Merindukan Suri Tauladan Elit Politik Saat Berdemokrasi

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"> <a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9WW5Abm0VuKK4OCa4YzCYOcn9ZtTZzxD2ym3F1f2rdlhMUh8AyFw7LQHYPgnfWf62bYKoQGk4_OKFE5ppQ9e4_vSs4jPD4X4RVu9S8XnZAvOyqwlVrYmIX-TqVmRGl81Dk84tYMtv4I-X/s1600/Merindukan+Suri+Tauladan+Elit+Politik+Saat+Berdemokrasi.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="198" data-original-width="256" height="492" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh9WW5Abm0VuKK4OCa4YzCYOcn9ZtTZzxD2ym3F1f2rdlhMUh8AyFw7LQHYPgnfWf62bYKoQGk4_OKFE5ppQ9e4_vSs4jPD4X4RVu9S8XnZAvOyqwlVrYmIX-TqVmRGl81Dk84tYMtv4I-X/s640/Merindukan+Suri+Tauladan+Elit+Politik+Saat+Berdemokrasi.jpg" width="640" /></a></div> <div style="text-align: justify;"> Selamat buat 14 partai yang lolos verivikasi yang dilakukan oleh Komisisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). 14 partai politik siap untuk merebutkan hati rakyat pada 2019 untuk menempati posisi DPR RI hingga DPRD tingkat Daerah. Semakin banyak kursi yang di tempati di legislatif maka semakin lebar pula untuk memberikan rekomendasi kadernya di posisi di eksekutif Pula.</div> <div style="text-align: justify;">  </div> <div style="text-align: justify;"> Di tahun-tahun politik seperti tahun 2018 maupun 2019 partai politik seakan menjadi subyek (pelaku) yang mulai memoles dirinya semanis mungkin untuk memikat hati rakyat. Janji-janti politik mulai di semai di setiap desa untuk sekali lagi merebut hati rakyat yang gundah dengan calon pemimpinnya. Tak sekedar menyebar janji manis, ada pula yang menyebar uang (Sebut Saja Money Politic) maupun isu-isu SARA yang disebarkan di tengah-tengah masyarakat untuk memberikan kepercayaan diri dan keyakinan untuk pribadi maupun partai politik.<br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Budaya menyebar uang saat pemilu kemudian masyarakat secara tidak langsung menjadi obyek kambing hitam dalam setiap pemilu yang di selenggarakan setiap lima tahun sekali ini. Kemudian berbagai element membuat acara atau seringkali bisa di sebut kegiatan pendidikan politik terhadap masyarakat (Kaum alit). Kegiatan tersebut seperti itu mengambarkan elit politik harus memberi uang pada kaum alit untuk memenangkan pemilihan di suatu wilayah tertentu.</div> <div style="text-align: justify;"> <br /><h3> Keteladanan Elit Politik </h3> </div> <div style="text-align: justify;"> Padahal kesalahan terletak pada kaum elit yang seringkali ketika datang pada masyarakat hanya datang saat ingin membutuhkan suara di bilik suara saja. Jika mereka sudah jadi kaum elit yang duduk di tempat yang terhormat sering melupakan kaum alit yang menjadikan ia di posisi yang terhormat.</div> <div style="text-align: justify;"> <br />Ada sebuah logika berfikir yang dapat kita pelajari dari nelayan yang sedang menjaring ikan yang ada di laut. Kalau nelayan memiliki pengetahuan yang cerdas maka ia akan mendapatkan tangkapan alam yang banyak dengan menggunakan alat yang tidak merusak alam. Begitupn sebaliknya, jika kurang cerdas dalam mengambil tangkapan alam di laut Maka nelayan menggunakan alat-alat yang dilarang. <br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Sehingga Hal tersebut dapat di maknai dengan arti saat pemilu para elit yang sudah cerdas dan di anggap membantu di tengah-tengah masyarakat tidak perlu menggunakan cara-cara yang negatif untuk menjadikan dirinya sebagai pejabat. Begitu sebaliknya, jika para elit kurang cerdas maka menggunakan mney politic untuk memenangkan dirinya. Sehingga, penggunaan moneny politik bsa menjadi boom waktu yang dapat merusak kepercayan alit ke figur elit yan sedang mencalonkan diri. <br /> </div> <div style="text-align: justify;"> Oleh karena itu selama ini yang sebenarnya terlebh dahulu memperoleh pendidikan politik adalah elit politiknya. Sehingga ketika ia mencalonkan diri tidak peru menggunakan money politi, isu SARA maupun yang lainnya. Ataupun ketika ia sudah menjadi pejabat di pemerintahan, baik itu eksekutif maupun legislatif mengambil kebijakan yang pro dengan rakyat. Secara tidak lansung inilah yang menjadi trik yang ampuh untuk menjadikan dirinya kembali utuk di pilih di next periode. </div> <div style="text-align: justify;">  </div> <div style="text-align: justify;"> Maupun satu lagi suri tauladan yang di miliki oleh kaum elit harus mulai diihatkan kembali. Karena hari ini image yang di gambarkan oleh sebagian kaum elite sendiri yang kemudian di ekspose oleh media adalah kebijakan yang di ambil kontra produktif dengan rakyat. Kemudian banyak kaum elite yang terjebak kasus korupsi.<br /><br />Celoteh ini di tulis saat Chelsea bermain imbang dengan Barcelona, 1-1.<br /></div>

Opini Merindukan Suri Tauladan Elit Politik Saat Berdemokrasi

Selamat buat 14 partai yang lolos verivikasi yang dilakukan oleh Komisisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI). 14 partai politik siap untuk merebutkan hati rakyat pada 2019 untuk menempati posisi DPR RI hingga DPRD tingkat Daerah. Semakin ban…

Read more »

Pasal-pasal Kontroversial Undang-undang MD3

<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody> <tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRpMZaFvFyBYJxbOF-FrI8L01Jub5Jyi_YptC1p2kA62JWvxpPJZbXhWlx3ZZ_lZH2gvDrE_bpK0a0a90xwB22TF2x7QVakYH_x5BBlHRVS5LFS_wEYcB02WxN8C6LCFAavNJIBXSf0fuC/s1600/Pasal-pasal+Kontroversi+MD3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img alt="Pasal-pasal kontroversi MD3" border="0" data-original-height="413" data-original-width="620" height="213" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhRpMZaFvFyBYJxbOF-FrI8L01Jub5Jyi_YptC1p2kA62JWvxpPJZbXhWlx3ZZ_lZH2gvDrE_bpK0a0a90xwB22TF2x7QVakYH_x5BBlHRVS5LFS_wEYcB02WxN8C6LCFAavNJIBXSf0fuC/s320/Pasal-pasal+Kontroversi+MD3.jpg" title="Pasal-pasal kontroversi MD3" width="320" /></a></td></tr> <tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><br /></td></tr> </tbody></table> <div style="text-align: justify;"> Undang-undang MD3 - Wakil Rakyat yang berdiri tegak di ruang-ruang rapat DPR barangkali tidak mau di kritik oleh publik. al hasil para anggota dewan membuat undang-undang yang jadi tameng setiap langkanya dengan mengesahkan UU MD3 yang disahkan pada senin, (12/2) lalu. Berikut beberapa pasal yang dinilai oleh tim redaksi yang mengalami pergulatan intelektual di publik mengenai undang-undang yang di sahkan oleh DPR: </div> <div style="text-align: justify;"> <br />Pasal 122 huruf K Undang-undang MD3<br /><br />“memberikan mandat kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) untuk mengambil langkah hukum terhadap perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang dianggap merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. <br /><br />Pasal 245 Ayat 1 Undang-undang MD3<br /><br />“pemanggilan dan pemintaan keterangan kepada anggota DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana yang tidak sehubungan dengan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pasal 224 harus mendapatkan persetujuan tertulis dari presiden setelah mendapat pertimbangan dari MKD <br /><br />Pasal 246 Ayat 2 Undang-undang MD3<br /><br />“persetujuan tertulis sebagaimana yang dimaksud ayat 1 tidak berlaku apabila anggota DPR: <br /><ol> <li>Tertangkap tangan melakukan tindak pidana </li> <li>Disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup atau </li> <li>Disangka melakukan tindak pidana khusus </li> </ol> <h3> Kritik terhadap undang-undang MD3</h3> DPR merupakan wakil dari rakyat yang di pilih saat pesta demokrasi selama 5 tahun sekali. Kami menyakini anggota dewan merupakan orang-orang berkualitas yang mewakili jutaan masyarakat Indonesia. Namun, se kualitas apapun seseorang pasti ada celah melakukan kesalahan ataupun hal-hal yang perlu di ingatkan. Dengan munculnya undang-undang MD3 ini seakan-seakan DPR tidak mau di kritik oleh perseorangan, kelompok atau badan hukum. Sehingga, publik yang awalnya ingin mengingatkan atau mengkritik DPR berfikir 2 kali untuk melakukan kritikan karena ada sanksi untuk dilaporkan ke polisi. <br /><br /><br /><br /></div>

Opini Pasal-pasal Kontroversial Undang-undang MD3

Undang-undang MD3 - Wakil Rakyat yang berdiri tegak di ruang-ruang rapat DPR barangkali tidak mau di kritik oleh publik. al hasil para anggota dewan membuat undang-undang yang jadi tameng setiap langkanya dengan mengesahkan UU MD3 yang disahkan pada…

Read more »