bernuansa konflik, fase resiprokal kritis yang bernuansa strukturalisasi Islam, dan fase akomodatif yang bernuansa harmonisasi Islam dan negara, telah membuka pintu lebar bagi islamisasi pranata sosial, budaya, politik dan hukum Islam di Indonesia. <br /> <br /> Berkenaan dengan itu, maka konsep pengembangan hukum Islam yang secara kuantitatif begitu mempengaruhi tatanan sosial-budaya, politik dan hukum dalam masyarakat. Kemudian diubah arahnya yakni secar kualifatif diakomodasikan dalam berbagai perangkat aturan dan perundang-undangan yang dilegislasikan oleh lembaga pemerintah dan negara. Konkretisasi dari pandangan ini selanjutnya disebut sebagai usaha transformasi (taqnin) hukum Islam ke dalam bentuk perundang-undangan. <br /> <br /> Sampai saat ini, kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia semakin memperoleh pengakuan yuridis. Pengakuan berlakunya hukum Islam dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan yang berimplikasi kepada adanya pranata-pranata sosial, budaya, politik dan hukum. <br /> <br /> Abdul Ghani Abdullah mengemukakan bahwa berlakunya hukum Islam di Indonesia telah mendapat tempat konstitusional yang berdasar pada tiga alasan, yaitu: Pertama, alasan filosofis, ajaran Islam rnerupakan pandangan hidup, cita moral dan cita hukum mayoritas muslim di Indonesia, dan mi mempunyai peran penting bagi terciptanya norma fundamental negara Pancasila); Kedua, alasan Sosiologis. Perkembangan sejarah masyarakat Islam Indonesia menunjukan bahwa cita hukum dan kesadaran hukum bersendikan ajaran Islam memiliki tingkat aktualitas yang berkesiambungan; dan Ketiga, alasan Yuridis yang tertuang dalam pasal 24, 25 dan 29 UUD 1945 memberi tempat bagi keberlakuan hukum Islam secara yuridis formal.<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftn3">[3]</a> <br /> <br /> Dalam kenyataan lebih konkret, terdapat beberapa produk peraturan perundang-undangan yang secara formil maupun material tegas memiliki muatan yuridis hukum Islam, antara lain: <br /> <br /> UU No. 1/1974 tentang Hukum Perkawinan <br /> <br /> Politik memberlakukan hukum islam bagi pemeluknya </div> <ol> <li>UU No. 7/ 1989 tentang Peradilan Agarna (Kini UU No. 3,72006) </li> <li>UU No. 7/1992 tentang Perbankan Syari’ah (Kini UU No. 10/1998) </li> <li>UU No. 17/1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji </li> <li>UU No. 38/ 1000 tentang Pangelo!aan Zakat, Infak dan Shadaqah (ZTS) </li> <li>UU No. 44/1999 tentang Penyelenggaraan Otonomi Khusus Nangroe Aceh Darussalam </li> <li>UU Politik Tahun 1999 yang mengatur ketentuan partai Islam </li> <li>UU No. 4 1/2004 tentang wakaf </li> </ol> <div style="text-align: justify;"> <br /> Di samping tingkatannya yang berupa Undang-undang, juga terdapat peraturan-peraturan lain yang berada di bawah Undang-undang, antara lain: </div> <ol> <li>PP No.9/1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Hukum Perkawinan </li> <li>PP No.28/1977 tentang Perwakafan Tanah Milik </li> <li>PP No.72/1992 tentang Penyelenggaraan Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil </li> <li>Inpres No.1/ 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam </li> <li>Inpres No.4/2000 tentang Penanganan Masalah Otonomi Khusus di NAD </li> </ol> <div style="text-align: justify;"> <br /> Dan sekian banyak produk perundang-undangan yang memuat materi hukum Islam, peristiwa paling fenomenal adalah disahkannya UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama. Betapa tidak, Peradilan Agama sesungguhnya telah lama dikenal sejak masa penjajahan (Mahkamah Syar’iyyah) hingga masa kemerdekaan, mulai Orde Lama hingga Orde Baru, baru kurun waktu akhir 1980-an UUPA No.7/1980 dapat disahkan sehagai undang-undang. Padahal UU No.14/1970 dalam pasal 10-12 dengan tegas mengakui kedudukan Peradilan Agama berikut eksistensi dan kewenangannya. <br /> <br /> Keberadaan UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama dan Inpres No.1/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sekaligus merupakan landasan yuridis bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah perdata. Padahal perjuangan umat Islam dalam waktu 45 tahun sejak masa Orde lama dan 15 tahun sejak masa Orde Baru, adalah perjuangan panjang yang menuntut kesabaran dan kerja keras hingga disahkannya UU No.7/1989 pada tanggal 29 Desember 1989. <br /> <br /> Sejalan dengan perubahan iklim politik dan demokratisasi di awal :ahun 1980-an sampai sekarang, tampak isyarat positif bagi kemajuan pengernbangan hukum Islam dalam seluruh dimensi kehidupan masyarakat. Pendekatan struktural dan harmoni dalam proses islamisasi pranata sosial, budaya, politik, ekonomi dan hukum, semakin membuka pintu lebar-lebar bagi upaya transformasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Tinggal bagaimana posisi politik umat Islam tidak redup dan kehilangan arah, agar ia tetap eksis dan memainkan peran lebih besar dalam membesarkan dan kemajukan Indonesia baru yang adil dan sejahtera. <br /> <br /> Kehadiran ICMI pada awal tahun 1990-an sesungguhnya merupakan rea1itas sosial dan politik yang tidak dapat dihindari. Di mana peran besar yang ditampilkan oleh elite politik Islam di lingkungan birokrasi, serta peran tokoh-tokoh Islam yang aktif dalani berbagai organisasi kemasyarakatan Islam, dipandang sangat penting terutama dalam merespon kehendak umat Islam secara kolektif. Dengan kata lain, adanya berbagai produk perundang-undangan dan peraturan berdasarkan hukum Islam, bukan perkara yang mudah, seperti membalikkan kedua telapak tangan, tetapi semua itu telah dilakukan melalui proses politik dalam rentang sejarah yang cukup lama.<br /> (Baca juga: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-dasar-hukum-dan-teori.html" target="_blank">Pengertian, Dasar Hukum dan Teori Pembuktian Perdata</a>)<br /> </div> <h4> C. Kekuatan dan Kemajuan Hukum Perdata Islam</h4> <div style="text-align: justify;"> Hukum Islam di Indonesia mengalami perkembangan yang dinamis dan berkesinambungan baik itu melalui seluler infrastruktur politik maupun suprastruktur seiringan realitas, tuntutan dan dukungan secara kehendak bagi upaya transformasi hukum Islam kedalam sistem hukum Nasional. <br /> <br /> Hukum Islam di Indonesia, sesungguhnya adalah hukum yang hidup, berkembang, dikenal dan sebagiannya ditaati oleh umat Islam di negara ini. Bagaimanakah keberlakuan hukum Islam itu? Kalau kita melihat kepada hukum-hukum di bidang perubadatan, maka praktis hukum Islam itu berlaku tanpa perlu mengangkatnya menjadi kaidah hukum positif, seperti diformalkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Bagaimana hukum Islam mengatur tatacara menjalankan solat lima waktu, berpuasa dan sejenisnya tidak memerlukan kaidah hukum positif. Bahwa solat lima waktu itu wajib fardhu ‘ain menurut hukum Islam, bukanlah urusan negara. Negara tidak dapat mengintervensi, dan juga melakukan tawar menawar agar solat lima waktu menjadi sunnah mu’akad misalnya. Hukum Islam di bidang ini langsung saja berlaku tanpa dapat diintervensi oleh kekuasaan negara. Apa yang diperlukan adalah aturan yang dapat memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk menjalankan hukum-hukum peribadatan itu, atau paling jauh adalah aspek-aspek hukum administrasi negara untuk memudahkan pelaksanaan dari suatu kaidah hukum Islam. <br /> <br /> Adapun hal-hal yang terkait dengan hukum perdata seperti hukum perkawinan dan kewarisan, negara kita menghormati adanya pluralitas hukum bagi rakyatnya yang majemuk, sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bidang hukum perkawinan dan kewarisan termasuk bidang hukum yang sensitif, yang keterkaitannya dengan agama dan adat suatu masyarakat. Oleh sebab itu, hukum perkawinan Islam dan hukum kewarisan diakui secara langsung berlaku, dengan cara ditunjuk oleh undang-undang. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 misalnya, secara tegas menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu. Di sini bermakna, keabsahan perkawinan bagi seorang Muslim/Muslimah adalah jika sah menurut hukum Islam, sebagai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Sebagaimana halnya di zaman VOC telah ada Compendium Frijer, maka pada masa Orde Baru juga telah dirumuskan Kompilasi Hukum Islam, walau dasar keberlakuannya hanya didasarkan atas Instruksi Presiden. <br /> <br /> Bukti sejarah produk islam sejak masa penjajahan hingga masa kemerdekaan dan masa reformasi merupakan fakta yang tidak pernah dapat di gugat kebenarannya. Bukti lain adalah; </div> <ol> <li>Inpres no.01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam </li> <li>UU no.14 Tahun 1970 Pengadilan Agama. </li> <li>UU no.41 Tahun 2004 tentang wakaf  </li> </ol> <h4>  </h4> <h4> Kesimpulan</h4> <div style="text-align: justify;"> Hukum Islam di Indonesia, sesungguhnya adalah hukum yang hidup, berkembang, dikenal dan sebagiannya ditaati oleh umat Islam di negara ini. Bagaimanakah keberlakuan hukum Islam itu? Kalau kita melihat kepada hukum-hukum di bidang perubadatan, maka praktis hukum Islam itu berlaku tanpa perlu mengangkatnya menjadi kaidah hukum positif, seperti diformalkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Bagaimana hukum Islam mengatur tatacara menjalankan solat lima waktu, berpuasa dan sejenisnya tidak memerlukan kaidah hukum positif. Bahwa solat lima waktu itu wajib fardhu ‘ain menurut hukum Islam, bukanlah urusan negara. Negara tidak dapat mengintervensi, dan juga melakukan tawar menawar agar solat lima waktu menjadi sunnah mu’akad misalnya. Hukum Islam di bidang ini langsung saja berlaku tanpa dapat diintervensi oleh kekuasaan negara. Apa yang diperlukan adalah aturan yang dapat memberikan keleluasaan kepada umat Islam untuk menjalankan hukum-hukum peribadatan itu, atau paling jauh adalah aspek-aspek hukum administrasi negara untuk memudahkan pelaksanaan dari suatu kaidah hukum Islam.<br /> (Baca juga:<a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/fiqh-jinayah-narkoba-dalam-perspektif.html" target="_blank"> Fiqh Jinayah; Narkoba dalam Perspektif Agama Islam</a>) </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h3 style="text-align: center;"> DAFTAR PUSTAKA </h3> <div style="text-align: justify;"> Amak F.Z., Proses Undang-undang Perkawinan, Bandung: Al-Ma’arif. 1976. Fuad, Mahsuh, Hukum </div> <div style="text-align: justify;"> Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansiatoris, Yogyakarta: LKis, 2005. </div> <div style="text-align: justify;"> Haim dan Erlies Septiana Nurbani, Perbandingan Hukum Perdata, Jakarta: PT aja Grafindo, 2014. </div> <div style="text-align: justify;"> Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan </div> <div style="text-align: justify;"> Pemenntah Negara: Suatu Anaiisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam </div> <div style="text-align: justify;"> Kurun Waku Pelita 1-Pelita IV”, Jakarta: UI, 1990. </div> <div style="text-align: justify;"> Manah, Abdul, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Kencana, 2008. </div> <div style="text-align: justify;"> Masoed, Mochtar, Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971, Jakarta: LP3ES </div> <div style="text-align: justify;"> Muhammad, Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010. <br /> <br /> <br /> <a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftnref1">[1]</a> Amak F.Z., Proses Undang-undang Perkawinan, (Bandung: Al-Ma’arif. 1976). hIm. 35-48 <br /> <br /> <a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftnref2">[2]</a> A. Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemenntah Negara: Suatu Anaiisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waku Pelita 1-Pelita IV”, Jakarta: UI, 1990, him. 120-135. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> <a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftnref3">[3]</a> Mochtar Masoed, Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971, (Jakarta: LP3ES), hlm. 47-53. </div>

Hukum makalah Sejarah dan Kedudukan Hukum Perdata Islam di Indonesia

Hukum Perdata Islam Sejarah dan Kedudukan Hukum Perdata Islam di Indonesia Sebelum Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tan...

Read more »

Pengertian dan Prosedur Peninjauan Kembali

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> </div> <div style="text-align: justify;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHdHXRJnPagEYtrnT9v4czvMB52OqMqgt0GklbBzm9V8G4eMbD9U2ep2ZNGBpO7xT9YuSHhf_Y8kEr0BVpCExO9ig470fCrH9ZykLCaSYVp4z7KD6_mTn0tIlWgBPbgGTMtFuudMcJez7r/s1600/Prosedure+Peninjauan+Kembali.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Pengertian dan Prosedur Peninjauan Kembali" border="0" height="479" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHdHXRJnPagEYtrnT9v4czvMB52OqMqgt0GklbBzm9V8G4eMbD9U2ep2ZNGBpO7xT9YuSHhf_Y8kEr0BVpCExO9ig470fCrH9ZykLCaSYVp4z7KD6_mTn0tIlWgBPbgGTMtFuudMcJez7r/s640/Prosedure+Peninjauan+Kembali.jpg" title="Peninjauan kembali" width="640" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Peninjauan Kembali</td></tr> </tbody></table> <b>Peninjauan kembali</b> ialah meninjau kembali putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena diketahuinya hal-hal baru yang dulu tidak dapat diketahui oleh <b>Hakim</b>, sehingga apabila hal-hal itu diketahuinya maka putusan Hakim akan menjadi lain. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Peninjauan kembali hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan yang telah diatur dalam <b>Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985</b> tentang Mahkamah Agung, yang berisi : “Apabila terdapat hal-hal atau keadaan-keadaan yang ditentukan dalam undang-undang, terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, dalam perkara perdata dan pidana, oleh pihak-pihak yang berkepentingan. (pasal 21 UU No. 14/1970). </div> <div style="text-align: justify;"> (Baca: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-dan-macam-macam-alat.html" target="_blank">Pengertian dan Macam-macam Alat Pembuktian Perdata</a>)</div> <h3 style="text-align: center;">  </h3> <h3 style="text-align: center;"> BAB II</h3> <h3 style="text-align: center;"> PEMBAHASAN</h3> <div style="text-align: justify;"> A. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h4 style="text-align: justify;"> 1. Kelengkapan Berkas Permohonan Peninjauan Kembali</h4> <div style="text-align: justify;"> Berkas perkara peninjauan kembali terdiri dari dua bundel yaitu: bundel A yang merupaka himpunan surat-surat yang diawali dengan surat gugatan dan semua kegiatan atau proses pemeriksaan perkara tersebut yang selalu disimpan di Pengadilan Agama. Bundel B yang berkaitan dengan adanya permohonan peninjauan kembali akhirnya akan menjadi arsip berkas perkara di Mahkamah Agung RI.</div> <div style="text-align: justify;"> (Baca juga: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/pengertian-dasar-hukum-dan-teori.html" target="_blank">Pengertian, Dasar Hukum dan Teori Pembuktian Perdata</a>) </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Adapun bundel B untuk permohonan peninjauan kembali, terdiri atas:</div> <ol style="text-align: justify;"> <li>Relaas pemberitahuan isi putusan Mahkamah Agung RI, terutama kepda pemohon peninjauan kembali/relaas pemberitahuan isi putusan banding bila permohonan peninjauan kembali itu diajukan atas Pengadilan Tinggi Agama;</li> <li>Surat permohonan peninjauan kembali;</li> <li>Surat permohonan peninjauan kembali, dilampirkan juga surat-surat bukti;</li> <li>Tanda terima surat permohonan peninjauan kembali;</li> <li>Surat kuasa khusus (kalau ada);</li> <li>Surat pemberitahuan dan penyerahan salinan permohonan penijauan kembai kepada pihak lawan;</li> <li>Jawaban surat permohonan peninjauan kembali;</li> <li>Salinan putusan Pengadilan Agama;</li> <li>Salinan putusan Pengadilan Tinggi Agama;</li> <li>Salinan putusan Mahkamah Agung RI;</li> <li>Tanda bukti setoran biaya dari Bank;</li> <li>Surat-surat lain yang mungkin ada;</li> <li>Kelengkapan administrasi permohonan Peninjauan Kembali sebagaimana tersebut diatas (bundel A dan B) dijilid dengan rapi sesuai, dengan susunan kronologis. Selanjutnya dikirim ke Mahkamah Agung RI untuk kepentingan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. </li> </ol> <div style="text-align: justify;"> </div> <h4 style="text-align: justify;">  </h4> <h4 style="text-align: justify;"> 2. Batas waktu permohonan peninjauan kembali</h4> <div style="text-align: justify;"> Dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap sejak ditemukan adanya bukti-bukti baru, Panitera menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan para pihak.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari (empat belas) hari, penitera wajib memberitahukan tentang permohonan peninjauan kembali beserta alasan-alasannya kepada pihak lawan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Jawaban/Tanggapan atas alasan Peninjaun Kembali, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak alasan peninjauan kembali tersebut diterima, harus sudah diterima di Kepaniteraan untuk disampaikan pihak lawan. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima jawaban tersebut, berkas peninjaaun kembai berupa bundel A dan B harus dikirim ke Mahkamah Agung. </div> <div style="text-align: justify;"> (Baca juga: <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/07/fiqh-jinayah-narkoba-dalam-perspektif.html" target="_blank">Fiqh Jinayah; Narkoba dalam Perspektif Agama Islam</a>)</div> <h4 style="text-align: justify;"> 3. Biaya permohonan peninjauan kembali</h4> <div style="text-align: justify;"> Telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI dengan surat keputusan Nomor KMA/054/SK/X/1997 tanggal 21 Oktober 1997 yaitu Rp.150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah) sejak tanggal 2 Januari 1998. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Dalam menentukan biaya peninjauan kembali, diperhitungkan:</div> <ol style="text-align: justify;"> <li>Biaya Kepaniteraan</li> <li>Besarnya biaya peninjauan kembali yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung</li> <li>Biaya pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos</li> <li>Ongkos kirim, dan</li> <li>Biaya-biaya pemberitahuan, berupa pemberitahuan pernyataan PK dan alasan PK, jawaban atas permohonan PK,penyampaian salinan putusan kepada Pemohon PK, dan Pemberitahuan bunyi putusan kepada termohon PK. </li> </ol> <h3 style="text-align: center;">  </h3> <h3 style="text-align: center;"> BAB III</h3> <h3 style="text-align: center;"> PENUTUP</h3> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h4> Kesimpulan</h4> <div style="text-align: justify;"> Berkas perkara peninjauan kembali terdiri dari dua bundel yaitu: bundel A yang merupaka himpunan surat-surat yang diawali dengan surat gugatan dan semua kegiatan atau proses pemeriksaan perkara tersebut yang selalu disimpan di Pengadilan Agama. Bundel B yang berkaitan dengan adanya permohonan peninjauan kembali akhirnya akan menjadi arsip berkas perkara di Mahkamah Agung RI.</div> <div style="text-align: justify;"> Dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap sejak ditemukan adanya bukti-bukti baru, Panitera menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan para pihak. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Dalam menentukan biaya peninjauan kembali, diperhitungkan:</div> <ol style="text-align: justify;"> <li>Biaya Kepaniteraan</li> <li>Besarnya biaya peninjauan kembali yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung</li> <li>Biaya pengiriman uang melalui Bank/Kantor Pos</li> <li>Ongkos kirim, dan</li> <li>Biaya-biaya pemberitahuan, berupa pemberitahuan pernyataan PK dan alasan PK, jawaban atas permohonan PK,penyampaian salinan putusan kepada Pemohon PK, dan Pemberitahuan bunyi putusan kepada termohon PK.</li> </ol> <div style="text-align: center;"> <br /></div> <h3 style="text-align: center;"> DAFTAR PUSTAKA</h3> <div style="text-align: justify;"> Manan, abdul, penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana Prenada Media Grou,. 2008.<br /> Mustofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005.</div>

Hukum makalah Pengertian dan Prosedur Peninjauan Kembali

Peninjauan Kembali Peninjauan kembali ialah meninjau kembali putusan perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena dike...

Read more »