King Ilmu : Pusatnya Ilmu Pengetahun Terlengkap

Pengertian dan Sistem Pertahanan Negara Indonesia

<div style="text-align: justify;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8YpPb1asVDkP773Y0hBvWh6qRGZShLtXFLM4GCEH4Ol9tVt1CZ872JqfbJUhssMxkjb2l12mAhOdvaDhi56J2Wr0yTKZsObLS6yyVhpUyPexnAvqYagDHWaw4pqX-jtzbT8Rru6rJiOge/s1600/Pengertian+dan+Sistem+Pertahanan+Negara+Indonesia.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pengertian dan Sistem Pertahanan Negara Indonesia, sistem pertahanan negara Indonesia" border="0" height="278" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg8YpPb1asVDkP773Y0hBvWh6qRGZShLtXFLM4GCEH4Ol9tVt1CZ872JqfbJUhssMxkjb2l12mAhOdvaDhi56J2Wr0yTKZsObLS6yyVhpUyPexnAvqYagDHWaw4pqX-jtzbT8Rru6rJiOge/s320/Pengertian+dan+Sistem+Pertahanan+Negara+Indonesia.png" title="Komponen pertahanan negara" width="320" /></a></div>
<i><b>Pengertian dan Sistem Pertahanan Negara Indonesia -</b></i> Setiap negara memiliki <b>sistem pertahanan</b> yang berbeda-beda yang dianggap <b>bagi</b> tiap negara tersebut, dengan menggunakan sistem yang telah mereka pilih dapat mempertahankan negaranya dari segala ancaman. Sistem pertahanan negara didasari oleh banyak faktor yang menjadi dasar pembentukan negara tersebut, layaknya Indonesia seperti faktor letak negara, politik luar negerinya, dan lain sebagainya. Tetapi dengan sistem pertahanan yang sudah dipilih secara matang pun tidak akan terealisasikan apabila tidak didukung oleh fasilitas pertahanan yang memadai, tentara misalanya saja harus dilengkapi berbagai atribut pendukungnya sehingga pertahanan pun dapat diwujudkan.<br />
<br />
Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat merata yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.<br />
<br />
Upaya untuk mengembangkan sistem pertahanan negara harus memperhatikan faktor geostrategis negara baik ke dalam dan ke luar. Faktor geostrategis ke dalam mengarahkan pembuat kebijakan pertahanan untuk menciptakan sistem pertahanan yang kredibel yang didasarkan atas konsep unified approach dan suatu strategi komprehensif yang mencakup seluruh wilayah kepulauan Indonesia.<br />
<br />
<h3>
Rumusan Masalah</h3>
1.    Bagaimana <b><i>sistem pertahanan di Negara Indonesia</i></b><br />
2.    Apa <b><i>hak-hak politik warga Negara</i></b><br />
3.    Bagaimana <i><b>keamanan di Indonesia</b></i><br />
<br />
<h3>
Tujuan penulisan</h3>
1.    Agar mahasiswa mengetahui apa saja hak-hak politik warga Negara<br />
2.    Agar mahasiswa menegerti bagaimana sistem pertahanan di Indonesia<br />
 <br />
<br />
<h3>
Pengertian sistem pertahanan negara</h3>
<b>Pertahanan negara</b> adalah tanggung jawab setiap warga negara. Dan sesungguhnya dengan sumber daya yang besar yang dimiliki, Indonesia dapat membentuk kekuatan pertahanan yang besar pula. Untuk membentuk kekuatan pertahanan yang baik tentu harus terlebih dahulu dibentuk sistem pertahanan yang komprehensif, agar dapat mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat menangkal segala bentuk ancaman, baik dari dalam maupun luar negara. Dan untuk menjalankan sistem pertahanan tersebut perlu dibentuk doktrin pertahanan negara sebagai acuan bagi komponen-komponen pertahanan yang terlibat.<br />
<br />
Pertahanan negara sejatinya adalah elemen terpenting bagi kelangsungan negara. Terlebih lagi di Indonesia sebagai negara dengan struktur geografis negara kepulauan, dan memiliki sumber daya alam serta manusia yang besar, tentu pertahanan negara menjadi hal yang mutlak untuk dijalankan dan harus diatur secara tepat dan. Pertahanan negara sendiri menurut Pasal 1 ayat 1 UU No.3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat merata yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Dan dalam pasal 30 BAB XII pertahanan Negara menyatakan bahwa tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan Negara. <br />
<br />
Hakikat pertahanan negara adalah segala upaya pertahanan bersifat semesta yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Pertahanan nasional merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan/atau menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Departemen Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan seperti TNI dan Polisi. <br />
<br />
<h3>
Hak-hak politik warga Negara</h3>
<b><i>Hak pilih warga negara</i></b> dalam Pemilihan Umum adalah salah satu substansi terpenting dalam perkembangan demokrasi, sebagai bukti adanya eksistensi dan kedaulatan yang dimiliki rakyat dalam pemerintahan. Pemilihan Umum sebagai lembaga sekaligus praktik politik menjadi sarana bagi perwujudan kedaulatan rakyat sekaligus sebagai sarana artikulasi kepentingan warga negara untuk menentukan wakil-wakil mereka.<br />
<br />
Pemilihan Umum menjadi implementasi atas berdirinya tonggak pemerintahan yang .elemen-elemen didalamnya dibangun oleh rakyat, sebagaimana yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln.  Lincoln menyatakan bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. dalam sistem demokrasi menghasilkan suatu pandangan di mana tidak ada jalan yang paling tepat untuk menunjukkan eksistensi dan kedaulatan rakyat kecuali melalui ajang Pemilihan Umum.<br />
<br />
Hak ini sangat terkait dengan <i>hak di bidang politik</i>, di antaranya ke ikut sertaan dalam pemilu, baik sebagai calon yang akan dipilih maupun sebagai pemilih. Hak memlilih dan dipilih ini haruslah sesuai hati nurani, bukan karena paksaan atau di bawah ancaman. Setiap warga negara yang telah memenuhi syarat, di antaranya berusia minimal 17 tahun dan/atau sudah menikah mempunyai hak ini. Sesuai dengan yang ada pada UUD 45 Hak dan kewajiban dalam bidang politik.<br />
<br />
1.    Pasal 27 ayat (1) menyatakan, bahwa “Tiap-tiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemeritahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal ini menyatakan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu:<br />
<br />
a. Hak untuk diperlakukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan.<br />
b. Kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan.<br />
<br />
2. Pasal 28 menyatakan bahwa “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”. Maksud dari pasal tersebut adalah : <br />
<br />
<ol>
<li>Hak berserikat dan berkumpul.</li>
<li>Hak mengeluarkan pikiran (berpendapat).</li>
<li>Kewajiban untuk memiliki kemampuan beroganisasi dan melaksanakan aturan-aturan lainnya, di antaranya: Semua organisasi harus berdasarkan Pancasila sebagai azasnya, semua media pers dalam mengeluarkan pikiran (pembuatannya selain bebas harus pula bertanggung jawab dan sebagainya).</li>
</ol>
<br />
<h3>
Pertahanan negara dan keamanan</h3>
<i>Pertahanan nasional</i> merupakan kekuatan bersama (sipil dan militer) diselenggarakan oleh suatu Negara untuk menjamin integritas wilayahnya, perlindungan dari orang dan menjaga kepentingan-kepentingannya. Pertahanan nasional dikelola oleh Departemen Pertahanan. Angkatan bersenjata disebut sebagai kekuatan pertahanan seperti adanya TNI dan Polisi.<br />
<br />
Keamanan merupakan istilah yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai suasana "bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan". secara tradisional, keamanan lebih sering ditafsirkan dalam konteks ancaman fisik (militer) yang berasal dari luar. Walter Lippmann merangkum kecenderungan ini dengan pernyataannya yang terkenal: "suatu bangsa berada dalam keadaan aman selama bangsa itu tidak dapat dipaksa untuk mengorbankan nilai-nilai yang diaggapnya penting (vital) dan jika dapat menghindari perang atau, jika terpaksa melakukannya, dapat keluar sebagai pemenang. Karena itu, seperti kemudian disimpulkan Arnord Wolfers, masalah utama yang dihadapi setiap negara adalah membangun kekuatan untuk menangkal (to deter) atau mengalahkan (to defeat) suatu serangan. Dengan semangat yang sama, keamanan nasional dalam International Encyclopaedia of the Social Science mendefinisikan keamanan sebagai kemampuan suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman luar".<br />
<br />
keamanan mengenal dua istilah penting, dilemma keamanan (security dilemma) dan dilemma pertahanan (defence di1emma). Istilah yang pertama, dilema keamanan, menggambarkan betapa upaya suatu negara untuk meningkatkan keamanannya dengan mempersenjatai diri, dalam suasana anarki internasional, membuatnya semakin rawan terhadap kemungkinan serangan pertama pihak lain. Istilah kedua, dilema pertahanan, menggambarkan betapa pengembangan dan penggelaran senjata baru maupun aplikasi doktrinal nasional mungkin saja justru tidak produktif atau bahkan bertentangan dengan tujuannya untuk melindungi keamanan nasional. Berbeda dari dilema keamanan yang bersifat interaktif dengan apa yang dilakukan pihak lain, dilema pertahanan semata-mata bersifat non-interaktif, dan hanya terjadi dalam lingkup nasional, terlepas dari apa yang mungkin dilakukan pihak lain.<br />
<br />
<h3>
Kesimpulan</h3>
Negara Indonesia adalah negara yang solid terdiri dari berbagai suku dan bangsa, terdiri dari banyak pulau-pulau dan lautan yang luas. Jika kita sebagai warga negara ingin mempertahankan daerah kita dari gangguan bangsa/negara lain, maka kita harus memperkuat pertahanan nasional kita. Ketahanan nasional adalah cara paling ampuh, karena mencakup banyak landasan seperti : Pancasila sebagai landasan ideal, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional dan Wawasan Nusantara. Pemerintahan kita harus nya juga menjaga ketahan sosial baik dari sisi lingkungan hidup maupun kekayaan alam yang terdapat di Indonesia. <br />
<br />
<h3>
Saran </h3>
Demikianlah malah malah yang kami buat, penulis menyadari masih ada banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini, oleh karna kami meminta kritik yang membangun guna penyempurnaan pembuatan makalah makalah selanjutnya.<br />
<br />
<h3>
DAFTAR PUSTAKA</h3>
Pimpinan MPR dan Tim kerja sosilalisasi MPR 2009-2014, UUD RI 1945,  Jakarta: Secretariat jendral MPR RI, 2013. Hlm 15<br />
http://www.academia.edu/7155330/123147105-PERTAHANAN-DAN-KEAMANAN-NEGARA. <br />
http://edywidianto.blogspot.com/2010/02/hak-dan-kewajiban-bangsa-indonesia.html. <br />
http://muhrozikan.blogspot.com/p/blog-page_28.html <br />
http://raezaoktafiansyah.wordpress.com/2014/04/19/hak-pilih-warga-negara-sebagai-sarana-pelaksanaan-kedaulatan-rakyat-dalam-pemilu/<br />
<br />
Makalah <b><i>Pengertian dan Sistem Pertahanan Negara Indonesia</i></b> ditulis oleh:<br />
<br />
<br />
<ol>
<li>Moh Misbahul Munir </li>
<li>Muhammad Iklil  </li>
</ol>
</div>

Hukum makalah Pengertian dan Sistem Pertahanan Negara Indonesia

Pengertian dan Sistem Pertahanan Negara Indonesia - Setiap negara memiliki sistem pertahanan yang berbeda-beda yang dianggap bagi tiap...

Ciri-ciri Tipe Suami yang baik dan Sholeh menurut Agama Islam

20:37:00 jayafurniture 1

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKdCQFvjHykQYu-IfbN_b4LJFe4j9v22rRg4h0a5WyKEWBjGuzb7tgRm_hO7qBrRFgu4EG6wS680_FnDsX1g5IJmJGWvq-K7_9gOR2QP9EEzMsHFqNFKvWK_7vvjIy74tmwuPFpKnnMIkP/s1600/Ciri-ciri+Tipe+Suami+yang+baik+dan+Sholeh+menurut+Agama+Islam.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Ciri-ciri Tipe Suami yang baik dan Sholeh menurut Agama Islam, Ciri-ciri suami" border="0" height="212" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKdCQFvjHykQYu-IfbN_b4LJFe4j9v22rRg4h0a5WyKEWBjGuzb7tgRm_hO7qBrRFgu4EG6wS680_FnDsX1g5IJmJGWvq-K7_9gOR2QP9EEzMsHFqNFKvWK_7vvjIy74tmwuPFpKnnMIkP/s320/Ciri-ciri+Tipe+Suami+yang+baik+dan+Sholeh+menurut+Agama+Islam.jpg" title="Gambar Suami dan Istri" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/09/ciri-ciri-tipe-suami-yang-sholeh.html" target="_blank"><i><b>Ciri-ciri Tipe Suami yang Sholeh menurut Agama Islam</b></i></a> - Dalam mengarungi biduk rumah tangga seorang perempuan diharuskan <b>memilih suami</b> yang tepat. Karena <i>suami</i> merupakan seorang yang akan membimbing seorang perempuan untuk mengarungi kehidupan di dunia ini. <br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
Selain itu peran suami sangat besar untuk mengembangkan keungan rumah tangga, disebabkan dirinyalah yang akan harus menafkahi dan memberikan kebutuhan istri dan anak-anaknya. Berikut adalah <i>Ciri-ciri suami Shaleh</i> yang saya rangkum dari beberapa buku dn artikel lepas. </div>
<ol style="text-align: justify;">
<li>Memberikan nafkah sesuai kemampuan </li>
<li>Bergaul dengan m’ruf </li>
<li>Membimbing istri dalam ketaqwaan kepada Allah (urusann Agama/ ad-dien) </li>
<li>Bertindak sebagai pemimpin serta pendidik bagi isteri dan anaknya </li>
<li>Senantiasa membahagiakan isteri ketikka mengadakan hubungan biologis / ijma’ </li>
<li>Penyantun dan penyabar kepada isteri dan anaknya </li>
<li>Pemaaf, ranah,menekan amarah dan tidak segan memberikan nasihat kepada isteri dan anaknya </li>
<li>Menyayangi isteri, anaknya dan kerabatnya </li>
<li>Berwasiat yang baik dan suka bermusyawarah yang baik dengan isteri </li>
<li>Tidak menyusahkan dan menganiaya </li>
<li>Ketaladanan dan tanggung jawab </li>
<li>Berterima kasih dan pandai menciptakan suasanan yagg menyenangkan </li>
<li>Tidak memancing kecmburuan isteri </li>
<li>Bijaksana, tidak gampang mencela perbuatan isteri </li>
<li>Komunikasi timbal baik dan senantiasa memanggil isteri dengan panggilan yang menyenangkan </li>
<li>Tidak membiarkan isteri berbuat mungkar atau ceroboh dan menjaga rahasia </li>
<li>Tolong menolong dalam urusan rumah tangga </li>
<li>Jika berpergian hendaknya: a. Berilah wasiat yang baik pada isteri, b. Meminta do’a, c. Membekali nafkah, d. Selalu komunikasi </li>
</ol>
<div style="text-align: justify;">
<br />Demikian artikel saya tentang <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/09/ciri-ciri-tipe-suami-yang-sholeh.html" target="_blank">ciri-ciri suami yang baik dan sholeh menurut agama islam</a>. Semoga uraian singkat ini dapat bermanfaat bagi kita. <br /></div>

pengetahuan Ciri-ciri Tipe Suami yang baik dan Sholeh menurut Agama Islam

Ciri-ciri Tipe Suami yang Sholeh menurut Agama Islam - Dalam mengarungi biduk rumah tangga seorang perempuan diharuskan memilih suami y...

Pengertian Filsafat, Ciri-ciri Filsafat dan Metedeologi Filsafat

16:38:00 jayafurniture 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH1cOG3wzAr5RFvWspCwb0O8bQBtg8M-q51qPkfGL9xn7WcQPdWULNVddmU-PKUOsr5TDLbzFJ4K0PqQqgIDGQ8hryQf-VhODv2X5nFFSpgNyyV8NfUJeZdjhJRurBUwVfC7LlURhHnLxY/s1600/Pengertian+Filsafat%252C+Ciri-ciri+Filsafat+dan+Metedeologi+Filsafat.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Pengertian Filsafat, Ciri-ciri Filsafat dan Metedeologi Filsafat, sejarah ilmu filsafat, " border="0" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjH1cOG3wzAr5RFvWspCwb0O8bQBtg8M-q51qPkfGL9xn7WcQPdWULNVddmU-PKUOsr5TDLbzFJ4K0PqQqgIDGQ8hryQf-VhODv2X5nFFSpgNyyV8NfUJeZdjhJRurBUwVfC7LlURhHnLxY/s320/Pengertian+Filsafat%252C+Ciri-ciri+Filsafat+dan+Metedeologi+Filsafat.jpg" title="Gambar Filsafat" width="240" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<i><b>Pengertian Filsafat, Ciri-ciri Filsafat dan Metedeologi Filsafat</b></i> - Dengan  berkembangnya zaman semakin banyak para ilmuwan yang berfikir dari tentang kehidupan manusia sampai bagaimana manusia itu hidup, bukan hanya mengenai tentang manusia saja tetapi tentang kehidupan didunia. Sehingga para ilmuwan berfikir dan berpendapat tentang teori-teori yang bisa diterima oleh massa, sehingga menjadi sebuah fakta dan kebenaran yang bisa diterima dan dilakukan menjadi sebuah <i>filsafat</i>.  Dengan <b>mempelajari filsafat</b> secara keseluruhan kita akan dapat mengetahui berbagai macam macam ilmu serta sejarah sejarah tentang kehidupan maupun awal mula terbentuknya bumi maupun bahasan lainnya tentang filsafat. <br /><br />Karena <a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/09/pengertian-filsafat-ciri-ciri-filsafat.html" target="_blank">filsafat</a> dapat membawa kita pada pemahaman dan juga <i>tindakan.filsafat</i> mengumpulkan pengetahuan manusia dengan sebanyak mungkin dan dari berbagai anggapan serta metologi maupun metologi para filsuf-filsuf. Filsafat dapat membawa kita kepada pemahaman, dan pemahaman membawa kita kepada tindakan yang lebih layak. Filsafat merupakan suatu analisa secara hati-hati terhadap penalaran-penalaran mengenai suatu masalah, dan dan penyusunan secara sengaja serta sistematis atas suatu sudut pandangan yang menjadi dasar suatu tindakan. Dan hendaknya ingat bahwa kegiatan yang namakan kegiatan kefilsafatan itu sesungguhnya merupakan suatu perenungan atau pemikiran. <br /><br />Seorang filsuf dianggap sebagai orang yang memandang segala sesuatu dari sudut keabdian dan karenanya menemukan ketiadaan sifat pentingnya segala sesuatu atau dianggap sebagai orang yang memandang manusia sebagai sesuatu yang tidak berarti dan karenanya bersikap acuh tak acuh terhadap segala hal.filsafat menegaskan bahwa pengetahuan yang mendalam dalam arti sebenarnya diperoleh melalui perasaan. Banyak filsuf memberikan suatu tekanan pada ketidaan sifat pentingnya manusia, tetapi para silfus yang lain menegaskan tentang keunggulan manusia dan bersumber dari berbagai metodologi ilmu fiksafat itu tersendiri. <br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
Rumusan Masalah <br /><br />1.      Apa <b>pengertian filsafat</b> ? <br />2.      Apa <b>ciri-ciri filsafat</b> ? <br />3.      Bagaimana <b>metodologi filsafat</b> ? <br /><br />Bertujuan agar supaya dapat memberikan wawasan serta pengetahuan luas bagi para pembaca artikel tentang filsafat ini. Dengan bantuan rekan-rekan serta kakak-kakak panitia dengan disertakan dalam referensi buku buku serta tulisan tulisan pengarang terkemuka dalam bidang filsafat umum sehingga tugas makalah ini dapat terselesaikan. <br /><br /><i>Mempelajari filsafat</i> dapat meberikan sumbangan iilmu pengetahuan bagi pembaca yang ingin berminat dalam pengetahuan filsafat yang luas terutama dalam bidang filsafat umum. Sehingga para pembaca mengetahui tentang apa itu filsafat, ciri-ciri filsafat serta manfaat filsafat dalam kehidupan sehari-hari. <br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
<h3>
Pengertian filsafat. </h3>
<i>Filsafat</i> adalah pencarian kebenaran melalui alur berfikir yang sistematis, artinya perbincangan mengenai segala sesuatu dilakukan secara teratur mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan tahapannya mudah diikuti.[1]<br /><br />Secara bahasa filsafat   terbagi menjadi dua, etimologis dan terminologis. Secara etimologis, filsafat berasal dari beberapa bahasa, yaitu bahasa inggris dan bahasa yunani. Dalam bahasa inggris, yaitu “philosophy” sedangkan dalam bahasa yunani “philein” atau “philos” dan “sofein” atau “sophi”. Ada pula yang mengatakan bahwa filsafat berasal dari bahasa arab, yaitu “falsafah” yang artinya hikmah. Akan tetapi, kata tersebut pada awalnya berasal dari bahasa yunani “philos” artinya cinta, sedangkan “sophia”artinya kebijaksanaan. Oleh karena itu, filsafat dapat diartikan dengan cinta kebijaksanaan yang dalam bahasa arab diistilahkan dengan al-hikmah. Sedangkan secara <b>terminologis filsafat</b> mempunyai arti yang bervariasi. Juhaya S. Pradja mengatakan bahwa arti yang sangat formal dari filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang menjunjung tinggi. <br /><br />Berfilsafat tidak hanya berarti membaca dan mengetahui filsafat. Filsafat memakai teknik analisis, serta mengetahui sejumlah bahan pengetahuan sehingga kita memikirkan dan merasakan secara falsafi. Filsafat mengantarkan semua yang mempelajari kedalam refleksi pemikiran yang mendalam dan penuh dengan hikmah.[2]<br /><br /><h3>
Ciri- Ciri Filsafat </h3>
Pemikiran kefilsafatan menurut Suyadi M.P. mempunyai karakteristik sendiri, yaitu menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Hal ini sama dengan pendapat Sri Suprapto Wirodiningrat menyebutkan juga pikiran kefilsafatan mempunyai tiga ciri, yaitu menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Lain halnya Sunoto, menyebutkan ciri-ciri dari berfilsafat, yaitu deskriptif, kritis dan analitis, evaluatif atau normatif, spekulatif, dan sistematik. <br /><br /><h4>
1.    Menyeluruh </h4>
Artinya, pemikiran yang luas karena tidak membatasi diri dan bukan hanya ditinjau dari satu sudut panddangan tertentu. Pemikiran kefilsafatan ingin mengetahui hubungan antara ilmu yang satu dengan ilmu-ilmu lain, hubungan ilmu dengan moral, seni, dan tujuan hidup. <br /><br /><h4>
2.    Mendasar </h4>
Artinya, pemikiran yang dalam sampai kepada hasil yang fundamental atau esensial objek yang dipelajarinya sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan keilmuan. Jadi, tidak hanya berhenti pada periferis ( kulitnya) saja, tetapi sampai tembus kedalamnya. <br /><br /><h4>
3.    Spekulatif </h4>
Artinya, hasil pemikiran yang didapat dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Hasil pemikirannya selalu dimaksudkan sebagai dasar untuk menjelajah wilayah pengetahuan yang baru. Meskipun demikian, tidak berarti hasil pemikiran kefilsafatan itu meragukan, karena tidak pernah mencapai penyelesaian. ( Sri Suprapto Wirodiningarat, 1981, hlm. 113-114).[3]<br /><br /><h3>
Metodologi Filsafat </h3>
Metode ialah cara bertindak menurut sistem aturan tertentu metode filsafat hampir sama dengan definisi dari para ahli dan filsuf tersendiri. karena metode ini adalah suatu alat pendekatan untuk mencapai suatu hakikat sesuai dengan pandangan filsuf itu sendiri. Sepanjang sejarah filsafat telah dikembangkan sejumlah metode filsafat yang berbeda dengan cukup jelas. Metode filsafat dapat disusun menurut garis historis, sedikitnya da 10 metode yaitu sebagai berikiut : <br /><br /><h4>
1.      Metode Krirts : Socrate, Plato </h4>
Bersifat analisis istilah dan pendapat yang menjelaskan keyakinan dan memperlihatkan pertentangan. <br /><br /><h4>
2.      Metode Intuitif: Plotinus, Bergson </h4>
Dengan jalan institutif sedang dengan pemakaian simbol simbol diusahakan pembersihan intelektual atau bersama dengan penyucian mortal sehingga tercapainya suatu penerangan pemikiran. <br /><br /><h4>
3.      Metode Skolastik: Aristoteles, Thomas Aquinas, Filsafat Abad Pertengahan </h4>
filsafat sintertis deduktuif. Dengan bertitik tolak dari definisi atau perinsip yang jelas dengan sendirinya. <br /><br /><h4>
4.      Metode Geometris : Rene Descartes Dan Pengikutnya </h4>
Melalui analisis mengenai hal-hal kompleks dicapai intuisi akan hakikat-hakikat sederhana dari hakikat itu dideduksikan secara matematis segala pengertian lainnya. <br /><br /><h4>
5.      Metode Empeirisis : Hobbes, Locke, Berkeley, David Hume </h4>
Hanya pengalamanlah yang menyajikan pengalaman benar maka semua pengertian dalam instropekdisi bagikan dengan serapan-serapan kemudian disusun bersamaan secara geometris. <br /><br /><h4>
6.      Metode Transendental : Immanuel Kant, Neo-Skolastik </h4>
Bertitik tolak dari tempatnya pengertian edwngan jalan analisisnya syarat syarat bagi pengertian sedemikian. <br /><br /><h4>
7.      Metode Fenomologis : Husser, Eksistensialisme </h4>
Dengan jalan beberapa pemotongan sistematis (  reduction ) revleksi atas fenomin dalam kesadara mencapai penglihatan hakikat hakikat murni. <br /><br /><h4>
8.      Metode Dialegtis : Hegel, Marx </h4>
Dengan jalan mengikuti dimanis pemikiran atau alam sendiri menurut triade tesis, anti tesis sintesis dicapai hakiakat kenyataan. <br /><br /><h4>
9.      Metode Neo Positive </h4>
Kenyataan di pahami menurut kenyataannya  dengan jalan mepergunakan aturan aturan seperti ilmu pengetahuan posistif. <br /><br /><h4>
10.  Metode Analitika Bahasa : Wittgension </h4>
Dengan jalan analisis pemakainan bahasa sehari-sehari di tentukan sah atau tidaknya ucapan ucapan filosofis.[4]</div>
<div style="text-align: justify;">
 </div>
<div style="text-align: justify;">
Dari berbagai uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebenarnya <i>ilmu filsafat</i> ataupun metodologi filsafat adalah merupakan ilmu yang sangat penting untuk mempeajari segala ilmu ilmu dunia yang terdapat dari berbagai metodologi yang telah terbahas di atas sebelumnya. <br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
Mungkin sekiranya pembuatan artikel <b><i>Pengertian Filsafat, Ciri-ciri Filsafat dan Metedeologi Filsafat</i></b> banyak menuai kekeliruan atau pun yang lainnya sekiranya sisihkan saran untuk dalam pembuatan makalah ini sehingga menjadi benar pada masa yang akan mendatang. </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />Daftar ustaka<br /><br /><ul>
<li>Kattsoff, Louis O, Pengantar Filsafat; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2004. </li>
<li>Rasjidi, Lilik & Ira Thania Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum; Bandung, 2004. </li>
<li>Surajiyo, Ilmu Filsafat; Jakarta: Bumi Aksara, 2004 </li>
<li>Hakim, Atang, Abdul, & Beni Ahmad Saebani,  Filsafat Umum;Bandung: Pustaka Setia, 2008. </li>
<li>Hatta, Mohammad, Alam Pikiran Yunani; Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia ( UI-Press), 1986. </li>
</ul>
<ol>
<li>Atang Abdul Hakim dan Beni Ahmad Saebani, Filsafat Umum, (Bandung:Pustaka Setia 2008) hlm.15. </li>
<li>Ibid., hlm 14. </li>
<li>Surajiyo,Ilmu Filsafat, (Jakarta:Pustaka Bumi Aksara ) hlm.13. </li>
<li>Surajiyo,Ilmu Filsafat, (Jakarta:Pustaka Bumi Aksara ) hlm.8. </li>
</ol>
<br /><br /></div>

makalah Pengertian Filsafat, Ciri-ciri Filsafat dan Metedeologi Filsafat

Pengertian Filsafat, Ciri-ciri Filsafat dan Metedeologi Filsafat - Dengan berkembangnya zaman semakin banyak para ilmuwan yang berfikir...

Praktek Hiwalah dan Rahn dalam Kehidupan Manusia

16:47:00 jayafurniture 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimBKYJ3NkCfefBGuhByFaa9ltQluNDMLtKfQitayBZ9vVPyjUd1koyK5RRvV271l01HodkfPhOhT2KXgYoRJrDqHHrAfuu9fsGJX-_jIgcN6XJ6jbb-vLH8-X15HOKwq1_mcWkE_nHtDMw/s1600/Praktek+Hiwalah+dan+Rahn+dalam+Kehidupan+Manusia.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Praktek Hiwalah dan Rahn dalam Kehidupan Manusia" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEimBKYJ3NkCfefBGuhByFaa9ltQluNDMLtKfQitayBZ9vVPyjUd1koyK5RRvV271l01HodkfPhOhT2KXgYoRJrDqHHrAfuu9fsGJX-_jIgcN6XJ6jbb-vLH8-X15HOKwq1_mcWkE_nHtDMw/s1600/Praktek+Hiwalah+dan+Rahn+dalam+Kehidupan+Manusia.jpg" title="Gambar Hiwalah" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<b>Praktek Hiwalah dan Rahn dalam Kehidupan Manusia</b> - <span style="text-align: justify;">Apabila <b><i>hiwalah</i></b> berjalan sah, dengan sendirinya tanggungan muhil menjadi gugur. Andaikata <i>muhal ‘alaih</i> mengalami kebangkrutan atau membantah hiwalah, atau meninggal dunia muhal tidak boleh lagi kembali kepada muhil. Demikianlah menurut pendapat jumhur ulama.</span></div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Kecuali mazhab maliki, mereka mengatakan : “ kecuali jika muhil telah <b>menipu muhal</b> di mana ia mengihalahkan kepada orang yang tidak memiliki apa-apa (fakir). <br />
<br />
Di dalam kitabnya Al Muwaththa’, Imam Malik berkata : “persoalannya menurut kami, tentang orang yang mengihalahkan kepada seseorang dengan hutangnya yang ada pada orang lain, jika ternyata muhal ‘alaih mengalami kebangkrutan, atau meninggal dunia dan ia belum membayar kewajiban, maka muhal tidak memiliki apa-apa terhadap orang yang diihalahkan dan bahwa dia tidak kembali kepada pihak pertama (muhil).” Lebih lanjut ia berkata : “di sisi kami, persoalan ini tidak ada ikhtilaf.” <br />
<br />
Abu Hanifah, Syarih dan Ustman mengatakan: “ Orang yang menghutangkan (muhal) kembali lagi (kepada si muhil) jika muhal’alaih meninggal dunia atau bangkrut atau membantah hiwalah.[1]<br />
<br />
Perlu dikemukakan bahwa akad hiwalah ini mempunyai jangka waktu berlakunya. Akad hiwalah akan berakhir apabila:[2]<br />
<br />
1.      Salah satu pihak yang sedang melakukan akad itu membatalkan akad hiwalah sebelum akad itu berlaku secara tetap. Dengan adanya akad itu pihak kedua kembali berhak menuntut pembayaran utang kepada pihak pertama. <br />
<br />
2.      Pihak ketiga telah melunasi utang yang dialihkan itu kepada pihak kedua. <br />
<br />
3.      Pihak kedua menghibahkan atau menyedahkan harta yang merupakan utang dalam akad hiwalah itu kepada pihak ketiga. <br />
<br />
4.      Pihak kedua membebaskan pihak ketiga dari kewajibannya untuk membayar utang yang dialihkan itu. <br />
<br />
5.      Pihak kedua wafat, sedangkan pihak ketiga merupakan ahli waris yang mewarisi harta pihak kedua. Dalam hal ini tentu beban utang pihak ketiga tersebut diperhitungkan dalam pembagian warisan. <br />
<br />
<h3>
Resiko Kerusakan Barang yang Digadaikan(Rahn) </h3>
<br />
Siapakah yang menanggung resiko bila terjadi kerusakan barang yang digadaikan? Hendi Suhendi dalam bukunya Fiqh Muamalah menyatakan, bahwa menurut Syafi’iyah bila barang gadai atau al-marhun hilang dibawah penguasaan al-murtahin, maka al-murtahin tidak wajib menggantinya, kecuali bila rusak atau hilangnya itu karena kelalaian al-murtahin atau karena disia-siakan. Umpamanya, al-murtahin bermain-main api lalu barang gadai itu terbakar, atau gudangnya tidak dikunci lalu barang gadai itu di curi orang. Konkretnya al-murtahin diwajibkan memelihara al-marhun secara layak dan wajar. Sebab bila tidak demikian, ketika ada cacat atau kerusakan apalagi hilang menjadi tanggung jawab al-murtahin.<br />
<br />
Dengan mengutip pendapat Hanafi dan Ahmad Azhar Basyir, Hendi Suhendi menyatakan bahwa al-murtahin yang memegang al-marhun menanggung resiko kerusakan atau kehilangan al-marhun, bila al-marhun itu rusak atau hilang, baik karena kelalaian maupun tidak. <br />
<br />
Perbedaan dua pendapat tersebut ialah jika menurut Hanafi al-murtahin harus menanggung risiko kerusakan atau kehilangan al-marhun yang dipegangnya, baik al-marhun itu hilang karena disiasiakan atau dengan sendirinya, sedangkan menurut Syafi’iysh al-murtahin menanggung risiko kehilangan atau kerusakan al-marhun bila al-marhun itu rusak atau hilang karena tidak diurus atau disia-siakan oleh al-murtahin. <br />
<br />
<h4>
Masalah Riba dan ar-rahn</h4>
Perjanjian pada gadai atau ar-rahn pada dasarnya adalah akad atau transaksi utang piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya. Persoalannya sekarang adalah apakah dalam gadai tersebut terdapat unsur riba? Menurut penelitian Hendi Suhendi, setidaknya ada tiga hal yang memungkinkan pada gadai mengandung unsur riba, yaitu: <br />
<br />
1.      Apabila dalam akad gadai tersebut ditentukan bahwa ar-rahin atau penggadai harus memberikan tambahan kepada al-murtahin atau penerima gadai ketika membayar utangnya. <br />
<br />
2.      Apabila akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan. <br />
<br />
3.      Apabila ar-rahin tidak mampu membayar utangnya hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian al-murtahin menjual al-marhun dengan tidak memberikan kelebihan harga al-marhun kepada ar-rhin. Padahal utang ar-rahin lebih kecil nilainya dari al-marhun.[3]<br />
<br />
[1] Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13( Bandung: PT Alma’arif, 1987), hlm, 41<br />
[2] Abdul Rahman Ghazaly; dkk, Fiqh Muamalat( Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 258<br />
[3] Ibid., hlm, 270 </div>

makalah Praktek Hiwalah dan Rahn dalam Kehidupan Manusia

Praktek Hiwalah dan Rahn dalam Kehidupan Manusia - Apabila hiwalah berjalan sah, dengan sendirinya tanggungan muhil menjadi gugur. And...

Problematika sistem madzhab (kelebihan dan kekurangannya)

04:39:00 jayafurniture 0

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLHfQA5VKAVQ2kEhlRuDksp4RH9VzNjwcwaikKi06iSiCznbIyIGdka1G6T0G56-VVLrs1k1insp_VJ-GEMev3qXceDRmsPnc5lYIyeNXEpZhnev2DeJTomBF_MxBunXaUGE1QXemXcbCN/s1600/Problematika+sistem+madzhab+%2528kelebihan+dan+kekurangannya%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Problematika sistem madzhab (kelebihan dan kekurangannya) " border="0" height="231" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjLHfQA5VKAVQ2kEhlRuDksp4RH9VzNjwcwaikKi06iSiCznbIyIGdka1G6T0G56-VVLrs1k1insp_VJ-GEMev3qXceDRmsPnc5lYIyeNXEpZhnev2DeJTomBF_MxBunXaUGE1QXemXcbCN/s320/Problematika+sistem+madzhab+%2528kelebihan+dan+kekurangannya%2529.jpg" title="madzhab" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<i><b>Problematika sistem madzhab (kelebihan dan kekurangannya)</b></i> - Drs. Syafiq Mahmadah Hanafi dalam artikelnya menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi lemahnya aktivitas ulama’ dalam lapangan hukum Islam, beberapa <b>faktor Problematika sistem madzhab</b>, kelebihan dan kekurangannya tersebut antara lain:    </div>
<div style="text-align: justify;">
<br />
Pertama, pecahnya negara islam menjadi beberapa negara kecil, negara-negara tersebut saling berperang dan memfitnah, hingga masyarakatnya disibukkan urusan permusuhan dan perang  tiada lagi ketentraman masyarakat, yang akibatnya salah satunya adalah kurang perhatian terhadap kemajuan ilmu. <br />
<br />
Kedua, <i>timbulnya madzhab-madzhab</i> yang mempunyai metode dan cara berpikir sendiri dibawah seorang Imam Mujtahid pada periode sebelumnya. Selanjutnya <i>para pengikut madzhab –madzhab</i> tersebut mulai bersikap fanatik. Sikap fanatisme madzhab tersebut mulai diperlihatkan dengan cara membela madzhabnya, memperkuat pendapat-pendapat madzhab maupun dasar-dasarnya dengan berbagai cara, mengemukakan alasan pembenar atas pendirian madzhabnya dan menyalahkan madzhab lain. <br />
<br />
Karena itu seseorang tidak lagi mencurahkan perhatiannya pada sumber hukum Al-Qur’an dan As-Sunnah. Nash kedua sumber hukum itu baru digunakan justru ketika memperkuat pendapat Imamnya, meski kadang-kadang melalui jalan yang tidak semestinya. Dengan demikian maka kepribadian seseorang menjadi lebur dalam golongannya dan kebebasan berfikir menjadi terbelenggu. Pada akhirnya orang-orang yang berilmu pun bertindak layaknya orang awam yang hanya mencukupkan diri dengan taklid. <br />
<br />
Ketiga, ketika kaum Muslimin mengabaikan aturan-aturan yang ada dan tidak memberikan jaminan bahwa ijtihad tidak akan dilakukan kecuali oleh yang berhak, timbulah kekacauan dalam bidang penetapan hukum dan ijtihad. Orang-orang yang tidak berhak turut melakukan ijtihad, dan orang-orang awam pun ikut memberi fatwa. Mereka mempermainkan Nash-nash syari’ah dan kepentingan orang banyak. Hal demikian berakibat pada banyaknya fatwa yang berbeda-beda, dan kemudian mempengaruhi keputusan hakim yang berbeda-beda pula, bahkan perbedaan itu bisa terjadi pada persoalan yang sama dalam satu wilayah yang sama, dan kesemuanya itu dianggap sebagai hukum syara’. <br />
<br />
Melihat kekacauan yang demikian itu, para Ulama’ pada akhir-akhir abad ke-4, menetapkan penutupan ijtihad dan membatasi kekuasaan para pemberi fatwa maupun hakim dengan hukum-hukum atau pendapat-pendapat yang ditinggalkan oleh para ulama’ sebelumnya. <br />
<br />
Keempat, adanya kodifikasi atas <i>pendapat-pendapat madzhab</i> membuat orang mudah mencarinya, kalau pada masa-masa sebelumnya para fuqaha terpaksa berijtihad karena dihadapkan pada hal-hal yang tidak ada hukumnya dalam syara’. Maka setelah ijtihad mereka dikodifikasikan baik dalam hal yang terjadi maupun hanya mungkin terjadi. Orang-orang yang datang kemudian atau generasi sesudahnya hanya mencukupkan diri pada pendapat yang telah ada. Dengan demikian tidak ada dorongan untuk lebih maju. <br />
<br />
Kelima, pada masa-masa sebelumnya, hakim-hakim terdiri atas orang-orang yang bisa melakukan ijtihad sendiri, bukan dari pengikut-pengikut mereka. Akan tetapi pada masa-masa berikutnya hakim-hakim diangkat dari orang-orang yang bertaklid, agar mereka memakai madzhab tertentu dan terputus hubungannya dengan madzhab yang tidak dipakai dipengadilan. Dengan terikatnya seorang hakim dengan madzhab fiqh yang disukai oleh penguasa negara menjadi sebab orang-orang tertarik dan puas dengan madzhab tersebut.[1]<br />
<br />
Kesimpulan dari problematika sistem madzhab <br />
<br />
Seperti yang kita tahu hukum Islam pada dasarnya adalah bersumber dari Alqur’an dan penjelasan Nabi (Hadits), pada masa Rasulullah fondasi-fondasi fiqh berada dibawah ijtihad-ijtihad Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tentunya saat itu hanya ada satu madzhab yaitu dari Rasulullah SAW. Dan media diskusipun masih sangat mudah dilakukan. <br />
<br />
Setelah wafatnya Rasulullah SAW Sahabat dituntut untuk bertindak sebagai fuqoha pengganti Rasul dan sebijaksana Rasul. Banyak permasalahan yang muncul dan belum ada di zaman Rasul. Belum ada hukum yang menyatakannya di Alqur’an maupun Hadits. Oleh karena itu sahabat menggunakan ijtihad masing-masing sebagai metode pengambilan hukum.  karena sistim kepercayaan dan media diskusi yang minim karena menyebarnya para khalifah – kalifah di beberapa wilayah kekuasaan maka terjadi beda pendapat. Mulai dari itu muncul madzhab – madzhab baru dikalangan para ulama.  <br />
<br />
Pada periode awal Dinasti Umayyah ketika khalifah atau raja tidak lagi menjadi sesepuh mazhab. Bagaimanapun juga, perlu dicatat bahwa selama periode Umayyah dan awal periode Abbasiyyah, para pengkaji fiqh bebas dan seringkali berganti-ganti guru dan mengubah berbagai ketetapan hukum. Tradisi bermadzhab yang awalnya muncul sebagai sarana pengambilan hukum konvensional ternyata kian masa mengalami keterpurukan, bahkan masing-masing madzhab sangat fanatik kepada madzhabnya sendiri dan mengabaikan media diskusi sehingga  kepentingan umat Islam untuk  mengetahui hukum yang otentik terabaikan. <br />
<br />
[1] . Dr, Ainurrofiq. Ed. Madzhab Jogja, fiqh dan Ushul fiqh pada masa taklid, Ar-Ruzz (Jogjakarta: 2002) hal: 86-89 </div>

makalah Problematika sistem madzhab (kelebihan dan kekurangannya)

Problematika sistem madzhab (kelebihan dan kekurangannya) - Drs. Syafiq Mahmadah Hanafi dalam artikelnya menjelaskan beberapa faktor yan...

Hukum Wasiat, Syarat Wasiat, Rukun Wasiat dan Pendapat Para Ahli

19:54:00 jayafurniture 2

<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx9GhqM6QBafE-dU4iv-keoCN6-sCj8Fp2P7ES5E0d6G98JFW2MSVIY4nS-0WLtpgxp7sqBUM2ZPg76GaphcLh6qKlLqKfHVEN_QUQHpvqBrOQnPGrXvKgHIPuu3zoZdwIRKg8h9j0YnHL/s1600/Hukum+Wasiat%252C+Syarat+Wasiat%252C+Rukun+Wasiat+dan+Pendapat+Para+Ahli.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img alt="Hukum Wasiat, Syarat Wasiat, Rukun Wasiat dan Pendapat Para Ahli" border="0" height="208" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhx9GhqM6QBafE-dU4iv-keoCN6-sCj8Fp2P7ES5E0d6G98JFW2MSVIY4nS-0WLtpgxp7sqBUM2ZPg76GaphcLh6qKlLqKfHVEN_QUQHpvqBrOQnPGrXvKgHIPuu3zoZdwIRKg8h9j0YnHL/s320/Hukum+Wasiat%252C+Syarat+Wasiat%252C+Rukun+Wasiat+dan+Pendapat+Para+Ahli.jpg" title="Gambar Wasiat" width="320" /></a></div>
<div style="text-align: justify;">
<i><b>Hukum Wasiat, Syarat Wasiat, Rukun Wasiat dan Pendapat Para Ahli</b></i> - Sering kali banyak yang mengira bahwa wasiat itu termasuk di dalam sedekah. Padahal pada <b>dasarnya wasiat</b> berbeda dengan sedekah,  karena wasiat merupakan akad yang kepemilikannya sah. Sedangkan sedekah tidak perlu menggunakan akad asalkan barang sedekah telah diterima, maka sudah menjadi hak kepemilikan dari si penerima <i>sedekah. Wasiat </i>juga berbeda dengan hibah. Untuk itu perlulah kita untuk mengetahui tentang apa itu wasiat? <br /><br /><b>Hukum wasiat</b> sendiri bisa wajib dan kadangkala sunnah. Hukum wasiat bisa ditemukan dari dalil-dalil yang menerangkan pensyariatan wasiat yang terdapat pada ayat Al-Qur’an, Sunnah dan ijma’. Dari dalil-dalil tersebut bisa ditemukan  tidak hanya hukumnya saja tetapi ketentuan-ketentuan dari wasiat juga. <br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
<h3>
<a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/09/hukum-wasiat-syarat-wasiat-rukun-wasiat.html" target="_blank">PENGERTIAN WASIAT </a></h3>
<b>Kata wasiat (washiyah)</b> itu diambil dari kata Washshaitu asy-syaia, uushiihi, artinya aushaltuhu  (aku menyampaikan sesuatu). Maka muushii (orang yang berwasiat) adalah orang yang menyampaikan pesan di waktu dia hidup untuk dilaksanakan sesudah dia mati. <br /><br />Dalam istilah syara’, wasiat itu adalah pemberian  seseorang kepada orang lain baik berupa barang, piutang ataupun manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati. <br /><br />Sebagian fuqaha <b>mendefinisikan wasiat</b> itu adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya mati. Dari sini, jelaslah perbedaan antara hibah dan wasiat. Pemilikan yang diperoleh dari hibah itu terjadi pada saat itu juga sedang pemilikan yang diperoleh dari wasiat itu terjadi setelah orang yang berwasiat mati. Ini dari satu segi, sedang dari segi lain, hibah itu berupa barang, sementara wasiat bisa berupa barang, piutang ataupun manfaat.[1]<br /><br />Di dalam Sunnah juga terdapat hadits-hadits berikut: <br /><br /><div style="text-align: right;">
روي البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه وسلم : ما حق امرء مسلم له شيء يوصى فيه. يبيت ليلتين ألا ووصيتهمكتوبة عنده. قال ابن عمر : مامرت على ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولو ذلك الا وعندي وصيتي. </div>
<br />“Telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim , dari Ibnu ‘Umar r.a, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah saw.: “Hak bagi seorang muslim yang mempunyai sesuatu yang hendak diwasiatkan, sesudah bermalam selama dua malam tiada lain wasiatnya itu tertulis pada amal kebaikannya.” <br /><br />Ibnu ‘Umar berkata: Tidak berlalu bagiku satu malampun sejak aku mendengar Rasulullah saw. mengucapkan hadits itu kecuali wasiatku selalu berada di sisiku.” <br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
<h3>
<a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/09/hukum-wasiat-syarat-wasiat-rukun-wasiat.html" target="_blank">RUKUN WASIAT</a> </h3>
Jumhur ulama mengatakan, ada <i>empat rukun wasiat</i>, yaitu <br /><ol>
<li>Adanya Mushii (pihak pembuat wasiat) </li>
<li>Adanya Musha lah (penerima wasiat) </li>
<li>Adanya Musha bih (sesuatu/ barang yang diwasiatkan) </li>
<li>Adanya shigat (ucapa serah terima) dengan adanya ijab dari mushii, misalnya “Aku berwasiat untuk fulan akan sesuatu itu.” Sedan qabul berasal dari pihak mushaa lah yang sudah jelas ditentukan.[2]</li>
</ol>
 </div>
<div style="text-align: justify;">
<h3>
<a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/09/hukum-wasiat-syarat-wasiat-rukun-wasiat.html" target="_blank">SYARAT-SYARAT WASIAT</a> </h3>
<h4>
a.       Syarat-syarat Mushii </h4>
<ol>
<li>Mukallaf (baligh dan berakal sehat), merdeka, baik laki-laki maupun perempuan, muslim maupun kafir.[3]</li>
<li>Dalam keadaan rela dengan kehendak sendiri.<a href="https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=7020505454674633558#_ftn4">[4]</a></li>
</ol>
<br /><h4>
b.      Syarat-syarat Mushaa lah </h4>
<ol>
<li>Harus wujud </li>
<li>Harus diketahui/ma’lum </li>
<li>Harus berkompeten menerima hak milik dan keberhakan. </li>
<li>Tidak kafir harbi[5] menurut golongan Malikiyyah, dan bukan kafir harbi di daerah peperangan menurut golongan Hanafiyyah, serta tidak mendapat wasiat berupa senjata untuk ahli perang menurut golongan Syafi’iyah.[6]</li>
</ol>
<br /><h4>
c.       Syarat-syarat Mushaa bih </h4>
<ol>
<li>Hendaknya berupa harta benda. </li>
<li>Memiliki nilai. </li>
<li>Bisa diberikan kepemilikannya </li>
<li>Merupakan milik mushii, jika barang tersebut berujud/ sudah jelas (mu’ayyan). </li>
<li>Tidak dengan menggunakan maksiat.[7]</li>
</ol>
 </div>
<div style="text-align: justify;">
<h3>
<a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/09/hukum-wasiat-syarat-wasiat-rukun-wasiat.html" target="_blank">HUKUM WASIAT </a></h3>
Adapun hukumnya dilihat dari segi harus dilaksanakan atau harus ditinggalkan wasiat itu, [8] maka para ulama telah berbeda pendapat-pendapat itu kami ringkaskan sebagai berikut: <br /><h4>
 </h4>
<h4>
Pendapat pertama </h4>
Pendapat ini memandang bahwa wasiat itu wajib bagi setiap orang yang meninggalkan harta, baik harta itu banyak ataupun sedikit. Pendapat ini dikatakan oleh Az-Zuhri dan Abu Mijlaz. <br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
<h4>
Pendapat kedua </h4>
Pendapat ini memandang bahwa wasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisi dari si mayit itu wajib hukumnya. Dan inilah mazhab Masruq, Iyas, Qatadah, Ibnu Jarir dan Az-Zuhri. <br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
<h4>
Pendapat ketiga </h4>
Yaitu pendapat empat orang imam dan aliran Zaidiyah yang menyatakan bahwa wasiat itu bukanlah kewajiban atas setiap orang yang meniggalkan harta (pendapat pertama), dan bukan pula kewajiban terhadap kedua orang tua dan karib kerabat yang tidak mewarisi (pendapat kedua); akan tetapi wasiat itu berbeda-beda hukumnya menurut keadaan. <br /><br />Maka wasiat itu terkadang wajib, terkadang sunat, terkadang haram, terkadang makruh dan terkadang jaiz (boleh). <br /><br /><h4>
·         WAJIBNYA WASIAT </h4>
<b>Wasiat wajib</b> dalam keadaan bila manusia mempunyai kewajiban syara’ yang dikhawatirkan akan disia-siakan bila dia tidak berwasiat, seperti adanya titipan, hutang kepada Allah dan hutang kepada manusia. Misalnya dia mempunyai kewajiban zakat yang belum ditunaikan, atau haji yang belum dilaksanakan, atau dia mempunyai amanat yang harus disampaikan, atau dia mempunyai hutang yang tidak diketahui selain oleh dirinya, atau dia mempunyai titipan yang tidak dipersaksikan. <br /><br /><h4>
·         SUNATNYA WASIAT </h4>
<b>Wasiat disunatkan</b> bila ia diperuntukkan bagi kebajikan, karib kerabat, orang-orang fakir dan orang-orang saleh. <br /><br /><h4>
·         HARAMNYA WASIAT </h4>
<i>Wasiat itu diharamkan</i> bila ia merugikan ahli waris. <br /><br />روى سعيدبن منصور بأسناد صحيخ قال ابن عباس الأضرار في الوصية من الكبائر. <br /><br />“ Diriwayatkan oleh Sa’id bin Manshur dengan isnad yang shahih, berkata Ibnu ‘Abbas: “Merugikan ahli waris di dalam wasiat itu termasuk dosa besar”. <br /><br />Wasiat yang maksudnya merugikan ahli waris seperti bathil, sekalipun wasiat itu tidak mencapai sepertiga harta. <br /><br />Diharamkan pula mewasiatkan khamar, membangun gereja, atau tempat hiburan (tempat maksiat). <br /><br /><h4>
·         MAKRUHNYA WASIAT </h4>
<b>Wasiat makruh</b>, bila orang yang berwasiat sedikit hartanya, sedang dia mempunyai seorang atau banyak ahli waris yang membutuhkan hartanya. Demikian pula dimakruhkan wasiat kepada orang-orang yang fasik jika diketahui atau diduga dengan keras bahwa mereka akan menggunakan harta itu dalam kefasikan daan kerusakan. Akan tetapi apabila orang yang berwasiat tahu atau menduga keras bahwa orang yang diberi wasiat akan menggunakan harta itu untuk ketaatan, maka wasiat yang demikian ini menjadi sunat. <br /><br /><h4>
·         JAIZNYA WASIAT </h4>
<b>Wasiat Jaiz</b> itu diperbolehkan bila ia ditujukan kepada orang yang kaya, baik orang yang diwasiati itu kerabat atau orang yang jauh (bukan kerabat). <br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
<h3>
<a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/09/hukum-wasiat-syarat-wasiat-rukun-wasiat.html" target="_blank">KETENTUAN DALAM WASIAT</a> </h3>
<br />Jika sesudah mengeluarkan biaya jenazah  dan membayarkan utang, harta peninggalan masih ada maka tindakan selanjutnya adalah membayarkan atau menyerahkan wasiat yang dibuat pewaris kepada pihak yang berhak. Adanya ketentuan tentang wasiat itu terdapat dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 180. Yang menyatakan wasiat untuk orang tua dan kerabat yang pada umumnya adalah ahli waris sebagaimana terdapat dalam surah al-Nisa’ ayat 11,12 dan 176.[9]<br /><br />Diantara hukum wasiat adalah wasiat sah dalam batas sepertiga harta atau kurang dari itu. Sebagian ulama menganjurkan agar wasiat tidak lebih dari sepertiga harta. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Ibnu Abbas.[10] Dari Sa’ad bin Abi Waqash diperoleh hadits riwayat yang berbunyi: <br /><br />الثلث والثلث كثير.[{11</div>
<div style="text-align: justify;">
<br />“ Sepertiga, dan sepertiga itu banyak.” <br /><br />Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta jika orang yang berwasiat tersebut mempunyai ahli waris, kecuali dengan izin mereka. Karena apa yang lebih dari sepertiga harta merupakan hak mereka. Sehingga, jika mereka mengizinkan apa yang lebih tersebut, maka wasiatnya menjadi sah. Izin para ahli waris tersebut diikrarkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. <br /><br />Diantara hukum wasiat juga adalah wasiat dianjurkan bagi orang yang mempunyai harta melimpah dan ahli warisnya tidak memerlukannya. Hal ini berdasarkan firman Allah: <br /><br />“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat.”(al-Baqarah: 180).[12]<br /><br />Harta yang banyak yang kadarnya dikembalikan pada kebiasaan masyarakat. Oleh sebab itu, orang yang hartanya sedikit dan para ahli warisnya membutuhkan harta tersebut hukumnya makruh jika ia berwasiat. Karena dengan demikian ia telah membelokkan hartanya dari para ahli warisnya kepada orang lain. Hal ini juga  berdasarkan sabda Rasulullah kepada Sa’ad bin Abi Waqqash r.a., <br /><br />أنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. <br /><br />" Engkau meninggalkan para ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik daripada meninggalkan mereka melarat dan mengemis kepada orang-orang.”[13]<br /><br />Termasuk dalam hukum wasiat adalah semua utang serta kewajiban syariat seperti zakat, haji, nazar dan kafarat yang merupakan kewajiban  yang harus dilaksanakan mayit harus didahulukan meskipun ia tidak berwasiat untuk membayarnya dahulu. <br /><br />Dan berdasarkan hadits riwayat Tirmidzi dan Ahmad bahwa Ali r.a. berkata, “Rasulullah menetapkan bahwa utang harus dibayar sebelum wasiat.” Penjelasan ini menunjukkan bahwa utang harus didahulukan dari wasiat. Begitu juga berdasarkan hadits yang sebutkan dalam kitab-kitab shahih: <br /><br />أقضوا الله , فا الله أحق بالوفاء. <br /><br />“ Tunaikanlah kewajiban (utang) kepada Allah, karena kewajiban tersebut lebih berhak untuk ditunaikan.”.[14]<br /><br />Maka, berdasarkan ijma’ para ulama, penunaian kewajiban dimulai dari pembayaran utang, kemudian wasiat, dan terakhir pembagian warisan. <br /><br />Wasiat merupakan perkara yang penting. Hal ini terlihat dari pengangkatan posisinya oleh Allah di dalam Al-Qur’an dan mendahulukan penyebutannya dari hal-hal lain untuk menunjukkan rasa perhatian yang lebih dan dorongan untuk melaksanakannya selama wasiat tersebut sesuai dengan syari’at. Allah mengancam siapa saja yang meremehkan perkara wasiat ini atau menggantinya  dengan tanpa ada alasan yang dapat diterima syara’. Allah berfirman, <br /><br />“Barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, maka sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”(al-Baqarah: 181). <br /><br />Imam asy-Syaukani di dalam kitab tafsirnya berkata,” Makna mengganti adalah mengubah. Ini adalah ancaman bagi orang yang mengganti wasiat yang benar dan tidak menyimpang serta tidak menyebabkan kemudharatan. Hal itu bisa menimbulkaan dosa. Dan, orang yang berwasiat tidak bertanggung jawab atas penggantian itu, karena ia telah terlepas dari perbuatan itu dengan wasiatnya.”[15]<br /><br />Apabila seseorang berwasiat untuk orang yang adil, lalu orang itu berubah menjadi fasik, maka wasiat tersebut hendaknya dicabut, sebagaimana jika seseorang menyandarkan wasiat kepadanya, maka hal itu tidak sah karena ia tidak tidak dapat dipercaya untuk mengurusnya. Demikian menurut pendapat Maliki, Syafi’i. Dari Hambali diperoleh dua pendapat. Hanafi berpendapat : apabila ia menjadi fasik maka dibantukan orang adil kepadanya. Sedangkan jika diberikan wasiat kepada orang fasik maka hakim bertindak menyelesaikan wasiat tersebut. Apabila hakim tidak bertindak menyelesaikannya maka sahlah wasiat itu.[16]<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
<h3>
<a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/09/hukum-wasiat-syarat-wasiat-rukun-wasiat.html" target="_blank">WASIAT DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM   </a></h3>
Menurut ketentuan hukum Islam, bahwa bagi seseorang yang merasa telah dekat ajalnya dan ia meninggalkan harta yang cukup (apalagi banyak) maka diwajibkan kepadanya untuk membuat wasiat bagi kedua orang tuanya (demikian juga bagi kerabat yang lainnya), terutama sekali apabila ia telah pula dapat memperkirakan bahwa harta mereka (kedua orang tuanya dan kerabat lainnya) tidak cukup untuk keperluan mereka.[17]<br /><br />Apabila dilihat dari pandangan ilmu hukum, bahwa wasiat merupakan perbuatan hukum sepihak (merupakan pernyataan sepihak), jadi dapat saja wasiat dilakukan tanpa dihadiri oleh penerima wasiat, dan bahkan dapat saja dilakukan dalam bentuk tertulis.[18]<br /><br />Bahkan dalam praktiknya dewasa ini, untuk menghindari terjadinya hal-hal yang  tidak dikehendaki di belakang hari, sering pernyataan wasiat itu dilakukan dalam bentuk akta autentik, yaitu diperbuat secara notarial, apakah dibuat oleh atau dihadapan notaris atau disimpan dalam protokol notaris. <br /><br />Kompilasi Hukum Islam Indonesia khususnya dalam ketentuan yang terdapat dalam Buku II Bab V Pasal 194 dan 195 menyebutkan persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan tersebut adalah sebagai berikut: <br /><ol>
<li>Pewasiat harus orang telah berumur 21 tahun, berakal sehat, dan disarkan kepada kesukarelaannya. </li>
<li>Harta benda yang diwasiatkan  harus merupakan hak si pewasiat. </li>
<li>Peralihan hak terhadap barang/benda yang diwasiatkan adalah setelah si pewasiat meninggal dunia. </li>
</ol>
<br />Menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pewasiatan tersebut adalah sebagai berikut: <br /><ol>
<li>Apabila wasiat itu diakukan secara lisan, maupun tertulis hendaklah pelaksanaanya dilakukan dihadapan 2 (dua) orang saksi atau dihadapan notaris. </li>
<li>Wasiat hanya diperbolehkan maksimal sepertiga dari harta warisan , kecuali ada persetujuan semua ahli waris. </li>
<li>Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku bila disetujui oleh semua ahli waris. </li>
<li>Pernyataan persetujuan pada poin 2 dan 3 dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis di hadapan 2 (dua) orang saksi atau dibuat di hadapan notaris. </li>
</ol>
<br />Persoalan wasiat ini apabila dihubungkan dengan persoalan pembagian harta warisan, maka haruslah terlebih dahulu dikeluarkan apa-apa yang menjadi wasiat dari si meninggal, barulah kemudian (setelah dikeluarkan wasiat) harta tersebut dibagikan kepada ahli waris. [19]<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
<h3>
<a href="http://kingilmu.blogspot.com/2015/09/hukum-wasiat-syarat-wasiat-rukun-wasiat.html" target="_blank">KONTEKSTUALISASI HADITS WASIAT</a></h3>
Wasiat untuk melaksanakan haji secara mufakat, wasiat seperti ini sah, karena haji termasuk amalan kebajikan. <br /><br />Golongan hanafiyyah berpendapat, apabila seseorang berwasiat agar dilaksanakan haji wajib (yang menjadi rukun Islam atau haji nadzar), maka haji tersebut harus  ditunaikan untuknya dengan berjalan kaki atau berkendaraan, dan haji ini dilaksanakan dari negaranya, dengan catatan biaya yang ada cukup. Dan bila ternyata biaya tidak mencukupi, maka haji dilaksanakan dari manapun sekira biaya mampu mencukupinya. Karena, orang yang telah dianggap mampu berhaji tidak harus melaksanakan hajinya dengan berjalan kaki. Namun, dia harus melaksanakannya sesuai dengan kelazimannya ketika dia berada di negaranya.[20]<br /><br />Wasiat haji sunnah berhukum sah. Dan orang yang mengatakan,” Hajikanlah aku dengan menggunakan sepertiga hartaku atau dengan uang seribu,”sedang uang sejumlah ini cukup digunakan untuk biaya haji berulang-ulang. Maka, jika mushii menjelaskan dengan kata ‘sekali haji’, maka penjelasannya ini diikuti, dan uang sisa dikembalikan kepada ahli warisnya. Dan bila dia tidak memberikan penjelasan apapun, maka yang lebih utama dia dihajikan dengan beberapa kali haji oleh beberapa orang dalam satu tahun, atau sekali haji untuk satu tahun haji secara berulang, pendapat terakhir dari dua pendapat Abu Hanifah mengatakan bahwa haji sunnah adalah lebih utama dari sedekah. <br /><br />Golongan syafi’iyyah berpendapat, haji wajib (yag menjadi rukun Islam atau haji nadzar) meski tidak diwasiatkan untuk dilaksanakan, menurut pendapat yang msyhur harus dihitung dari harta pusaka, seperti utang lainnya, bahkan lebih utama untuk ditunaikan pelaksanaannya. Bila mushii berwasiat untuk dihajikan dengan menggunakan harta pusakanya atau dengan sepertiga hartanya, maka wasiat ini dilaksanakan dengan menggunakan harta tersebut, dan wasiat haji wajib harus disempurnakan dengan  menggunakan harta pusaka apabila harta yang dijelaskannya tidak mencukupi. Bila dia berwasiat tanpa menjelaskan harta yang akan digunakannya, maka biaya diambil dari harta pusaka.[21]<br /> </div>
<div style="text-align: justify;">
PENUTUP <br />Wasiat  adalah pemberian hak milik secara sukarela yang dilaksanakan setelah pemberinya mati. Wasiat itu sah dalam batas sepertiga harta atau kurang dari itu. Sebagian ulama menganjurkan agar wasiat tidak lebih dari sepertiga harta. Wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta jika orang yang berwasiat tersebut mempunyai ahli waris, kecuali dengan izin mereka. Karena apa yang lebih dari sepertiga harta merupakan hak mereka. Sehingga, jika mereka mengizinkan apa yang lebih tersebut, maka wasiatnya menjadi sah. Izin para ahli waris tersebut diikrarkan setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. <br /><br /><ol>
<li>Sayyid  Sabiq, Fikih Sunnah Edisi 14 ,Bandung: Alma’arif, 1987, Hlm. 230  </li>
<li>Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu jilid 10, Depok: Gema Insani, 2011, Hlm.161. </li>
<li>Ibid, Hlm. 169. </li>
<li>Ibid, Hlm. 171 </li>
<li>Kafir harbi adalah orang yang ada diantara kita dan negaranya sebagai musuh dan memerangi. </li>
<li>Ibid, Hlm.172 </li>
<li>Ibid, Hlm. 184. </li>
<li>Adapun  hukumnya dari segi akibatnya yang terjadi ialah bahwa wasiat itu adalah milik bagi orang yang diberinya setelah pemberi wasiat mati. </li>
<li>Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam, Jakarta: Prenada Media, 2005, Hlm.283. </li>
<li>Saleh al-Fauzan, Fiqih Sehari-Hari, Depok, Gema Insani,2006, Hlm. 547 </li>
<li>Wahbah Az-Zuhaili, Op.Cit , Hlm.156-157. </li>
<li>Ibid, Hlm.548. </li>
<li>Ibid, Hlm. 549. </li>
<li>Ibid, Hlm. 553 </li>
<li>Ibid , Hlm.554 </li>
<li>Al-‘Alamah bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, Fiqih Empat Mazhab, Bandung: Harsyimi, Hlm. 312. </li>
<li>Suhrawardi K. Lubis, dan Komis Simanjuntak, Hukum Waris Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, Hlm. 44 </li>
<li>Ibid, Hlm. 47. </li>
<li>Ibid, Hlm. 48 </li>
<li>Wahbah Az-Zuhaili, Op.Cit , Hlm.198-199 </li>
<li>Ibid, Hlm. 199 </li>
</ol>
</div>

Hukum Wasiat, Syarat Wasiat, Rukun Wasiat dan Pendapat Para Ahli

Hukum Wasiat, Syarat Wasiat, Rukun Wasiat dan Pendapat Para Ahli - Sering kali banyak yang mengira bahwa wasiat itu termasuk di dalam se...

Sejarah Madzhab Fiqh, Faktor Pendukung dan Penghambatnya

01:13:00 jayafurniture 0

<div style="text-align: justify;">
<h2 class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3UTr7lCTg4IdG5uLWYfOdy8Wyyg07lpUg8rGjFps5J6PWlJcIj7IM9EjiQUZexcD0iaxLSKdQDsRtG0yyYPYATL2MNl9qid4xp7zvPeqgxHlP5t4VswozGAW9NkfH458q8EF3Ip4SfYpe/s1600/perkembangan+madzhab.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;">Sejarah Madzhab Fiqh, Faktor Pendukung dan Penghambatnya</a></h2>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<img alt="Sejarah Madzhab Fiqh, Faktor Pendukung dan Penghambatnya, Perbandingan madzhab fiqh islam" border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi3UTr7lCTg4IdG5uLWYfOdy8Wyyg07lpUg8rGjFps5J6PWlJcIj7IM9EjiQUZexcD0iaxLSKdQDsRtG0yyYPYATL2MNl9qid4xp7zvPeqgxHlP5t4VswozGAW9NkfH458q8EF3Ip4SfYpe/s1600/perkembangan+madzhab.jpg" title="madzhab fiqh" /></div>
<b>Perkembangan Madzhab Fiqh, Faktor Pendukung dan Penghambatnya</b> - Secara umum, ada tiga faktor pendukung yang sangat vital bagi <b>madzhab fiqh</b>. Pertama, Faktor sahabat imam dan murid yang mengembangkan pemikiran imam Madzhab fiqh. Kedua, faktor penguasa (politik), baik pada masa Khalifah Umayah dan Abasiyah, ketiga, pemikiran para <i>imam madzhab fiqh</i> yang dibukukan oleh atau karya<a href="http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/08/makalah-biografi-dan-dasar-pemikiran.html" target="_blank"> imam</a> sendiri. <br />
<br />
Para Pendukung Madzhab Hanafi. Faktor murid yang mendukung madzhab ini adalah Abu Yusuf (112-166 H), Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani (122-198 H), Zufar ibn Huzail. ibn Qais Al Kufi (110-158 H), Al-Hasan ibn Jiyad Al-Lu’lu’ (w.204H). Keempat murid imam Abu Hanifah, inilah yang selanjutnya mengembangkan Madzhab Hanafi, baik dari segi penghimpunan pemikiran Abu Hanifah maupun dari segi metodologi imam Abu Hanifah. Abu Yusuf mengarang kitab Al-kharraj (Pajak), tak lepas dari metodologi imam Abu Hanifah dan begitulah seterusnya kepada murid Abu Yusuf dan muridnya lagi. <br />
<br />
<h3>
<a href="http://Secara umum, ada tiga faktor pendukung yang sangat vital bagi madzhab fiqh. Pertama, Faktor sahabat imam dan murid yang mengembangkan pemikiran imam Madzhab fiqh. Kedua, faktor penguasa (politik), baik pada masa Khalifah Umayah dan Abasiyah, ketiga, pemikiran para imam madzhab fiqh yang dibukukan oleh atau karya imam sendiri. " target="_blank"><b>Faktor pendukung pendukung langgenngnya suatu madzhab</b> </a></h3>
adalah faktor penguasa (politik). Pada masa Abu Hanifah, meskipun ia menderita oleh beberapa khalifah yang membencinya sebagaimana dijelaskan dalam biografi imam Abu Hanifah, ada juga khalifah yang begitu hormat kepada imam Abu Hanifah yakni Khalifah Al.-Mansur. <br />
<br />
Abu Hanifah tidak menulis kitab secara langsung, kecuali beberapa risalah kecil yang dinisbahkan kepadanya, seperti risalah yang diberi nama Al-Fiqh Al-akbar, Al-’alim wa Al-mutaalim, Risalah ila Ustman al-Biti (w. 132 H), Risalah Ar-Ra’y ala Al-Qodariyah. Semua risalahnya dalam bidang ilmu kalam atau nasihat-nasihat, dan Abu Hanifah tidak menulis kitab fiqh. Sehingga masalah-masalah fiqh yang terdapat dalam Madzhab Hanafi dibedakan menjadi tiga: (1) al-ushul, (2) an-nawadir, dan (3) al-fatawa. Puluhan kitab karya Madzhab Hanafi ditulis sebagai wujud dari perpanjangan pemikiran Imam Abu Hanifah dalam berbagai bidang fiqh dan ushul fiqh.[1]<br />
<br />
Adapun selanjutnya dari para murid imam Malik yang besar andilnya dalam menyebarluaskan <b>Madzhab Maliki</b> di antaranya adalah Abu Abdillah Ziyad bin Abdurahman Al-Qurthubi (w. 193 H) yang dikenal sebagai murid terdekat imam Malik dan belajar pada imam Malik selama 2 kali, Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim (125-197 H) yang sezaman dengan imam Malik, dan Asyhab bin Abdul Aziz Al-Kaisy (140-204 H) serta Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam Al-Misri (182-268 H) dari Mesir. <br />
<br />
<a href="http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/08/makalah-biografi-dan-dasar-pemikiran.html" target="_blank">Pengembangan Madzhab</a> ini pada generasi berikutnya antara lain Muhammad bin Abdillah bin Abdul Hakam (w. 268 H) dan Muhammad bin Ibrahim Al-Iskandari bin Ziyad yang lebih populer dengan nama Ibnu Al-Mawwaz (w. 296 H). Di samping itu, ada pula murid-murid imam Malik lainnya yang datang dari Tunis, Irak, Hĳaz, dan Basrah. Disamping itu, Madzhab Maliki juga banyak dipelajari oleh mereka yang berasal dari Afrika dan Spanyol, sehingga madzhab ini juga berkembang di dua wilayah tersebut.[2]<br />
<br />
Penyebarluasan pemikiran <b>Madzhab Syafi’i</b> berbeda dengan Madzhab Hanafi dan Maliki. Diawali melalui kitab ushul fiqhnya Ar-Risalah dan kitab fiqhnya Al-Umm, pokok pikiran dan prinsip dasar Madzhab Syafi’i ini kemudian disebarluaskan dan dikembangkan oleh para muridnya. Tiga orang murid imam Syafi’i yang terkemuka sebagai penyebar luas dan pengembang Madzhab Syafi’i adalah Yusuf bin Yahya Al-Buwaiti (w. 231 H./846 M.), ulama besar Mesir, Abi Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzani (w.264 H./878 M.), yang diakui oleh imam Syafi’i sebagai pendukung kuat madzhabnya; dan Ar-Rabi bin Sulaiman Al-marawi (w.270 H.), yang besar jasanya dalam penyebarluasan kedua kitab imam Syafi’i tersebut. <br />
<br />
Para pengembang <a href="http://kingilmu.blogspot.co.id/2015/08/biografi-imam-ahmad-ibn-hanbal-pola.html" target="_blank">Madzhab Hanbali</a> generasi awal (sesudah imam Ahmad bin Hanbal) di antaranya adalah Al-Asram Abu bakar Ahmad bin Muhammad bin Hani Al-khurasani Al- Baghdadi (w. 273 H), Ahmad bin Muhammad bin Al-Hajjaj Al-Maruzi (w.275 H), Abu Ishaq Ibrahim Al-Harbi (w.285 H), dan Abu Al-Qasim Umar bin Abi Ali Al-Husain Al-Khiraqi Al-Bagdadi (w. 324 H). Keempat ulama besar madzhab Hanbali ini merupakan murid langsung imam Ahmad bin Hanbal, dan masing-masing menyusun buku fiqh sesuai dengan prinsip dasar Madzhab Hanbali di atas. <br />
<br />
Tokoh lain yang berperan dalam menyebarluaskan dan mengembangkan <i>Madzhab Hanbali</i> adalah Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim Al-Jauziah. Sekalipun kedua ulama ini tidak selamanya setuju dengan pendapat fiqh imam Ahmad bin Hanbal, mereka dikenal sebagai pengembang dan pembaru Madzhab Hanbali. Di samping itu, jasa Muhammad bin Abdul Wahhab dalam pengembangan dan penyebarluasan Madzhab Hanbali juga sangat besar. Pada zamannya, Madzhab Hanbali menjadi madzhab resmi Kerajaan Arab Saudi.[3]<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
[1]. Hasbiyallah, Perbandingan Madzhab, Perkembangan dan penyebaran Madzhab.pdf  (UIN Yogyakarta: 2012) hal:154   <br />
[2] . Hudhari bik, Tarikh Al- Tasyri’ Al-Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam), Daarul Ihya, Semarang: 1980. Hal: 423-427 <br />
[3]. Op.cit, hal: 155-156  </div>

Fiqh Sejarah Madzhab Fiqh, Faktor Pendukung dan Penghambatnya

Sejarah Madzhab Fiqh, Faktor Pendukung dan Penghambatnya Perkembangan Madzhab Fiqh, Faktor Pendukung dan Penghambatnya - Secara umum, ...