King Ilmu : Pusatnya Ilmu Pengetahun Terlengkap

Kedudukan Mashlahah Mursalah

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfprmXo5szlcCCYg_c2JXXx4jpHd8Dq3o-9udXpfTANhF8QqwJ7mz3lOSnZ2cQgJOkFtj89xyLHC2FCVHwU0MshFYiZqp6tkTPfSlPM-wNGcxObB59iiUJJni4UFQvHtqyJpUuaz2Rf4gm/s1600/Pengertian+Maslahah+Mursalah%252C+Kedudukan+dan+Contohnya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="355" data-original-width="426" height="265" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgfprmXo5szlcCCYg_c2JXXx4jpHd8Dq3o-9udXpfTANhF8QqwJ7mz3lOSnZ2cQgJOkFtj89xyLHC2FCVHwU0MshFYiZqp6tkTPfSlPM-wNGcxObB59iiUJJni4UFQvHtqyJpUuaz2Rf4gm/s320/Pengertian+Maslahah+Mursalah%252C+Kedudukan+dan+Contohnya.jpg" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="https://kingilmu.blogspot.com/2018/11/kedudukan-mashlahah-mursalah.html%20Tautan%20Permanen%20Otomatis" rel="nofollow" target="_blank">Kedudukan Mashlahah Mursalah</a> - Karena banyaknya penggunaan maslahah dan mursalah, para ulama menerimanya sebagai dalil syara’ karena beberapa alasan:</div>
<div style="text-align: justify;">
<ul>
<li>Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada nasnya saja, niscaya banyak kemaslahatan manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda akan mengalami kekosongan hukum dan syari'at sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syari'at adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa.</li>
<li>Menurut penyelidikan, hukum-hukum, putusan-putusan, dan peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.</li>
</ul>
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Alasan jumhur ulama di atas sejalan dengan alasan  Imam Malik bin Anas. Menurut Imam Malik, mashlahah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil syara’ dengan alasan sebagai berikut:<br /> </div>
<ol>
<li style="text-align: justify;">Para sahabat banyak yang menggunakan al-Mashlahah al-Mursalah di dalam mengambil kebijaksanaan dan istinbat hukum, seperti sahabat yang mengumpulkan al-Quran, al-Khulafa` al-Rasyidun yang menetapkan keharusan menanggung ganti rugi kepada para tukang, Umar bin Khaththab yang memerintahkan para pejabat agar memisahkan harta kekayaan pribadinya dari kekayaan yang diperoleh karena jabatannya, Umar bin Khaththab yang sengaja menumpahkan susu yang dicampur dengan air guna memberi pelajaran kepada orang-orang yang mencampur susu dengan air, dan para sahabat yang menetapkan hukuman mati terhadap semua anggota kelompok atau jamaah yang melakukan pembunuhan terhadap satu orang jika mereka melakukan pembunuhan itu secara bersama-sama.</li>
<li style="text-align: justify;"> Perwujudan kemaslahatan itu sesuai dengan tujuan syariat. Mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan tujuan syariat. Mengesampingkan maslahat berarti mengesampingkan tujuan syariat.</li>
<li style="text-align: justify;">Seandainya maslahat tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung maslahat selama berada di dalam konteks maslahat syar’iyyah maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan dan kesempitan, padahal Allah SWT. tidak menghendaki adanya kesulitan itu.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>

Hukum Kedudukan Mashlahah Mursalah

Kedudukan Mashlahah Mursalah - Karena banyaknya penggunaan maslahah dan mursalah, para ulama menerimanya sebagai dalil syara’ karena...

Pengertian Wakaf Uang, Landasan Hukum dan Manfaat Wakaf

21:41:00 jayafurniture 1

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIxHEHig31QxnLPf7Kroc9rPulHqhv1fG7A2f1JW-K5JIxle46sD_67Z7Pg8URdZiAvHyjNuOL1ohiWjeNTNtTD110c09HkpZEENU8t46zvDdIdDuT2Q-XAEATT-bekCGV5ci33BNHNLes/s1600/Pengertian+Wakaf+Uang%252C+Landasan+Hukum+dan+Manfaat+Wakaf.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Manfaat wakaf uang dan landasan hukum wakaf uang" border="0" height="239" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjIxHEHig31QxnLPf7Kroc9rPulHqhv1fG7A2f1JW-K5JIxle46sD_67Z7Pg8URdZiAvHyjNuOL1ohiWjeNTNtTD110c09HkpZEENU8t46zvDdIdDuT2Q-XAEATT-bekCGV5ci33BNHNLes/s320/Pengertian+Wakaf+Uang%252C+Landasan+Hukum+dan+Manfaat+Wakaf.jpg" title="Gambar Wakaf Uang" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam   hukum   Islam,   <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2016/12/pengertian-wakaf-uang-landasan-hukum.html" rel="nofollow" target="_blank"><b>Pengertian Wakaf Uang, Landasan Hukum dan Manfaat Wakaf</b></a>. wakaf   tidak   terbatas   pada   benda   tidak bergerak  tetapi  juga  benda  bergerak  termasuk  uang atau wakaf uang.  Di  beberapa  negara seperti Mesir, Yordania, Saudi Arabia, Turki, Kuwait, <a href="http://kingilmu.blogspot.co.id/" rel="nofollow" target="_blank">wakaf</a> selain berupa sarana  dan  prasarana  ibadah  dan  pendidikan  juga  berupa  tanah  pertanian, perkebunan,  flat,  hotel,  pusat  perbelanjaan,  uang,  saham,  real  estate  dan lain-lain   yang semuanya   dikelola   secara   produktif.   <br /><br />Dengan   demikian  <b>hasil wakaf</b> benar-benar dapat dipergunakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat. Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan    kegiatan-kegiatan    sosial,    ekonomi    dan    kebudayaan  masyarakat  Islam  serta  telah  menfasil itasi  sarjana  dan  mahasiswa  dengan  sarana   dan   prasarana   yang   memadai   yang   memungkinkan   mereka melakukan berbagai kegiatan seperti riset dan menyelesaikan studi mereka. </div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
<h3>
Pengertian Wakaf Menurut UU Nomor 41 Tahun 2004 </h3>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Pengertian wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, diperluas lagi berkaitan dengan <a href="http://kingilmu.blogspot.co.id/" rel="nofollow" target="_blank">Harta Benda Wakaf</a> (obyek wakaf) yang diatur dalam Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan Harta Benda Wakaf meliputi : <br />c.Benda tidak bergerak; dan <br />d.Benda bergerak. </div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /><h4>
Pengertian Wakaf Benda Bergerak</h4>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Selanjutnya yang dimaksud <b>wakaf benda bergerak</b>, salah satunya adalah uang/tunai. (Pasal 16 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf) <br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
<h3>
Pengertian Wakaf Uang </h3>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan demikian yang dimaksud <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2016/12/pengertian-wakaf-uang-landasan-hukum.html" rel="nofollow" target="_blank">wakaf uang</a>/tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk tunai. Juga termasuk kedalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham, cek dan lainnya.<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
<h3>
Landasan Hukum Wakaf</h3>
<ol>
<li>Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 77 yang artinya: Wahai orang-orang yang beriman, rukuk dan sujudlah kamu dan sembahlah Tuhanmu serta berbuatlah kebaikan supaya kamu berbahagia. </li>
<li>Al-Qur'an, surat An-Nahl ayat 97, yang artinya: Barang siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan dan is beriman, niscaya akan Aku beri pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka amalkan. </li>
<li>Al-Qur'an surat AI-Imron ayat 92, yang artinya : Engkau tidak akan sampai pada kebajikan bila tidak melepaskan sebagian daripada yang engkau sukai.</li>
<li>Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267, yang artinya : Belanjakanlah sebagian harta yang kamu peroleh dengan baik. </li>
<li>Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah yang terjemahannya: Apabila seseorang meninggal dunia semua pahala amalnya terhenti, kecuali tiga macam amalan yaitu: shodaqoh jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang senantiasa mendoakan baik untuk orang tuanya. Para ulama menafsirkan iIstilah shodaqoh jariyah disini dengan wakaf.</li>
<li>Hadist Riwayat Bukhari Muslim, yang menceritakan bahwa pada suatu hari sahabat Umar datang pada Nabi Muhammad SAW untuk minta nasehat tentang tanah yang diperolehnya di Ghaibar (daerah yang amat subur di Madinah), lalu is berkata: Ya Rasulullah, apakah yang engkau perintahkan kepadaku mengenai tanah itu ? Lalu Rasulullah berkata: Kalau engkau mau, dapat engkau tahan asalnya (pokoknya) dan engkau bersedekah dengan dia, maka bersedekahlah Umar dengan tanah itu, dengan syarat pokoknya tiada dijual, tiada dihibahkan dan tiada pula diwariskan.</li>
</ol>
<br /><h3>
Manfaat Wakaf Uang</h3>
<b>wakaf uang</b> yang bisa diterbitkan dengan <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2016/12/pengertian-wakaf-uang-landasan-hukum.html" rel="nofollow" target="_blank">Sertifikat Wakaf Uang</a> dapat dilakukan dengan maksud untuk memenuhi target investasi, sedikitnya empat bidang, yaitu: </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /><h4>
1. Kemanfaatan Wakaf bagi kesejahteraan pribadi (dunia-akhirat). </h4>
Wakaf uang termasuk salah satu amal jariyah yang terus mengalir pahalanya. Wakaf uang sebagai sedekah jariyah memainkan peranan penting bagi seseorang untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /><h4>
2. Kemanfaatan wakaf bagi kesejahteraan keluarga (dunia dan akhirat) </h4>
Sertifikat Wakaf Uang dapat juga dibeli untuk menjamin perbaikan kualitas hidup generasi penerus melalui pelaksanaan program pendidikan, pernikahan dan lain-lain. Sebab bank akan tetap bertanggung jawab untuk mengelola profit dari sertifikat wakaf uang itu. Karena dengan cara pengelolaan program seperti itu, maka wakaf uang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan generasi mendatang. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /><h4>
3. Manfaat Wakaf Bagi Pembangunan sosial </h4>
Dengan profit dari wakaf uang, seseorang dapat membantu bantuan yang berharga bagi pendirian ataupun operasionalisasi lembaga-lembaga pendidikan termasuk masjid, madrasah, rumah sakit, sekolah, kursus, akedemi dam universitas. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /><h4>
4. Manfaat Wakaf untuk Membangun masyarakat sejahtera </h4>
Dana yang terhimpun dari wakaf uang akan diinvestasikan dan hasilnya dapat memberikan jaminan sosial kepada si miskin dan keamanan bagi si kaya. Akhirnya, wakaf uang akan menjadi wahana bagi terciptanya kepedulian dan kasih sayang antara si kaya dan si miskin, sehingga membantu terciptanya hubungan yang harmonis dan kerjasama yang baik.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Demikianlah yang kami tuliskan mengenai <b>Hukum wakaf uang dan manfaat wakaf uang</b>. Semoga dapat bermanfaat bagi anda semua dan semakin menambah wakaf uang yang ada di Indonesia.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Refrensi:

<div class="MsoNormal">
Pelaksanaan Wakaf Uang Dalam Perspektif Hukum Islam Setelah
Berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kota Semarang</div>
</div>

Hukum Pengertian Wakaf Uang, Landasan Hukum dan Manfaat Wakaf

Dalam hukum Islam, Pengertian Wakaf Uang, Landasan Hukum dan Manfaat Wakaf . wakaf tidak terbatas pada benda tidak berger...

Pengertian, Fungsi dan Kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN)

03:14:00 jayafurniture 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsl9EnmYJgfV7nYv-l-kIvgxrC2wPfDJS6g9FeswegMvJulFP0vc9F1F1RYTlfBrHp74VzA5mCF6CsxIagr-eHL40SK4JpXt-ONAw0g4Z-SEQp1IbaJZDgarKYUlp0lVmERN7glV_GyyzG/s1600/Pengertian%252C+Fungsi+dan+Kewenangan+Badan+Intelijen+Negara+%2528BIN%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pengertian, Fungsi dan Kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN)" border="0" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhsl9EnmYJgfV7nYv-l-kIvgxrC2wPfDJS6g9FeswegMvJulFP0vc9F1F1RYTlfBrHp74VzA5mCF6CsxIagr-eHL40SK4JpXt-ONAw0g4Z-SEQp1IbaJZDgarKYUlp0lVmERN7glV_GyyzG/s320/Pengertian%252C+Fungsi+dan+Kewenangan+Badan+Intelijen+Negara+%2528BIN%2529.jpg" title="Badan Intelijen Negara (BIN)" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Badan Intelijen Negara</b> - Negara memiliki tanggung jawab akan kenyamanan dan keselamatan semua warganya termasuk keutuhan wilayah negara tersebut. Keutuhan sebuah negara tergantung dengan struktur pengamanan negara tersebut. Salah satu stuktur yang ikut <b>mempertahankan negara</b> adalah <i>Badan Intelijen Negara</i> atau yang disingkat (BIN). BIN diatur dalam <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2016/09/pengertian-fungsi-dan-kewenangan-badan.html" target="_blank"><u>Peraturan Presiden No 34 Tahun 2010 Tentang Badan Intelijen Negara</u></a>.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
Pengertian Badan Intelijen Negara (BIN)</h3>
<div style="text-align: justify;">
Badan Intelijen Negara yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden ini disebut <b>BIN</b>, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.<br />
Baca juga: <a href="http://nusantarafurnitures.blogspot.co.id/" target="_blank">Pusat Furniture Jepara Mewah dan Murah</a> </div>
<h3 style="text-align: justify;">
Kedudukan Badan Intelijen Negara (BIN)</h3>
<div style="text-align: justify;">
Berdasarkan Peraturan Presiden No 34 Tahun 2010 menyebutkan BIN adalah lembaga pemerintah non Departemen, dipimpin oleh kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.<br />
</div>
<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="http://nusantarafurniture.com/" border="0" data-original-height="560" data-original-width="1600" height="224" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiZmFtAsMCEdRvULqW5WuhrgfrXm9oLM1dAMi463GO4AnjuDIqafrZ_bLBWy5f1t5XjlAF_yu-vP4sq1r4ds-G3zheF87w2fmV-ZHuW3g8lEAr9hx7EFEqcEPCwJ_HwxI-NIvuln1cDsBNt/s640/nusantara+Furniture.jpg" title="Nusantara Furniture" width="640" /><a href="http://nusantarafurniture.com/" target="_blank">http://nusantarafurniture.com/</a></div>
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
Fungsi Badan Intelijen Negara (BIN)</h3>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang intelijen</li>
<li>Penyampaian produk intelijen sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pemerintah</li>
<li>Perencanaan, pengkoordinasian dan pelaksanaan operasi intelijen di bidangnya</li>
<li>Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BIN</li>
<li>Operasi kontra intelijen</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
Baca juga: <a href="http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/09/peran-fungsi-dan-kewenangan-kantor.html" target="_blank">Peran, Fungsi dan Kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA)</a></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h4 style="text-align: justify;">
Kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN)</h4>
<ol style="text-align: justify;">
<li>wewenang melakukan penyadapan, </li>
<li>pemeriksaan aliran dana, </li>
<li>penggalian informasi terhadap sasaran yang terkait dengan kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya. </li>
<li>Termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup atau kegiatan terorisme, separatisme, spionase dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.</li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<i>Keutuhan negara</i> tidak tergantung dari satu aparatur saja, melainkan semua unsur harus iku dalam menjaga kentraman dan ketenangan sebuah negara.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Demikian tulisan kami mengenai <b>Badan Intelijen Negara</b> yang diatur dalam peraturan presiden No 34 Tahun 2010 ntentang Badan Intelijen Negara. semoga bermanfaat.</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<br />
Sumber: <br />
- Gresnews<br />
- Seminar</div>

Hukum Pengertian Pengertian, Fungsi dan Kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN)

Badan Intelijen Negara - Negara memiliki tanggung jawab akan kenyamanan dan keselamatan semua warganya termasuk keutuhan wilayah negara ...

Pengertian, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

00:57:00 jayafurniture 0

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB2jON7VjX9MkN2LJQYEtEYe2yDGhtrav81Nc1B7d2CY5cvK9FzSerCa0vO8h5zO-77WFC5f2s06t16iy5XFda7alcnP2VPP8CKdEfKaocEsQdzWNpPuO2ATZ9qiB-6EbCcb6NCBAqT2M7/s1600/Mahkamah+Konstitusi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt=" Pengertian, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" border="0" height="178" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiB2jON7VjX9MkN2LJQYEtEYe2yDGhtrav81Nc1B7d2CY5cvK9FzSerCa0vO8h5zO-77WFC5f2s06t16iy5XFda7alcnP2VPP8CKdEfKaocEsQdzWNpPuO2ATZ9qiB-6EbCcb6NCBAqT2M7/s320/Mahkamah+Konstitusi.jpg" title=" Pengertian, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</td></tr>
</tbody></table>
<b><i>Pengertian, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia</i></b> - Negara Indonesia merupakan Negara hukum, setiap hak manusia sebagai warga Negara mendapat jaminan dari Negara. Serta setiap warga mendapat kedudukan yang sama di depan hukum (equality before the law). Termasuk hak-hak perorangan atau kelompok di depan Hukum.<br />
<div style="text-align: justify;">
<br />
Untuk menjamin tegaknya konstitusi di Indonesia, maka pada tahun 2003 Republik Indonesia membentuk Mahkamah Konstitusi yang berkedudukan di pusat Negara yaitu Jakarta. <b>Hakim MK </b>terdiri dari Sembilan orang. <i>Sejarah Pembentukan MK</i> ini berlandaskan atas perubahan (amandemen) ketiga Undang-undang Dasar 1945. <br />
<br />
<h3>
Fungsi Mahkamah Konstitusi </h3>
<a href="http://kingilmu.blogspot.com/2016/04/pengertian-fungsi-dan-wewenang-mahkamah.html" target="_blank">Mahkamah konstitusi</a> mempunyai fungsi untuk mengawal (to guard) konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggaraan Negara maupun warga Negara. <br />
<br />
<h3>
Wewenang Mahkamah Konstitusi Indonesia </h3>
Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) menggariskan wewenang Mahkamah Konstitusi sebagai berikut: <br />
<ol>
<li>Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yng keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang-undang dasar, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilu. </li>
<li>Mahkamah konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar. </li>
</ol>
</div>
<div style="text-align: justify;">
</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
<h4>
Wewenang Khusus Mahkamah Konstitusi </h4>
</div>
<div style="text-align: justify;">
Sedangkan wewenang <i>Mahkamah Konstitusi</i> secara khusus diatur dalam pasal 10 Undang-undang Mahkamah Konstitusi dengan merinci sebagai berikut: <br />
<ol>
<li>Menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) </li>
<li>Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 </li>
<li>Memutuskan pembubaran partai politik </li>
<li>Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum </li>
<li>Mahkamah Konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar 1945. </li>
</ol>
<br />
Demikian artikel skami mengenai Pengertian, Fungsi dan <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2016/04/pengertian-fungsi-dan-wewenang-mahkamah.html" rel="nofollow" target="_blank">wewenang Mahkamah Konstitusi  Indonesia </a>semoga kita lebih mendalami hal tersebut di lain artikel dari redaksi King Ilmu. <br />
<br />
<br />
<br />
Refrensi: <br />
<br />
Mauruarar Siahan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika. </div>

Hukum Pengertian, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Pengertian, Fungsi dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia - Negara Indonesia merupa...

Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Jenis-jenis Putusan dan Cara Pelaksanaannya

02:42:00 Mebel Jepara 5

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYAhB6pF6-oXNJu0VxkBQ4z3Ll4E1LenL0Dys-t2tmYmv2z8pv2s8zrdRWnzKeVPhADULUWS0M03P2oQkfkoQTw3CAJSfOPDAFTsyOV3G3PFTL5djlpoBksNr1O77vkGgglRl5CzlbCQXD/s1600/Pelaksanaan+Putusan+Pengadilan%252C+Jenis-jenis+Putusan+dan+Cara+Pelaksanaannya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Jenis-jenis Putusan dan Cara Pelaksanaannya" border="0" height="114" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYAhB6pF6-oXNJu0VxkBQ4z3Ll4E1LenL0Dys-t2tmYmv2z8pv2s8zrdRWnzKeVPhADULUWS0M03P2oQkfkoQTw3CAJSfOPDAFTsyOV3G3PFTL5djlpoBksNr1O77vkGgglRl5CzlbCQXD/s200/Pelaksanaan+Putusan+Pengadilan%252C+Jenis-jenis+Putusan+dan+Cara+Pelaksanaannya.jpg" title="Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Jenis-jenis Putusan dan Cara Pelaksanaannya" width="200" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Jenis-jenis Putusan dan Cara Pelaksanaannya" rel="nofollow" target="_blank">Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Jenis-jenis Putusan dan Cara Pelaksanaannya</a> - <b>Eksistensi Lembaga Peradilan Agama </b>di Indonesia, telah ada sejak zaman penjajah Belanda. Bahkan sebelum itu mengiringi perjalanan dakwah Islam di Nusantara, karena lembaga peradilan baik dalam teori maupun praktek kehidupan umat Islam, merupakan hal yang tidak dapat di pisahkan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Berdasarkan ketentuan UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, maka <a href="http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/10/peran-fungsi-dan-kewenangan-pengadilan.html" rel="nofollow" target="_blank">Perdailan Agama</a> bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum keluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan Islam. <br />
<br />
Pemantapan posisi Peradilan Agama secara Yuridis menempatkan lembaga Peradilan Agama sejajar dengan lembaga peradilan yang lain (peradilan Umum, peradilan Militer, dan peradilan Tata Usaha Negara). <br />
<br />
Kemunculan Undang-undang itulah yang menyebabkan jajaran Peradilan Agama harus mengejar ketertinggalannya dengan yang lain, khususnya dalam praktek/penerapan hukum acara. Dalam makalah ini, akan sedikit membahas mengenai Pelaksanaan Putusan dalam Peradilan Agama. <br />
<br />
B.     Rumusan Masalah <br />
<br />
1.      Bagaimanakah <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/11/pelaksanaan-putusan-pengadilan-jenis.html" rel="nofollow" target="_blank">proses pelaksanaan putusan dalam Peradilan Agama</a> mengenai <i>jenis-jenis pelaksanaan putusan</i>, putusan yang dapat di eksekusi, tatacara sita eksekusi, putusan hakim dalam perkara tertentu? <br />
<br />
C.    Tujuan <br />
<br />
1.      Mengetahui proses pelaksanaan putusan dalam Peradilan Agama mengenai <b>jenis-jenis pelaksanaan putusan</b>, putusan yang dapat dieksekusi, tatacara sita eksekusi, putusan hakim dalam perkara tertentu. </div>
<div style="text-align: justify;">
<h3>
Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama </h3>
<i>Pelaksanaan putusan</i> atau eksekusi adalah hal menjalankan <b>putusan Pengadilan</b> yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Sudikno Mertokusumo, eksekusi pada hakikatnya tidak lain ialah realisasi kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi putusan yang tercantum dalam putusan tersebut.[1]<br />
<br />
Tujuan akhir pencari keadilan ialah agar segala hak-haknya yang dirugikan oleh pihak lain dapat dipulihkan melalui putusan Hakim. Hal ini bisa tercapai jika putusan hakim dapat dilaksanakan. <br />
<br />
Putusan Hakim dapat dilaksanakan: <br />
<br />
<ol>
<li>Secara sukarela </li>
<li>Secara paksa dengan menggunakan alat Negara, apabila pihak terhukum tidak mau melaksanakan secara sukarela. </li>
</ol>
<br />
Sejak dikeluarkan UU No, 7/1989 maka Pengadilan Agama telah dapat melaksanakan sendiri segala putusan yang dijatuhkannya tanpa harus melalui bantuan Pengadilan Negeri. Dengan berlakunya UU Peradilan Agama tersebut maka: <br />
<br />
<ol>
<li>Ketentuan tentang eksekutoir verklaring dan pengukuhan oleh Pengadilan Negeri dihapuskan. </li>
<li>Pada setiap Pengadilan Agama diadakan jurusita untuk dapat melaksanakan putusan-putusannya. </li>
</ol>
<br />
<h3>
Jenis-jenis Pelaksanaan Putusan[2]</h3>
Ada beberapa <i>jenis pelaksanaan putusan</i>, yaitu: <br />
<br />
<ol>
<li>1.      Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR, pasal 208 R.Bg. </li>
<li>Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, pasal 259 R.Bg. </li>
<li>Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap, yang disebut dengan eksekusi riil. Hal ini diatur dalam pasal 1033 Rv. </li>
<li>Eksekusi riil dalam bentukpenjualan lelang. Hal ini diatur dalam pasal 200 ayat 1 HIR,  pasal 218 ayat 2 R.Bg. </li>
</ol>
<br />
<h3>
Putusan yang Dapat Dieksekusi [3]</h3>
Putusan yang dapat dieksekusi ialah yang memenuhi syarat-syarat untuk dieksekusi, yaitu: <br />
<br />
1.      Putusan telah berkekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal: <br />
<br />
<ul>
<li>Pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dulu. </li>
<li>Pelaksanaan putusan provisi </li>
<li>Pelaksaan akta perdamaian </li>
<li>Pelaksanaan (eksekusi) Grose akta. </li>
</ul>
<br />
2.      Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela meskipun ia telah diberi peringatan oleh Ketua Pengadilan Agama. <br />
<br />
3.      <i>Putusan Hakim</i> bersifat Kondemnatoir. <br />
<br />
Putusan yang bersifat deklaratoir atau konstitutif tidak diperlukan eksekusi. <br />
<br />
4.      Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama. <br />
<br />
Yaitu Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut, atau Pengadilan Agama yang diberi delegasi wewenang oleh Pengadilan Agama yang memutusnya. <br />
<br />
Yang berwenang melaksanakan eksekusi hanyalah Pengadilan Tingkat Pertama. PTA tidak berwenang melaksanakan eksekusi. <br />
<br />
<h3>
Tatacara Sita Eksekusi [4]</h3>
Sita eksekusi dilakukan dengan tatacara sebagai berikut; <br />
<br />
1.      Ada permohonan sita eksekusi dari pihak yang bersangkutan. <br />
<br />
2.      Berdasar surat perintah Ketua Pengadilan Agama. <br />
<br />
Surat perintah ini dikeluarkan apabila: <br />
<br />
·         Tergugat tidak mau menghadiri panggilan peringatan tanpa alasan yang sah, <br />
<br />
·         Tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan selama masa peringatan. <br />
<br />
3.      Dilaksanakan oleh Panitera atau Jurusita <br />
<br />
4.      Pelaksanaan sita eksekusi dibantu oleh dua orang saksi. <br />
<br />
5.      Keharusan adanya dua orang saksi merupakan syarat sah sita eksekusi. <br />
<br />
Dua orang saksi tersebut berfungsi sebagai pembantu dan sekaligus sebagai saksi sita eksekusi. <br />
<br />
Nama dan pekerjaan kedua saksi tersebut harus dicantumkan dalam Berita Acara Sita Eksekusi. <br />
<br />
Saksi-saksi tersebut harus memenuhi syarat: <br />
<ul>
<li>Telah mencapai umur 21 tahun </li>
<li>Berstatus penduduk Indonesia </li>
<li>Memiliki sifat jujur (dapat dipercaya) </li>
</ul>
<br />
6.      Sita eksekusi dilakukan di tempat obyek eksekusi <br />
<br />
7.      Membuat Berita Acara Sita Eksekusi <br />
<br />
Berita acara sita eksekusi tersebut memuat: <br />
<br />
<ul>
<li>Nama, pekerjaan dan tempat tinggal kedua orang saksi. </li>
<li>Memerinci secara lengkap semua pekerjaan yang dilakukan. </li>
<li>Berita acara ditandatangani pejabat pelaksana dan kedua orang saksi. </li>
<li>Pihak tersita dan juga kepala desa tidak diharuskan menurut hukum, untuk ikut menandatangani Berita Acara Sita. </li>
<li>Isi berita acara sita harus diberitahukan kepada pihak tersita, yaitu segera pada saat itu juga apabila hadir pada eks penyitaan tersebut, atau jika ia tidak hadir maka dalam waktu yang secepatnya segera diberitahukan dengan jalan menyampaikan di tempat tinggalnya. </li>
</ul>
8.      Penjagaan Yuridis tentang barang yang disita diatur sebagai berikut: <br />
<ul>
<li>Penjagaan dan penguasaan barang sita eksekusi tetap berada ditangan tersita </li>
<li>Pihak tersita tetap berhak memakai dan menikmatinya, sampai pada saat dilaksanakan penjualan lelang. </li>
<li>Penempatan barang sita eksekusi tetap diletakkan di tempat barang itu disita, tanpa mengurangi kemungkinan memindahkannya ke tempat lain. </li>
<li>Penguasaan penjagaan tersebut harus disebutkan dalam berita acara sita </li>
<li>Mengenai barang yang bisa habis dalam pemakaian, maka tidak boleh dipergunakan dan dinikmati oleh tersita. </li>
</ul>
<br />
9.      Ketidakhadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi <br />
<ul>
<li>Sita eksekusi dapat dihadiri, bahkan sebaiknya dihadiri pihak tereksekusi. </li>
<li>Sita eksekusi dapat di laksanakan tanpa hadirnya pihak tersita asalkan pihak tersita tersebut telah diberitahukan dan diperintahkan untuk hadir pada hari dan tanggal pelaksanaan sita eksekusi tetapi yang bersangkutan tidak hadir. </li>
</ul>
<br />
<h3>
Putusan Hakim Dalam Perkara tertentu [5]</h3>
<h4>
Pelaksanaan Putusan Perkara Perceraian </h4>
Apabila <a href="http://kingilmu.blogspot.co.id/" rel="nofollow" target="_blank">putusan Hakim</a> mengenai perceraian telah berkekuatan hukum tetap maka Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari setelah putusan itu diberitahukan mengeluarkan Akta Cerai sebagai bukti adanya perceraian (pasal 84 ayat 4 UU No. 7/1989). <br />
<br />
Dalam perkara cerai gugat maka akta cerai didasarkan atas putusan Pengadilan Agama/Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa perkawinan putus karena perceraian terhitung sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (Ex pasal 81 ayat 2 UU No. 7/1989). <br />
Baca juga: <a href="http://kingilmu.blogspot.co.id/2016/12/pengertian-wakaf-uang-landasan-hukum.html" rel="nofollow" target="_blank">Pengertian Wakaf Uang, Landasan Hukum dan Manfaat Wakaf</a><br />
<br />
Akta Cerai tersebut tercatat dalam Register Akta Cerai pada Kepaniteraan Pengadilan Agama yang bersangkutan. <br />
<br />
Selain itu, dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari, Panitera atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan/penetapan cerai tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan di tempat tinggal suami dan isteri yang bersangkutan serta PPN/KUA Kecamatan yang dahulu mencatat perkawinan mereka, untuk diadakan pencatatan perkawinan itu.  <br />
<br />
<h4>
Pelaksanaan Putusan Perkara Penetapan Asal-usul Anak </h4>
Dalam perkara penetapan asal-usul anak maka Panitera berkewajiban mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada kantor catatan sipil setempat untuk diterbitkan akta kelahiran (pasal 55 ayat 5 UU No. 1/1974, pasal 103 ayat 3 KHI). <br />
<br />
<h4>
Pelaksanaan Putusan Perkara Penetapan Itsbat Nikah dan Rujuk </h4>
Dalam penetapan Itsbat nikah dan rujuk maka Panitera Pengadilan Agama berkewajiban untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan setempat untuk diadakan pencatatan lagi dalam Buku Pendaftaran Nikah atau Rujuk. Pada kolom terakhir buku tersebut dituliskan bahwa pencatatan ini didasarkan atas putusan Pengadilan Agama yang bersangkutan, dengan nomor dan tanggal putusnnya. <br />
<br />
Kepada pihak yang bersangkutan diberikan kutipan Buku Pendaftaran Nikah (surat nikah) sebagai bukti pernikahan, dan bukti pendaftaran rujuk sebagai alat bukti yang sah. <br />
<br />
Demikian pula dalam perkara pembatalan perkawinan, maka Panitera PA wajib mengirimkan salinan putusan tersebut kepada PPN/KUA Kecamatan yang bersangkutan untuk diadakan pencatatan (pasal 38 PP No. 9/1975). <br />
<br />
<h4>
Pelaksanaan Putusan Perkara Penetapan Itsbat Cerai </h4>
Dalam perkara Itsbat Cerai, maka Panitera juga wajib mengeluarkan Akta Cerai sebagai bukti cerai dan mengirimkan salinan Itsbat cerai tersebut kepada PPN/KUA Kecamatan serta PPN/KUA Kecamatan di mana dahulu perkawinan mereka dicatatkan. <br />
<br />
<h4>
Pelaksanaan Putusan Perkara Sengketa Tanah Wakaf </h4>
Dalam perkara sengketa tanah wakaf, maka Panitera wajib mengirimkan <b>salinan putusan</b> yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPAIW/KUA Kecamatan yang mewilayahi tanah wakaf tersebut untuk diadakan pencatatan dalam buku wakaf dan diterbitkan Pengganti Akta Ikrar Wakaf, guna penyelesaian Sertifikat Tanah Wakaf tersebut. <br />
<br />
<h4>
Pelaksanaan Putusan Perkara Perceraian Anggota ABRI dan PNS </h4>
Putusan cerai bagi anggota ABRI dan PNS yang telah berkekuatan hukum tetap harus pula dikirimkan kepada Instansi dimana suami/isteri yang bersangkutan menjadi Anggota ABRI dan PNS. <br />
<br />
Kesimpulan <br />
Pelaksanaan putusan atau eksekusi adalah hal menjalankan <b>putusan Pengadilan</b> yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Sudikno Mertokusumo, eksekusi pada hakikatnya tidak lain ialah realisasi kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi putusan yang tercantum dalam putusan tersebut. <br />
<br />
Ada beberapa <b>jenis pelaksanaan putusan</b>, yaitu: <br />
<ol>
<li>Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk membayar sejumlah uang. Hal ini diatur dalam pasal 196 HIR, pasal 208 R.Bg. </li>
<li>Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR, pasal 259 R.Bg. </li>
<li>Putusan yang menghukum salah satu pihak untuk mengosongkan suatu benda tetap, yang disebut dengan eksekusi riil. Hal ini diatur dalam pasal 1033 Rv. </li>
<li>Eksekusi riil dalam bentukpenjualan lelang. Hal ini diatur dalam pasal 200 ayat 1 HIR,  pasal 218 ayat 2 R.Bg. </li>
</ol>
<br />
<h4>
Putusan yang dapat dieksekusi ialah yang memenuhi syarat-syarat untuk dieksekusi, yaitu: </h4>
<ol>
<li>Putusan telah berkekuatan hukum tetap </li>
<li>Putusan tidak dijalankan oleh pihak terhukum secara sukarela meskipun ia telah diberi peringatan oleh Ketua Pengadilan Agama. </li>
<li>Putusan Hakim bersifat Kondemnatoir. </li>
<li>Eksekusi dilakukan atas perintah dan dibawah pimpinan Ketua Pengadilan Agama. </li>
</ol>
<br />
Sita eksekusi dilakukan dengan tatacara sebagai berikut; <br />
<ol>
<li>Ada permohonan sita eksekusi dari pihak yang bersangkutan. </li>
<li>Berdasar surat perintah Ketua Pengadilan Agama. </li>
<li>Dilaksanakan oleh Panitera atau Jurusita </li>
<li>Pelaksanaan sita eksekusi dibantu oleh dua orang saksi. </li>
<li>Keharusan adanya dua orang saksi merupakan syarat sah sita eksekusi. </li>
<li>Sita eksekusi dilakukan di tempat obyek eksekusi </li>
<li>Membuat Berita Acara Sita Eksekusi </li>
<li>Penjagaan Yuridis tentang barang yang disita diatur sebagai berikut: </li>
<li>Ketidakhadiran tersita tidak menghalangi sita eksekusi </li>
</ol>
<br />
<h3>
Putusan Hakim Dalam Perkara tertentu </h3>
<ol>
<li>Perceraian </li>
<li>Penetapan Asal-usul Anak </li>
<li>Penetapan Itsbat Nikah dan Rujuk </li>
<li>Penetapan Itsbat Cerai </li>
<li>Putusan Sengketa Tanah Wakaf </li>
<li>Perceraian Anggota ABRI dan PNS </li>
</ol>
<br />
B.     Penutup <br />
Demikianlah makalah ini kami susun, dimohonkan kritik dan saran dari pembaca. Dan semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua, Amin. <br />
<br />
DAFTAR PUSTAKA <br />
Arto, mukti. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011. <br />
Mustofa, Kepaniteraan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana. 2005. <br />
<br />
[1] Mustofa, Kepaniteraan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana. 2005. Hal. 109 <br />
[2] Mukti Arto. Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2011. Hal. 314 <br />
[3] Ibid. hal. 314 <br />
[4] Ibid. hal. 315 <br />
[5] Ibid. hal. 316 </div>

Hukum Hukum Perdata Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Jenis-jenis Putusan dan Cara Pelaksanaannya

Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Jenis-jenis Putusan dan Cara Pelaksanaannya - Eksistensi Lembaga Peradilan Agama di Indonesia, telah ada...

Pengertian Jarimah, Unsur dan Ruang Lingkup Pembahasannya

14:43:00 jayafurniture 1

<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk68SCew9_BwABZSSomYg96o4CDAvSG7xH5Qm6kBcO0n9vqMOrT5lpYKc_4jHTv2oD1zRJv4kQLkGqgpiTEFS3zuswR0Y9AKHlk1XYo3IU7jAbAx7JkySSj-3xcgXweUepqw7LGnLT-JCi/s1600/Pengertian+Jarimah%252C+Unsur+dan+Ruang+Lingkup+Pembahasannya.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pengertian Jarimah, Unsur dan Ruang Lingkup Pembahasannya" border="0" height="135" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhk68SCew9_BwABZSSomYg96o4CDAvSG7xH5Qm6kBcO0n9vqMOrT5lpYKc_4jHTv2oD1zRJv4kQLkGqgpiTEFS3zuswR0Y9AKHlk1XYo3IU7jAbAx7JkySSj-3xcgXweUepqw7LGnLT-JCi/s200/Pengertian+Jarimah%252C+Unsur+dan+Ruang+Lingkup+Pembahasannya.jpg" title="Pengertian Jarimah, Unsur dan Ruang Lingkup Pembahasannya" width="200" /></a></div>
<b><i>Pengertian Jarimah, Unsur dan Ruang Lingkup Pembahasannya</i></b> - Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ praktis yang diambil dari 
dalil-dalil terperinci. Atau <i>fiqh</i> adalah himpunan hukum-hukum syara’ 
yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yangterperinci.” [1]. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai<b> ruang lingkup Jarimah</b>. <br />
<h3>
 </h3>
<h3>
Pengertian Fiqh Jinayah </h3>
<b><i>Fiqh jinayah</i></b> terdiri dari dua kata yakni fiqh dan jinayah. Pengertian fiqh secara bahasa berasal dari lafadl faqiha-yafqahu-fiqhan, yang berarti mengerti. Sedangkan secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf : <br />
<br />
Jinayah secara bahasa ialah : <br />
<br />
<div style="text-align: right;">
إسم لما يجنيه المرءمن شر وما اكتسبه </div>
<br />
“Nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakannya.” <br />
<br />
Sedangkan jinayah secara istilah yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah : <br />
<br />
<div style="text-align: right;">
فالجناية إسم لفعل محرم شرعا, سواء وقع الفعل على نفس او مال او غير ذلك </div>
<br />
“Jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara’ baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.”[2]<br />
<br />
Jadi fiqh jinayah ialah ilmu tentang hukum syara’ yang berkaitan dengan masalah-masalah perbuatan yang dilarang dan hukumannya, yang diambil dari dalil-dalil nash. <br />
<br />
Menurut aliran madzhab Hanafi, pembahasan tentang jinayah dikhususkan bagi kejahatan terhadap jiwa dan anggota badan, sedangkan masalah yang terkait dengan kejahatan terhadap benda diatur pada bab sendiri. Adapun aliran madzhab lain tidak mengadakan pemisahan antara perbuatan jahat terhadap jiwa dan anggota badan dengan kejahatan terhadap harta benda (pencurian, kejahatan terhadap harta benda lainnya).[3]<br />
<br />
Kata jinayah juga digunakan dalam KUHP Mesir, tetapi pengertiannya berbeda dengan pengertian yang dikemukakan oleh madzhab hanafi tersebut. Dalam KUHP Mesir tindak pidana dibagi menjadi tiga bagian yakni jinayah, janhah, dan mukhalafah.[4] Ketiga macam tindak pidana menurut KUHP Mesir tersebut dalam hukum pidana islam dinamakan jinayah atau jarimah.[5]<br />
<br />
Fiqih jinayah terkait dengan istilah jarimah. Jarimah berasal dari kata (جرم) yang sinonimnya (كسب وقطع) artinya berusaha dan bekerja. Usaha disini difokuskan pada usaha yang tidak baik atau usaha yang dibenci oleh manusia. Atau dapat diartikan jarimah adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran (perbuatan dosa), keadilan, dan jalan yang lurus (agama). [6]<br />
<br />
Menurut istilah, definisi jarimah yang dikemukakan oleh Imam al-Mawardi : <br />
<br />
<div style="text-align: right;">
الجرائم محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد او تعزير </div>
<br />
“Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara’, yang diancam dengan hukuman had atau ta’zir.” <br />
<br />
<a href="http://Unsur-unsur Jarimah dan Objek Kajiannya" rel="nofollow" target="_blank">Kata jarimah</a> diistilahkan dalam hukum positif sebagai tindak pidana (delik) atau pelanggaran. <br />
<br />
Dalam pemakaian kata jinayah mempunyai arti lebih luas, yaitu ditujukan bagi segala sesuatu yang ada sangkut pautnya dengan kejahatan manusia dan tidak ditujukan pada satuan perbuatan dosa tertentu (jarimah). Oleh karena itu, pembahasan fiqh yang memuat masalah-masalah kejahatan, pelanggaran yang dikerjakan manusia, dan hukuman yang diancamkan kepada pelaku perbuatan disebut fiqh jinayah, bukan fiqh jarimah.[7]<br />
<br />
Pengertian jarimah tersebut hampir bersesuaian dengan pengertian menurut hukum positif (hukum pidana Indonesia). Jarimah dalam istilah hukum pidana Indonesia diartikan dengan peristiwa pidana. Menurut Mr. Tresna dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, peristiwa pidana ialah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.[8]<br />
<br />
<i>Pengertian jarimah menurut syara’</i> pada lahiriyahnya ternyata sedikit berbeda dengan pengertian jarimah atau tindak pidana menurut hukum positif dalam kaitannya dengan masalah ta’zir. Menurut hukum islam hukuman ta’zir adalah hukuman yang tidak tercantum nash ata ketentuannya dalam al-Qur’an dan as-Sunnah, dengan ketentuan yang pasti dan terperinci. Sedangkan menurut hukum positif dalam perngertian di atas, hukuman itu harus tercantum dalam undang-undang.[9]<br />
<br />
<h3>
Unsur-unsur Jarimah dan Objek Kajiannya </h3>
<br />
<h4>
1.      Unsur-unsur Jarimah </h4>
<br />
Suatu perbuatan dianggap sebagai tindak pidana apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi. Abdul Qadir Audah mengemukakan bahwa unsur-unsur umum jarimah ada tiga macam : <br />
<br />
a.       Unsur Formal (الركن الشرعي) yaitu adanya nash (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. <br />
<br />
Dalam unsur ini terdapat lima masalah pokok : <br />
<ul>
<li>Asas legalitas dalam hukum pidana islam. </li>
<li>Sumber-sumber aturan-aturan pidana islam. </li>
<li>Masa berlakunya aturan-aturan pidana islam. </li>
<li>Lingkungan berlakunya aturan-aturan pidana islam. </li>
<li>Asas pelaku atau terhadap siapa berlakunya aturan-aturan hukum pidana islam.[10]</li>
</ul>
<br />
b.      Unsur Material (الركن المادي)  yaitu adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif) yang bersifat melawan hukum. <br />
<br />
Unsur materiil ini mencakup antara lain: <br />
<br />
1)      Jarimah yang belum selesai atau percobaan. <br />
<br />
2)      Turut serta melakukan jarimah.[11]<br />
<br />
c.       Unsur Moral (الركن الادبي) yaitu bahwa pelaku adalah orang yang mukallaf, yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan. <br />
<br />
Pemahasan mengenai unsur pertanggungawaban ini berkisar dua masalah pokok : <br />
<br />
1)      Pertanggungjawaban pidana. <br />
<br />
2)      Hapusnya pertanggungjawaban pidana.[12]<br />
<br />
Unsur-unsur diatas merupakan unsur-unsur yang bersifat umum. Artinya unsur-unsur tersebut adalah unsur yang sama dan berlaku bagi setiap macam jarimah (tindak pidana/delik). Jadi pada jarimah apapun ketiga unsur tersebut harus terpenuhi.[13] Untuk unsur yang secara khusus bisa dipelajari pada tiap masing-masing jarimah. <br />
<br />
<h4>
2.      Objek Kajian Jarimah </h4>
Objek utama kajian fiqh jinayah jika dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana atau arkan al-Jarimah, dan objek kajian utama fiqh jinayah sangat berhubungan erat dengan unsur materiil atau al-Rukn al-Madi, maka objek kajian utama fiqh jinayah meliputi tiga masalah pokok : <br />
<ul>
<li>Jarimah Qishash. </li>
<li>Jarimah Hudud. </li>
<li>Jarimah Ta’zir.[14]</li>
</ul>
<br />
<h3>
C.    Pembagian Jarimah dan Ruang Lingkup Pembahasannya </h3>
<h4>
 </h4>
<h4>
Pembagian Jarimah </h4>
<a href="http://Unsur-unsur Jarimah dan Objek Kajiannya" rel="nofollow" target="_blank">Macam-macam jarimah</a> dapat dilihat dari beberapa segi : [15]</div>
<div style="text-align: justify;">
<h4>
Jarimah ditinjau dari Segi Berat Ringannya Hukuman. </h4>
Dari segi ringannya hukuman, jarimah dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu : <br />
<ul>
<li>Jarimah Hudud. </li>
<li>Jarimah Qishash dan Diat. </li>
<li><a href="http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/09/fiqh-jinayah-perbandingan-sanksi-tazir.html" rel="nofollow" target="_blank">Jarimah Ta’zir</a>. </li>
</ul>
<br />
<ul>
</ul>
<h3>
Jarimah ditinjau dari Segi Niat. </h3>
Dari segi niatnya, jarimah dibagi kepada dua bagian, yaitu : <br />
<br />
1)      Jarimah Sengaja. <br />
<br />
Menurut Muhammad Abu Zahrah, yang dimaksud jarimah sengaja adalah suatu jarimah yang dilakukan oleh seseorang dengan kesengajaan dan atas kehendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan hukuman. <br />
<br />
Dalam istilah hukum positif Indonesia jarimah ini sejalan dengan delik dolus (mengandung unsur kesengajaan).[16]<br />
<br />
2)      Jarimah Tidak Sengaja. <br />
<br />
Abdul Qadir Audah mengemukakan jarimah tidak sengaja adalah jarimah dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). <br />
<br />
Jarimah tidak sengaja ini dalam istilah hukum positif Indonesia disebut delik culpa (kesalahan berbentuk kealpaan).[17]<br />
<h4>
 </h4>
<h4>
Jarimah ditinjau dari Segi Waktu Tertangkapnya. </h4>
Dari segi waktu tertangkapnya, jarimah itu dapat dibagi kepada dua bagian, yaitu : <br />
<br />
1)      Jarimah Tertangkap Basah (جرائم المتلبس بها) <br />
<br />
2)      Jarimah yang Tidak Tertangkap Basah (جرائم لاتلبس فيها) <br />
<h4>
 </h4>
<h4>
Jarimah ditinjau dari Segi Cara Melakukannya. </h4>
Dari segi cara melakukannya, jarimah dibagi dua bagian : <br />
<br />
1)      Jarimah Positif (جرائم ايجابية) <br />
<br />
Jarimah karena melakuakan perbuatan yang dilarang. Dalam hukum positif jarimah ini disebut delik commissionis. <br />
<br />
2)      Jarimah Negatif (جرائم سلبية) <br />
<br />
Jarimah karena meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dalam hukum positif disebut delikta commissionis. </div>
<div style="text-align: justify;">
<h4>
Jarimah ditinjau dari Segi Objeknya. </h4>
Dari segi objek atau sasaran yang terkena oleh jarimah, maka jarimah dibagi menjadi dua bagian : <br />
<br />
1)      Jarimah Perseorangan (جرائم ضد الافراد) <br />
<br />
Jarimah perseorangan adalah suatu jarimah dimana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi hak perseorangan (indiv idu). <br />
<br />
2)      Jarimah Masyarakat (جرائم ضد الجماعة) <br />
<br />
Jarimah masyarakat adalah jarimah dimana hukuman terhadap pelakunya dijatuhkan untuk melindungi kepentingan masyarakat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<h4>
Jarimah ditinjau dari Segi Tabiatnya atau Motifnya. </h4>
Dari segi watak atau tabiatnya, dibagi menjadi dua bagian : <br />
<br />
1)      Jarimah Biasa (جرائم عادية) <br />
<br />
Jarimah biasa yaitu jarimah yang dilakukan oleh seseorang tanpa mengaitkannya dengan tujuan-tujuan politik. <br />
<br />
2)      Jarimah Politik (جرائم سياسية) <br />
<br />
Menurut Muhammad Abu Zahrah, Jarimah politik adalah jarimah yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah atau pejabat-pejabat pemerintah atau terhadap garis-garis politik yang telah ditentukan oleh pemerintah. <br />
<br />
<h4>
2.      Ruang Lingkup Pembahasan Fiqh Jinayah </h4>
Ruang lingkup pembahasan <i>hukum pidana islam</i> meliputi pencurian, perzinaan, qadzaf, minum khamr, membunuh dan atau melukai, merusak harta orang lain, melakukan gerakan-gerakan kekacauan dan semacamnya berkaitan dengan hukum kepidanaan (jarimah).[18] Literatur lain menyebutkan ruang lingkup meliputi sebagai berikut : <br />
<ul>
<li><a href="http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/08/fiqh-jinayah-pengertian-dan-sumber.html" rel="nofollow" target="_blank">Asas Legalitas</a>; </li>
<li>Jarimah; </li>
<li><a href="http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/09/fiqh-jinayah-perbandingan-sanksi-tazir.html" rel="nofollow" target="_blank">Hukuman</a>; </li>
<li>Jarimah zina dan tuduhan zina; </li>
<li><a href="http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/10/pengertian-jarimah-al-riddah-unsur.html" rel="nofollow" target="_blank">Jarimah pencurian dan perampokan</a>; </li>
<li>Jarimah minum-minuman keras; </li>
<li>Jarimah pembunuhan; </li>
<li>Qishas; </li>
<li>Diyat; </li>
<li>Jarimah Ta’zir; </li>
<li>Pidana dan Perdata hukum islam.[19]</li>
</ul>
<br />
[1] Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam;Fiqh Jinayah, cet.II, Jakarta :Sinar Grafika, 2006, hal. 1 <br />
[2] Ibid. <br />
[3] Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam;Fiqih Jinayah,cet.2, Bandung : Pustaka Setia, 2000, hal.13 <br />
[4] Jinayah ialah suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati, kerja berat seumur hidup, kerja berat sementara atau penjara (pasal 10 KUHP Mesir). Janhah adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman kurungan lebih dari satu minggu atau denda lebih dari seratus piester (qirsy) (pasal 11). Mukhalafah adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan hukuman kurungan tidak lebih dari satu minggu atau denda tidak lebih dari seratus piester (qirsy)(pasal 12). <br />
[5] Muslich,op.cit.hal.14 <br />
[6] Ibid. hal.9 <br />
[7] Rahmat Hakim,op.cit.,hal.15 <br />
[8] Muslich,op.cit.,hal.10 <br />
[9] Ibid.hal.11 <br />
[10] Ibid.hal.29 <br />
[11] Ibid.hal.59 <br />
[12] Ibid.hal.74 <br />
[13] Rahmat Hakim, op.cit., hal.53 <br />
[14] M. Nurul Irfan dan Masyrofah, Fiqh Jinayah, cet.1, Jakarta : Amzah, 2013, hal.3-4 <br />
[15] Mushlich,op.cit.,hal.17-28 <br />
[16] Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, ed.revisi, Jakarta : Rineka Cipta, 2008, hal.82 <br />
[17]Moeljatno,op.cit. <br />
[18] Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, cet.3,Jakarta : Sinar Grafika, 2012,hal.9 <br />
[19] http://makmum-anshory.blogspot.com/2009/07/ruang-lingkup-fiqih.html  (Di akses 14 Maret 2015;11:45 AM) </div>

Hukum Pengertian Jarimah, Unsur dan Ruang Lingkup Pembahasannya

Pengertian Jarimah, Unsur dan Ruang Lingkup Pembahasannya - Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara’ praktis yang diambil dari dalil...

Pengertian Fidusia, Ciri-ciri Fidusia, Unsur Fidusia dan Larangan Fidusia

00:45:00 Mebel Jepara 2

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/pengertian-jaminan-fidusia-ciri-ciri.html" rel="nofollow" target="_blank"><img alt="pengertian jaminan fidusia, unsur-unsur jaminan fidusia, unsur jaminan fidusia dan larangan jaminan fidusia" border="0" height="136" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhDKPCha5kqF8x-U6xRo7KAOT5O6BI68iLhUMoq2IJt6XvvNxy8bHOQNO86tTDhUlorHSQJfip-p9q22evb2yz9X1y5MORRUcU6GVF7fwwNusAXyOP8pFffDRRJeWfQxswCy8loPVBlVFXD/s200/Pengertian+Jaminan+Fidusia%252C+Ciri-ciri%252C+Unsur+dan+Larangan+Fidusia.png" title="Jaminan fidusia" width="200" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
Krisis moneter yang pernah terjadi di Idonesia menjadi pelajaran penting bagi bangsa ini akan pentingnya peran intrumen jaminan yang mampu <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/pengertian-jaminan-fidusia-ciri-ciri.html" rel="nofollow" target="_blank"><i>mengamankan nilai piutang</i></a> dengan memberikan hak prefensi atas pitang terebut. <b>Fidusia</b> memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam hukum positif di Indonesia, sebagai lembaga jaminan yang sudah berpuluh-puluh tahun mengabdi dalam masyarakat dan sudah dikenal di kalangan ilmuwan dan praktisi hukum. <br /><br /><h3>
Pengertian Fidusia </h3>
<a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/pengertian-jaminan-fidusia-ciri-ciri.html" target="_blank">Pengertian Fidusia</a> adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam pengasaan pemilik benda. <br /><br /><h3>
Pengertian Jaminan Fidusia </h3>
<b><i>Jaminan Fidusia</i></b> adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujdu maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam pnguasaan pemberi fidusia, sebagai angunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. <br /><br /><h3>
Ciri-ciri jaminan fidusia </h3>
<ol>
<li>Mempunyai sifat droit de suite </li>
<li>Memberikan hak preferent </li>
<li>Bersifat accessoir </li>
<li>Asas specialitas dan publisitas </li>
<li>Memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan </li>
<li>Mudah dan pasti pelaksanaannya </li>
</ol>
<br /><h3>
Unsur Jaminan fidusia </h3>
<ol>
<li>Adanya hak jaminan </li>
<li>Adanya objek yaitu benda bergerak baik yang berwujud maupun yng tidak berwujud maupun benda yang tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan </li>
<li>Benda yang menjadi objek jaminan tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia </li>
<li>Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur </li>
</ol>
<br /><h3>
Larangan dalam penjaminan Fidusia </h3>
<ol>
<li><b><i>Pemberi fidusia</i></b> dilarang melakukan fidusia ulang terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang terdaftar dapat dilihat pada pasal 17 UU No 42 tahun 1999 </li>
<li>Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia (pasal 23 ayat 2 UU no. 42 tahun 1999) </li>
<li>Pemberi jaminan fidusia hanya dapat dibebankan pada hak kebendaan, bukan terhadap hak perseorangan. (Pasal 2 UU No 42 tahun 1999) </li>
</ol>
Demikian artikel dari king ilmu mengenai <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/pengertian-jaminan-fidusia-ciri-ciri.html" rel="nofollow" target="_blank"><b><i>"Pengertian Jaminan Fidusia, Ciri-ciri, Unsur dan Larangan Fidusia"</i></b></a>. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dengan menjaminkan piutang kita.<br /><br /></div>

Hukum Pengertian Fidusia, Ciri-ciri Fidusia, Unsur Fidusia dan Larangan Fidusia

Krisis moneter yang pernah terjadi di Idonesia menjadi pelajaran penting bagi bangsa ini akan pentingnya peran intrumen jaminan yang mamp...

Pengertian Nafkah, Syarat Nafkah, Dalil Nafkah dan Aplikasi Nafkah di KHI

19:46:00 Mebel Jepara 1

<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Pegertian Nafkah, Syarat Nafkah, Dalil Nafkah dan Aplikasi Nafkah di KHI" border="0" height="160" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhNHKxE1JaL7yB_Ov5095-WzKjkUZST_4yc3A6tUItrNIZRKf2Tu9YwPfTXCt7pA_2btFOrLEgdJEccqu3JcS0mJRQCa6rLB13_MIVY71HW_-7iIsHL_-3urLJYBjQmXR_uD8nS5ajwKdmo/s200/Pegertian+Nafkah%252C+Syarat+Nafkah%252C+Dalil+Nafkah+dan+Aplikasi+Nafkah+di+KHI.jpg" title="Nafkah" width="200" /></div>
<a href="http://pegertian%20nafkah,%20syarat%20nafkah,%20dalil%20nafkah%20dan%20aplikasi%20nafkah%20di%20khi/" rel="nofollow" target="_blank"><i><b>Pegertian Nafkah, Syarat Nafkah, Dalil Nafkah dan Aplikasi Nafkah di KHI</b></i></a> - Hubungan perkawinan menimbulkan <i>kewajiban nafkah</i>
 atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini QS. Al 
Baqarah : 233 mengajarkan bahwa ayah(suami yang telah menjadi ayah) 
berkewajiban memberi nafkah kepada ibu anak-anak (istri yang telah 
menjadi ibu) dengan makruf. Seseorang tidak dibebani kewajiban, kecuali 
menurut kadar kemampuannya. Seorang ibu jangan sampai menderita 
kesengsaraan karena anaknya. Demikian pula seorang ayah jangan sampai 
menderita kesengsaraan karena anaknya dan ahli wari pun juga demikian. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ayat Al-Qur’an telah memberikan ketentuan <b>bahwa nafkah</b>
 keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang 
mampu. Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seseorang disebabkan oleh 
adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
Pengertian Memberi Nafkah </h3>
<div style="text-align: justify;">
<b><i>Pengertian Nafkah</i></b>
 ialah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istrinya. 
Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun 
unsur kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan 
keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga.[1] </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Nafkah
 menjadi hak dari berbagai hak istri atas suaminya sejak mendirikan 
kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, syariat Islam menetapkan, baik 
istri kaya ataupun fakir dalam firman Allah Swt. : </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: right;">
ﻠِﻴُﻨﻔِﻖْﺬُﻮﺴَﻌَﺔٍﻤِّنﺴَﻌَﺘِﻪِ </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.”(QS. Ath-Thalaq :7).[2] </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Melihat begitu besar urgensinya, Allah Swt. Dan Rasul-Nya memerintahkan untuk ditunaikannya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Firman Allah Swt tentang nafkah.: </div>
<div style="text-align: justify;">
“Kaum
 laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah 
melebihkan sebagian mereka(laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) 
dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta 
mereka.” (An-Nisa:34). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dan firman-Nya tentang perihal nafkah, </div>
<div style="text-align: justify;">
“
 Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah berilah nafkah menutrut 
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi 
nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan
 beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan apa yang Allah berikan 
kepadanya.” (At-Thalaq:7). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dari
 Mu’awiyah bin Hidah r.a berkata, saya berkata, “Wahai Rasulullah, 
apakah salah satu hak istri dai kami?” Rasulullah bersabda, </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: right;">
ﺃَنْﺘُﻄْﻌِﻤَﻬﺎَﺇﺬﺍﻄَﻌِﻤْﺖَﻮَﺘَﻜْﺴُﻮَﻫَﺎﺇﺬَﺍﺍﻜْﺘَﺴَﻴْﺖَﻮَﻻَﺘَﻀْﺮِﺐِﺍﻠْﻮَﺠْﻪَﻮَﻻَﺘﻘَﺒﱢﺡْﻮَ ﻻَﺘَﻬْﺠُﺮْﺇﻻﱠﻔﻲﺍﻠﺒَﻴْﺖِ٠ </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Yaitu,
 kalian memberinya makan bila kalian makan, dan memberinya pakaian bila 
kalian berpakaian. Janganlah kalian memukul wajah, menjelek-jelekkan, 
dan janganlah mengasingkannya kecuali di rumah (HR. Abu Daud dan Ibnu 
Majah(shahih)).[3] </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ungkapan
 “....janganlah mengasingkannya kecuali di rumah,” maksudnya, apabila 
suami hendak menghukumnya, cukuplah dengan memisahkan tempat tidurnya, 
bukannya mengusir atau menyakitinya dengan kata-kata kasar.[4] </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
Hadis mengenai Memberi Nafkah dan kandungannya </h3>
<div style="text-align: justify;">
Artinya,
 Hakim Muawiyah Qusyairi menerima berita ini dan bapaknya RA, bahwa ia 
bertanya kepada Rasulullah SAW, “hai Rasulullah, apakah hak istri salah 
seorang kami atas suaminya?” jawab Beliau, “Hendaklah ia memberikan 
makanannya, jika makan, memberikan pakaian, jika ia berpakaian”.(HR 
Muslim) </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Termasuk
 suatu kesalahan atas suami jika hanya memakan sesuatu sendiri dan 
istrinya tidak dibolehkannya, lain halnya jika membahyaakan istri. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Artinya,
 Abu Hurairah RA menceritakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tangan 
diatas (memberi) lebih baik dari tangan dibawah (yang menerima 
pemberian), maka mulai dari orang yang ia tanggung nafkahnya, karena 
istri dapat berkata kepada suaminya, “berilah saya makanan ataukah saya 
diceraikan?” </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hadis diatas mengajarkan agar <i>mencukupkan nafkah istri</i>
 atau keluarga lebih dahulu sebelum kepada orang lain. Termasuk istri 
atau keluarga yang jahat, jika nafkahnya sudah memadai, tetapi ia 
menutup pintu kemugkinan suami berbuat baik terhadap karibnya yang lain.
 </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Abu
 Hurairah RA menceritakan, bahwa ada seorang laki-laki datang menemui 
Nabi SAW seraya bertanya, “hai Rasulullah, saya punya uang satu dinar 
bagaimana ini?” jawab Beliau, “belanjakan untuk keperluan dirimu”. 
Tanyanya, “Ada lagi?”, Jawab Beliau, “berikan kepada keluargamu”. 
Tanyanya, “ada lagi?”, jawab beliau, “berikan kepada pembantumu”. 
Tanyanya, “ada lagi?” jawab beliau, “ kamulah yang lebih tahu untuk 
siapa itu” </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
Mengenai penentuan jumlah Nafkah </h3>
<div style="text-align: justify;">
Jika
 istri hidup serumah dengan suami, maka suaminya wajib menanggung 
nafkahnya, istri mengurus segala kebutuhan, seperti makan, minum, 
pakaian, tempat tinggal. Dalam hal ini, istri tidak berhak meminta 
nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami melaksanakan kewajibannya 
itu. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Jika suami bakhil, yaitu tidak <b><i>memberikan nafkah</i></b>
 secukupnya kepada istri tanpa alasan yang benar, maka istri berhak 
menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, minum, 
pakaian, dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah
 yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk 
membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata 
benar.[5] </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Istri
 boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang baik, 
sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi kebutuhannya apabila
 suami melalaikan kewajibannya. Orang yang mempunyai hak boleh mengambil
 haknya sendiri jika mampu melakukannya, berdasarkan sebuah hadis yang 
diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i dari 
Aisyah; </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: right;">
ﻋَﻦﻋﺎﺌِﺸَﺔﺮ٠ﻉ٠ﺍَﻦﻫﻨْﺪًﺍﺒﻨْﺖَﻋُﺘْﺒَﺔَﻘَﺎﻠَﺖْ:ﻴَﺎﺮَﺴُﻮْﻞَﺍﻠﻠﱠﻪِ٬ﺍﻦﱠﺍﺒﺎَﺴُﻔْﻴﺎَﻦَﺮَﺠُﻞ
 
ﺸَﺤﻴْﺡٌﻮَﻠﻴْﺴﻰﻴُﻌْﻄِﻴْﻨِﻰﻮَﻮَﻠَﺪِﻱﺍِﻻﱠﻤﺎﺍَﺨَﺬْﺖُﻤِﻨْﻪُﻭَﻫُﻭَﻻَﻴَﻌْﻠَﻢْﻘﺎﻞ:ﺤُﺬﻯﻤَﺎﻴَﻜْﻔْﻴﻚِ
 ﻭَﻮَﻟَﺪَﻚِﺒِﺎﻠْﻤَﻌْﺮُﻮْﻒِ۰﴿ﺮﻭﺍﻩﺍﺤﻤﺪﻭﺍﻠﺒﺨﺎﺭﻯﻭﻤﺴﻠﻢﻭﺍﺒﻭﺪﺍﻭﺪﻭﺍﻠﻨﺴﺎﺌﻰ﴾ </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Dari
 Aisyah r.a. sesungguhnya Hindun binti ‘Utbah pernah bertanya “Wahai 
Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan adalah seseorang yang kikir. Ia tidak
 mau memberi nafkah kepadaku sehingga akau harus mengambil darinya tanpa
 sepengetahuannya.” Maka Rasulullah SAW. Bersabda, “Ambillah apa yang 
mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik.” (HR Ahmad, Bukhari, 
Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hadis di atas menunjukkan bahwa <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/pegertian-nafkah-syarat-nafkah-dalil.html" rel="nofollow" target="_blank">jumlah nafkah</a>
 diukur menurut kebutuhan istri, dengan ukuran yang baik bagi setiap 
pihak tanpa mengesampingkan kebiasaan yang berlaku pada keluarga istri. 
Oleh karena itu, jumlah nafkah berbeda menurut keadaan, zaman, tempat, 
dan keberadaan manusia. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Jelas bahwa <i>kewajiban nafkah</i>
 hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai 
kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena 
dikhawatirkan terjadinya keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu. 
Maksudnya pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya
 kebutuhan hidup yang wajar bagi istri. Demikianlah maksud dari sabda 
Rasulullah, “dengan cara yang baik” bukan sebaliknya, sepeerti boros 
atau kikir. Apabila suami tidak memberikan nafkah yang menjadi 
kewajibannya, maka istrinya boleh mengambil apa yang dapat mencukupi 
dirinya jika ia seorang dewasa dan berakal sehat, bukan seorang pemboros
 atau orang yang gemar berbuat mubazir. Sebab, orang-orang seperti ini 
tidak boleh diserahi harta benda, sebagaiman firman Allah SWT : </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Artinya
 : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna 
akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu).” (QS. Al-Nisa’ : 5).
 </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dengan
 demikian, jika <a href="http://www.faktalagi.com/2016/12/fakta-cara-keharmonisan-rumah-tangga.html" rel="nofollow" target="_blank"><i>suami berkewajiban memberi nafkah</i></a> berbuat durhaka, 
sedangkan istrinya yang berhak menerima nafkah tidak sehat, maka wajib 
menyerahkan nafkah tersebut kepada walinya atau orang tuanya yang adil 
untuk mengendalikan nafkahnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Istri
 juga berhak mendapatkan tempat tinggal beserta peralatannya sesuai 
dengan keadaan suaminya. Dalam hal ini, tidak meutup kemungkinan untuk 
menanggungnya secara bersama-sama. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
Syarat-syarat wajib Nafkah </h3>
<div style="text-align: justify;">
Ada
 sebuah Hadis yang artinya, “Bahas bin Hakim menceritakan daripadanya 
dan neneknya RA, bahwa neneknya bertanya, “Hai Rasulullah, kepada siapa 
saya harus berbuat baik?” jawab Beliau, “ kepada Ibumu”,  saya bertanya 
lagi, “ kemudian siapa lagi?”  kepada Ibumu”. Saya bertanya lagi, “ 
kemudian kepada siapa?”,  jawab beliau, “kepada Ibumu”. Saya bertanya 
lagi, “kemudian kepada siapa?” jawab beliau, “ Bapakmnu dan kemudian 
siapa yang lenih dekat, dan lebih dekat”. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h4 style="text-align: justify;">
Nafkah keluarga menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : </h4>
<div style="text-align: justify;">
a.
       Adanya hubungan kerabat yang mewajibkan adanya hubungan 
waris-mewaris antara kerabat yang membutuhkan dan kerabat yang mampu. </div>
<div style="text-align: justify;">
b.      Adanya kebutuhan kerabat yang menuntut nafkah. </div>
<div style="text-align: justify;">
c.       Kerabat yang menuntut nafkkah tersebut tidak mampu berusaha sendiri. </div>
<div style="text-align: justify;">
d.      Orang yang dibebani kewajiban nafkah cukup mampu, kecuali kewajiban nafkah untuk anak atau orang tua. </div>
<div style="text-align: justify;">
e.       Satu agama, kecuali nafkah untuk anak dan orang tua. </div>
<div style="text-align: justify;">
c.       Nafkah Anak </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h4 style="text-align: justify;">
Kewajiban ayah memerlukan syarat-syarat sebagai berikut : </h4>
<div style="text-align: justify;">
a.       Anak-anak membutuhkan nafakah (fakir) dan tidak mampu bekerja. </div>
<div style="text-align: justify;">
b.      Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Atas dasar adanya <b><i>syarat-syarat nafkah</i></b>,
 apabila anak fakir telah sampai pada umur mampu bekerja, meskipun belum
 baligh, dan tidak ada halangan apa pun untuk bekerja, gugurlah 
kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada anak. Berbeda halnya apabila 
anak yang telah mencapai umur dapat bekerja itu terhalang untuk bekerja 
disebabkan sakit atau kelemahan-kelemahan lain. Maka, ayah tetap 
berkewajiban memberikan nafkah untuk anaknya itu. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Anak perempuan dibebankan kepada ayah untuk <b>memberi nafkah</b>
 kepadanya sampai ia kawin, kecuali apabila anak telah mempunyai 
pekerjaan yang dapat menopang hidupnya tetapi ia tidak boleh dipaksa 
untuk bekerja mencari nafkah sendiri. Apabila ia telah kawin, nafkahnya 
menjadi kewajiban suami. Apabila suaminya meninggal dan tidak mendapat 
warisan yang cukup untuk nafkah hidupnya, ayahnya berkewajiban lagi 
memberi nafkah kepadanya, seperti pada waktu belum menikah. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
Nafkah Orang tua </h3>
<div style="text-align: justify;">
Kewajiban 
anak memberi nafkah orang tua termasuk dalam pelaksanaan perintah 
Al-Qur’an agar anak berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Hal ini 
sesuai dengan Surat Luqman ayat 15: </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Dan
 jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang 
tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti 
keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah 
jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah 
kembalimu, maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.” (QS.
 Luqman:15). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Ayat
 diatas memerintahkan agar anak berbuat yang makruf terhadap kedua orang
 tuanya. Kata ma’ruf, dapat diartikan antara lain hendaknya jangan 
sampai terjadi anak menikmati hidup berkecukupan, tetapi membiarkan 
kedua orang tuanya dalam keadaan fakir dan memerlukan bantuan untuk 
mencukupkan kebutuhan hidupnya, adalah amat tidak layak apabila orang 
tua sampai meminta-minta kepada kerabat lain, padahal anak-anaknya cukup
 mampu untuk memberikan nafkah hidup orang tuanya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/pegertian-nafkah-syarat-nafkah-dalil.html" rel="nofollow" target="_blank">Kewajiban memberi nafkah</a>
 orang tua dapat gugur apabila anak tidak mampu bekerja, baik karena 
menderita sakit maupun karena masalah kecil. Dalam hal ini, nafkah orang
 tua dan anak menjadi tanggungan kerabat lain yang lebih dekat, 
berturut-turut sesuai urutan ‘ashabah dalam hukum waris. Dalam hal tidak
 ada sama sekali kerabat yang berkemampuan untuk memberikan nafkah, 
nafkah orang tua itu diperoleh dari negara yang berasal dari baitul mal 
kaum muslimin. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
Nafkah Suami atas istri yang beriddah </h3>
<div style="text-align: justify;">
Mengenai wanita yang beriddah kematian suami terdapat khilafiyah:[6] </div>
<div style="text-align: justify;">
a.
       Hanafiyah, Syafiiyyah dan Jamaah berpendapat bahwa ia tidak 
berhak atas nafkah dari waris suaminya berdasarkan telah terhenti 
tanggung jawab suami yang meninggal itu atas istrinya. </div>
<div style="text-align: justify;">
b.
      Hadi dan lain-lain berpendapat bahwa ia berhak nafkah dari waris 
suaminya, karena ia dilarang keluar rumah dan sesuai QS AlBaqarah: 240 
“Orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dan meninggalkan istri, 
hendaklah berwasiat untuk istrinya, yaitu diberi nafkah selama satu 
tahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Akan tetapi jika mereka pindah 
sendiri, maka tidak ada dosa bagimu (para wali/waris) membiarkannya 
berbuat makruf (baik) terhadap dirinya. Allah Maha Kuasa lagi Maha 
Bijaksana”.[7] </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Perempuan,
 dalam masa idah talak raj’i atau hamil berhak mendapatkan nafkah, 
karena Allah berfirman dalam Surat Al-Talaq :6 yang menunjukkan bahwa 
perempuan hamil berhak mendapatkan nafkah, baik dalam idah talak raj’i 
atau bai’n, atau juga dalam idah kematian. Adapun dalam talak bai’n, 
para ahli fikih berbeda pendapat tentang hak nafkahnya. Jika dalam 
keadaan hamil, maka ada tiga pendapat : </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
a.
       Pendapat pertama, ia berhak mendapatkan rumah, tetapi tidak 
berhak mendapatkan nafkah. (pendapat Imam Malik dan Syafi’i). Mereka 
berhujjah dengan firman Allah SWT QS. AL-Talaq :6. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
b.
      Pendapat kedua, dikemukakan oleh Umar bin Khathab, Umar bi Abdul 
Aziz dan golongan Hanafi, mereka mengatakan bahwa istri berhak 
mendapatkan nafkah dan rumah. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam
 Surat Al-Talaq: 6 tersebut menunjukkan wajibnya memberikan tempat 
tinggal. Jika memberikan tempat tinggal itu hukumnya wajib, maka dengan 
sendirinya juga wajib memberikan nafkah seperti makanan, pakaian, dan 
lainnya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
c.
       Pendapat ketiga, istri tidak berhak mendapatkan nafkah dan tempat
 tinggal. Ini dikemukakan oleh Ahmad, Abu Dawud, Abu Saur, dan Ishaq. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam
 sebuah riwayat dari Ali, Ibnu Abbas, Al-Hasan, ‘Atha’, Sya’bi Abu Abi 
Laila, dan Syi’ah Imamiyah, mereka mengemukakan alasan yang diriwayatkan
 oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Fatimah binti Qais, ia berkata, 
“Suamiku telah menceraikan aku tiga kali pada masa Rasulullah 
Saw......ia tidak memberikan nafkah kepadaku atau tempat tinggal...” 
dalam Riwayat lain disebutkan bahwa, Rasulullah Saw,. Bersabda, tempat 
tinggal dan nafkah hanyalah hak bagi perempuan yang suaminya ada hak 
rujuk.” </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hadis Rasulullah Saw tentang Nafkah bersabda : </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
ﺍَﻨﱠﻪُﻘَﺎﻞَﻠَﻬﺎﺭَﺴُﻮﻞُﺍﻠﻠﱠﻪﺺ۰ﻢ۰ﻻَﻨَﻔَﻘَﺔَﻠَﻚﺍﻻﱠﺍﻦْﺘَﻜﻭْﻨﻰﺤﺎﻤﻠَﺔً٠﴿ﺮﻮﺍﻩﺍﺤﻤﺪ ﻭﻤﺴﻠﻢﻮﺍﺒﻭﺪﺍﻮﺪﻮﺍﻠﻨﺴﺎﺌﻰ﴾ </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“sesungguhnya
 Rasulullah Saw. Bersabda kepada Fatimah, “Tidak ada nafkah bagimu 
kecuali kalau kamu hamil.” (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam juga disebutkan bahwa : </div>
<div style="text-align: justify;">
1.      Suami wajib menyediakan tempat tinggal bagi istri dan anak-anaknya, atau mantan istri yang masih dalam iddah. </div>
<div style="text-align: justify;">
2.
      Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk selama 
dalam ikatan perkawinan, atau dalam idah talak atau idah wafat. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
Kontekstualisasi Hadis Memberi Nafkah </h3>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
1.      Jangan Berlaku Kikir </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dari Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash r.a. berkata, Rasulullah Saw. Bersabda, </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: right;">
ﻜﻔﻰﺒﺎﻠﻤَﺮﺀِﺇﺜﻤًﺎﺃﻦْﻴُﻀَﻴﱢﻊَﻤَﻦْﻴَﻘُﻭﺖُ۰ </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Cukuplah seseorang berdosa bila menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya.” (HR. Abu Daud(Hasan)). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Dalam hadis lain, </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: right;">
ﻜَﻔَﻰﺒﺎﻠْﻤﺮْﺀﺇﺜْﻤﺎﺃَﻦْﻴَﺤْﺒﺲَﻋَﻤﱠﻦْﻴَﻤْﻟﻚﻘﻮﺘﻪ٠ُ </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Cukuplah sesorang berdosa bila menahan hartanya dari orang yang menjadi tanggungannya.” (HR. Muslim). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Begitu pula perbuatan boros, ia banyak mendatangkan kemadharatan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Allah Swt. Berfirman, </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
“Wahai
 anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap (memasuki) masjid, 
makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak
 menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (Al-A’raf:31). </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hendaklah
 engkau berbuat ekonomis, tanpa harus kikir ataupun boros. Semua itu 
dalam rangka mewujudkan kebahagiaan bagimu dan bagi orang-orang yang 
menjadi tanggunganmu.[8] </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
Kapan Istri Tidak Berhak Mendapatkan Nafkah </h3>
<div style="text-align: justify;">
Nafkah
 wajib bagi istri selama ia menunaikan berbagai tanggungan. Ia memenuhi 
batasan-batasan fitrahnya. Jika ia sombong dengan fitrahnya, menyimpang 
dari aturan, berpaling pada jalan, melampaui suami dalam tujuan 
kehidupan rumah tangga maka ia tidak mendapatkan hak ini. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Atau
 ia meninggalkan rumahnya dengan sendirian, mempergunakan banyak 
waktunya di luar rumah dengan tanpa izinnya. Karena nafkah merupakan <a href="http://www.faktalagi.com/2016/12/fakta-cara-keharmonisan-rumah-tangga.html" rel="nofollow" target="_blank">kewajiban</a> untuk istri dengan usahanya untuk dirinya, kesepakatannya, 
waktunya, kesungguhannya dengan ketenangan suami dan kebahagiaannya 
berupa pemberian buah-buah kehidupan keluarga. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Adapun
 jika seorang laki-laki berkurang dalam menanggung istrinya yang tetap 
dan biaya hidupnya sedang ia mendapatkan dan mampu maka ia diminta untuk
 melaksanakan hak dan tanggungan istri.[9] </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
3.      Jika Suami Mengalami Kesulitan </div>
<div style="text-align: justify;">
Dari
 Abu Hurairah berkata : “Nabi bersabda: Sedekah yang paling utama adalah
 sesuatu yang ditinggalkan orang kaya dan melakukan sesuatu untuk orang 
yang menjadi bagian keluarga.perempuan berkata kepada suaminya, ‘Engkau 
hendak memberiku makan dan engkau hendak menceraikanku.’ Seorang hamba 
berkata: ‘Berilah aku makan dan mintalah aku untuk bekerja.’ Anak 
laki-laki berkata: ‘ Berilah aku makan, kepada orang yang 
mengajakku.”[10] </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Hadis
 tersebut menggambarkan tentang kewajiban hak nafkah dan penguatannya. 
Sebagian ulama mengambil dasar dengan ucapannya:  perempuan berkata: 
jika engkau memberiku makan dan jika engkau menceraikanku. Berdasarkan 
hal tersebut bahwa seseorang memisahkan antara laki-laki dan suaminya 
jika ia mengalami kesulitan dengan nafkah dan ia memilih berpisah 
dengannya. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Sebagian
 ulama berpendapat bahwa jika ia mengalami kesulitan mengenai nafkah, 
istri diperintah untuk mengambil utang dan tetap bersamanya dengan 
sabar.[11] </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<h3 style="text-align: justify;">
Kesimpulan tentang Nafkah </h3>
<div style="text-align: justify;">
Nafkah adalah pemberian seorang suami kepada istri sebagai pemenuhan semua kebutuhan dalam kehidupan. <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/10/pegertian-nafkah-syarat-nafkah-dalil.html" target="_blank">Memberi Nafkah kepada istri dan keluarga</a>
 hukumnya wajib selama istri masih melakukan kewajibannya sebagai 
seorang istri. Nafkah juga wajib diberikan kepada keluarga atau kerabat 
yang masih membutuhkan. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Seorang
 suami wajib memberikan nafakah dengan cara yang halal. Mengenai Ukuran 
nafkah disesuaikan dengan kebutuhan belanja sehari-hari. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Jika
 istri sombong dengan fitrahnya, menyimpang dari aturan, berpaling pada 
jalan, melampaui suami dalam tujuan kehidupan rumah tangga maka ia tidak
 mendapatkan hak nafkah. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
Atau
 ia meninggalkan rumahnya dengan sendirian, mempergunakan banyak 
waktunya di luar rumah dengan tanpa izinnya. Karena nafkah merupakan 
kewajiban untuk istri dengan usahanya untuk dirinya, kesepakatannya, 
waktunya, kesungguhannya dengan ketenangan suami dan kebahagiaannya 
berupa pemberian buah-buah kehidupan keluarga.<br />
<br />
Demikian makalah kami mengenai perihal <b><i>Pegertian Nafkah, Syarat Nafkah, Dalil Nafkah dan Aplikasi Nafkah di KHI</i></b>, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua </div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
DAFTAR PUSTAKA </div>
<ul>
<li>Al-quran Terjemah, Bandung: Diponegoro, 2008. Cet. 9 </li>
<li>Allusy, Abu Abdullah bin Abd al-Salam. Ibanatul Ahkam sharah bulughul Maram. Al-Hidayah, 2010. Juz 3 </li>
<li>As-Subki, Ali Yusuf, Fiqh Keluarga, pedoman berkeluarga dalam Islam, Jakarta: AMZAH, 2010. </li>
<li>Hamid, Abdul Halim. Bagaimana Membahagiakan Istri, Solo: Intermedia, 2006. </li>
<li>Masyhur, Kahar. Bulughul Maram, Jakarta: Rineka Cipta, 1992. </li>
<li>Tihami, Sohari Sahrani,Fikih Munakahat, Jakarta: Rajawali Pers, 2010. </li>
</ul>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<div style="text-align: justify;">
<br /></div>
<ol>
<li>Abdul Halim Hamid, Bagaimana Membahagiakan Istri (Solo: Era Intermedia, 2006), hlm. 71 </li>
<li>Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga(Pedoman Berkeluarga dalam Islam), Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 183 </li>
<li>Kahar Masyhur, Bulughul Maram, 1992. Jakarta:Rineka Cipta, hal. 142 </li>
<li>Abdul Halim Hamid, Bagaimana Membahagiakan Istri, Ibid., hlm. 71-73 </li>
<li>M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqh Munakahat (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 164 </li>
<li>Ibid, hal.144 </li>
<li>Al-Quran dan Terjemah, Bandung: Diponegoro hal. 39 </li>
<li>Abdul Halim Hamid, Bagaimana Membahagiakan Istri (Solo: Era Intermedia, 2006), hlm.74-76 </li>
<li>Ali Yusuf As-Subki, Fiqh Keluarga(Pedoman Berkeluarga dalam Islam), Jakarta: Amzah, 2010, hlm. 187 </li>
<li>HR. Al-Bukhari. </li>
<li>Ibid., hlm. 188 </li>
</ol>

Fiqh Hukum Pengertian Nafkah, Syarat Nafkah, Dalil Nafkah dan Aplikasi Nafkah di KHI

Pegertian Nafkah, Syarat Nafkah, Dalil Nafkah dan Aplikasi Nafkah di KHI - Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami...