Pengertian dan Prinsip-prinsip Bimbingan Konseling

<h2 style="text-align: center;">  Pengertian dan Prinsip-prinsip Bimbingan Konseling</h2> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4PIfjACwaBjBtc1Lp-mwarOzhz2kv3CUwghtt5YHzzGmbC4h3zeVtXU_gdahMCZ6AkwF1x_VcJQNMbMe-94KgP3ZI10QpetK-Uc3vPFAORUIa4dFlAx93q4RVzKTKug9_vnyWdtr7DwHR/s1600/Pengertian+dan+Prinsip-prinsip+Bimbingan+Konseling.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pengertian dan Prinsip-prinsip Bimbingan Konseling" border="0" data-original-height="194" data-original-width="259" height="479" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4PIfjACwaBjBtc1Lp-mwarOzhz2kv3CUwghtt5YHzzGmbC4h3zeVtXU_gdahMCZ6AkwF1x_VcJQNMbMe-94KgP3ZI10QpetK-Uc3vPFAORUIa4dFlAx93q4RVzKTKug9_vnyWdtr7DwHR/s640/Pengertian+dan+Prinsip-prinsip+Bimbingan+Konseling.jpg" title="Pengertian dan Prinsip-prinsip Bimbingan Konseling" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pengertian dan Prinsip-prinsip Bimbingan Konseling - Manusia adalah mahluk filosofis, artinya manusia mepunyai pengetahuan dan berpikir, mausia juga memiliki sifat yang unik, berbeda dengan mahluk lain dalam pekembanganya. Implikasi dari kergaman ini ialah bahwa individu memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk memilih dan megembangkan diri sesuai dengan keunikan ataua tiap – tiap pontensi tanpa menimbulkan konflik dengan lingkungannya. Dari sisi keunikan dan keragaman idividu, maka diperlukanlah bimbingan untuk membantu setiap individu mencapai perkembangan yang sehat didalam lingkungannya ( Nur Ihsan, 2006 : 1)</div> <div style="text-align: justify;"> <br />Pada dasarnya bimbingan dan konseling juga merupakan upaya bantuan untuk menunjukan perkembangan manusia secara optimal baik secara kelompok maupun idividu sesuia dengan hakekat kemanusiannya dengan berbagai potensi, kelebihan dan kekurangan, kelemhan serta permaslahanya.<br />Adapun dalam dunia pendidikan, bimbingan dan konseling juga sangat dipelukan karena dengan adanya bimbingan dan konseling dapat mengantarkan peserta didik pada pencapai Standar dan kemampuan profesional dan Akademis, serta perkembangan dini yang sehat dan produktif dan didalam bimbinganya dan konseling selian ada pelyanan juga ada Prinsip – prinsipnya.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> B.    RUMUSAN MASALAH<br />1.    Apa pengertian prinsip-prinsip bimbingan dan konseling?<br />2.    Apa macam – macam prinsip bimbingan dan konseling?<br /><br />C.    TUJUAN DAN MANFAAT<br />1.    Untuk mengetahui pengertian pengertian prinsip-prinsip bimbingan dan konseling.<br />2.    Untuk mengetahui macam – macam prinsip bimbingan dan konseling.<br /><br />BAB II PEMBAHASAN<br />PRINSIP – PRINSIP BIMBINGAN DAN KONSELING<br /></div> <h3> A.    Pengertian Prinsip-prinsip Bimbingan dan Konseling</h3> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Prinsip yang berasal dari asal kata ” PRINSIPRA” yang artinya permulan dengan sautu cara tertentu melhirkan hal –hal lain , yang keberadaanya tergantung dari pemula itu, prisip ini merupakam hasil perpaduan antara kajian teoriitik dan teori lapangan yang terarah yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan yanh dimaksudkan.( Halaen,2002,: 63 )<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Prinsip bimbingan dan Konseling memnguraikan tentang pokok – pokok dasar pemikiran yang dijadikan pedoman program pelaksanaan atau aturan main yanh harus di ikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan dapat juga dijadikan sebagai seperangkat landassan praktis atau aturan main yang harus diikuti dalam pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Prayitno mengatakan : ” Bahwa prinsip merupaka hasil kajian teoritik dan telaah lapangan yanh digunakan sebgai pedoman pelaksanaan sesuatu yang dimaksudkan” jadi dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa prinsip – prinsip bimbingan dan konseling merupakan pemaduan hasil – hasil teori dan praktek yang dirumuskan dan dijadikan pedoman sekaligus dasar bagi peyelengaran pelayanan.<br /></div> <h3> B.    Macam – macam prinsip bimbingan dan konseling</h3> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam pelayanan bimbuingasn dan konseling prisip yang digunakan bersumber dari kajian filosofis hasil dari penelitian dan pengalama praktis tentang hakikat manusia, perkembangan dan kehidupan manusia dalam konteks sosial budayanya, pegertian, tujuan, fungsi, dan proseses, penyelenggaraan bimbingan dan konseling.<br />Ada beberapa prinsip pelaksanaan bimbingan dan konseling diantaranya :<br />a.    Bimbingan adalah suatu proses membantu individu agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya.<br />b.    Hendaknya bimbingan bertitik tolak (berfokus) pada individu yang dibimbing<br />c.    Bimbingan diarahkan pada individu dan tiap individu memiliki karakteristik tersendiri.<br />d.    Masalah yang dapat diselesaikan oleh tim pembimbing di lingkungan lembaga hendaknya diserahkan kepada ahli atau lembaga yang berwenang menyelesaikannya.<br />e.    Bimbingan dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang akan dibimbing.<br />f.    Bimbingan harus luwes dan fleksibel sesuai dengan kebutuhan individu dan masyarakat.<br />g.    Program bimbingan di lingkungan lembaga pendidikan tertentu harus sesuai dengan program pendidikan pada lembaga yang bersangkutan.<br />h.    Hendaknya pelaksanaan program bimbingan dikelola oleh orang yang memiliki keahlian dalam bidang bimbingan, dapat bekerja sama dan menggunakan sumber-sumber yang relevan yang berada di dalam ataupun di luar lembaga penyelenggara pendidikan.<br />i.    Hendaknya melaksanakan program bimbingan di evaluasi untuk mengetahui hasil dan pelaksanaan program (Nur Ihsan, 2006 : 9)<br />Rumusan prinsip-prinsip bimbingan dan konseling pada umumnya ialah berkenaan dengan sasaran pelayanan, masalah klien, tujuan dan proses penanganan masalah, program pelayanan, penyelenggaraan pelayanan.<br />Diantara prinsip-prinsip tersebut adalah :<br />1. Prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran pelayanan<br />Sasaran pelayanan bimbingan dan konseling adalah individu-individu baik secara perorangan aupun kelompok yang menjadi sasaran pelayanan pada umumnya adalah perkembangan dan perikehidupan individu, namun secara lebih nyata dan langsung adalah sikap dan tingkah lakunya yang dipengaruhi oleh aspek-aspek kepribadian dan kondisi sendiri, serta kondisi lingkungannya, sikap dan tingkah laku dalam perkembangan dan kehidupannya itu mendorong dirumuskannya prinsip-prinsip bimbingan dan konseling sebagai berikut :<br /><br />a.    BK melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama dan status sosial ekonomi.<br />b.    BK berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis.<br />c.    BK memperhatikan sepenuhnya tahap-tahap dan berbagai apek perkembangan individu.<br />d.    BK memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang menjadi orientasi pokok pelayanannya.<br /><br />2.    Prinsip-prinsip berkenaan dengan masalah individu<br />Berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu tidaklah selalu positif, namun faktor-faktor negatif pasti ada yang berpengaruh dan dapat menimbulkan hambatan-hambatan terhadap kelangsungan perkembangan dan kehidupan individu yang berupa masalah. Pelayanan BK hanya mampu menangani masalah klien secara terbatas yang berkenaan dengan :<br />a.    BK berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisik individu terhadap penyesuaian dirinya dirumah, disekolah serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan, dan sebaliknya pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu.<br />b.    Kesenjangan sosial, ekonomi dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada invidu yang kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan BK.<br /><br />3.    Prinsip-prinsip berkenaan dengan program pelayanan<br />Adapun prinsip-prinsip yang berkenaan dengan pelayanan layanan BK itu adalah sebgaai berikut :<br /><br />a.    BK merupakan bagian integrasi dari proses pendidikan dan pengembangan, oleh karena itu BK harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik.<br />b.    Program BK harus fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat dan kondisi lembaga.<br />c.    Program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi.<br />4.    Prinsip-prinsip berkenaan dengan pelaksanaan pelayanan<br />Pelaksanaan pelayanan BK baik yang bersifat insidental maupun terprogram, dimulai dengan pemahaman tentang tujuan layanan, dan tujuan ini akan diwujudkan melalui proses tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dalam bidangnya, yaitu konselor profesional.<br />Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan hal tersebut adalah :<br />a.    BK harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalm menghadapi permasalahannya.<br />b.    Dalam proses BK keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri bukan karena kemauan atau desakan dari pihak lain.<br />c.    Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.<br />d.    Kerja sama antara guru pembimbing, guru-guru lain dan orang tua anak amat menentukan hasil pelayanan bimbingan.<br />e.    Pengembangan program pelayanan BK ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlibat dalam proses pelayanan dan program bimbingan dan konseling itu sendiri (Hanen, 2002).<br />5.    Prinsip-prinsip bimbingan dan konseling disekolah dalam lapangan operasional bimbingan dan konseling.<br />Sekolah merupakan lembaga yang wajah dan sosoknya sangat jelas. Di sekolah pelayanan bimbingan dan konseling diharapkan dapat tumbuh dan berkembang dengan amat baik mengingat sekolah merupakan lahan yang secara potensial sangat subur, sekolah memiliki kondisi dasar yang justru menuntut adanya pelayanan ini pada kadar yang tinggi. Pelayanan BK secara resmi memang ada disekolah, tetapi keberadaannya belum seperti dikehendaki. Dalam kaitan ini Belkin (dalam Prayitno 1994) menegaskan enam prinsip untuk menumbuh kembangkan pelayanan BK disekolah.<br /><br />Sedangkan menurut Hikmat menyatakan ada 5 prinsip dalam pengelolaan manajemen yaitu (1) prinsip efisiensi dan efektivitas, dimana fungsi manajemen dilakukan dengan mempertimbangkan sarana prasarana, keadaan dan kemampuan organisasi agar relevan dengan tujuan yang dicapai; (2) prinsip pengelolaan,  dimana    suatu    manajemen    dilakukan    secara    sistematik    dari    perencanaan,  pengorganisasian,   pengarahan   dan   pengawasan;   (3)   prinsip   pengutamaan   tugas  pengelolaan, dimana seorang manajer bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan manajemen,  baik  pelayanan  internal  maupun  eksternal;  (4)  prinsip  kepemimpinan  yang efektif,  dimana  seorang  manajer  harus  memiliki  sifat  yang  bijaksana  dalam  mengambil suatu  keputusan  dan  mampu  berhubungan  baik  dengan  semua  personel  di  dalam organisasi tersebut; (5) prinsip kerjasama, kerjasama didasarkan pada pengorganisasian. Pengorganisasian  manajemen  terkait  dengan  melaksanaan  tugas  sesuai  dengan  keahlian dan  tugas  masing-masing  personil.<br /><br />Sugiyo  mengemukakan  bahwa  prinsip-prinsip manajemen  meliputi:  (a)  efesiensi  adalah  kegiatan  yang  dilakukan  dengan  modal  yang minimal  dapat  memberikan  hasil  yang  optimal;  (b)  efektifitas  adalah  apabila  terdapat kesesuaian  antara  hasil  yang  dicapai  dengan  tujuan;  (c)  pengelolaan  adalah  dalam aktivitas  manajemen  seorang  manajer  harus  mengelola  sumber  daya  yang  ada  baik sumber daya manusia maupun non manusia; (d) mengutamakan tugas pengelolaan artinya seorang manajer harus mengutamakan tugas manajerialnya dibandingkan tugas yang lain; (e)  kerjasama  adalah  seorang  manajer  harus  mampu  menciptakan  suasana  kerjasama dengan berbagai pihak; dan (f) kepemimpinan yang efektif.<br />Dari kedua pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa prinsip-prinsip manajemen bimbingan dan konseling adalah <br />a.    Efesien dan efektif, artinya kesesuaian hasil layanan dengan tujuan yang ingin dicapai dari layanan bimbingan dan konseling dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal. <br />b.    Kepemimpinan  yang  efektif,  artinya  kepala  sekolah  perlu  bersikap  bijaksana  dalam mengambil keputusan dan mampu berkoordinasi dengan personel sekolah secara baik. <br />c.    Kerjasama, artinya adanya hubungan kerjasama yang baik antar personel sekolah.<br />d.    Pengelolaan   manajemen,   sistematika   manajemen   dari   mulai   perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan evaluasi<br /><br />BAB III<br />PENUTUP<br />KESIMPULAN<br />Prinsip-prinsip BK merupakan pemanduan hasil-hasil teori dan praktek yang dirumuskan dan dijadikan pedoman dan dasar bagi penyelenggaraan pelayanan.<br />a.    Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan sasaran layanan :<br />1)    Bimbingan dan konseling melayani semua individu tanpa memandang umur jenis kelamin, suku, agama dan status sosial ekonomi.<br />2)    Bimbingan dan konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu dan memperhatikan tahap-tahap atau berbagai aspek perkembangan individu, serta memberikan perhatian utama kepada perbedaan invidual yang menjadi orientasi pokok pelayanan.<br />b.    Prinsip yang berkenaan dengan permasalahan individu<br />Bimbingan dan konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental atau fisus individu terhadap penyesuaian dirinya dirumah maupun disekolah, dan yang menjadi faktor timbulnya masalah pada individu adalah kesenjangan sosial, ekonomi dan kebudayaan.<br />c.    Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan program pelayanan<br />1)    Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu;<br />2)    Program bimbingan dan konseling harus fleksibel disesuaikan dngan kebutuhan individu, masyarakat dan kondisi lembaga serta disusun secara berkelanjutan dari jenjang pendidikan terendah sampai tertinggi.<br />d.    Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan tujuan pelaksanaan pelayanan<br />1)    Bimbingan dan konseling harus diarahkan untuk mengembangkan invidu sehingga keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri.<br />2)    Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.<br />e.    Prinsip bimbingan dan konseling disekolah<br />Prinsip BK disekolah menegaskan bahwa penegakan dan penumbuh kembangan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah hanya mungkin dilakukan oleh konselor profesional yang sadar akan profesinya, dan mampu menerjemahkan ke dalam program dan hubungan dengan sejawat dan personal sekolah lainnya, memiliki komitmen dan keterampilan untuk membantu siswa dengan segenap variasinya disekolah, dan mampu bekerja sama serta membina hubungan yang harmonis-dinamis dengan kepala sekolah.<br /><br />DAFTAR PUSTAKA<br /><br />Hallen, 2002. Bimbingan dan Konseling. Liputan Press : Jakarta<br />Nurihsan Juntika. 2006. Bimbingan dan Koseling dalam Berbagai Latar Kehidupan. PT RFIKA ADITAMA : Bandung<br />Prayitno dan Erman Amfi. 1995. Dasar-dasar Bimbingan Konseling. Reneka Cipta : Jakarta<br />http://digilib.uin-suka.ac.id/17475/2/1320410030_bab-ii_sampai_sebelum-bab-terakhir.pdf diakses Jam 19.00 WIB pada 1 Oktober 2017<br /></div>

makalah Pengertian dan Prinsip-prinsip Bimbingan Konseling

 Pengertian dan Prinsip-prinsip Bimbingan Konseling Pengertian dan Prinsip-prinsip Bimbingan Konseling - Manusia adalah mahluk filoso...

Read more »

Peran, Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama (PA)

<div style="text-align: justify;"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAuj1c_f1d5rCTq2A9_caGpeUqx6K8rWokwckIjdHaW9xm7Cd7GpdP6ZoZ2y-_DF1q-idmV8KqhBl-V-lJZufbKRM1JavoJLL1noSGVSsSRHVG8_vMDKscesrTroKDTwFDQrAZ6EZo__QE/s1600/Peran%252C+Fungsi+dan+Kewenangan+Pengadilan+Agama+%2528PA%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Peran, Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama (PA)" border="0" height="159" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiAuj1c_f1d5rCTq2A9_caGpeUqx6K8rWokwckIjdHaW9xm7Cd7GpdP6ZoZ2y-_DF1q-idmV8KqhBl-V-lJZufbKRM1JavoJLL1noSGVSsSRHVG8_vMDKscesrTroKDTwFDQrAZ6EZo__QE/s200/Peran%252C+Fungsi+dan+Kewenangan+Pengadilan+Agama+%2528PA%2529.jpg" title="Peran, Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama (PA)" width="200" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <b><i><a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/peran-fungsi-dan-kewenangan-pengadilan.html" rel="nofollow" target="_blank">Peran, Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama (PA)</a></i></b> - <i>Pengadilan Agama</i> merupakan kerangka sistem dan tata hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lahirnya UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mempertegas kedudukan dan <b><i>kekuasaan Peradilan Agama</i></b> sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 UU No.14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman juga memurnikan fungsi dan susunan organisasinya agar dapat mencapai tingkat sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang sebenarnya tidaklah lumpuh dan semu sebagaimana masa sebelumnya. <br /> <br /> Dalam kahidupan dimasyarakat kita permasalahan yang dihadapi sangatlah kompleks diantaranya masalah-masalah yang berhubungan dengan perkawinan yang dalam penyelesaian perkaranya dikhususkan pada pengadilan Agama. <br /> <br /> <b><i>Peran Pengadilan Agama</i></b> dibidang perkawinan maupun dibidang waris yang mempunyai hukum formil maupun materiil yang jelas diantaranya mengenai dalam hal-hal yang diatur dengan acara khusus dipengadilan agama, yang akan dibahas dalam makalah ini. <br /> <br /> <br /> <br /> Rumusan Masalah <br /> a. Apa saja hal-hal yang <i>diatur secara khusus di Pengadilan Agama</i>? <br /> b. Bagaimana <i>prosedur penyelesaian sengketa</i> dalam hal yang khusus diatur di Pengadilan Agama? <br /> <br /> 3. Tujuan Penulisan <br /> a. Mengetahui hal-hal yang diatur secara khusus di Pengadilan Agama. <br /> b. Mengetahui prosedur penyelesaian sengketa dalam hal yang khusus diatur di Pengadilan Agama. <br /> <br /> B. PEMBAHASAN <br /> <br /> <h3> 1. Cerai Talak </h3> <br /> Diatur dalm pasal 66-72 UU No. 7/ 1989, pasal 14-18 PP.No.9/1975, BAB XVI pasal 113-148 KHI, sebagai hukum acara khusus. Adapun Tatacara penyelesaian permohonan cerai talak diatur sebagai berikut: <br /> <br /> <h4> a. Perceraian hanya dapat dilakukan dimuka sidang. </h4> Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (pasal 39 (1) UUP). <br /> <br /> Permohonan cerai talak, meskipun memakai istilah permohonan tetapi harus diproses sebagai perkara contentius, karena di dalamnya mengandung unsur sengketa serta untuk melindungi hak-hak istreri dalam mencari upaya hukum. <br /> <br /> <h4> b. Surat Pemohonan cerai talak </h4> Seorang suami yang beragama Islam (melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam), yang akan menceraikan isterinya mengajukan <i><b>permohonan kepada Pengadilan Agama</b></i> untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak (pasal 86 ayat (1) UU -PA). <br /> <br /> Permohonan tersebut di atas memuat:a.)Nama, umur dan tempat kediaman pemohon, yaitu suami dan termohon yaitu isteri.b .)Alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak (pasal 67 UU – PA) <br /> <br /> Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri (pasal 39 ayat (2) UUP). Alasan-alasan untuk melakukan perceraian telah diatur secara limitatif dalam penjelasan pasal 39 (2) UUP, pasal 19 PP. No. 9/ 1975, pasal 116 KHI.. <br /> <br /> Petitum dalam surat permohonan cerai talak dapat berbunyi:1.) “Mengabulkan permohonan Pemohon”. 2.)“Menetapkan, mengijinkan kepada Pemohon A untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon B di depan sidang Pengadilan Agama ……”.3.)“Menetapkan akan membuka sidang guna menyaksikan ikrar talak Pemohon dimaksud”. 4.) “Menetapkan biaya menurut hukum”.Sesuai apa yang dikehendaki oleh pasal 14 PP. No. 9/ 1975, pasal 66 ayat (1) UU-PA <br /> <br /> <h3> 2. Cerai Gugat </h3> Gugatan cerai (cerai gugat) diatur dalam pasal 40 UU No. 1/ 1974, pasal 20 – 36 PP. No. 9/1975, pasal 73 – 88 UU No. 7/1989, pasal 113 – 148 Kompilasi Hukum Islam adapun tata cara penyelesaian cerai gugat di atur sebagai berikut: <br /> <br /> a. Gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan Agama : 1) Cerai gugat diajukan oleh seorang isteri yang melakukan perkawinan menurut agama Islam (penjelasan pasal 20 PP No. 9/1975). 2) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan agama (pasal 40 ayat (1) pasal 63 ayat (1) tahun 1974). <br /> <br /> b. Surat gugatan cerai memuat: nama, umur dan tempat kediaman penggugat, yaitu isteri, dan tergugat yaitu suami; alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian; petitum perceraian. <br /> <br /> c. Gugatan cerai dapat diajukan berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 1/1974, pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, pasal 116 dan 51 Kompilasi Hukum Islam, yaitu: a)Suami berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;b)Suami meninggalkan isteri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin isteri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;c)Suami mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;[1]<br /> <br /> <b>Gugatan perceraian</b> diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali dalam hal: <br /> <br /> a. Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa ijin tergugat, maka gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, <br /> <br /> b. Penggugat bertempat kediaman di Luar negeri, maka gugatan perceraian juga diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat, <br /> <br /> c. Penggugat dan tergugat bertempat kediaman di Luar negeri, maka gugatan diajukan kepada <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/peran-fungsi-dan-kewenangan-pengadilan.html" rel="nofollow" target="_blank"><i>Pengadilan Agama</i></a> yang daerah hukumnya meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Jakarta Pusat (pasal 73 UU No. 7/1989). <br /> <br /> Gugatan cerai diproses di Kepaniteraan Gugatan dan dicatat dalam Register Induk Perkara Gugatan.[2]<br /> <br /> d. Pemanggilan Pihak-pihak <br /> <br /> Pemanggilan pihak-pihak dalam perkara cerai gugat dilakukan sama dengan panggilan dalam perkara cerai talak. Panggilan terhadap para pihak yang tempat kediamannya berada di wilayah Pengadilan lain, dilakukan melalui Pengadilan Agama di Tempat kediaman pihak yang dipanggil (pasal 103 (2) UU-PA).[3]<br /> <br /> e. Pemeriksaan <br /> <br /> Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di Kepaniteraan. Pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup, demikian pula pemeriksaan terhadap saksi-saksi (pasal 80 UU No. 7/1989, pasal 33 PP No. 9/ 1975) <br /> <br /> Tenggang waktu antara pendaftaran perkara dengan pemeriksaan sama <a href="http://www.faktalagi.com/2016/12/fakta-cara-keharmonisan-rumah-tangga.html" rel="nofollow" target="_blank">dengan</a> dalam perkara cerai talak. <br /> <br /> f. Komulasi perkara <br /> <br /> Gugatan soal pengausaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 86 (1) UU-PA).Tata cara pemeriksaan komulasi perkara ini sama dengan dalam perkara cerai talak. Apabila tergugat mengajukan rekonpensi maka diselesaikan menurut tata cara rekonpensi <br /> <br /> g. Upaya perdamaian <br /> <br /> Upaya perdamaian dalam perkara gugatan cerai dilakukan sama seperti dalam perkara cerai talak. <br /> <br /> h. Gugat provisionil <br /> <br /> Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditumbuhkan, Pengadilan dapat mengijinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah (pasal 77 UU-PA, pasal 24 PP No. 9/1975). <br /> <br /> Permohonan tersebut dapat diajukan secara lisan dalam persidangan dan dicatat dalam berita acara Persidangan. Ijin untuk tidak tinggal dalam satu rumah diberikan oleh Hakim dalam persidangan dan dicatat dalam berita acara persidangan. <br /> <br /> Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, <b><i>pengadilan</i></b> dapat: <br /> <br /> a. Menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami <br /> <br /> b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak. <br /> <br /> c. Menentukan hal-hal yang perlu menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri (pasal 78 UU-PA, pasal 24 PP No. 9/1975)[4]<br /> <br /> <br /> <br /> <h3> 3. Acara li’an </h3> Tata cara li’an diatur dalam KHI Pasal 127 sebagai berikut : <br /> <br /> a. Suami bersumpah empat kali dengan kata tuduhan zina dan atau pengingkaran anak tersebut, diikuti sumpah ke lima dengan kata-kata,. “Laknat Allah atas dirinya apabila tuduhan dan atau pengingkaran tersebut dusta”. <br /> <br /> b. Istri menolak atas tuduhan dan atau pengingkaran tersebut tidak benar”. Diikuti sumpah kelima dengan kata-kata murka Allah atas dirinya bila” tuduhan dan atau pengingkaran tersebut benar”. <br /> <br /> c. Tata cara pada huruf a dan b tersebut satu kesatuan yang tak terpisahkan. <br /> <br /> d. Apabila tatacara pada huruf a tidakdiikuti dengan tatacara huruf b, maka dianggap tidak terjadi li’an. <br /> <br /> Dan pasal 128 bahwa li’an hanya sah apabila dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama.[5]<br /> <br /> <h3> 4. Khuluk </h3> a. Terjadinya khuluk: 1) khuluk ialah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya (pasal 1 huruf i KHI) 2) perceraian dengan jalan khuluk merupakan tata cara khusus yang diatur dalam pasal-pasal 1 huruf i, 8, 124, 131, 148, 155, 161, dan 163 KHI.3) perceraian dengan khuluk karena pelanggaran ta’lik talak diselesaikan menurut tata cara cerai gugat . <br /> <br /> b. Tata cara khuluk : 1) gugatan perceraian disampaiakan kepada PA yang mewilayai tempat tinggalnya disertai alasan-alasannya 2) khuluk harus didasarkan atas alasan perceraian sesuai ketentuan yang berlaku 3) PA selambat-lambatnya satu bulan memanggil istri dan suaminya untuk didengar alasan-alasan dan keterangannya 4) dalam persidangan tersebut PA memberikan penjelasan tetang akibat khuluk dan memberikan nasihatnya.[6]<br /> <br /> <h3> 5. Pembatalan Perkawinan </h3> Pembatalan pernikahan adalah mekanisme yang dijamin hukum. Pasal 22 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebut tegas bahwa ‘perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan’. Permohonan pembatalan dapat diajukan isteri atau suami. Pasal 22 UU No. 1/1974 menyatakan bahwa perkawinan dapat di batalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. <br /> <br /> Namun demikian perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat tidak dengan sendirinya menjadi batal, melainkan harus melalui putusan pengadilan. Pasal 37 PP No. 9/1975 menegaskan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Hal ini mengingat bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami istri maupun terhadap keluarga. Maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi di luar pengadilan. <br /> <br /> Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian. Hal-hal yang berhubungan dengan pengajuan, pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara yang tersebut dalam pasal 20-35 PP No. 9/1975, yaitu tatacara penyelesaian gugatan perceraian (pasal 38 PP No. 9/1975). <br /> <br /> <h3> 6. Izin Poligami </h3> Permohonan ijin beristeri lebih dari seorang (poligami) diatur dalam pasal-pasal 3, 4 dan 5 UU No. 1/1974, pasal 40 – 44 PP No. 9/1975, pasal 55 – 59 Kompilasi Hukum Islam. Adapun tata cara permohonan ijin poligami diatur sebagai berikut: <br /> <br /> a. Poligami harus ada ijin dari <i>Pengadilan Agama</i> Seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang (poligami) harus mendapat ijin lebih dahulu dari Pengadilan Agama di tempat tinggalnya (pasal 4 ayat (1) UU No. 1/1974). <br /> <br /> b. Kewenangan relatif PA: Permohonan ijin untuk beristeri lebih dari seorang diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya (pasal 4 ayat (1) UU No. 1/1974) <br /> <br /> c. Surat Permohonan ijin beristeri lebih dari seorang harus memuat: nama, umur, dan tempat kediaman Pemohon, yaitu suami dan termohon, yaitu isteri/ isteri-isteri; alasan-alsan untuk beristeri lebih dari seorang; petitum. <br /> <br /> Permohonan ijin poligami merupakan perkara contentius, karena harus ada (diperlukan) persetujuan isteri. Karena itu, perkara ini diproses di Kepaniteraan Gugatan dan didaftar dalam perkara Register Induk Perkara Gugatan. <br /> <br /> Dalam pemanggilan pihak-pihak Pengadilan Agama harus memanggil dan mendengar pihak suami dan isteri ke persidangan. Panggilan dilakukan menurut tata cara pemanggilan yang diatur dalam hukum acara perdata biasa yang diatur dalam pasal 390 HIR dan pasal-pasal yang berkaitan. (selanjutnya lihat Bab IV Bagian G tentang Pemanggilan pihak-pihak). <br /> <br /> Pemeriksaan permohonan ijin poligami a) dilakukan oleh <a href="http://www.faktalagi.com/2016/12/fakta-cara-keharmonisan-rumah-tangga.html" rel="nofollow" target="_blank">Majelis Hakim </a>selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan beserta lampiran-lampirannya (pasal 42 ayat (2) PP No. 9/1975).b)Pada dasarnya, pemerisaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali apabila karena alasan-alasan tertentu menurut pertimbangan hakim yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan,c) pemeriksaan dapat dilakukan dalam sidang tertutup (pasal 17 yat (1) UU No. 14/1970) <br /> <br /> Pembuktian : <b><i>Pengadilan Agama</i></b> kemudian memeriksa mengenai: <br /> <br /> a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, sebagai syarat alternatif. <br /> <br /> b. Ada atau tidak adanya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, yang harus dinyatakan didepan sidang. <br /> <br /> c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak <br /> <br /> d. ada atau tidak adnya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu. <br /> <br /> Sekalipun sudah ada persetujuan tertulis dari isteri persetujuan ini harus dipertegas dengan persetujuan lisan di depan sidang, kecuali dalam hal isteri telah dipanggil dengan patut dan resmi tetapi tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya. <br /> <br /> Persetujuan dari isteri tidak diperlukan lagi dalam hal: <br /> <br /> - isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak mungkin menjadi pihak dalam perjanjian; atau <br /> <br /> - tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; atau <br /> <br /> - karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan agama. <br /> <br /> Putusan : Apabila Pengadilan Agama berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan Agama memberikan putusannya yang berupa ijin untuk beristri lebih dari dari seorang, Terhadap putusan ini, baik isteri maupun suami dapat mengajukan banding atau Kasasi. <br /> <br /> Biaya perkara : dibebankan kepada Pemohon (pasal 89 ayat (1) UU No. 7/1989). <br /> <br /> Pelaksanaan poligami : Pegawai pencatat nikah dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum ada ijin dari Pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.[7]<br /> <br /> <h3> 7. Wali Adhol </h3> Diatur dalam Peraturan Mentri Agama No 2 Tahun 1987 tangal 28 Oktober 1987 tentang wali hakim. Wali Adhol adalah wali nasab yang mempunyai kekusaan untuk menikahkan mempelai wanita yang berada dibawah perwalianya, tetapi ia enggan atau tidak mau menikahkan sebagai layaknya seorang wali yang baik. <br /> <br /> <h4> Tata cara penyelesaian wali adhol </h4> <br /> a. Menetapkan adholnya wali ditetapkan dengan keputusan PA <br /> <br /> b. Calon mempelai wanita mengajukan permohonan penetapan adholnya wali dengan surat permohonan. <br /> <br /> c. Surat permohonan memuat <br /> <br /> Identitas calon mempelai wanita sebagai pemohon. <br /> <br /> <h3> 8. Acara Penyelesaian sengketa harta perkawinan </h3> a.) Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan agama (pasal 98 KHI) b.) perselisihan mengenai harta bersama dapat berupa: 1) penentuan harta bersama suami istri; 2) pemeliharaan dan pemanfaatan harta bersama suami istri; 3) penentuan bagian masing-masing suami istri; dan 4) pembagian harta bersama suami istri. C.) sengketa harta perkawinan dapat timbul karena: 1) putusnya perkawinan, baik karena kematian maupun karena perceraian, atau 2) tanpa putusnya perkawinan. D.)penyelesaian sengketa harta perkawinan dapat diajukan: 1) bersama-sama dengan perkara perceraian, 2) setslah terjadinya perceraian, atau 3) setelah terjadinya kematian salah satu pihak dari suami istri atau kedua suami istri. E.) dalam hal salah satu dari suami atau istri mengjukan perkara perceraian, maka dapat diajukan sekaligus mengenai penyelesaian harta bersama suami istri, baik dalam kompensi dari penggugat/pemohon ataupundalam bentuk rekonpensi dari tergugat/ termohon ( pasal 66 (5) dan pasal 86 (86 (1) UU Np. 7/1989). F.) hakim berwenang untuk mempertimbangkan apkah penggabungan penyelesaian sengketa harta bersama tersebut dapat diterima dan diselesaikan sekaligus bersama-sama dengan perceraian atau tidak diterima sehingga harus diselesaikan setelah perceraian terjadi sebagai perkara tersendiri. G.) dalam hal tuntutan mengenai harta bersama digabungkan denagn perceraian, maka ia tunduk pada putusan sengketa perceraian, sehingga jika perkara perceraian ditolak (tidak diterima), maka perkara harta bersama harus tidak diterima dan jika perkara perceraian dikabulkan maka pembagian harta bersama dapat sekaligus diselesaikan. H.)penggabungan perkara penyelesaian harta bersama dengan perceraian ini merupakan ketentuan khusus yang berlaku pada pengdilan dalam lingkungan peradilan agama. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. I.) tuntutan pembagian harta bersama dapat pula diajukan setelah perceraian terjadi, sebagai akibat perceraian. J.)demikian pula pembagian harta bersama dapat pula diajukanse telah perkawinan putus karena kematian dan dapat pula dibarengi dengan pembagian harta waris. K.) dalam hal terjadi sengketa kepemilihan maka: 1) sepanjang hal itu mengenai penentuan apakah harta sengketa merupakan harta bersama atau harta pribadi suami/istri, maka hal ini harus diselesaikan oleh pengadilan agama.[8]<br /> <br /> <br /> <br /> C. PENUTUP <br /> <br /> 1. Kesimpulan <br /> <br /> Didalam Pengadilan Agama ada hal-hal khusus yang di atur dalam hukum acara khusus yaitu masalah-masalah mengenai sengketa perkawinan diantaranya cerai talak, cerai gugat, acara li’an, khuluk, pembatalan perkawinan, izin poligami, wali adhol, dan penyelesaian sengketa harta perkawinan. <br /> <br /> 2. Saran <br /> <br /> Mengetahui <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/peran-fungsi-dan-kewenangan-pengadilan.html" rel="nofollow" target="_blank"><b><i>hukum acara Pengadilan Agama</i></b></a> meruppakan hal yang penting dikuasai oleh mahasiswa syari’ah, makalah ini masih penuh dengan kekurangan dan kesempurnaan untuk itu kami minta ma’af serta kritik dan saran sangat kami harapkan. <br /> <br /> <ol> <li>Untuk lebih lengkap dan jelasnya buka Kompilasi Hukum Islam (SUHARTO) H.42 </li> <li>Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama,Yogjakarta: Pustaka Pelajar,2011. H.224 </li> <li>Ibid 225 </li> <li> Ibid 226 </li> <li>Tri Wahyudi, Abdullah, Peradilan Agama diIndonesia, Pustaka Pelajar. H.341 </li> <li>Untuk lebih jelasnya buka mukti arto h. 234-235 </li> <li>Ibid H.241-243 </li> <li>Baca Arto, Mukti H.245-250 </li> </ol> </div>

makalah Peran, Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama (PA)

Peran, Fungsi dan Kewenangan Pengadilan Agama (PA) - Pengadilan Agama merupakan kerangka sistem dan tata hukum Nasional yang berdasar...

Read more »

Sejarah Perekonomian Islam dari Masa ke Masa

<div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <img alt="Sejarah Perekonomian Islam, Sejarah Ekonomi Islam, Ekonomi Islam :Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Ekonomi Syariah: SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM," border="0" height="110" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi9fXIVNXQbhvvQPRgg07S6L8dHQlcs7dpAs8Q8pByk6MC6PIc_2Moz-QGbgK62M2XUwrHcCLPCfehczhQIPdlaGbQ8gCkBVde42XmvIFM60rjuMAYBlxW9ZgYdzSgONiU8Au7Yco9ZuILq/s200/Sejarah+Perekonomian+Islam+dari+Masa+ke+Masa.jpg" title="Perekonomian islam" width="200" /></div> <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/sejarah-perekonomian-islam-dari-masa-ke.html" rel="nofollow" target="_blank">Sejarah Perekonomian Islam dari Masa ke Masa</a> - untuk membangun sebuah bangsa yang besar diperlukan perekonomian yang mapan. oleh sebab itu sejarah perekonomian terdahulu perlu kita baca kembali untuk diterapkan di masa kini dan yang akan datang. terlebih mempelajari sejarah <i>perekonomian islam dari masa kemasa</i> disebabkan dulu islam terkenal dengan perekonomian yang mapan di dunia. <br /> <br /> <h3> Perekonomian di masa Rasulullah Saw (571-632 M) </h3> </div> <div style="text-align: justify;"> Kehidupan Rasulullah Saw dan masyarakat Muslim di masa beliau adalah teladan yang paling baik implementasi Islam, termasuk dalam bidang ekonomi. Meskipunpada masa sebelum kenabian Muhammad SAW adalah seorang pembisnis, tetapi yang dimaksudkan perekonomian di Rasulullah disini adalah pada masa Madinah. Pada periode Makkah masyarakat Muslim belum sempat membangun perekonomian, sebab masa itu penuh dengan perjuangan untuk mempertahankan diri dari intimidasi orang-orang Quraisy. Barulah pada periode Madinah Rasulullah memimpin sendiri membangun masyarakat Madinah sehingga menjadi masyarakat sejahtera dan beradab. Meskipun perekonomian pada masa beliau relative masih sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang mendasar bagi pengelolaan ekonomi. Krakter umum dari perekonomian masa itu adalah komitmennya yang tinggi terhadap etika dan norma, serta perhatiannya yang besar terhadap keadilan dan pemerataan kekayaan. Usaha-usaha ekonomi harus dilakukan secara etisb dalam bingkai syariah Islam. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sebagaimana pada masyarakat Arab lainnya, mata pencaharian mayoritas penduduk Madinah adalah berdagang , sebagian yang lain bertani, beternak, dan berkebun. Berbeda dengan makkah yang gersang. Kegiatan ekonomi pasar relative menonjol pada masa itu, dimana untuk menjaga agar mekanisme pasar tetap berada dalam bingkai etika dan moraliitas Islam Rasulullah mendirikan Al-Hisbah. Al-Hisbah adalah institusi yang bertugas sebagai pengawas pasar. Rasulullah juga membentuik Baitul Maal, sebuah institusi yang bertindak sebagai <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/sejarah-perekonomian-islam-dari-masa-ke.html" rel="nofollow" target="_blank">pengelola keuangan negara</a>. Baitul Maal ini memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian, termasuk dalam melakukankebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Untuki memutar roda perekonomian, Rasulullah mendorong kerja sama usaha di antara anggota masyarakat, misalnya Muzaraah, Mudharabah, Musaqah, dan lain-lain. Sehingga terjadi peningkatan produktivitas. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat Muslim, maka sumber penerimaan negara juga meningkat. Sumber pemasukan negara berasal dari beberapa sumber, tertapi yang paling pokok adalah zakat dan ushr. Secara garis besar pemasukan negara ini dapat digolongkan bersumber dari umat Islam sendiri, non Muslim dan umum,, sebagaimana yang tercantum di bawah ini </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> · Dari kaum Muslim </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Zakat, Ushr (5-10%), Ushr (2,5%), Zakat fitrah, wakaf, Amwal Fadila, Nawaib, Shadaqah yang lain, Khumus </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> · Dari kaum non-Muslim </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Jizyah, Kharaj, Ushr (5%) </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> · Dari umum </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ghanimah, Fay, Uang tebusan, Pinjaman dari kaum Muslim atau non-Muslim, Hadiah dari pemimpin atau pemerintah negara lain.<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftn1">[1]</a> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Harta rampasan perang (ghanimah) juga merupakan pendapatan negara, meskipun nilainya relative tidak besar jika di bandingkan dengan biaya peperangan yang dikeluarkan. Nilai harta rampasan pada dekade awal Hijrah (622-632 M) tidak lebih dari 6 juta dirham. Bila diperkirakan dengan biaya hidup di Madinah untuk rata-rata keluarga yang terdiri atas enam orang sebesar 3.000 dirham per tahun, jumlah harta itu hanya dapat menunjang sejumlah kecil dari populasi Muslim dan juga akibat perang tersebut, diperkirakan biaya untuk perang lebih dari 60 juta dirham, epuluh kali lebih besar dari harta rampasan. Kontribusi harta rampasan perang terhadap pendapatan kaum Muslim selama 10 tahun kepemimpinan Rasulullah Saw, tidak lebih dari 2 persen. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Zakat dan Ushr merupakan sumber pendapatan poko, terutama setelah tahun ke-9 H dimana zakat mulai diwajibkan. Berbeda dengan sumber penerimaan yang lain yang pemanfaatannya ditentukan oleh Rasulullah Saw. Zakat hanya boleh diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang telah digariskan oleh Alqur’an (QS At Taubah: 60). Untuk orang-orang non-Muslim, Rasulullah memungut jizyah sebagai bentuk kontribusi dalam penyelenggaraan negara. Pada masa itu besarnya jizyah satu dinar per tahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, pendeta, orang tua, penderita sakit dan semua yang menderita penyakit dibebaskan dari kewajiban ini. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Beberapa sumber pendapatan yang tidak terlalu besar berasal dari beberapa sumber, misalnya : tebusan taweanan perang, pinjaman dari kaum Muslim, khumus atas rikaz harta karun temuan pada periode sebelum Islam, amwal fadhla (harta kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris), wakaf, nawaib (pajak bagi Muslimin kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, zakat fitrah, kaffarat (denda atas kesalahan yang dilakukan seorang Muslim pada acara keagamaan), maupun sedekah dari kaum Muslim. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Setelah menyelesaikan masalah politik dan konstitusional, Rasulullah Saw merubah sistem ekonomi dan keuangan negara sesuai dengan ketentuan Alquran. Prinsip-prinsip kebijakan ekonomiyang dijelaskan Alquran adalah sebagai berikut : </div> <ol style="text-align: justify;"> <li>Allah Swt adalah penguasa tertinggi sekaligus pemilik absolut seluruh alam semesta. </li> <li>Manusia hanyalah khalifah Allah Swt di muka bumi, bukan pemnilik yang sebenarnya. </li> <li>Semua yang dimiliki dan didapatkan manusia adalah seizin Allah Swt. Oleh karena itu, manusia yang kurang beruntung mempunyai hak atas sebagian kekayaan yang dimiliki manusia lain yang lebih beruntung. </li> <li>Kekayaan harus berputar dan tidak bileh di timbun. </li> <li>Eksploitasi ekonomidalam segala bentuknya, termasuk riba, harus dihilangkan. </li> <li>Menerapkan sistem warisan sebagai media re-distribusi kekayaan. </li> <li>Menetapkan kewajiban bagi seluruh individu, termasuk orang-orang miskin.[2] </li> </ol> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <h3> <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/sejarah-perekonomian-islam-dari-masa-ke.html" target="_blank">Sejarah dan Perkembangan Perekonomian di Masa Khulafaurrasyidin </a></h3> </div> <div style="text-align: justify;"> Para khulafaurrasyidin adalah penerus kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. Karena kebijakan mereka tentang perekonomian pada dasarnya adalah melanjutkan dasar-dasar yang di bangun Rasulullah. Khalifah pertama Abu Bakar Shiddiq (51 SH- 13 H/537-634 M) banyak menemui permasalahan dalam pengumpulan zakat, sebab pada masa itu mulai muncul orang-orang yang enggan membayar zakat. Beliau membangun lagi Baitul Maal dan meneruskan sistem pendistribusian harta untuk rakyat sebagaimana pada masa Rasulullah. Beliau juga mulai melopori sistem penggajian bagi aparat negara, misalnya untuk khalifah sendiri digaji amat sedikit, yaitu 2,5 atau 2,75 dirham setiap hari hanya dari Baitul Maal. Tunjangan tersebut kurang mencukupi sehingga ditetapkan 2.000 atau 2.500 dirham dan menurut keterangan lain 6.000 dirham pertahun. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Khalifah ke dua, Umar bin khattab (40 SH-23 H/584-644 M), dipandang banyak melakukan inivasi dalam perekonomian. Umar bin khattab menyadari pentingnya sektor pertanian bagi perekonomian, karenanya ia mengambil langkah-langkah besar pengembangan bidang ini. Misalnya ia menghadiahkan tanah pertanian kepada masyarakat yang bersedia menggarapnya. Namun, siapa saja yang gagal mengelolanya selama 3 tahun maka ia akan kehilangan hak kepemilikannya atas tanah tersebut. Pada masa Umar hukum perdagangan mengalami penyempurnaan guna menciptakan perekonomian secara sehat. Umar mengurangi beban pajak terhadap beberapa barang, juga di bangun pasar-pasar, guna memperlancar arus pemasukan bahan makanan ke kota-kota. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Umar membangun Baitul Maal yang reguler dan permanen di ibu kota, kemudian dibangun cabang-cabang dan di ibu kota provinsi. Selain sebagai bendahara negara, Baitul Maal juga bertugas sebagai pelaksana kebijakan fiskal dan khalifah adalah yang berkuasa penuh atas dana tersebut. Bersamaan dengan reorganisasi Baitul Maal, umar mendirikan Diwan Islam yang pertama, yang disebut al-Diwan. Sebenarnya al-Diwan adalah sebuah kantor yang ditunjukkan untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan pensiun serta tunjangan lainnya dalam basis yang reguler dan tepat. Khalifah juga menunjukkan sebuah komite yang terdiri dari Nassab ternama untuk membuat laporan sensus penduduk Madinah sesuai dengan tingkat kepentingan dan kelasnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Permasalahan ekonomi di masa kholifah Usman bin Affan (47 SH-35 H/577-656 M) semakin rumit, sejalan dengan semakin luasnya wilayah negara Islam. Pemasukan negara dari zakat , jizyah, dan juga rampasan perang semakin besar. Pada enam tahun pertama kepemimpinannya, Balkh, kabul, Ghazni Kerman, dan Sistan ditaklukan. Untuk menata pendapatan baru, kebijakan Umar diikuti. Tidak lama, Islam mengakui empat kontrak dagang setelah negara-negara tersebut ditaklukkan, kemudian tindakan efektif diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon-pohon, buah buahan ditanam dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ali bin Abi Thalib (23 SH-40 H/600-661 M), Khalifah yang keempat terkenal sangat sederhana. Mewarisi kendali pemerintahan dengan wilayah yang luas, tetapi banyak potensi konflik dari khalifah sebelumnya, Ali harus mengelola perekonomian secara hati-hati. Ia secara sukarela menarik dirinya dari daftar penerima dana bantuan Baitul Maal, bahkan menurut yang lainnya dia memberikan 5.000 dirham setiap tahunnya. Ali sangat ketat dalam menjalankan keuangan negara. Salah satu upayanya yang monumental adalah pencetakan mata uang sendiri atas nama pemerintahan Islam, dimana sebelumnya kehalifahan Islam menggunakan uang dinar dari Romawi dan dirham dari Persia.[3] </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <h3> Pemikiran Ekonomi Islam </h3> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <h4> Kilasan Tokoh dan Pemikirannya </h4> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pemikiran para sarjana-sarjana Muslim pada masa berikutnya pada dasarnya berusaha untuk mengembangkan konsep-konsep Islam sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dengan tetap bersandar kepada Alquran dan Hadis. Memang harus diakui secara jujur bahwa para sarjana Muslim pasca Rasulullah banyak membaca karya-karya pemikir Yunani-Romawi, sebagaimana juga karya Syrian-Alexandrian, Zoroastrian, dan India. Namun, demikian mereka tidak menjiplak tulisan-tulisan pemikir-pemikir Yunani-Romawi ini melainkan memperdalam, mengembangkan, memperkaya dan memodifikasinya sesuai dengan ajaran Islam. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <h4> a. Abu Hanifa (80-150 H/699-767 M) </h4> </div> <div style="text-align: justify;"> Abu Hanifah Al-Nu’man ibn Sabit bin Zauti, lahir pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Ia meninggalkan banyak karya tulis, antara lain Al-Makharif fi Al-Fiqh, Al-Musnad, dan Al-Fiqh Al-Akbar. Abu hanifa menyumbangkan beberapa konsep ekonomi, salah satunya adalah salam, yaitu suatu bentuk transaksi dimana antara pihak penjual dan pembeli sepakat bila barang yang dibeli dikirimkan setelah dibayar secara tunai pada waktu kontrak disepakati. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Salah satu kebijakannya adalah menghilangkan ambiguitas dan perselisihan dalam masalah transaksi, hal ini merupakan salah satu tujuan syariah dalam hubungannya jual beli. Dia menyebutkan contoh, murabahah. Dalam murabahah presentase kenaikan harga (mark up) didasarkan atas kesepakatan antara penjual dan pembeli terhadap harga pembelian yang pembayarannya diangsur. Perhatian Abu hanifa sangat perhatian pada orang-orang lemah. Ia tidak membebaskan perhiasan dari zakat dan akan membebaskan kewajiban membayar zakat bagi pemilik harta yang dililit hutang. Beliau tidak memperbolehkan pembagian hasil panen (muzara’ah) dari penggarap kepada pemilik tanah dalam kasus tanah yang tidak menghasilkan apa pun. Hal ini dilakukan untuk melindungi para penggarap yang umumnya orang lemah. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <h4> b. Abu Yusuf ( 113-182 H/731-798 M) </h4> </div> <div style="text-align: justify;"> Abu Yusuf barangkali merupakan fuqoha pertama yang memiliki buku (kitab) yang secara khusus membahas masalah ekonomi. Kitabnya yang berjudul Al-Kharaj, banyak membahas <i>ekonomi publik</i>, khususnya tentang perpajakan dan peran negara dalam pembangunan ekonomi. Dalam pemerintahan Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fiqh yang sangat populer, yaitu Tasarruf al-Imam ‘ala Ra’iyyah Manutun bi al-Mashlahah (setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan mereka). Ia menekankan pentingnya sifat amanah dalam mengelola uang negara, uang negara bukan milik khalifah, tetapi amanat Allah dan rakyatnya yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ia sangat menentang pajak atas tanah pertanian dan mengusulkan penggantian sistem pajak tetap atas tanah menjadi sistem pajak proporsional atas hasil pertanian, sistem proporsional ini dirasa lebih mencerminkan rasa keadilan. Dalam aspek mikro ekonomi, Abu Yusuf juga telah mengkaji, bagaimana mekanisme harga bekerja dalam pasar, kontrol harga, serta apakah pengaruh berbagai perpajakan terhadapnya. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <h4> c. Muhammad bin Al-Hasan Al-Shaybani (132-189 H/750-804 M) </h4> </div> <div style="text-align: justify;"> Muhammad bin Al-Hasan telah menulis beberapa buku, antara lain kitab al-Iktisab fiil Rizq al-Mustahab (Book on Earning a Clean Living) dan kitab al Asl. Buku yang pertama banyak membahas berbagai aturan Syariat tentang ijarah, tijarah, ziraah, dan sinaah. Perilaku konsumsi ideal seorang Muslim menurutnya adalah sederhana, suka memberikan derma, tetapi tidak suka meminta-minta. Buku yang kedua membahas berbagai bentuk transaksi/kerja sama usaha dalam bisnis, misalnya salam, sharikah, dan mudharabah. Buku-buku yang ditulis Muhammad bin al-Hasan ini mengandung tinjauan normatif sekaligus positif, sebagaimana karya kebanyakan sarjana Muslim. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <ol> <li>Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hlm. 97-99 </li> <li>Azyumardi Azra, Sejarah pPmikiran Ekonomi Islam; (Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer), Depok : Gramatama Pubishing, hlm 77 </li> <li>Pusat Pengkaji dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), Ekonomi Islam, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, hlm. 101-104 </li> </ol> Demikian makalah kami tentang<a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/sejarah-perekonomian-islam-dari-masa-ke.html" target="_blank"> Sejarah perekonomian Islam dari masa kemasa</a>, semoga dapt bermanfaat bagi kita semua. <br /> <ol> </ol>

Artikel makalah Sejarah Perekonomian Islam dari Masa ke Masa

Sejarah Perekonomian Islam dari Masa ke Masa - untuk membangun sebuah bangsa yang besar diperlukan perekonomian yang mapan. oleh sebab i...

Read more »

Fungsi dan Peran Hukum di Lingkungan Masyarakat

<h2 style="clear: both; text-align: center;"> <span style="color: #0000ee;"><u>Fungsi dan Peran Hukum di Lingkungan Masyarakat</u></span></h2> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQBOcVMyuq3rqlV-66RNYZlPBgqlr7zmr3rf-VA2zs-9Fiqc-bO1mKucinSiFGtGmN9bH94S202CTz8WWmbqMpqrdXZ7jYhFioJJjm7H_WshXVAu5DJ9ncY6uzUjSOwNPH_9pIv-X3WBIX/s1600/Peran+Hukum+dalam+masyarakat.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Fungsi dan peran huum di lingkungan masyarakat, posisi hukum di masyarakat" border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQBOcVMyuq3rqlV-66RNYZlPBgqlr7zmr3rf-VA2zs-9Fiqc-bO1mKucinSiFGtGmN9bH94S202CTz8WWmbqMpqrdXZ7jYhFioJJjm7H_WshXVAu5DJ9ncY6uzUjSOwNPH_9pIv-X3WBIX/s200/Peran+Hukum+dalam+masyarakat.jpg" title="Gambar hukum" width="200" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b><i>Fungsi dan Peran Hukum di Lingkungan Masyarakat</i></b> - <span style="text-align: justify;">Derrida dan Positions (1981) mengungkapkan bahwa jejak <b>kekerasan dalam hukum</b> selalu terlupakan oleh perjalanan waktu dan tersembunnyikan oleh berbagai fiksi tentang moralitas penegak hukum. Akibatnya, kita sering tidak mengenali lagi adanya kekerasan yang diproduksi oleh berbagai produk hukum dan menganggapnya sebagai sebuah hal yang wajar, bahkan tidak jarang menganggapnya sebagai keharusan moral dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.</span></div> <div style="text-align: justify;"> <br /> Rumusan Masalah <br /> <br /> <ol> <li>Bagaimana <b><i>konflik di masyarakat</i></b>?</li> <li>Bagaimana <b><i>hukum penyelesaian konflik</i></b>?</li> <li>Bagaimana <i><b>alternative penyelesaian konflik</b></i>?</li> </ol> <br /> <br /> <br /> <br /> C. Tujuan <br /> <br /> 1. Untuk <b>mengetahui konflik di masyarakat </b><br /> <br /> 2. Untuk <b>mengetahui hokum penyelesaian konflik </b><br /> <br /> 3. Untuk <b>mengetahui alternative penyelesaian konflik</b><br /> <br /> <h3> <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/09/fungsi-dan-peran-hukum-di-lingkungan.html" target="_blank">Konflik di Masyarakat</a></h3> <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/09/fungsi-dan-peran-hukum-di-lingkungan.html" target="_blank">Pertentangan atau konflik</a> sosial jika ditinjau secara psikologis dapat dikatakan sebagai refleksi dari kondisi psikis manusia dalam kerangka interaksi sosialnya. Struktur energi psikis manusia yang terdiri atas ego dan super ego merupakan proses dinamik individu. Dalam proses tersebut sering terjadi pertentangan antara kebutuhan dan keinginan ego dengan norma-norma yang dipegang oleh super ego. Ego sebagai lembaga yang bekerja untuk mencapai tujuan berada pada garis persimpangan antara keinginan untuk secepatnya tercapai dengan kekuatan super ego yang selalu mempertimbangkan norma dan nilai dalam usaha mencapai tujuan ego. <br /> <br /> Interaksi antara individu dalam kelompoknya mempertemukan berbagai macam ego dan berbagai pertimbangan super ego dan tentu saja hal ini menyebabkan pentingnya pelembagaan ego dan super ego tersebut dalam suatu proses integrasi. Jika teori psiko-analitis itu kita proyeksikan dalam kehidupan sosial untuk mengkaji konflik sosial, maka prinsip-prinsip seperti diatas akan kita temukan sebagai gejala sosial. Pertentangan sosial dengan integrasi dalam hal ini mempunyai fungsi ganda dalam mencapai tujuan ego atau lembaga ego. <br /> <br /> Dalam hal ini ego diwakili oleh adanya harapan-harapan dan super ego diwakili oleh adanya standar normatif. Pertentangan antara harapan dan standar normatif ini dapat terjadi di mana-mana, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok yang lebih besar, baik dalam suatu status sosial tertentu maupun antar kelas sosial. <br /> <br /> Dalam mengkomunikasikan harapannya kelompok yang berkepentingan dihadapkan pada kekuatan norma dan tata nilai masyarakat yang secara konsensual diterima sebagai nilai universal. Antara komunikasi harapan dengan standar normatif tidak selalu sejalan, sehingga komunikasi harapan ini masih harus melalui proses pertimbangan super ego. Ketidaksesuaian pandangan antara kedua kekuatan tersebut menimbulkan suatu sikap yang bertentangan yang diwujudkan dengan kesalahpahaman di antara keduanya. Pada tahap pertama akan lahirlah yang dikatakan dengan pernyataan konflik baik dalam bentuk pernyataan maupun bentuk-bentuk langsung dalam berbagai aksi. <br /> <br /> Dalam menghadapi standar normatif ini kelompok yang berkepentingan akan selalu berusaha membentangkan tujuan-tujuannya atau harapan-harapannya di atas tebaran tata nilai yang dijadikan standar dengan berusaha mengadakan rasionalisasi. <br /> <br /> Dalam hal ini sering mengakibatkan terjadinya <i>konflik dalam bentuk perdebatan</i>. Bentuk lain yang lebih ekstrim dari konflik ini adalah penyimpangan tingkah laku yang diaktualisasikan secara demonstratif maupun tingkah laku yang bersifat mediator. Rasionalisasi yang dilancarkan oleh pihak ego dimaksudkan untuk mencapai penafsiran moralitas yang relevan yang memungkinkan masing-masing pihak mewujudkan kehendaknya. Rasionalisasi yang sering memperuncing konflik dipengaruhi pula oleh proses sosialisasi individu di mana hubungan manusia dengan norma-norma telah berubah, sehingga ia merasa benar-benar harus berbuat sesuai dengan apa yang diharapkan. Disinilah puncak dari suatu konflik. <br /> <br /> Berdasarkan uraian tersebut maka dapat kita katakan bahwa pada <i>awalnya konflik</i> di mulai dengan pertentangan yang bersifat ideologis dan kemungkinan akan berakhir pada saat salah satu pihak memaksakan pengertian mereka tentang moral maupun suatu harapan yang diikuti dengan kesadaran bahwa salah satu di antaranya telah berbuat kekeliruan. Ini harus kita sadari sebagai konsekuensi teringan dari suatu konflik ideologis atau perbedaan ideologi. Konsekuensi yang lebih berat juga bisa muncul dalam bentuk sangsi maupun aksi tertentu.[1]<br /> <br /> <h3> <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/09/fungsi-dan-peran-hukum-di-lingkungan.html" target="_blank">Hukum Penyelesaian Konflik</a></h3> Salah satu sumber utama <i>konflik dan kekerasan</i> di berbagai daerah adalah kondisi penegak hukum di Indonesia yang sangat lemah. Ditambah lagi dengan berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi dalam pengaturan social ekonomi, politik dan pemanfaatan sumber daya alam, bahkan kehidupan budaya. Berbagai perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan umum pun berkecambuk dan meledak menjadi tragedi kemanusiaan yang sangat memilukan dan mengerikan.[2]<br /> <br /> Penduduk yang mendiami wilayah negara republik Indonesia harus mengatakan bahwa <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/09/fungsi-dan-peran-hukum-di-lingkungan.html" target="_blank">pelaksanaan hukum</a> di negeri ini telah menjadi sumber utama yang menyebabkan timbulnya berbagai konflik dan kekerasan di Indonesia. Periode otoritarian yang intens selama empat dasawarsa pada masa orde lama dan orde baru telah menghasilkan sistem hukum represif yang tidak saja dirasakan akibatnya secara langsung oleh masyarakat, tetapi secara tidak langsung telah membentuk kesadaran, perilaku, dan struktur sosial yang bersendikan pada kekerasan sebagai norma utama. Oleh karena itu, wajah hukum di Indonesia adalah biografi kekerasan yang kita lakukan selama bertahun-tahun. <br /> <br /> Melalui berbagai produk perundang-undangan maupun praktek hukum yang dilakukan oleh birokrasi, aparat keamanan dan pengadilan, dapat diketahui bagaimana kekerasan beroperasi serta memproduksi diri dalam berbagai sikap dan perilaku sosial masyarakat di Indonesia. Pelaksanaan hukum di Indonesia telah melembagakan kekerasan dalam berbagai bentuk pengaturan, kebijakan dan putusan hukum yang menyebabkan terjadinya ketimpangan social ekonomi, diskriminasi dan perilaku kekerasan sehari-hari. <br /> <br /> Sebagai contoh tindakan penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan dalm berbagai peristiwa main hakim sendiri atau konflik di berbagai daerah justru sering memperoleh dukungan dan pengesahan adri lingkungan masyarakat sekitar. Akibatnya ketika aparat keamanan mengambil tindakan hukum terhadap pelakunya, masyarakat justru memberikan reaksi balik dengan menuntut pembebasan pelaku dan menyerang aparat keamanan. Sepertinya kekerasan merupakan keharusan moral yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau konflik. <br /> <br /> Keadaan tersebut disebabkan masyarakat Indonesia tertentu mengalami kesulitan untuk mengenali lagi referensi lain dalam kehidupan sosialnya selain kekerasan itu sendiri. Pola represifnyang beroperasi selama rezim otoritarian telah memberikan pengalaman kekerasan pada masyarakat Indonesia, sehingga mereka kehilangan kapasitas, kreativitas sosial dan imajinasi hukum dalam menyelesaikan berbagai konflik yang dihadapi selain yang menggunakan cara-cara kekerasan. Apa yang dilakukannya tidak lebih dari bentuk reproduksi atau berbagai nilai dan norma yang dikenalinya dari berbagai aturan serta praktik hukum yang dialaminya. <br /> <br /> Apa yang terjadi di Sampit, Maluku, dan Poso misalnya, merupaka refleksi dari miskinnya kreativitas social dalam menyelesaikan konflik di antara mereka. Sekalipun telah dikenal adanya berbagai kearifan tradisional untuk menyelesaikan konflik, seperti prinsip sintuvu maroso pada penduduk yang mendiami Poso atau prinsip kita semua bersaudara, prinsip rumah betang pada suku Dayak atau pela gandong pada masyarakat Maluku, namun kesadaran perilaku social serta struktur social yang dikenalinya hanya menyediakan kekerasan sebagai cara yang efektif untuk menyelesaikan konflik. Model-model rekonsilasi, negosiasi atau mediasi yang umumnya tersedia dalam khazanah tradisi sebagai bentuk kearifan local menjadi tumpul dan tidak dikenali dengan baik sehingga sulit untuk dipraktikkan kembali secara utuh. <br /> <br /> Perilaku kekerasan justru dihidupkan kembali oleh berbagai aturan dan praktik hukum negara yang mengenalkan kembali pola-pola kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik. Aturan hukum yang disuplai oleh Negara telah menghancurkan kesadaran dan norma-norma social masyarakat lokal yang selama bertahun-tahun telah berhasil mempertahankan tatanan social di antara mereka. Sebagai contoh, penyeragaman struktur pemerintahan desa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 yang telah menghancurkan struktuur kepemimpinan lokal. Kemudian kebijakan birokrasi dalam pengelolaan hutan yang memberikan konsesi HPH (hak pengusahaan hutan) bagi segelintir orang yang tidak saja telah menyebabkan kehancuran lingkungan alam, tetapi juga menghancurkan kesadaran kultural yang dimilikinya, ditambah lagi dengan berbagai diskriminasi yang mereka rasakan dalam berbagai kebijakan politik dan pemerintahan serta penegakan hukum yang sangat lemah yang telah melahirkan perasaan ketidakadilan yang meluas. <br /> <br /> Contoh lain, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah. Undang-undang dimaksud, dalam pelaksanaannya menciptakan diskriminasi antara penduduk kelahiran setempat dengan penduduk pendatang. Yang disebutkan terakhir itu, akan melahirkan penduduk putra daerah dan penduduk pendatang. Putra daerah diharapkan mendapat prioritas pada jabatan-jabatan tertentu. Hal itu akan memicu konflik sosial di masa akan datang bila tidak diluruskan oleh perncang roh (jiwa) peraturan perundang-undangan otonomi daerah dimaksud. <br /> <br /> Semuanya itu telah menghilangkan kapasitas dan kreativitas sosial yang mereka miliki pada saat harus berhadapan dengan konflik yang setiap saat dapat timbul dalam kehidupan sosial mereka. Mereka hanya mengenal kekerasan sebagai satu-satunya cara yang disuplai dan dilembagakan oleh berbagai aturan dan praktik hukum negara. Dalam kondisi seperti ini, tidak sepenuhnya dapat disalahkan bila mereka menggunakan kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik. Dalam hal ini yang terjadi bukan hanya karena adanya ketidakpercayaan pada hukum dan aparat hukum, tetapi lebih dari itu, yaitu masyarakat memang tidak terlatih untuk mengembangkan kreativitas sosial dan imajinasi hukum dalam menyelesaikan berbagai konflik yang dihadapinya selain dengan jalan kekerasan. <br /> <br /> <h3> <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/09/fungsi-dan-peran-hukum-di-lingkungan.html" target="_blank">Alternative Penyelesaian Konflik</a></h3> <h4> Gejala-gejala yang Menimbulkan Pertentangan Sosial</h4> Masih ada satu cara memandang masyarakat yang dapat menimbulkan pertentangan sosial atau konflik. Tinjauan ini lebih bersifat horisontal yaitu dengan menilai pola hubungan dan cara pandang antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya. Dalam hal ini beberapa kemungkinan bisa terjadi. Ketertutupan dan fanatisme satu kelompok sosial membuka peluang bagi kelompok sosial lainnya untuk merasa curiga dan memberikan gambaran negatif terhadap kelompok tersebut. Demikian pula fanatisme pada kelompok menimbulkan perasaan super dan memandang kelompok lain lebih rendah. Keterikatan satu kelompok etnis pada referens group etnisnya menyebabkan kelompok etnis tersebut mengabaikan kelompok-kelompok etnis lainnya. Kenyataan-kenyataan seperti itu juga dapat menimbulkan konflik antar kelompok sosial. <br /> <br /> Secara sistematis dalam bagian ini akan dibahas gejala-gejala perilaku sosial yang menyebabkan timbulnya konflik antar kelompok sosial yang terdiri atas prasangka, diskriminasi, dan pandangan etnosentris.<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftn3">[3]</a><br /> <br /> <h4> Prasangka</h4> Prasangka merupakan salah satu bentuk sikap sosial yang dapat terjadi antara satu orang dengan orang lain dan dapat pula berlaku antara satu kelompok dengan kelompok lain. Prasangka dapat berorientasi kepada hal positif, tetapi umumnya dalam studi sosilogi diarahkan kepada sikap negatif. <br /> <br /> Prasangka sebagai suatu sikap tidaklah merupakan bawaan dasar dari individu melainkan merupakan hasil proses interaksi antar individu atau golongan. Atau lebih tepat kalau prasangka itu merupakan hasil proses belajar dan pengenalan individu dalam perkembangannya. Pada prinsipnya seseorang akan bersikap tertentu terhadap orang lain atau terhadap suatu kelompok apabila ia telah memiliki pengetahuan itu tidak dapat kita pastikan apakah bersifat positif atau negatif. Pengetahuan itu akan membuat seseorang atau satu kelompok berpersepsi, berpikir, dan merasa terhadap obyek tertentu. Dari sinilah lahirnya suatu sikap dalam bentuk tingkah laku yang cenderung negatif. <br /> <br /> Prasangka negatif (stereotype) timbul bersama dengan sikap-sikap lain yang diperoleh dari penanaman nilai-nilai tertentu dan terutama sekali oleh lingkungannya. Fanatisme yang berlebihan terhadap nilai-nilai kelompok akan menimbulkan sikap apriori terhadap kelompok lain dan selalu curiga terhadap siapa saja di luar kelompoknya. <br /> <br /> Pandangan stereotype akan menyebabkan tidak terwujudnya sikap toleransi dalam masyarakat. Sehingga tiap-tiap kelompok akan selalu berusaha menempatkan kelompoknya sebagai yang paling utama tetapi dalam kondisi tertutup. Hal ini akan menimbulka konflik antar kelompok. Prasangka tidak hanya terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lain tetapi juga dapat terjadi antara satu individu dengan individu lainnya. <br /> <br /> Dengan mengetahui sebab timbulnya prasangka seperti yang telah diuraikan di atas, maka untuk kepentingan integrasi kita coba untuk menutupi permasalahan-permasalahan yang melahirkan prasangka itu dengan mencari mata rantai penghubungnya. Dalam hal ini ada beberapa usaha yang mungkin dilaksanakan yaitu: <br /> <br /> <ol> <li>Di mulai dari pendidikan anak-anak di rumah dan di sekolah oleh orang tua dan guru.</li> <li>Adanya sifat keterbukaan dalam pengertian yang luas antara satu kelas sosial dengan kelas sosial lainnya, maupun antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya.</li> <li>Memanfaatkan berbagai media massa baik cetak maupun elektronika untuk memperkenalkan berbagai kelompok dalam masyarakat/ negara bahkan dunia.</li> <li>Interaksi antar golongan secara intensif.[4]</li> </ol> <br /> <br /> Selanjutnya secara psikologis, pendekatan terhadap penanggulangan masalah stereotype ini dimulai dengan memberikan pengetahuan yang integral tentang tata hubungan berbagai nilai yang ada dalam masyarakat. Dengan pengetahuan itu diupayakan agar anggota masyarakat mampu berperasaandengan nilai-nilai itu, sehingga akan terjelmalah sikap toleransi. Pengetahuan, perasaan dan sikap toleransi inilah yang akan memberikan garis yang cenderung menghilangkan sikap prasangka itu. <br /> <br /> <h4> Etnosentris</h4> Ada kecenderungan bahwa suatu kelompok etnis tertentu merasa bahwa kebudayaan kelompoknyalah yang menempati urutan tangga teratas. Sebagai kebudayaan yang utama. Sedangkan kebudayaan etnis lain dianggapnya sesuatu yang tidak logis, aneh, bertentangan dengan kehendak alam, dan seterusnya. Inilah sumber utama bagi suatu negara yang tergolong pluralitas seperti, india, Birma, Filipina, dan negara-negara lain yang memiliki suku bangsa termasuk Indonesia, dalam rangka integrasi rasional. Kecenderungan seperti itu disebabkan karena satu kelompok etnis mengukur kebudayaan lain dengan ukuran kebudayaannya sendiri. <br /> <br /> Kecenderungan untuk menilai unsur-unsur kebudayaan lain dengan menggunakan ukuran kebudayaan sendiri inilah yang disebut dengan sikap etnosentris. Perasaan ini adalah merupakan pengembangan dari sikap pandangan in-group dan out-group yang ditanamkan kepada anggota kelompok dengan mempertajam perbedaan-perbedaan sosial anatara satu kelompok etnis dengan kelompok etnis lainnya. Begitulah anak-anak bangsa Amerika yang sejak kecil menerima stereotype-stereotype tentang orang-orang Negro. Salah satu cara menanamkan etnosentris kepada anak-anak Amerika adalah dengan mengklaim orang Negro sebagai pelaku-pelaku kejahatan, sedangkan jika ada orang kulit putih yang melakukan kejahatan dikatakan bukan orang kulit putih, tetapi dengan menyebutkan orangnya atau kelompoknya, sebagai pengecualian. <br /> <br /> Sikap etnosentris dalam masyarakat pluralis akan terus berkembang jika tidak ada wadah atau sarana integrasi yang efektif berupa suatu nilai kebudayaan yang universal. Kondisi seperti ini akan menimbulkan konflik antar golongan etnis dalam suatu negara. <br /> <br /> <h4> Diskriminasi</h4> Prasangaka yang demikian intens dan etnosentris yang fanatik akan menjurus kepada tindakan yang bersifat otoriter terhadap kelompok yang diprasangkai dan atau terhadap kelompok etnis lain. Sikap otoriter ini membuktikan perkembangan sikap prasangka dan etnosentris yang semakin meningkat dalam arti intensitasnya. Sikap prasangaka dan etnosentris ini akan mengarah kepada sikap diskriminasi tergantung pada dukungan yang diberikan oleh kebudayaan suatu kelompok etnis terhadap sikap otoriter dalam mengembangkan kekuatan dan kekuasaannya. Jika dukungan yang diberikan kuat, akan menambah kemungkinan satu kelompok etnis menguasai dan membatasi gerak perkembangan kelompok etnis lain. <br /> <br /> Dukungan perkembangan kebudayaan yang kuat terhadap sikap otoriter ini akan menjadikan sikap otoriter ini menjadi ekstrim. Pola interaksi dan komunikasi otoriter dalam perkembangan selanjutnya akan berusaha memaksakan pola kebudayaannya terhadap orang lain dan selanjutnya menyisihkan dan tidak memberikan kesempatan berkembang bagi kelompok lain.[5]<br /> <br /> <h4> Kesimpulan</h4> Interaksi antara individu dalam kelompoknya mempertemukan berbagai macam ego dan berbagai pertimbangan super ego dan tentu saja hal ini menyebabkan pentingnya pelembagaan ego dan super ego tersebut dalam suatu proses integrasi. Pertentangan antara harapan dan standar normatif ini dapat terjadi di mana-mana, baik dalam kelompok kecil maupun kelompok yang lebih besar, baik dalam suatu status sosial tertentu maupun antar kelas sosial. <br /> <br /> Salah satu <i><b>sumber utama konflik dan kekerasan</b></i> di berbagai daerah adalah kondisi penegak hukum di Indonesia yang sangat lemah. Ditambah lagi dengan berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi dalam pengaturan social ekonomi, politik dan pemanfaatan sumber daya alam, bahkan kehidupan budaya. <br /> <br /> Secara sistematis dalam bagian ini akan dibahas gejala-gejala <i>perilaku sosial</i> yang menyebabkan timbulnya konflik antar kelompok sosial yang terdiri atas prasangka, diskriminasi, dan pandangan etnosentris. <br /> <br /> <br /> <br /> DAFTAR PUSTAKA <br /> <br /> <br /> <ul> <li>Ali,Zainuddin,Sosiologi Hukum,Jakarta:Sinar Grafika,2009</li> <li>Gerungan, W.A. Dr. Dipl. Psych, Psychologi Sosial,(Jakarta: Eresco, 1977)</li> <li>Noor,Arifin,ISD; Ilmu Sosial Dasar,(Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), Cet. II (Revisi)</li> </ul> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <ol> <li>M. Arifin Noor, ISD; Ilmu Sosial Dasar,(Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), Cet. II (Revisi), hlm. 221-223</li> <li>Zainuddin Ali,Sosiologi Hukum,Jakarta:Sinar Grafika,2009,hlm.73-75</li> <li>M. Arifin Noor,op.cit,hlm. 226</li> <li>Gerungan, W.A. Dr. Dipl. Psych, Psychologi Sosial,(Jakarta: Eresco, 1977), hlm. 178</li> <li>M. Arifin Noor,op.cit,hlm.230</li> </ol> </div>

Hukum makalah Fungsi dan Peran Hukum di Lingkungan Masyarakat

Fungsi dan Peran Hukum di Lingkungan Masyarakat Fungsi dan Peran Hukum di Lingkungan Masyarakat -  Derrida dan Positions (1981) mengun...

Read more »

Pengertian Khitbah, Syarat Peminangan dan Akibat Hukum Khitbah

<h2 style="clear: both; text-align: center;"> <span style="color: #0000ee;"><u>Pengertian Khitbah, Syarat Peminangan dan Akibat Hukum Khitbah</u></span></h2> <h2 style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6uPpszNKYLuodhgCTh5d85BR5TMNcDJ7P5c1fLi8oqdYxX2_9zIqkwmFVO02QMeqi81EfBfUM4AGy_zqUpwK-cYcoYQj-2IjxSXRPRp8afgO2NdvfqhvLYgDW5h9P9cRD2Zd4PWn6LTMa/s1600/Pengertian+Khitbah%252C+Syarat+Peminangan+dan+Akibat+Hukum+Khitbah.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pengertian Khitbah, Syarat Peminangan dan Akibat Hukum Khitbah, Hukum Peminangan dalam KHI" border="0" height="116" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj6uPpszNKYLuodhgCTh5d85BR5TMNcDJ7P5c1fLi8oqdYxX2_9zIqkwmFVO02QMeqi81EfBfUM4AGy_zqUpwK-cYcoYQj-2IjxSXRPRp8afgO2NdvfqhvLYgDW5h9P9cRD2Zd4PWn6LTMa/s200/Pengertian+Khitbah%252C+Syarat+Peminangan+dan+Akibat+Hukum+Khitbah.jpg" title="Gambar Peminangan atau Khitbah" width="200" /></a></h2> <div style="text-align: justify;"> <i><b><a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/09/pengertian-khitbah-syarat-peminangan.html" target="_blank">Pengertian Khitbah, Syarat Peminangan dan Akibat Hukum Khitbah</a></b></i> - Seorang Pengantin yang akan melangsungkan pernikahan sebelumnya biasanya melakukan khitbah ke calon pengantinnya. <i>Peminangan</i> biasanya dalam bahasa arab disebut dengan khitbah atau dalam bahasa modernya disebut juga <i>melamar</i>. khitbah atau peminangan ini berfungsi untuk mengikat calon pasangan supaya tidak diambil atau dipilih oleh orang lain.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h3 style="text-align: justify;"> <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/09/pengertian-khitbah-syarat-peminangan.html" target="_blank">Arti Khitbah atau Peminangan</a></h3> <div style="text-align: justify;"> Secara etimologi, <i><b>khitbah,</b></i> <b><i>meminang atau melamar</i></b> artinya meminta wanita untuk dijadikan istri.[1] Dalam KHI pasal 1 (a), khitbah ialah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.</div> <div style="text-align: justify;"> <div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1pVpcnOes3LTKOn-2WgtGKa-QiI8vNzi43GglXOeAUP5qReimds1BWMsv15ODifsIPDHliyomzKdDBQEAoJZQahP42Pr8_s7LdEni0pJyJqjIJCZzWsFnmMB1EUsBBMdy-hWML-Hfp5WP/s1600/Fix+Banner+Nusantara+Furniture.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Nusantara Furniture" border="0" data-original-height="560" data-original-width="1600" height="224" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj1pVpcnOes3LTKOn-2WgtGKa-QiI8vNzi43GglXOeAUP5qReimds1BWMsv15ODifsIPDHliyomzKdDBQEAoJZQahP42Pr8_s7LdEni0pJyJqjIJCZzWsFnmMB1EUsBBMdy-hWML-Hfp5WP/s640/Fix+Banner+Nusantara+Furniture.jpg" title="Nusnatara Furniture" width="640" /></a></div> <br /></div> <h3 style="text-align: justify;"> <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/09/pengertian-khitbah-syarat-peminangan.html" target="_blank">Syarat Khitbah</a></h3> <div style="text-align: justify;"> <b><i>Khitbah</i></b> adalah proses awal dari suatu perkawinan. Dengan begitu perempuan-perempuan yang secara hukum syara’ boleh dikawini oleh seorang laki-laki, boleh dipinang. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Kompilasi Hukum Islam mengatur khitbah dalam Pasal 1, 11, 12, dan 13. Keseluruhan Pasal yang mengatur khitbah berasal dari fiqh madzhab, terutama madzhab Syafi’iy.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pihak yang melakukan khitbah diatur dalam pasal 11 denga rumusan:</div> <i></i><br /> <div style="text-align: justify;"> <i><i>Khitbah</i> dapat dilakukan langsung oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh, tetapi dapat pula dilakukan oleh perantara yang dapat dipercaya.</i></div> <i> </i> <br /> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mengenai perempuan yang boleh dipinang dan tidak boleh dipinang disebutkan dalam Pasal 12 yang secara lengkap rumusannya adalah sebagai berikut;</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <ol> <li style="text-align: justify;">Khitbah dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.</li> <li style="text-align: justify;">Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj’iyah, haram dan dilarang untuk dipinang.</li> <li style="text-align: justify;">Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang pria lain, selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.</li> <li style="text-align: justify;">Putusnya pinangan pihak pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam pria yang meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.</li> </ol> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h4 style="text-align: justify;"> <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/09/pengertian-khitbah-syarat-peminangan.html" target="_blank">Adapun cara menyampaikan khitbah ada dalam dua cara</a>:</h4> <ol> <li style="text-align: justify;">Menggunakan ucapan yang jelas dan terus terang dalam arti tidak mungkin dipahami dari ucapan itu kecuali untuk khitbah seperti ucapan: “saya berkeinginan untuk menikahimu”</li> <li style="text-align: justify;">Menggunakan ucapan yang tidak jelas dan tidak terus terang seperti ucapan: “tidak ada orang yang tidak senang kepadamu”.</li> </ol> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h3 style="text-align: justify;"> <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/09/pengertian-khitbah-syarat-peminangan.html" target="_blank">Akibat Hukum Khitbah atau Peminangan</a></h3> <div style="text-align: justify;"> <i>Khitbah</i> adalah suatu usaha yang dilakukan mendahului perkawinan dan menurut biasanya setelah itu dilakukanlah perkawinan. Namun khitbah itu bukanlah suatu perjanjian yang mengikat untuk dipatuhi. Laki-laki yang meminng atau perempuan yang dipinang dalam masa menjelang perkawinan dapat saja membatalkan khitbah tersebut. meskipun demikian, pemutusan khitbah itu dilakukan secara baik dan tidak menyakiti pihak manapun. Pemberian yang dilakukan dalam acara khitbah itu tidak mempunyai kaitan apa-apa dengan mahar perkawinan. Dengan demikian, pemberian tersebut dapat diambil kembali bila khitbah itu tidak berlanjut.[2]</div> <div style="text-align: justify;"> Produk furniture untuk mengkhitbah: <a href="https://www.nusantarafurniture.com/set-kamar-tidur-vittoria-luxury-terbaru/" target="_blank">Set Kamar Tidur Vittoria Luxury Terbaru</a><br /> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Hubungan antara laki-laki yang meminang dengan perempuan yang dipinangnya selama masa antara khitbah dan perkawinan itu adalah sebagaimana hubungan laki-laki dan perempuan asing. Oleh karena itu belum berlaku hak dan kewajiban diantara keduanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> UU Perkawinan sama sekali tidak membicarakan khitbah. Menegenai akibat hukum suatu khitbah dijelaskan dalam pasal 13 KHI sebagai berikut;</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> 1. <i><b>Pinangan atau khitbah</b></i> belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan khitbah.</div> <div style="text-align: justify;"> 2. Kebebasan memutuskan hubungan khitbah atau peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga tetap terbina kerukunan dan saling menghargai.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> [1] Abdul Rahman Ghozali, Op.Cit. Hal. 73 </div> <div style="text-align: justify;"> [2] Amir Syarifuddin. Op. cit. hal. 57</div> <div> <div id="ftn2"> </div> </div>

Hukum makalah Pengertian Khitbah, Syarat Peminangan dan Akibat Hukum Khitbah

Pengertian Khitbah, Syarat Peminangan dan Akibat Hukum Khitbah Pengertian Khitbah, Syarat Peminangan dan Akibat Hukum Khitbah - Seoran...

Read more »

Biografi Imam Hanafi, Perkembangan, Pola Pemikiran dan Metode Istinbath Imam Hanafi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd8VoEEUXvoein10YziRYRxe094JZw63cr8XzBjtlL_GSdWN34ePTVruXN5uuG21mcGC4tEOELC1xYTNJ2CV9i_e9UXXFs2wWI8aFA17RRNJiw2SWGu8hFjXbpAyLC7VStpxdyeRL5xxhp/s1600/Biografi+Imam+Hanafi%252C+Perkembangan%252C+Pola+Pemikiran+dan+Metode+Istinbath+Imam+Hanafi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Biografi Imam Hanafi, Perkembangan, Pola Pemikiran dan Metode Istinbath Imam Hanafi, karya imam abu hanifah" border="0" height="200" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjd8VoEEUXvoein10YziRYRxe094JZw63cr8XzBjtlL_GSdWN34ePTVruXN5uuG21mcGC4tEOELC1xYTNJ2CV9i_e9UXXFs2wWI8aFA17RRNJiw2SWGu8hFjXbpAyLC7VStpxdyeRL5xxhp/s200/Biografi+Imam+Hanafi%252C+Perkembangan%252C+Pola+Pemikiran+dan+Metode+Istinbath+Imam+Hanafi.jpg" title="Gambar Imam Hanafi" width="169" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> <b><i><a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/09/biografi-imam-hanafi-perkembangan-pola.html" target="_blank">Biografi Imam Hanafi, Perkembangan, Pola Pemikiran dan Metode Istinbath Imam Hanafi</a></i> - Mazhab Abu Hanifah</b> merupakan salah satu dari mazhab empat serangkai dalam mazhab fiqh, <i><b>Imam Abu Hanifah</b></i> memang lebih dikenal sebagai faqih (ahli hukum) dari pada muhaddits (ahli hadits)[1]. Keahliannya dalam bidang fiqh telah diakui oleh banyak pakar, bahkan para imam sendiri seperti Imam Malik dan Imam Syafi’i. Namun, bukan berarti ia kurang ahli dibidang hadits karena maha gurunya seperti Atha’, Nifi’, Ibnu Hurmuz, Hammad bin Abi Sulaiman, Amr bin Dinar dan yang lainnya telah pula mengajarkan hadits kepadanya selain fiqh.[2]</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ada beberapa macam pendapat dari orang-orang Islam tentang kedudukan mazhab ini. Sebagian dari mereka berpendapat dan menganggap bahwa mazhab <i>Abu Hanifah</i> ialah satu mazhab yang baru serta lain dari mazhab-mazhab lain.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h3 style="text-align: justify;"> Biografi Imam Hanafi</h3> <div style="text-align: justify;"> Mazhab ini dinamai sesuai dengan nama ulama pendirinya, yaitu Abu Hanifah, yang nama aslinya adalah <b><i>Nu’man bin Tsabit Ibnu Zufy al-Taimy</i></b>, yang masih ada hubungan keluarga dengan ‘Ali bin Abi Thalib, bahkan Ali pernah berdoa untuk Tsabit supaya Allah memberkahi keturunannya, sehingga tidak heran jika dikemudian hari dari keturunannya muncul Ulama’ besar seperti Abu Hanifah. Beliau lahir di Kufah tahun 80 H/ 699M dan wafat di Baghdad tahun 150 H / 767 M. Beliau ini berasal dari keturunan Persia, yang menjalani hidup didua masa kekhalifahan yang sosial politiknya berbeda, yaitu masa akhir kekhalifahan Bani Umayyah dan awal masa kekhalifahan abbasiyyah.[3]</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Beliau dikenal dengan sebutan “<i>Abu Hanifah</i>” , sebab dalam kebiasaan bangsa Arab, nama putra (yaitu Hanifah) dijadikan sebagai sebuah nama panggilan bagi ayahnya dengan menggunakan kata “Bapak (Abu/Ayah)”, sehingga lebih dikenal dengan sebutan “Abu Hanifah”.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam kaitannya dengan sebutan tersebut, Yusuf Musa berpendapat bahwa sebutan tersebut lebih disebabkan adanya kehidupan kesehariannya yang selalu berteman dengan tinta (dawat) guna menulis dan mencatat semua ilmu pengetahuan yang didapat dari teman-temannya dan kata “Hanifah” dalam bahasa berarti “Tinta”. Karena inilah, beliau dikenal sebagai pemuda yang rajin dalam segala hal, baik belajarnya maupun peribadatannya, sebab kata “hanif” dalam bahasa Arab juga berarti “condong” kepada hal-hal yang benar, sehingga pada masa kedua khalifah, beliau tetap saja tidak menjabat sebagai qadli, karena tidak senang pada kemewahan setelah jabatan itu dipegangnya.[4]</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam studinya, pada awalnya Abu Hanifah senang sekali belajar bidang Qira’ah dan tajwid kepada Idris ‘Asham, al-Hadits, Nahwu Sharaf, sastra, sya’ir dan ilmu yang sedang berkembang pada saat itu, diantaranya adalah ilmu-kalam (theologi). Karena ketajamannya dalam memecahkan semua persoalan, beliau sanggup membuat Argumentasi yang dapat menyerang kelompok Khawarij dan doktrinnya yang sangat ekstrim, sehingga beliau menjadi salah satu tokoh theologi Islam.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada Abad ke-2 hijriyyah, <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/09/biografi-imam-hanafi-perkembangan-pola.html" target="_blank">Imam Abu Hanifah</a> memulai belajar ilmu fiqh di Irak pada Madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah bin Mas’ud ( (w. 63 H / 682 M) dan beliau berguru selama 18 tahun kepada Hammad bin Abu Sulaiman al-Asy’ary, murid dari ‘Alqamah bin Qais dan Ibrahim al-Nukhaiy al-Tabi’iy (al-Qadli Syuriah), kemudian kepemimpinan Madrasah diserahkan kepada Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy’ary dan disinilah Imam Abu Hanifah banyak belajar pada para fuqaha’ dari kalangan Tabi’in, seperti Atha’ bin Rabah dan Nafi’ Maula bin Umar. Dari Guru Hammad inilah Imaam Abu Hanifah banyak belajar Fiqh dan al-Hadits.[5]</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk mencari tambahan dari apa yang telah didapat di Kuffah, <b><i>Abu Hanifah</i></b> beberapa beberapa kali pergi ke Hijaz dan Makkah meskipun tidak begitu lama untuk mendalami Fiqh dan al-Hadits dan tempat ini pulalah beliau dapatbertemudan berdiskusi dalam berbagai bidang ilmu Fiqh dengan salah seorang murid Abdullah bin Abbas ra, sehingga tidak mengherankan jika sepuluh tahun sepeninggal guru besarnya (Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy’ary tahun 130 H), Majlis Madrasah Kuffah bersepakat untuk mengangkat beliau Abu Hanifah sebagai Kepala Madrasah dan selama itu beliau mengabdi dan banyak mengeluarkan fatwa-fatwanya dalam bidang fiqh. Kemudian fatwa-fatwa itulah yang menjadi dasar pemikiraan Hanafi sampai sekarang. Keberhasilan beliau ini pada hakikatnya terdorong oleh nasihat para guru setianya, diantaranya adalah Imam Amir ibn Syahrilal-Sya’biy dan Hammad ibn Sulaiman al-Asy’Ary. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Di samping itu semasa hidupnya, beliau dikenal sebagai sosok ‘ulama’ yang sangat dalam keilmuan keagamaannya, ahli zuhud, sangat tawadlu’ dan teguh dalam memegangi prinsip-prinsip ajaran Islam, bahkan beliau tidak tertarik sama sekali pada jabatan-jabatan pemerintahan yang pernah ditawarkan kepadanya.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ilmu yang dimiliki oleh Abu Hanifah demikian luas terutama temuan-temuannya di bidang hukum dan memecahkan masalah-masalahnya sejumlah 60.000 masalah, hingga ia digelar dengan Imam al-A’zdam dan kekuasaan ilmunya itu diakui oleh Imam Syafi’i, beliau berkata: “manusia dalam bidang hukum adalah orang-orang yang berpegang kepada Abu Hanifah”.[6] Tampaknya <i><b>ilmu Abu Hanifah </b></i>bukan hanya bidang hukum tetapi juga meliputi bidang-bidang lainnya termasuk tasawuf.[7]</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/09/biografi-imam-hanafi-perkembangan-pola.html" target="_blank">Kehidupan Abu Hanifah</a> di masa Dinasti Umayyah selama 52 tahun, dan di masa Dinasti Abasiyyah selama 18 tahun. Dengan demikian beliau mengetahui hiruk pikuk pergantian kekuasaan Islam antara kedua Dinasti tersebut. Ketika Umar bin abdul aziz berkuasa (99-101 H), Abu Hanifah sudah menjelang dewasa.[8]</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Untuk menjamin ekonominya, Abu Hanifah dikenal sebagai pedagang sutera. Dalam dagang ia dikenal jujur dan lugas. Kemakmuran hidupnya diperoleh dari dagang ini.[9] Bakat berdagangnya didapatkan dari ayahnya yang dulu juga seorang pedagang kain sutra asli Persia, yang masuk Islam pada masa pemerintahan Khulafaur rasyidin.[10]</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Abu Hanifah dibesarkan di Kufah. Setidaknya ada empat orang sahabat Nabi yang masih hidup ketika Abu Hanifah lahir. Anas bin malik di Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, Sahal bin Sa’ad al-Sa’idi di Madinah, Abu al-Thufail, Amir bin Wailah di Mekah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa beliau sempat berjumpa dengan Anas bin Malik di Mekah. Kalau ini benar maka Abu Hanifah merupakan seorang tabi’in. Tetapi karena sebagian besar ilmunya diperoleh dari generasi tabiit-tabi’in, maka tidak tepat dia disebut tabi’in. Seperti halnya ulama lain, Abu Hanifah menguasai ilmu kalam (dikenal dengan fiqh al-Kabir) dan ilmu fiqh. Dari segi lokasi di mana ia dibesarkan, dapat diperkirakan bahwa pemikiran keagamaan yang dikembangkan oleh Abu Hanifah adalah pemikiran Rasional.[11]</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 H/ 767 M pada usia 70 tahun dan dimakamkan di pakuburan Khizra, kemudian pada tahun 450 H /1066 M, didirikanlah sebuah sekolah yang diberi nama “Al-Jami’ Abu Hanifah”.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dari keberhasilan Abu Hanifah dalam mendidik ratusan murid yang memeliki wawasan luas dalam bidang fiqh, maka wajar jika sepeninggal beliau, ajaran dan ilmunya tersebar luas melalui para muridnya yaang memang cukup banyak. Diantaranya adalah Abu Yusuf, Abdullah bin Mubarrak, Waki’ bin Jarah bin Hasan al-Syaibaniy dan lain-lain, sehingga tidak heran jika murid-muridnya menjabat sebagai Hakim dalam pemerintahan dinasti Abbasiyyah, Saljuk, Utsmani dan Mongol.[12] </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h3 style="text-align: justify;"> Pola Pemikiran dan Metode Istinbath Imam Hanafi</h3> <div style="text-align: justify;"> Imam Abu Hanifah termasuk ulama’ yang tangguh dalam memegangi prinsip pemikirannya. Hal ini dapat dibuktikan dari adanya tawaran beberapa jabatan resmi di pemerintahan, tetap saja tidak mau menerimanya, baik pada masa kekholifahan Bani Umayyah di Kuffah yang dijalaninya selama 52 tahun maupun kekholifahan Bani Abasiyyah di bagdad selama 18 tahun, bahkan yang menawarinya adalah penguasa kerajaan sendiri, yaitu Yazid bin Umar dari kerajaan Bani Umayyah dan Abu ja’far al-Manshur dari kerajaan Bani Abbasiyyah sebagai seorang Hakim. Akibatnya beliau dipenjarakan sampai meninggal dunia.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam perjalanan hidupnya, Imam Abu Hanifah selama 52 tahun ( yang mana pemerintahannya dipegang oleh Bani Umayyah yang berpusat di Kufah) pernah menyaksikan tragedi-tragedi besar, sehingga dalam satu sisi, kota ini memberikan arti dalam kehidupannya dalam menjadikan dirinya sebagai salah seorang ulama’ besar dengan julukan “Al-Imam al-A’dlam”. Akan tetapi disisi lain beliau merasakan kota Kuffah sebagai kota yang penuh teror yang di dalamnya diwarnai dengan pergolakan politik.[13]</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sedang untuk mengetahui <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/09/biografi-imam-hanafi-perkembangan-pola.html" target="_blank"><i><b>methode Istidlal Imam Abu Hanifah</b></i></a>, dapat dilihat dari pengakuan yang dibuatnya sendiri, yaitu:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <ol> <li>“Sesungguhnya saya mengambil kitab al-Qur’an dalam menetapkan Hukum, jika tidak ditemukan, maka saya mengambilnya dari al-Hadits yang shahih dan yang tersiar secara mashur di kalangan orang-orang terpercaya. Jika tidak ditemukan dari keduanya, maka saya mengambilnya dari pendapat orang-orang terpercaya yang aku kehendaki, lalu saya tidak keluar dari pandangan mereka. Jika masalah tersebut sampai pada Ibrahim al-Sya’by, Hasan ibn Sirin dan Sa’id ibn Musayyab, maka aku berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.”</li> <li>Abu Hanifah berkata: “Pertama-tama saya mencari dasar hukum dalam al-Qur’an, kalau tidak ada saya mencarinya dari dalam al-Sunnah Nabi, kalau tidak ada, saya pelajari fatwa-fatwa para sahabat dan saya memilih mana yang saya anggap paling kuat, tetapi jika orang telah melakukan ijtihad, maka saya pun melakukan ijtihad.”</li> <li>Dalam menanggapi persoalan, Imam Abu Hanifah selalu mengatakan:” inilah pendapatku dab jika ada orang yang membawa pendapat yang lebih kuat dari aku, maka pendapatnya itulah yang lebih benar.”</li> <li>Beliau pernah suatu saat ditanya oleh seseorang: “Apakah yang telah engkau fatwakan itu benar dan tidak diragukan lagi?.” Lalu beliau menjawab:” Demi Allah, boleh jadi itu adalah suatu fatwa yang salah yang tidak diragukan lagi akan kesalahannya.”[14]</li> </ol> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Berdasarkan kenyataan dari pernyataan diatas, terlihat bahwa Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum syar’i (beristidlal), tidak selalu memutuskan melalui dalalahnya secara qath’i dari al-Qur’an dan al-Sunnah yang keshahihannya yang masih diragukan, tetapi mempergunakan al-ra’yu, sebab beliau sangat selektif dalam menerima al-Sunnah, sehingga beliau tetap memperhatikan mu’amalah manusia dan adat-istiadat serta ‘urf mereka.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dengan demikian, dalam beristinbathnya, imam Abu Hanafi tetap mempergunakan al-Qiyas sebagai dasar pegangannya, jika tidak bisa dengan menggunakan al-Qiyas, maka berpegang pada istihsan selama dapat dilakukan. Jika tidak bisa baru beliau berpegang pada adat dan ‘Urf. </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam mengistinbath hukum, Abu Hanifah berpegang pada al-Qur’an dan sangat berhati-hati dalam menggunakan Sunnah. Selain itu, ia banyak menggunakan qiyas, istihsan dan urf. Menurut Manna’ al-Qatthan, Abu Hanifah juga sering menggunakan hilu al-Syari’ah, yang digunakannya ketika kondisi dan keadaan mendesak. Belakangan diketahui bahwa Imam Abu Hanifah juga mengumpulkan hadis dalam sebuah buku yang disebut Musnad Abu Hanifah. Mazhab Hanafiyyah banyak dianut oleh umat Islam di Pakistan, India, Afganistan, Turki, Asia Tengah, Mesir, Brazil dan Amerika Latin.[15] </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h3 style="text-align: justify;"> Karya-Karya dan Pengikut Imam Hanafi</h3> <div style="text-align: justify;"> Dalam menelusuri sejauh mana penyebaran dana perkembangan suatu mazhab, diperlukanlah adanya pengungkapan terhadap sejauh mana karya-karya yang telah dihasilkannya itu beredar dan dikembangkan oleh generasi penerusnya. Maka dari itu, karya-karya yang telah dihasilkan oleh Imam Abu Hanifah sebagai dasar pokok pengembangan mazhabnya dapat dilihat dari tiga karya besarnya, sekalipun masih dalam bentuk sebuah majalah ringkas, tetapi sangat terkenal, yaitu sebagai berikut:[16]</div> <div style="text-align: justify;"> <ol> <li>Kitab Fikh al-Akbar</li> <li>Kitab al-‘Alim wa al-Mu’allim</li> <li>Kitab al-Musnad fi Fiqh al-Akbar</li> </ol> </div> <div style="text-align: justify;"> Dalam menanggapi masalah ini, Ayeed Amir Ali menyatakan bahwa karya-karya Abu Hanifah, baik yang berkaitan dengan fatwa-fatwa maupun ijtihad-ijtihadnya saat itu ( pada masa beliau masih hidup) belum dibukukan, tetapi baru setelah wafat, muri-murid dan pengikutnya membukukan, sehingga menjadi mazhab ahl al-Ra’yi ini menjadi hidup dan berkembang dan dalam perkembangan selanjutnya berdiri sebuah Madrasah yang kemudian dikenal dengan sebutan “Madrasah Hanafi atau Madrasah Ahl al-Ra’yi, selain namanya yang terkenal menurut versi sejarah hukum Islam sebagai “Madrasah Kufah”.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h3 style="text-align: justify;"> Murid-Murid Abu Hanifah</h3> <div style="text-align: justify;"> Sistem Penyebaran dari suatu pemikiran seorang tokoh, dapat dilihat dari adanya dan tidaknya para murid dan pendukungnya, diantaranya adalah sebagai berikut:[17]</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h4 style="text-align: justify;"> Abu Yusuf Ya’qub bin Ibrahim al-Auza’iy (113-182 H)</h4> <div style="text-align: justify;"> Dan beliau ini menjadi seorang “Qadlibal-Qudhat (ketua Hakim tinggi yang diberi kekuasaan untuk mengangkat para Hakim daerah) pada masa khalifah Harun al-Rasyid dan menyusun kitab dengan judul: “al-Kharaj” yang membahas tentang “Hukum Pajak Tanah”.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h4 style="text-align: justify;"> Muhammad bin Hasan bin Farqad al-Syaibany (132-189 H)</h4> <div style="text-align: justify;"> Dan beliau inilah, salah satu murid Abu Hanifah yang banyak sekali menyusun dan mengembangkan hasil karya Abu hanifah, diantaranya yang terkenal adalah Al-Kutub al-Sittah (enam kitab), yaitu:[18]</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <ol> <li>Kitab al-Mabsuth</li> <li>Kitab al-Ziyad</li> <li>Kitab al-Jami’ al-Shaghir</li> <li>Kitab al-Jami’ al-Kabir</li> <li>Kitab al-Siyarul Kabir</li> <li>Kitab al-Siyarul Shaghir[19]</li> </ol> <div> <br /></div> </div> <h4 style="text-align: justify;"> Zufar bin Huzaili (110-189 H)</h4> <div style="text-align: justify;"> Beliau merupakan salah satu ulama Abu Hanifah yang mengikuti contoh gurunya, dan menolak menerima tawaran sebagai Qadli meskipun banyak sekali tawaran menarik disodorkan kepadanya. Zufar lebih memilih untuk mengajar, yang terus dilakukan hingga dia wafat pada usia 42 tahun di Basrah.[20]</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dengan Demikian, maka melalui <i>karya-karya itulah Abu Hanifah</i> dan mazhabnya berpengaruh sangat luas dalam dunia Islam, khususnya mereka yang berhaluan sunny, sehingga pada masa pemerintahan dipegang oleh khalifah Bani Abbasiyyah, mazhab Abu Hanifah menjadi sebuah aliran mazhab yang paling banyak diikuti dan dianut oleh ummat Islam, bahkan pada kerajaan “Utsmani” menjadi salah satu aliran ,azhab resmi negara dan sampai sekarang tetap menjadi kelompok mayoritas di samping aliran mazhab syafi’i.[21]</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h3 style="text-align: justify;"> Para Pengikut Mazhab Hanafi</h3> <div style="text-align: justify;"> Para pengikut mazhab Hanafi saat ini sebagian besar tersebar di daerah India, Afghanistan, Iraq, Syria, Turki, Guyana, Trinidad, Suriname dan juga sebagian di antaranya berada di daerah Mesir. Ketika para penguasa Kerajaan Ottonom menyusun Undang-Undang hukum Islam berdasarkan mazhab Hanafi pada abad ke 19 dan menjadikannya sebagai hukum resmi negara, siapapun ulama’ yang berkeinginan menjadi seorang hakim diwajibkan untuk mempelajarinya. Dengan demikian, mazhab ini tersebar luas di sepanjang wilayah pemerintahan kerajaan Ottoman di akhir abad ke -19.[22]</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <h3 style="text-align: justify;"> Perkembangan Mazhab Imam Hanafi</h3> <div style="text-align: justify;"> Mazhab Hanafi tercermin di Irak, negeri kelahirannya, dan di Syria. Pada awalnya mazhab berkembang ke Afganistan, anak benua India (di mana minoritas kaum Syi’ah berada), dan Turki Asia tengah. Mazhab ini menjadi favorit bagi para penguasa Turki Seljuk dan Turki Usmani dan mazhab ini memperoleh pengakuan resmi di seluruh Dinasti Usmani, sebuah status yang dipelihara di pengadilan-pengadilan para qadli, bahkan di provinsi-provinsi Usmani terdahulu di mana mayoritas penduduk bumi putranya adalah para pengikut mazhab lain, seperti Mesir.[23]</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dapat dikatakan bahwa <i>perkembangan Mazhab Hanafi</i> boleh dikatakan menduduki posisi yang paling tinggi dan luas dibandingkan dengan mazhab-mazhab lain. Hal ini disebabkan dengan adanya hal-hal sebagai berikut:</div> <div style="text-align: justify;"> <ol> <li>Pada masa kekhalifahan Abbasiyyah, ia menjadi alirang Mazhab yang secara umum menjadi pegangan masyarakat di Irak yang dapat mengalahkan Mazhab lain lantaran pengaruhnya dalam Mahkamah-Mahkamah Pengadilan.</li> <li>Pada masa kekhalifahan Ustmaniyyah, Mazhab ini menjadi mazhab resmi pemerintahan, bahkan berubah menjadi satu-satunya sumber dari panitia negara dalam menyusun kitab “Majallah al-Akhkam al-‘Adaliyyah (Kompilasi Hukum Islam).[24]</li> </ol> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dari kedua kekhalifahan itulah, yang membuat Mazhab aliran Hanifah berkembang pesat di berbagai negara, khususnya negara-negara yang pada masa dahulu tunduk kepada keduanya, seperti:</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <ol> <li>Mesir, Syria dan Lebanon</li> <li>Tunisia yang menjadi mazhab keamiran.</li> <li>Turki dan dibeberapa negara yang dahulunya tunduk kepada kekuasaan Turki</li> <li>Albania yang menjadi aliran mazhab yang umum dipakai oleh masyarakat.</li> <li>Balkan dan Tanzaniyyah yang menjadi panutan dalam bidang peribadatan.</li> <li>Pakistan, Afganistan, Turkinistan dan penduduk muslim yang berdomisili di India dan Tiongkok, begitu juga para penganutnya di negara-negara lain.</li> </ol> </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dengan demikian, maka kenyataan seperti itu dapat disimpulkan bahwa kesemua penganut aliran Mazhab Hanafi itu lebih kurang ada sepertiga dari jumlah seluruh ummat Islam sedunia.[25]</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Penutup</div> <div style="text-align: justify;"> <b><i>Mazhab Abu Hanifah</i></b> merupakan salah satu dari mazhab empat serangkai dalam mazhab fiqh, beliau memang lebih dikenal sebagai faqih (ahli hukum) dari pada muhaddits (ahli hadits). Keahliannya dalam bidang fiqh telah diakui oleh banyak pakar, bahkan para imam sendiri seperti Imam Malik dan Imam Syafi’i. Namun, bukan berarti ia kurang ahli dibidang hadits karena maha gurunya seperti Atha’, Nifi’, Ibnu Hurmuz, Hammad bin Abi Sulaiman, Amr bin Dinar dan yang lainnya telah pula mengajarkan hadits kepadanya selain fiqh.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Pada Abad ke-2 hijriyyah, Imam Abu Hanifah memulai belajar ilmu fiqh di Irak pada Madrasah Kufah, yang dirintis oleh Abdullah bin Mas’ud ( (w. 63 H / 682 M) dan beliau berguru selama 18 tahun kepada Hammad bin Abu Sulaiman al-Asy’ary, murid dari ‘Alqamah bin Qais dan Ibrahim al-Nukhaiy al-Tabi’iy (al-Qadli Syuriah), kemudian kepemimpinan Madrasah diserahkan kepada Hammad bin Abi Sulaiman al-Asy’ary dan disinilah Imam Abu Hanifah banyak belajar pada para fuqaha’ dari kalangan Tabi’in, seperti Atha’ bin Rabah dan Nafi’ Maula bin Umar. Dari Guru Hammad inilah Imaam Abu Hanifah banyak belajar Fiqh dan al-Hadits.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Dalam mengistinbath hukum, Abu Hanifah berpegang pada al-Qur’an dan sangat berhati-hati dalam menggunakan Sunnah. Selain itu, ia banyak menggunakan qiyas, istihsan dan urf. Menurut Manna’ al-Qatthan, Abu Hanifah juga sering menggunakan hilu al-Syari’ah, yang digunakannya ketika kondisi dan keadaan mendesak. Belakangan diketahui bahwa Imam Abu Hanifah juga mengumpulkan hadis dalam sebuah buku yang disebut Musnad Abu Hanifah. Mazhab Hanafiyyah banyak dianut oleh umat Islam di Pakistan, India, Afganistan, Turki, Asia Tengah, Mesir, Brazil dan Amerika Latin.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mazhab Hanafi tercermin di Irak, negeri kelahirannya, dan di Syria. Pada awalnya mazhab berkembang ke Afganistan, anak benua India (di mana minoritas kaum Syi’ah berada), dan Turki Asia tengah. Mazhab ini menjadi favorit bagi para penguasa Turki Seljuk dan Turki Usmani dan mazhab ini memperoleh pengakuan resmi di seluruh Dinasti Usmani, sebuah status yang dipelihara di pengadilan-pengadilan para qadli, bahkan di provinsi-provinsi Usmani terdahulu di mana mayoritas penduduk bumi putranya adalah para pengikut mazhab lain, seperti Mesir.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> DAFTAR PUSTAKA</div> <div style="text-align: justify;"> Ameenah, Abu, Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab Doktrin dan Kontribusi, Penerjemah: M. Fauzi Arifin, Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2000</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Ma’shum Zein, Muhammad, Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha’, Jombang: Darul Hikmah, 2008</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Mansur, Laily, Ajaran dan Teladan Para Sufi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Schacht, Joseph, Pengantar Hukum Islam, Yogyakarta: Impremium, 2012</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Sopyan, Yayan, Tarikh Tasry’, Depok: Gramata Publishing, 2010 </div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Suryadilaga, M. Alfatih, dkk, Ulumul Hadis, Yogyakarta: Teras, 2010</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> Zuhri, Muh, Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah, Jakarta,: Raja Permai Grafindo Persada, 1997</div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> <br /></div> <div style="text-align: justify;"> [1] M. Alfatih Suryadilaga dkk, Ulumul Hadis, (Yogyakarta: Teras, 2010) hlm.188<br />[2] Ibid, 189<br />[3] Muhammad Ma’shum Zein, Arus Pemikiran Empat Madzab: Studi Analisis Istinbath Para Fuqoha’, (Jombang: Darul Hikmah, 2008), Hlm.129.<br />[4] Ibid, Hlm. 129-130<br />[5] Ibid, Hlm. 131<br />[6] Laily Mansur, Ajaran dan Teladan Para Sufi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), Hlm. 30<br />[7] Ibid, Hlm.30<br />[8] Muh Zuhri, Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah, (Jakarta,: Raja Permai Grafindo Persada, 1997), Hlm.94-95.<br />[9] Ibid, Hlm. 95<br />[10] Abu Ameenah, Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh: Analisis Historis atas Mazhab Doktrin dan Kontribusi, Penerjemah: M. Fauzi Arifin, (Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2000), Hlm. 87<br />[11] Muh Zuhri, Op.cit, Hlm. 95<br />[12] Muhammad Ma’shum Zein, Op.Cit, Hlm.132<br />[13] Ibid, Hlm.133<br />[14] Ibid, Hlm.134<br />[15] Yayan Sopyan, Tarikh Tasry’, (Depok: Gramata Publishing, 2010), Hlm. 121.<br />[16] Muhammad Ma’shum Zein, Op.Cit, Hlm.137<br />[17] Ibid, Hlm.138<br />[18] Ibid,Hlm.138-139<br />[19] Keenam kitab tersebut telah dikumpulkan dalam satu kitab bernama al-Kafi oleh al-Hakim al-Syahid.<br />[20] Abu Ameenah, Op.Cit, Hlm. 91<br />[21] Muhammad Ma’shum Zein, Op.Cit, Hlm.139<br />[22] Abu Ameenah, Op.Cit, Hlm.92-93<br />[23] Joseph Schacht, Pengantar Hukum Islam, (Yogyakarta: Impremium, 2012), Hlm. 97.<br />[24] Muhammad Ma’shum Zein, Op.Cit, Hlm. 139<br />[25] Ibid, Hlm. 140</div> <div> <div id="ftn25"> </div> </div>

makalah Biografi Imam Hanafi, Perkembangan, Pola Pemikiran dan Metode Istinbath Imam Hanafi

Biografi Imam Hanafi, Perkembangan, Pola Pemikiran dan Metode Istinbath Imam Hanafi - Mazhab Abu Hanifah merupakan salah satu dari mazh...

Read more »